Xcloud.id

Blog

  • Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.
     
    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.
     
    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder
     
    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.
     
    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati
     
    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.
     
    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.
     
    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.
     
    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.
     
    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.
     
    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • 9 Dokter di Kalbar Gugat UU TNI gara-gara Tidak Bisa Jadi Kepala BNN Nasional

    9 Dokter di Kalbar Gugat UU TNI gara-gara Tidak Bisa Jadi Kepala BNN Nasional

    Dokter di Kalbar Gugat UU TNI gara-gara Tidak Bisa Jadi Kepala BNN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Ria Merryanti menggugat Undang-Undang TNI (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa tidak bisa menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) selama UU TNI memungkinkan prajurit menempati posisi tersebut.
    Ria merupakan salah satu dari tujuh pemohon dalam gugatan uji materiil nomor 238/PUU-XXIII/2025 terkait Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) UU TNI yang mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil.
    “Bahwa Pemohon 2 yang berprofesi sebagai dokter dan aparatur sipil negara kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional yang sangat diharapkan Pemohon 2,” ujar salah satu pemohon lain, Syamsul Jahidin, saat sidang di Gedung MK, Rabu (10/12/2025).
    “Karena, dengan norma pemberlakuan pasal a quo menutup kesempatan Pemohon 2 untuk mengikuti kontestasi menempati jabatan posisi yang seharusnya diisi ASN, aparatur sipil negara,” kata Syamsul melanjutkan.
    Syamsul mengatakan, Ria merupakan seorang ASN yang bertugas di Sekadau, Kalimantan Barat dan sehari-hari bekerja sebagai dokter di RSUD Sekadau.
    Ria tidak bisa hadir langsung di MK untuk membacakan permohonannya karena harus bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
    Selain Ria, pemohon lainnya, yaitu Yosephine Chrisan Eclesia Tamba, juga merasakan hal yang sama.
    Yosephine yang kini bekerja sebagai karyawan BUMN merasa dirugikan karena banyak prajurit TNI yang menduduki kursi pimpinan lembaga pemerintahan.
    “Bahwa Pemohon 5 yang berprofesi sebagai pegawai BUMN dan mahasiswa magister hukum kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala lembaga pemerintahan dan kehilangan kesempatan menempati jabatan-jabatan yang berada dalam lingkup sipil yang sangat diharapkan Pemohon 5,” lanjut Syamsul.
    Selain Syamsul, Ria, dan Yosephine, ada empat pemohon lagi yang juga merasa dirugikan dengan UU TNI saat ini.
    Mereka adalah Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, Achmad Azhari, dan H. Edy Rudyanto.
    Atas kerugian konstitusional yang mereka rasakan, para pemohon berharap agar majelis hakim konstitusi dapat menerima uji materiil mereka dan membatasi penempatan TNI di jabatan sipil.
    Namun, pembatasan tidak untuk semua jabatan.
    Para pemohon mengatakan, prajurit TNI masih dapat menempati jabatan sipil yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka, misalnya yang berkaitan dengan pertahanan negara dan kesekretariatan militer.
    Berikut adalah bunyi pasal yang digugat oleh Syamsul dan kawan-kawan:
    Pasal 47
    (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.
    (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Syamsul mengatakan, peraturan saat ini memperluas peluang prajurit TNI untuk menempati jabatan di ranah sipil tanpa harus mengundurkan diri.
    “(Aturan saat ini) Memberikan keleluasaan alternatif bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” lanjut Syamsul.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Usai Gedung Kebakaran, Jejak Terra Drone Aktif Memetakan Lahan Sawit di Sumatra

    Viral Usai Gedung Kebakaran, Jejak Terra Drone Aktif Memetakan Lahan Sawit di Sumatra

    GELORA.CO –  Viral kebakaran hebat yang melanda gedung kantor Terra Drone Indonesia di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2025 siang, menorehkan duka mendalam.

    Sedikitnya 22 orang meninggal dunia, sementara sejumlah korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Salah satu korban adalah seorang anggota polisi yang ditemukan dengan luka di bagian tangan.

    Menurut informasi dari kepolisian dan saksi di lokasi, kebakaran diduga dipicu ledakan baterai drone yang disimpan di salah satu ruangan.

