Xcloud.id

Blog

  • Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran maut yang menewaskan 22 korban di Gedung Terra Drone, Kemayoran Jakarta, menyeret manajemen lokal ke jerat pasal pidana berlapis. Polda Metro Jaya juga akan memeriksa petinggi perusahaan global tersebut di Jepang, menyingkap tanggung jawab korporasi dan dugaan pelanggaran standar keselamatan gedung.

    Angka 22 telah menjadi palu godam yang memukul kesadaran publik Jakarta. Itu adalah jumlah korban jiwa yang tewas mengenaskan akibat kebakaran tragis di Gedung Terra Drone, Cempaka Baru, Kemayoran, pada Selasa (9/12/2025) siang.

    Tragedi ini bukan sekadar insiden kebakaran biasa, melainkan cermin brutal atas longgarnya standar keselamatan bangunan komersial yang menjebak puluhan pekerja di dalam ruko enam lantai yang tidak layak. Kini, fokus segera beralih dari duka menuju ranah hukum, di mana manajemen lokal dan petinggi global perusahaan teknologi ini harus menghadapi potensi jerat pidana serius.

    Penyidik Polda Metro Jaya tak membuang waktu. Kematian massal akibat kekurangan oksigen dan kegagalan evakuasi menjadi pintu masuk untuk menganalisis dugaan kelalaian struktural dan operasional perusahaan. Kepolisian memastikan pertanggungjawaban akan mengerucut pada badan pengurus harian (board of directors atau BOD) Terra Drone.

    Sinyal keseriusan penanganan kasus ini terkonfirmasi pada Kamis (11/12/2025). Managing Director Terra Drone di Indonesia Michael Wisnu Wardhana ditangkap oleh penyidik di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah Michael tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra membenarkan penangkapan tersebut sebagai langkah lanjutan penyidikan. “(Tersangka disangkakan) Pasal 187, 188, 359 KUHP,” ujar Roby Saputra.

    Sangkaan berlapis ini memperjelas fokus penyidikan, yaitu pada dugaan kejahatan yang menyebabkan kebakaran (Pasal 187 KUHP), kelalaian yang menyebabkan kebakaran (Pasal 188 KUHP), dan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa (Pasal 359 KUHP).

    Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, selesai melakukan identifikasi tujuh jenazah korban kebakaran di ruko Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 10 Desember 2025. – (Beritasatu.com/Steve Yanto)Pasal Pidana dan Ancaman Hukuman

    Analisis hukum yang muncul segera mengindikasikan, manajemen lokal Terra Drone di Indonesia menghadapi sanksi pidana berlapis, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun.

    Pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Riza Alifianto menegaskan, ancaman pidana utama yang dihadapi petinggi Terra Drone adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang. Pasal ini secara spesifik menyebutkan pidana penjara paling lama lima tahun.

    “Pasal yang sama berlaku untuk kelalaian yang menyebabkan luka berat, sesuai Pasal 360 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman yang serupa,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam.

    Riza menambahkan, kunci penerapan pasal ini terletak pada pembuktian kelalaian fatal yang mencakup kegagalan penyediaan fasilitas keselamatan, seperti akses tangga darurat yang sangat kecil, dan keteledoran dalam pengelolaan bahan berbahaya, yakni baterai litium drone yang diduga menjadi pemicu utama insiden.

    “Penyidik dapat memperkuat sangkaan dengan Pasal 187 KUHP jika kebakaran tersebut terbukti disengaja. Namun, yang lebih relevan dalam konteks kelalaian adalah Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian yang memicu kebakaran yang menimbulkan bahaya maut, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ancaman hukuman terhadap tersangka Michael Wisnu Wardhana tidak hanya berhenti pada KUHP. Jika penyidik menerapkan pasal-pasal dari undang-undang sektoral yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan cipta kerja terkait kepatuhan tata ruang, ancaman pidana bisa meningkat secara drastis.

