Blog

Tradisi Sagu di Maluku Tengah Tetap Bertahan, Jadi Sumber Pangan Warga

Foto Bisnis

Grandyos Zafna – detikFinance

Kamis, 11 Des 2025 10:30 WIB

Maluku Utara – Warga Desa Sepa, Maluku Tengah masih mengolah sagu secara tradisional. Dari pembelahan batang hingga pengendapan tiga hari, dijual sebagai bahan pangan pokok.

11/12/2025 10:30
Where Winds Meet Rilis di Mobile, Cek Spesifikasi HP Android dan iOS yang Dibutuhkan

Di sisi lain, NetEase Games juga baru-baru ini mi merilis game MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), Sword of Justice, untuk seluruh gamer di Asia Tenggara.

Rilis per hari ini Jumat, 7 November 2025, game ini sudah tersedia di Android, iOS, dan PC. Sword of Justice mengangkat kisah dunia fantasi timur dengan latar terinspirasi dari China abad ke-12, lengkap dengan karakter, dunia, serta sistem bermain fokus pada prograss berbasis gamplay.

Bagi kamu yang tertarik main, bisa langsung download Sword of Justice dengan mengikuti langkah di bawah ini:

Cara Download Sword of Justice:

Google Play Store untuk pengguna Android
App Store untuk pengguna iPhone atau iPad
Steam dan launcher PC resmi untuk pengguna laptop atau komputer.

Setelah game diunduh, player bisa langsung login dan mengklaim hadiah peluncuran resmi Sword of Justice di Asia Tenggara ini.

11/12/2025 10:30
Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

“Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

“Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
(Arya/Fajar)

11/12/2025 10:29
Temuan BPK Dinilai Cukup Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Kuota Haji

GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup kuat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dalam dugaan penyimpangan kuota haji.

Temuan tersebut merujuk pada 17 permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M, termasuk pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 orang. Ketidaksesuaian ini membebani keuangan haji hingga Rp596,88 miliar.

“Menurut saya hasil audit BPK bukan sekadar prima facie (bukti awal), tapi dapat dijadikan bukti utama dalam menetapkan tsk bagi pejabat tinggi di kementrian atau mantan menteri,” kata Hudi kepada Inilah.com, Rabu (10/12/2025).

Hudi juga mempertanyakan lambannya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yaqut sebagai tersangka, mengingat lembaga tersebut sudah mencegahnya bepergian ke luar negeri.

“Seyogyanya KPK tidak perlu ragu tetapkan tsk kepada ybs berdasarkan audit BPK,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK mengungkap 17 permasalahan terkait penyelenggaraan haji, yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025. Salah satu temuan utama adalah kuota jemaah yang diisi melampaui ketentuan, sehingga mengakibatkan subsidi jemaah tidak berhak mencapai 4.531 orang.

Menurut dokumen tersebut, ketidaksesuaian terjadi dalam tiga kategori:

61 jemaah yang sudah pernah berhaji dalam 10 tahun terakhir tetap diberangkatkan,3.499 jemaah kategori penggabungan mahram tidak memenuhi syarat,971 jemaah kategori pelimpahan porsi tidak sesuai ketentuan.

Total nilai ketidakpatuhan mencapai Rp596,88 miliar. Selain itu, BPK juga mencatat penggunaan sebagian anggaran yang tidak sesuai dasar hukum, dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, pelaporan keuangan yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintah, hingga penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

Temuan tersebut diperparah oleh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta temuan 3E (efektivitas, efisiensi, ekonomis) dengan nilai Rp779,27 juta.

Di sisi lain, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun dan masih dalam pendalaman.

Tiga pihak telah dicegah ke luar negeri:

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ),Mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex,Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencegahan berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

11/12/2025 10:28
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, KDM: Hormati Proses Hukum

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menanggapi terkait penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin di kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

KDM menyerahkan semua prosedur hukum kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

“Kita ikuti proses-prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama di mata hukum,” katanya saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

KDM menjelaskan untuk tindak lanjut baik pergantian jabatan akan menunggu status hukum tetap yang diputuskan oleh pengadilan.

“Kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang tepat,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

“Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung,” ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

11/12/2025 10:27
Polres Aceh Tamiang Terima 2 Mesin Penghasil Embun Siap Minum

Kualasimpang, Beritasatu.com — Polres Aceh Tamiang menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum serta dua unit genset dari Slog Mabes. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak banjir.

Mesin tersebut berfungsi menciptakan embun yang kemudian diolah menjadi air layak minum. Teknologi ini dinilai sangat membantu di tengah kondisi darurat, ketika akses air bersih menjadi tantangan utama bagi warga.

“Alhamdulillah, kita telah menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum dari Slog Mabes Polri. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat bermanfaat di masa sulit ini,” kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi. Kamis (11/12/ 2025).

Kapolres menjelaskan dua unit mesin berjenis Hamag Aquatech HMA6-SCW, termasuk dua genset pendukung akan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pascabanjir.

Ia menegaskan, kehadiran bantuan ini bukan hanya memberikan solusi praktis terhadap masalah air bersih, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan Polri dalam mendukung penanganan bencana di daerah.

“Dengan adanya mesin ini, kami berharap kebutuhan air minum warga dapat segera terpenuhi, sehingga mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat pascabanjir,” ujarnya.

Bantuan dari Slog Polri ini menjadi bentuk kolaborasi yang memperkuat layanan kemanusiaan di Aceh Tamiang, sekaligus menegaskan Polri terus hadir memberikan dukungan nyata bagi masyarakat dalam situasi apa pun.

11/12/2025 10:27
BGN soal Usulan Dana MBG Dialihkan Bantu Bencana: Itu Kewenangan Presiden

Jakarta –

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Dadan Hindayana menanggapi usulan Komisi V DPR RI agar dana tak terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk korban bencana di Utara Sumatera. Dadan mengatakan keputusan pengalihan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kewenangan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menkeu (Menteri Keuangan),” kata Dadan kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Dadan menambahkan saat ini BGN justru sedang dalam proses Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Namun, dia tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah pusat.

“BGN sedang proses ABT,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bantuan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana tidak cukup. Dia meminta pemerintah mengalihkan anggaran tidak terserap untuk membantu pemulihan bencana.

Lasarus menilai bantuan Rp 4 miliar tak mampu menyelesaikan tanggap darurat. Bahkan, kata dia, Rp 4 miliar tak cukup untuk membangun satu jembatan kecil.

“Saya pernah ngomong kemarin, udah… keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap, atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujarnya.

(amw/dek)

11/12/2025 10:27
Terungkapnya Penyebab 22 Korban Tewas dalam Kebakaran Terra Drone Megapolitan 11 Desember 2025