    Ledakan keras terdeteksi sesaat sebelum api membesar dan menyebar cepat ke lantai lainnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi puluhan karyawan, namun sebagian terjebak karena asap tebal dan jalur evakuasi yang sulit dijangkau.

    Terra Drone Pernah Petakan Proyek Strategis Pemerintah

    Di tengah tragedi ini, publik menyoroti profil Terra Drone, perusahaan teknologi yang selama ini berperan penting dalam sektor pemetaan dan survei udara di Indonesia.

    Mengacu pada situs resmi perusahaan, Terra Drone merupakan penyedia layanan drone terbesar di dunia, berbasis di Jepang, dan berdiri sejak 2016. Perusahaan ini menawarkan solusi survei udara, inspeksi infrastruktur, hingga analisis data berbasis teknologi drone.

    Di Indonesia, Terra Drone dikenal melalui divisi Terra Agri, yang berfokus pada pertanian presisi. Salah satu kiprah penting mereka adalah pemetaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatra, yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

    Pada 2021, Terra Drone Indonesia bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) untuk meneliti penggunaan drone dalam memantau petani sawit swadaya di Riau.

    Selain sektor agrikultur, Terra Drone juga terlibat dalam proyek strategis Indonesia. Mereka pernah menyelesaikan survei udara untuk pembangunan Tol Cisumdawu di Jawa Barat, mencakup area sekitar 30 kilometer.

    Dalam proyek tersebut, mereka menggunakan drone Bramor ppX, perangkat fixed wing yang mampu terbang hingga 3 jam dan mengumpulkan data akurat dalam satu kali misi. Teknologi ini menjadi andalan banyak kontraktor karena efisiensinya.

    Tragedi kebakaran ini juga menyedot atensi publik terhadap kasus lain yang berkaitan dengan proyek Cisumdawu. Di Pengadilan Tipikor Bandung, lima orang terdakwa korupsi pembebasan lahan tol menjalani sidang sejak September 2024.

    Meski tidak terkait langsung dengan kebakaran Terra Drone, kasus ini kembali mencuat karena lokasi survei pernah melibatkan teknologi drone perusahaan tersebut.Hingga kini, proses identifikasi korban kebakaran masih berlangsung di RS Polri Kramat Jati.

    Data sementara menyebutkan 15 perempuan dan 7 laki-laki menjadi korban meninggal. Petugas terus menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal.

    Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah karyawan termasuk HRD perusahaan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

    Investigasi menyeluruh terhadap keamanan penyimpanan baterai drone dan standar operasional kerja juga tengah dilakukan.

  • Gubernur Kepri: Pemimpin Daerah Tak Boleh Merasa Pintar Sendiri

    Gubernur Kepri: Pemimpin Daerah Tak Boleh Merasa Pintar Sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya keterbukaan kepala daerah untuk terus belajar dan saling berbagi kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks.

    Hal itu ia sampaikan usai menjadi pembicara di Beritasatu Regional Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/12/2025). “Memimpin daerah kita enggak boleh merasa pintar sendiri,” kata Ansar Ahmad.

    Ansar menjelaskan, tantangan daerah saat ini sangat kompleks, baik dari sisi indikator makroekonomi maupun kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kepala daerah harus terbuka terhadap pengalaman dan praktik baik dari daerah lain agar mampu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

    “Melalui acara seperti ini kita bisa sharing, karena kita mesti lebih banyak belajar, lebih banyak memahami, dan mengetahui persoalan di daerah,” ujarnya.

    Menurutnya, tidak semua solusi dapat ditemukan sendiri di daerah. Diperlukan dialog terbuka antarpemimpin daerah agar bisa mengadopsi pengalaman serta pendekatan yang sudah diterapkan di daerah lain.

    “Indikator makro dan sosial masyarakat itu harus lebih baik. Dan itu mungkin tidak semua bisa kita lakukan sendiri, kecuali kita mendengar dari daerah lain yang sukses,” sambung Ansar.

