Blog

One UI 8.5 Beta Tersedia di 6 Negara ini, Indonesia?

Samsung resmi menghadirkan program One UI 8.5 Beta yang menawarkan pengalaman penggunaan lebih ringkas, intuitif, dan aman di seluruh perangkat Galaxy.

Pembaruan ini dirancang untuk memberikan kemudahan untuk pengguna dalam membuat konten, mengatur perangkat, hingga memperkuat keamanan data.

Pembaruan One UI 8.5 membawa peningkatan fitur baru yang signifikan bagi pengguna untuk mempermudah proses pembuatan dan penyuntingan konten. Melalui versi terbaru Photo Assist, proses pembuatan dan penyuntingan foto dapat dilakukan tanpa jeda.

Setiap perubahan akan tersimpan otomatis dalam riwayat, memungkinkan pengguna meninjau seluruh hasil edit dan memilih versi terbaik tanpa harus menyimpannya satu per satu.

Kenyamanan berbagi file juga ditingkatkan. Fitur Quick Share kini mampu mendeteksi wajah orang dalam foto dan secara otomatis memberikan saran untuk mengirimkannya langsung ke orang yang terkait.

Konektivitas Antarperangkat Galaxy Lebih Efisien

Samsung turut memperluas kemampuan kontektivitas antar perangkat di One UI 8.5 untuk berinteraksi secara lebih mulus. Salah satu fitur yang yang dihadirkan yaitu Audio Broadcast, fitur yang mendukung komunikasi lebih mudah dengan perangkat LE Audio di sekitar melalui Auracast.

Selain menyiarkan audio dari aplikasi, pengguna dapat mengalirkan suara mereka secara langsung lewat mikrofon ponsel, cocok digunakan saat tour atau kegiatan kelompok.

Selain itu, Storage Share menambah fleksibilitas dengan mengakses berkas dari perangkat Galaxy lain, termasuk tablet, PC, hingga TV yang muncul langsung di aplikasi My Files. Pengguna juga dapat mengakses berkas ponsel mereka dari perangkat Samsung lainnya, secara praktis.

10/12/2025 13:49
Video: 8 Penyakit yang Mengancam Hewan Terdampak Bencana

Video: 8 Penyakit yang Mengancam Hewan Terdampak Bencana

10/12/2025 13:45
Nusron soal Ajakan Beli Hutan Buntut Banjir Sumatera: Nggak Boleh Dijualbelikan!

Jakarta –

Viral di media sosial soal patungan membeli hutan di Indonesia. Ajakan ini muncul usai banjir dan longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ajakan tersebut bertujuan agar hutan di Indonesia tak dibabat secara serampangan yang mengakibatkan penggundulan hutan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan hutan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

“Hutan kan nggak boleh dijual belikan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” kata Nusron di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar adalah melalui penanaman kembali atau reboisasi.

“Kalau mau membangun hutan baru, reboisasi Itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu. Tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” katanya.

Sebelumnya, ide patungan membeli hutan tersebut digaungkan oleh aktivis lingkungan Pandawara Group. Aksinya tersebut dukungan luar biasa, terutama setelah publik melihat betapa parahnya deforestasi dan bencana yang terjadi belakangan, termasuk di Sumatera.

Salah satu respons paling mencolok datang dari penyanyi Denny Caknan. Tanpa banyak pikir panjang, ia langsung menyatakan siap menyumbang Rp 1 miliar untuk mewujudkan ide tersebut.

“Mungkin terlihat tidak mungkin. Terlihat ngawur. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga lamunannya,” tulis Denny dikutip dari detikpop.

“Walaupun aku nggak iso mikir cara belinya gimana, @pandawaragroup adalah simbol kepedulian kita terhadap lingkungan. Saya hanya seniman daerah yang sedikit membantu mimpi Pandawara dan untuk Indonesia.”

Tak hanya Denny Caknan, selebritas lain juga langsung ikut meramaikan lini komentar. Denny Sumargo, dengan gaya khasnya, langsung menyambar.

“1 miliar pertama gw,” tulisnya.

Vidi Aldiano pun tak mau ketinggalan. Singkat tapi penuh makna, “Ikut.”

Atta Halilintar ikut nimbrung dengan komentar yang sama, “Ikut.”