Terungkapnya Penyebab 22 Korban Tewas dalam Kebakaran Terra Drone
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 22 korban tewas dalam kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat telah teridentifikasi, Rabu (10/12/2025).
“Jadi tahap satu kemarin malam ada 3 jenazah, tahap dua tadi pagi ada 7 jenazah, dan untuk sore ini ada 12 jenazah, jadi totalnya 22 jenazah,” jelas Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru, dalam konferensi pers hasil
identifikasi korban
kebakaran
Terra Drone
, Rabu.
Seluruh korban sudah dipulangkan ke rumah keluarga masing-masing di hari yang sama.
Kepala Biro Kedokteran dan Kesehatan (Karo Dokpol) RS Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan penyebab kematian seluruh korban karena menghirup gas beracun jenis monoksida (CO).
“Untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para personel spesialis forensik kami itu mengarah kepada terhirupnya asap dan kemudian
gas karbon monoksida
,” jelas Nyoman dalam kesempatan yang sama.
Ia menyebutkan, gas karbon monoksida dapat dikategorikan sebagai gas beracun yang berpacu dengan oksigen masuk ke dalam organ manusia.
Menurut Nyoman, gas ini diduga dihasilkan oleh material yang terbakar di dalam gedung.
Asapnya yang memenuhi ruangan mengalahkan oksigen.
“Jadi gas ini bisa jadi karena pembakaran dalam berbagai kejadian kebakaran itu memang membuktikan bahwa dalam kondisi ini, kemudian terpicu kami tidak tahu apakah dia dari bahan itu ya tetapi bukti-bukti data-data menyimpulkan bahwa dalam kondisi luka atau terbakar seperti ini,” jelas Nyoman.
Adapun gas beracun ini ditemukan juga pada darah korban berdasarkan pemeriksaan pada laboratorium.
“Ada pemeriksaan laboratorium sederhana melalui darahnya tadi juga terbukti bahwa itu tinggi kandungan karbon monoksida,” kata dia.
Lebih lanjut, Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Pol dr. Martinus Ginting menjelaskan bahwa seharusnya darah mengandung oksigen dan hemoglobin (HB) untuk bisa berfungsi secara normal.
Ketika gas karbon monoksida berkadar tinggi memasuki darah, gas tersebut akan mengikat hemoglobin berkisar 20 sampai 30 kali lebih kuat.
“Jadi ketika kadar CO-CO2 tinggi, kemampuan berikatan antara hemoglobin dengan CO atau CO2 tadi lebih kuat mungkin 20-30 kali daripada ikatan hemoglobin dengan oksigen,” jelas dia.
Gas yang dihasilkan material di dalam kantor itu melesak masuk ke dalam darah melalui indra penciuman dan kemudian menghambat pernapasan korban.
“Jadi ketika terbakar itu kan tadi kadar keluar dia CO atau CO2 itu berikatan dengan darah. Sehingga orang tersebut tidak bisa bernafas,” tutur dia.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan bahwa gedung perkantoran itu difungsikan sebagai gudang sekaligus tempat servis drone berukuran besar.
“Karena di toko ini, selain (jadi tempat) servis juga ada gudang, nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan,” ujar Susatyo dalam memberikan keterangan pers di halaman kantor PT Terra Drone, Rabu (10/12/2025).
Maka dari itu, diduga ada banyak stok baterai litium yang tersimpan dalam kantor.
Polisi masih mendata jumlah baterai yang disimpan di sana dalam penelusuran penyebab pasti kebakaran.
“Berapa sebenarnya stok baterai yang mungkin baru datang atau dan sebagainya, nanti perkembangan akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
Saat kejadian, salah satu baterai diduga terbakar. Beberapa karyawan berusaha memadamkannya dengan APAR.
Namun, api bergerak cepat menyebar ke seluruh ruangan yang difungsikan sebagai gudang.
“Kemudian ternyata baterai terbakar ini menyebar karena di lantai satu ini adalah salah satu tempat gudangnya,” tutur Susatyo di lokasi kejadian pada Selasa.
Berikut daftar seluruh 22 korban
kebakaran Terra Drone
yang sudah teridentifikasi:
1. Siti Sa’addah Ningsih, perempuan, 24 tahun
2. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun
3. Ervina, perempuan, 25 tahun
4. Chandra Faajriati, perempuan, 19 tahun
5. Tahsya Larasati, perempuan, 25 tahun
6. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun
7. Rayhansyah Pinago, laki-laki, 24 tahun
8. Chintia Leni, perempuan, 29 tahun
9. Rosdiana, perempuan, 26 tahun
10. Muh Ikhsanul Mirja, laki-laki, 22 tahun
11. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun
12. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun
13. Pariyem, perempuan, 31 tahun
14. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun
15. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun
16. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun
17. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun
18. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun
19. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun
20. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun
21. Novia Nurwana, perempuan hamil, 28 tahun
22. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 10:25
Menkeu Purbaya Tetapkan Bea Keluar Emas, Tarifnya 7,5%

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan baru di sektor ekspor logam mulia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar atas komoditas emas. Aturan tersebut ditetapkan pada 17 November 2025.

Meski ditandatangani pada November, PMK 80 tahun 2025 baru resmi diundangkan pada 9 Desember 2025. Sesuai ketentuan perundangan, regulasi ini mulai berlaku 14 hari setelah diundangkan, yakni efektif per 23 Desember 2025.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan mekanisme pengendalian ekspor emas sekaligus memperkuat penerimaan negara. Bea keluar diterapkan secara selektif berdasarkan jenis dan bentuk produk emas yang diekspor.