    Ia juga menilai forum ini menjadi ruang belajar yang baik bukan hanya bagi kepala daerah, tetapi juga generasi muda. Menurutnya, partisipasi para mahasiswa yang hadir dalam forum ini akan memperkuat pemahaman mereka sebagai calon pemimpin daerah masa depan.

    “Saya kira ini media juga buat adik-adik mahasiswa untuk belajar membangun leadership dan kapasitas daerah ke depan. Karena kita ini sudah outgoing generation, mereka incoming generation yang bakal menggantikan kita semua,” pungkas Ansar.

  • Waduh! Mobil Listrik Xiaomi Hampir Nyemplung saat Pakai Mode Parkir Otomatis

    Waduh! Mobil Listrik Xiaomi Hampir Nyemplung saat Pakai Mode Parkir Otomatis

    Jakarta –

    Sebuah mobil listrik Xiaomi SU7 menjadi sorotan setelah kejadian manuver parkir otomatis yang hampir berakhir di kolam. Mobil itu melaju dengan mode parkir otomatis aktif, tapi hampir nyemplung ke kolam di China.

    Dikutip Carnewschina, video viral di media sosial Weibo menunjukkan mobil Xiaomi SU7 bergerak maju menuju air di kolam. Pengemudinya tampak keluar dari mobil dan sepertinya mengaktifkan mode parkir otomatis.

    Sejurus kemudian, mobil itu bergerak mundur, maju dan bermanuver. Tapi, mobil itu malah melaju ke air. Bumper depan menyentuh permukaan air sebelum mobil benar-benar berhenti.

    Komentar dari netizen berfokus pada keputusan pengemudi untuk mengaktifkan parkir otomatis begitu dekat dengan badan air. Menurut pengamat yang dikutip Carnewschina, mode parkir otomatis diaktifkan pada skenario yang tidak menyerupai lingkungan parkir pada umumnya. Hal itu mungkin mempengaruhi interpretasi sistem terhadap ruang yang tersedia.

    Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Xiaomi merilis pembaruan OTA (over the air/pembaruan secara online) pada 26 November, Xiaomi Hyper OS 1.11.0. Pembaruan tersebut diluncurkan kepada semua pemilik SU7 dan mencakup perubahan pada bantuan parkir, parkir jarak jauh, dan pencarian posisi parkir. Xiaomi menggambarkan ini sebagai optimasi sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsi terkait parkir.

    Menurut para ahli, sistem parkir otomatis masih bergantung pada pengemudi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Jadi, tidak bisa serta merta mobil ditinggalkan begitu saja.

    Ahli juga menyoroti bahwa lokasi yang tidak standar, seperti tepi kolam atau medan terbuka yang tidak rata, dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi karena sistem dapat menginterpretasikan permukaan air sebagai ruang kosong.

    Dalam kasus ini, mobil sukses berhenti saat bumper depan menyentuh permukaan air, jadi tidak sampai tenggelam. Hal itu menunjukkan bahwa rintangan yang tidak terduga mungkin telah terdeteksi.

    (rgr/dry)

  • Kuasa Hukum Ungkap Status KTP Insanul Fahmi dalam Laporan Inara Rusli

    Kuasa Hukum Ungkap Status KTP Insanul Fahmi dalam Laporan Inara Rusli

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Inara Rusli, Marissya Icha, membongkar barang bukti yang menjadi dasar laporan sang klien terhadap suami, Insanul Fahmi, atas dugaan penipuan.

    Marissya mengatakan status perkawinan yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) Insanul Fahmi jadi salah satu yang membuat Inara percaya pria beristri itu dalam status lajang ketika menikah siri dengan dirinya. 

    “Kenapa Inara melaporkan pasal 378 KUHP, tidak mungkin kita membuat laporan tanpa barang bukti. Apakah laporan akan diterima tanpa bukti yang kuat? Apa barang buktinya, identitas KTP Insanul Fahmi dikatakan single atau tidak menikah,” jelas Marissya, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu, Marissya menyatakan laporan dugaan penipuan Insanul Fahmi terhadap Inara juga didukung dengan dokumen lain yang memperkuat laporan tersebut. 