Konten kreator Ladislao Camara Carranza juga memberi respons antusias, begitu pula Rayi Putra RAN yang menuliskan, “Setuju,” menunjukkan ide ini benar-benar membuka mata banyak pihak.

Pandawara, memulai percakapan ini lewat unggahan berisi lamunan: bagaimana kalau masyarakat Indonesia patungan untuk membeli hutan-hutan agar tak dialihfungsikan? Mereka juga membagikan kondisi real hutan Indonesia dan sejumlah aturan soal batasan luas perkebunan sawit.

“Karena alih fungsi dan deforestasinya sudah berlebihan banget, guys,” tulis Pandawara.

Mereka bahkan mengajak publik berpikir ulang soal regulasi yang ada.

“Gimana, guys? Apakah alih fungsi yang saat ini ada sudah sesuai dengan aturan di atas?”

(hrp/hns)

10/12/2025 13:45
Warna-warni Baru Yamaha MX-King 150 yang Makin Sporty

Selain itu, pada varian Silver, warna dasar hitam yang kuat dikombinasikan dengan grafik baru perpaduan silver temaram serta aksen cerah cyan, kuning, dan putih, menjadikan motor ini terlihat lebih agresif. Berbeda dengan varian lainnya, pada varian ini menggunakan dua velg berwarna hitam senada yang semakin mempertegas kesan agresif, kokoh, dan penuh percaya diri, baik pada motor dan juga penggunanya. Foto: Dok. Yamaha

10/12/2025 13:42
Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana tersebut.

Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Muhammadiyah mengenai penghimpunan dana infak Jumat untuk kepedulian terhadap bencana yang melanda saudara sebangsa dan setanah air.

Kebijakan pengalihan tersebut juga berlaku bagi seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pengurus masjid di lingkungan persyarikatan.

Pengumpulan infak dilakukan pada Jumat 12, 19, dan 26 Desember 2025. Langkah kepedulian ini akan dikoordinasikan bersama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dari tingkatan ranting, cabang, hingga daerah agar penyaluran berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Haedar juga menginstruksikan agar setelah proses penghimpunan dan distribusi selesai, setiap tingkat kepengurusan diwajibkan memberikan laporan secara berjenjang.

“Dan, bersamaan dan setelah itu dilakukan pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan Persyarikatan di atasnya,” ujar Haedar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (10/12/2025).

Melalui langkah ini, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memperkuat solidaritas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu sesama yang tengah mengalami musibah besar sebagai wujud persaudaraan.

“Kepada seluruh anggota Persyarikatan Muhammadiyah mari kita Fastabiqul Khairat mengeluarkan dana infak tersebut seoptimal mungkin. Karena itulah yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari dan wujud persaudaraan kita terhadap saudara-saudara yang tertimpa dan terdampak musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain di berbagai daerah. Khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut,” tegasnya.

10/12/2025 13:36
24 Jenazah Korban Banjir Bandang Sumbar Dimakamkan Massal di Padang

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat bersama Polda Sumbar akan menyelenggarakan pemakaman massal terhadap 24 jenazah korban bencana banjir bandang yang belum berhasil teridentifikasi.

Prosesi penyalatan akan berlangsung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, dilanjutkan pemakaman di TPU Bungus pada siang ini, Rabu (10/12/2025).

“Siang nanti kita akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi 24 orang korban bencana yang tidak teridentifikasi. Kita akan salatkan di Masjid Raya dan setelah itu jenazah akan kita makamkan secara massal di Bungus,” kata Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya seluruh persiapan untuk salat jenazah telah dilakukan. Ia menyebut Forkopimda Sumbar, ASN, jajaran kepolisian, dan masyarakat diperkirakan akan hadir dalam prosesi ini.

“Direncanakan penyelenggaraan salat jenazah nanti akan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sumbar, para ASN dan jajaran kepolisian serta masyarakat umum,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa 24 jenazah tersebut tidak memiliki tanda identitas dan belum ditemukan keluarganya.

Keputusan pemakaman massal ini merupakan hasil rapat gabungan antara Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Agam, Kabid DVI Polri, Wadan DVI Polda Sumbar, Karumkit Bhayangkara, BPBD Sumbar, dan Dinas Kesehatan Sumbar.