    “Dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) juncto Pasal 61 dan 69 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tambahnya.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sendiri telah menguatkan dugaan ini. Ia menyoroti bahwa gedung Terra Drone, yang ia sebut sebagai gedung tumbuh yang terjepit di antara bangunan lama, tidak memiliki kelengkapan persyaratan administrasi maupun teknis. Pramono menyebut tangga dalam gedung itu sangat kecil sebuah kondisi yang menutup semua kemungkinan bagi pekerja untuk turun ke bawah saat asap pekat memenuhi ruangan.

    “Gedung kemarin itu (Terra Drone), gedung yang tumbuh. Kiri-kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi,” tegas Gubernur Pramono, mengindikasikan pelanggaran serius terhadap tata ruang dan keselamatan.

    Ironi Ruko Terra Drone

    Sementara Michael Wardhana ditangkap, pihak manajemen perusahaan berupaya merespons sorotan publik terhadap kondisi bangunan. Human Resource Business Partner Terra Drone Umaidi Suhari menyampaikan, bangunan yang mereka tempati adalah ruko enam lantai dengan karakteristik umum layaknya ruko komersial biasa.

    “Kantor kami adalah ruko. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa ruko pada umumnya. Struktur dan fasilitasnya juga serupa dengan banyak ruko lain,” ujar Umaidi. Ia mengakui, ruko tersebut hanya memiliki satu unit lift dan satu jalur tangga sebagai akses.

    Pernyataan ini justru menyingkap ironi tata ruang bangunan komersial yang seharusnya dilengkapi dengan standar keselamatan tinggi, terutama karena digunakan sebagai service center yang menyimpan bahan mudah terbakar, hanya berpegangan pada struktur minim ruko pada umumnya.

    Umaidi menambahkan, tragedi ini benar-benar di luar kontrol manajemen. “Pada saat kejadian, kondisinya benar-benar di luar kontrol kita semua,” katanya sambil menyampaikan duka mendalam dan janji pemenuhan hak-hak karyawan.

    Menarik Benang Merah ke Tokyo

    Peristiwa mematikan ini tidak berhenti pada manajemen lokal. Karena Terra Drone di Indonesia merupakan bagian dari Terra Drone Corporation yang berpusat di Tokyo, Jepang, penyidikan turut menyentuh aspek yurisdiksi internasional dan tanggung jawab korporasi global.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengonfirmasi, penyidik akan meminta keterangan dari para petinggi Terra Drone yang berstatus warga negara Jepang.

    “Pastinya akan diminta keterangan oleh penyidik,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi Beritasatu.com, tetapi ia enggan menjelaskan secara rinci mekanisme pemeriksaan terhadap WNA Jepang tersebut.

    Pada tingkat strategis, kendali perusahaan dipegang oleh pendiri sekaligus chief executive officer (CEO) Terra Drone Corporation, Toru Tokushige. Struktur kepemimpinan global ini juga melibatkan figur-figur kunci asal Jepang seperti Teppei Seki dan Kota Kandori.

    Namun, menjerat individu petinggi di Jepang memerlukan pembuktian yang sangat detail, yaitu adanya peran aktif atau pengetahuan langsung dari mereka dalam pengambilan keputusan yang secara sengaja mengabaikan standar keselamatan di Jakarta.

    Menurut pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul penyidik kepolisian dapat memeriksa dan memanggil para petinggi Terra Drone yang berada di luar negeri dengan teknis yang berlaku dalam penyidikan, kecuali jika pemeriksaan tersebut memerlukan penggunaan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA) atau ekstradisi karena adanya perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

    “Jika bukti kuat menunjukkan petinggi global terlibat dalam keputusan yang menyebabkan kelalaian fatal langsung periksa saja,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam

    Tentu, tambah Chudry, penjeratan pidana petinggi Terra Drone ini melalui mekanisme internasional yang ada etika bilateral kedua negara. “Tragedi ini memaksa polisi menyidik sekecil apa pun, dari standar ruko, manajemen lokal hingga keputusan manajemen global, demi mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 22 nyawa,” tutupnya.