    “Ada saksi-saksi yang menyatakan Insan ini memang single dan juga dokumen,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Marissya Icha mengungkap kondisi kesehatan mental kliennya. Marissya menyebut Inara tengah dalam kondisi depresi karena kasus dugaan perselingkuhan, penipuan hingga perzinaan yang melibatkan dirinya dengan Insanul Fahmi serta kreator konten asal Medan, Wardatina Mawa sebagai istri pertama dan istri sah Insanul. 

    Alasan depresi inilah yang membuat Inara tidak terlihat wara-wiri di depan publik atau pun di media sosial selama kasus viral ini berjalan. 

    “Ya enggak eksis lagi dong, saat ini Inara depresi. Coba bayangkan kita jadi dia, bayangkan apa yang dialami,” tandas Marissya. 

  • Perkuat Hubungan Kemitraan dengan Bengkel Rekanan, Motul Hadirkan Program Eksklusif

    Perkuat Hubungan Kemitraan dengan Bengkel Rekanan, Motul Hadirkan Program Eksklusif

    JAKARTA – Motul Indonesia memiliki cara tak biasa untuk memberikan penghargaan bagi bengkel rekanan. Perusahaan menghadirkan program penghargaan eksklusif bagi bengkel rekanan melalui kegiatan bertajuk ‘Motul Mandalika Track Day Experience Reward’.

    Hal ini dihadirkan memberikan kesempatan langka bagi peserta dari bengkel rekanan untuk merasakan sensasi mengendarai motor balap langsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok.

    Program ini merupakan bentuk apresiasi Motul dan IPONE kepada bengkel rekanan yang telah berpartisipasi aktif dalam program penjualan khusus yang berlangsung sejak Juni hingga November 2025.

    Melalui inisiatif ini, Motul ingin memperkuat hubungan kemitraan dengan para pelaku usaha di lini distribusi sekaligus menghadirkan pengalaman tak terlupakan di dunia motorsport.

    Managing Director, PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmar Purba, mengatakan, perusahaan ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar program penjualan.

    “Melalui Mandalika Track Day Experience Reward, Motul mengajak para mitra bengkel untuk merasakan langsung semangat performa dan inovasi yang menjadi DNA Motul,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu, 10 Desember.

    Dalam program track day yang berlangsung satu hari penuh di Sirkuit Mandalika, peserta sudah mendapatkan fasilitas motor balap dan baju balap (racing suit). Seluruh peserta juga sudah mendapatkan perlindungan asuransi penuh selama kegiatan berlangsung.

    Adapun bentuk reward lainnya yakni tiket perjalanan pulang-pergi dari kota asal ke Lombok, serta One Day Trip ‘Lombok Experience’ dengan destinasi Desa Ende dan Bukit Mereseh. Tak cukup itu saja, para peserta juga berhak atas merchandise eksklusif Motul yang hanya tersedia melalui program ini.

    “Melalui Mandalika Track Day Experience Reward, Motul Indonesia berharap dapat terus menumbuhkan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan apresiasi bagi seluruh jaringan bengkel yang telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan brand di Indonesia,” pungkasnya.

  • Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital. 

    Adapun saat ini terdapat tiga Garuda Spark dan tahun depan ditargetkan menjadi enam, dengan rencana ekspansi hingga 20 lokasi pada 2029 agar lebih banyak generasi muda bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.  

    Garuda Spark adalah jaringan innovation hub nasional yang dibangun Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri untuk mengembangkan solusi teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

    Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. 

    Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark sehingga total mencapai 6 Garuda Spark. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi.

    “Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik,” kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dia untuk mencapai target ambisius tersebut perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pusat-pusat inovasi tersebut sebagai simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.  

    Untuk periode 2025–2029, tambah Edwin, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.  

    Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi. 

    Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.  

    Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional. 

    Mengacu data Prasasti, dia menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    Karena itu, dia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

    Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto  untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

  • Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sempat Kirim Voice Note ke Grup Keluarga

    Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sempat Kirim Voice Note ke Grup Keluarga

    Jakarta –

    Salah satu korban kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), teridentifikasi bernama Ervina (25). Keluarga Ervina, Ferry, menyebut bahwa korban sempat mengirim voice note terakhirnya sebelum tewas.