10/12/2025 13:35
ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar.

Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%.

ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya.

Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil.

“Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.

“Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

ATSI juga merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil.

Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.

Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network.

Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.

Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau.

“Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

10/12/2025 13:35
Kebakaran ruko Jakpus, Pram minta seluruh gedung diperiksa pekan ini

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta jajarannya agar memeriksa seluruh gedung yang ada pada pekan ini untuk memastikan bangunan tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku.

“Jadi, saya sudah meminta, dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada. Karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang, mohon maaf, yang tinggi-tinggi, yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu.

Dia mengatakan salah satunya adalah rumah toko (ruko) yang terbakar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Menurut dia, gedung tersebut tidak memenuhi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, pria yang akrab disapa Pram itu berencana segera menertibkan bangunan gedung yang tidak memenuhi standar keamanan di Jakarta.

“Gedung kemarin itu, gedung yang tumbuh. Kiri-kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan, persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, yang seperti itu yang kami akan tertibkan,” terang Pramono.

Saat meninjau lokasi kebakaran tersebut, dia menilai persoalan utamanya adalah gedung tersebut tidak memenuhi standar keamanan.

Meskipun gedung tersebut dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR), mereka tidak menyiapkan keamanan khusus untuk produk baterai litium.

“Kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang nggak bisa turun ke bawah,” jelas Pramono.

Kendati demikian, dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan, baik bagi korban luka maupun korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut.

Bagi korban meninggal dunia, kata dia, Pemprov DKI menanggung seluruh biaya pemakaman untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Begitu pula dengan korban yang mengalami luka akibat insiden kebakaran itu yang juga ditanggung biaya perawatannya di rumah sakit.

“Yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk, dan kami Pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan biayanya bagi yang luka dan sebagainya,” ujar Pramono.

Kendati demikian, dia menegaskan kejadian kebakaran yang merenggut sebanyak 22 jiwa itu harus menjadi pelajaran dan diharapkan tidak terulang kembali di masa depan.

Untuk itu, Pramono meminta bagi siapapun yang memiliki usaha dan tempat usaha agar memprioritaskan jalur keselamatan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 13:35
Polisi Ungkap Gedung Terra Drone yang Terbakar Hanya Punya Satu Pintu Akses

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri menyampaikan Gedung Terra Drone hanya memiliki satu pintu akses masuk dan keluar.

Kabid Fiskomfor Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Romylus Tamtelahitu mengatakan informasi tersebut diperoleh usai pihaknya melakukan olah TKP pada Selasa (9/12/2025).

“Ya, jika teman-teman melihat memang tadi sejak siang atau sore hari untuk akses hanya satu ya,” ujar Romylus.

Romylus menambahkan, Labfor masih mendalami akses lainnya ke gedung berupa tangga. Namun, akses gedung melalui tangga itu diduga menyulitkan jalur evakuasi karena memiliki ukuran yang kecil.

“Memang itu [tangga] menjadi salah satu instrumen yang nanti akan kita uji dan kita lakukan pemeriksaan secara forensik,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Polisi telah mencatat korban dalam peristiwa ini mencapai 22 orang. Perinciannya, tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Mereka diduga meninggal karena mati lemas lantaran kekurangan oksigen saat kejadian kebakaran.

Berdasarkan kronologinya, sumber kebakaran terendus dari baterai litium yang berada di lantai 1. Karyawan di lokasi sempat berupaya memadamkan sumber api, namun api tetap menjalar hingga lantai atas.

10/12/2025 13:31
Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

Kick off penyusunan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.

“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” kata Deni saat Kick Off penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” ujar dia.

Deni menyampaikan fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Arah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” ucapnya.

Menurut Deni, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis semata. Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten dan kota. “Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Deni mendorong penajaman sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Timur 2027. Isu tersebut meliputi transformasi struktur ekonomi daerah, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

“Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tutur dia.

Deni juga menyampaikan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam perencanaan RKPD 2027. Dia menilai pendekatan ini relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jawa Timur.

“Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucapnya.

Berdasarkan data kebencanaan di Jawa Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi kejadian tiap tahun. Menurut dia, pendekatan berbasis alam penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.

“Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam bisa menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” kata Deni.

Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman. “RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni. [asg/kun]

10/12/2025 13:31