Dikutip dari laman Kemenkeu, Menkeu mengungkapkan Indonesia, sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan berkurangnya cadangan bijih emas. Di sisi lain, harga emas global melonjak tajam hingga mencapai USD4.076,6 per troy ounce pada November 2025.

“Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas di domestik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia,” ujar Menkeu.

Penerapan kebijakan bea keluar ini juga sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menyebutkan bahwa bea keluar diterapkan untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri maupun menstabilkan harga komoditas.

Bea Keluar emas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Sementara itu, kebijakan BK batu bara diarahkan untuk mendorong hilirisasi, mendukung agenda dekarbonisasi batubara, serta meningkatkan penerimaan negara.

11/12/2025 10:21
Menteri Korsel Mundur Usai Dituduh Terima Dana Ilegal Gereja Unifikasi

Seoul –

Seorang menteri Korea Selatan (Korsel) mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (11/12) waktu setempat, setelah dia dituduh menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi, yang terseret skandal suap mantan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Gereja Unifikasi merupakan gerakan mirip sekte yang terkait praktik memperdagangkan pengaruh, terutama dalam politik, yang meluas di Korsel. Gereja yang dikenal dengan pernikahan massalnya ini, sedang diselidiki atas tuduhan sumbangan ilegal kepada Kim.

Suami Kim, mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang beraliran konservatif, digulingkan pada April lalu dan sekarang mendekam di penjara terkait pemberlakuan darurat militer singkat yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik pada Desember tahun lalu.

Korsel kini dipimpin Presiden Lee Jae Myung yang memenangkan pemilu dini pada Juni lalu.

Namun, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), laporan media lokal Korsel baru-baru ini mengungkapkan bahwa para anggota parlemen dari partai penguasa sayap kiri yang menaungi Presiden Lee dan dari kubu oposisi konservatif mungkin telah menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi.

Menteri Kelautan Korsel, Chun Jae Soo, dituduh telah menerima uang tunai sebesar 30 juta Won, atau setara Rp 340 juta, serta dua jam tangan mewah dari gereja tersebut antara tahun 2018 hingga tahun 2020 ketika dia masih menjadi anggota parlemen.

Tuduhan itu dilontarkan oleh mantan kepala kantor pusat Gereja Unifikasi, Yun Young Ho, saat diinterogasi oleh para penyidik Korsel tahun lalu.

Menyusul tuduhan yang menjerat dirinya, Chun mengumumkan akan mundur dari jabatannya.

“Sebagai seorang pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan memberikan tanggapan secara langsung adalah perilaku yang tepat,” kata Chun saat berbicara kepada wartawan pada Kamis (11/12) waktu setempat.

Dia membantah telah melakukan pelanggaran hukum, tetapi mengatakan akan mengundurkan diri untuk memungkinkan pekerjaan pemerintah berlanjut “tanpa hambatan”.

Pengunduran diri Chun diumumkan sehari setelah Presiden Lee memerintahkan penyelidikan atas dugaan hubungan ilegal antara “kelompok keagamaan” dan para politisi — yang secara luas dianggap merujuk pada Gereja Unifikasi.

“Sama seperti individu-individu yang menghadapi sanksi atas tindak kejahatan, perusahaan dan yayasan juga harus dibubarkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum, serta menuai kecaman publik,” kata Presiden Lee.

Gereja Unifikasi, yang didirikan tahun 1954 silam oleh mendiang Moon Sun Myung, mengklaim memiliki sekitar tiga juta pengikut, termasuk 300.000 pengikut di Korsel dan 600.000 pengikut lainnya di Jepang.

Gereja ini meraih popularitas global pada tahun 1970-an dan 1980-an silam, dengan selama beberapa dekade mengumpulkan kerajaan bisnis yang mencakup konstruksi, makanan, pendidikan, dan media.

Tahun ini, pemerintah Jepang mengambil tindakan hukum untuk membubarkan cabang lokal Gereja Unifikasi, setelah pelaku penembakan yang menewaskan mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mengakui aksinya didasari oleh dendam terhadap gereja tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/dhn)

11/12/2025 10:21