    “Di grup, jadi dia (korban) pertama kirim ke kakaknya, kakaknya baru kirim ke grup. Voice note ini dia langsung di grup, bukan dari forwardan, ya. Jadi dia langsung di grup,” kata Ferry kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025).

    Ferry mengatakan korban juga sempat mengirimkan voice note kepada kakaknya saat awal mula kebakaran terjadi. Namun setelah pukul 13.15 WIB, ponsel korban sudah tak bisa dihubungi.

    “Iya, awal kebakaran dia ngirim ke kakaknya yang nomor 5. Iya (VN itu) kabar terakhir itu di pukul 13.15 WIB. Itu udah terakhir kali. Udah lost contact (setelah kirim VN), abis itu udah nggak ada informasi apapun,” ucapnya.

    Ferry sempat menunjukkan voice note terakhir Ervina. Dalam rekaman itu, Ervina sempat meminta maaf. Berikut ini suara dalam rekaman tersebut:

    Sebelumnya, seluruh korban kebakaran kantor Terra Drone di Jakarta Pusat telah dteridentifikasi. Berikut identitas 22 jasad yang teridentifikasi:

    – Siti Sa’addah Ningsih, perempuan, 24 tahun

    – Ervina, perempuan, 25 tahun

    – Chandra Faajriati, perempuan, 19 tahun

    – Tahsya Larasati, perempuan, 25 tahun

    – Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun

    – Rayhansyah Pinago, laki-laki, 24 tahun

    – Chintia Leni, perempuan, 29 tahun

    – Rosdiana, perempuan, 26 tahun

    – Muh Ikhsanul Mirja, laki-laki, 22 tahun

    – Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun

    – Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun

    – Pariyem, perempuan, 31 tahun, alamat Lampung Barat

    – Ninda Tan, perempuan, 32 tahun, alamat Serpong Utara Tangerang Selatan

    – Muhammad Arief Budiman, laki-laki, 24 tahun, alamat Mampang Prapatan Jaksel

    – Muhammad Apriyana, laki-laki, 40 tahun, alamat Sudimara Jaya Tangsel

    – Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun, alamat Kebayoran Lama Jaksel

    – Nasa Elia Sabita, perempuan, 27 tahun, alamat Tanah Abang Jakpus

    – Atinia Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun, alamat Makasar Jaktim

    – Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun, terindentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis dan properti

    – Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun, terindentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti

    – Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun, terindentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis dan properti

    (dvp/fas)

  • Kejari Kabupaten Madiun Musnahkan Barang Bukti dari 17 Perkara

    Kejari Kabupaten Madiun Musnahkan Barang Bukti dari 17 Perkara

    Madiun (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun memusnahkan berbagai barang bukti dari 17 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rabu (10/12/2025). Pemusnahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang memerintahkan agar barang bukti tertentu dirampas untuk dimusnahkan.

    Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, baik putusan di tingkat pengadilan negeri, banding, maupun kasasi.

    “Ketika amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, kami wajib mengeksekusinya. Pemusnahan yang kami lakukan hari ini adalah perintah dari putusan yang sudah inkrah,” ujarnya.

    Berbagai barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara berbeda, mulai dari kasus narkotika hingga pencurian. Barang bukti itu meliputi 6,84 gram sabu, 6,18 gram ganja, serta sejumlah barang lain seperti 14 pakaian, 12 handphone, dua timbangan elektronik, tali tambang, korek api, cutter, helm, jendela, dan puluhan perlengkapan lain seperti bong dan plastik klip yang terkait tindak pidana.

    Achmad menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah melalui proses penyidikan dan penuntutan sebelum akhirnya memperoleh ketetapan hukum tetap. Ia menegaskan bahwa Kejari Kabupaten Madiun berkomitmen menjaga profesionalitas dalam setiap tahapan penanganan perkara.

    “Kami tetap melaksanakan tugas penuntutan dan eksekusi sesuai prosedur. Koordinasi dengan penyidik Polres Madiun dan BNN terus kami lakukan, dan setiap berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P-21 pasti kami teruskan ke persidangan,” jelasnya.

    Melalui kegiatan pemusnahan barang bukti ini, Kejari Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara konsisten serta memastikan setiap putusan pengadilan dijalankan dengan benar. [rbr/suf]