  • Emas Jadi Favorit 2025, Tahun Depan Bakal Naik Lagi?

    Emas Jadi Favorit 2025, Tahun Depan Bakal Naik Lagi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas pada 2025 melesat lebih dari 60% dan menorehkan lebih dari 50 rekor tertinggi. Lantas, apakah tren kenaikan harga emas ini akan berlanjut pada 2026.

    Melansir Euronews, emas mencatatkan kinerja terbaik sejak 1979, para analis menilai emas masih memiliki potensi kenaikan, tetapi risiko tetap ada.

    Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang didorong oleh satu peristiwa, tahun ini harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pembelian agresif bank sentral, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, ketidakpastian perdagangan yang tinggi, suku bunga rendah, dan pelemahan dolar AS semuanya mendorong permintaan emas sebagai aset aman.

    Menurut laporan terbaru World Gold Council (WGC), ketegangan geopolitik menyumbang sekitar 12 poin persentase terhadap kinerja tahun berjalan, sementara pelemahan dolar AS dan penurunan suku bunga menambah 10 poin. Momentum dan posisi investor menyumbang 9 poin, sedangkan ekspansi ekonomi memberikan tambahan 10 poin.

    WGC memperkirakan sebagian besar faktor yang mendorong reli emas pada 2025 tetap relevan di 2026. Namun, titik awal berbeda karena harga emas sudah mencerminkan “konsensus makro” yang mencakup ekspektasi pertumbuhan global stabil, penurunan suku bunga AS moderat, dan dolar AS yang relatif stabil.

    Dalam kondisi ini, emas dinilai wajar. Suku bunga riil tidak lagi turun signifikan, biaya peluang netral, dan momentum positif dari 2025 mulai memudar. Selera risiko investor juga seimbang. Dalam skenario dasar WGC, emas diperkirakan bergerak dalam rentang sempit 2026, dengan kinerja antara –5% hingga +5%.

    Namun, tiga skenario alternatif bisa mengubah arah harga:

    Penurunan ekonomi ringan
    Pertumbuhan melambat dan Fed menurunkan suku bunga lebih lanjut, emas bisa naik 5%–15% karena investor beralih ke aset defensif.

    Resesi lebih dalam atau “doom loop”
    Pelonggaran moneter agresif, imbal hasil Treasury turun, dan aliran safe haven meningkat, mendorong emas naik 15%–30%.

    Reflasi
    Jika pertumbuhan AS kembali tinggi, imbal hasil dan dolar naik, menurunkan daya tarik emas, berpotensi melemah 5%–20% jika posisi investor berbalik dan permintaan bank sentral melemah.

  • Semangat Natal di Papua, Ketua Adat Kampung Waena Ajak Warga Rawat Damai dan Kebersamaan

    Semangat Natal di Papua, Ketua Adat Kampung Waena Ajak Warga Rawat Damai dan Kebersamaan

    JAKARTA – Ketua Adat (Ondofolo) Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Richard Ohee, menuturkan bahwa perayaan Natal menjadi waktu penting bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan.

    “Peringatan Natal selalu mengingatkan kita bahwa kasih adalah dasar dari setiap langkah dan keputusan yang kita ambil dalam hidup,” ujarnya saat menghadiri ibadah Natal yang diselenggarakan bersamaan dengan acara Silaturahmi Kampung Damai di Jayapura, Kamis.

    Ohee mengajak seluruh warga memaknai kelahiran Kristus dengan menghadirkan damai, menebarkan kasih, serta menjadi penerang bagi sesama, tanpa memandang latar belakang agama. Ia menilai momentum Natal seharusnya menjadi ruang untuk mempererat kesatuan dan mendorong masyarakat menjadi generasi yang peduli serta mampu membawa perubahan positif bagi Tanah Papua.

    Menurutnya, perayaan Natal tahun ini memberi pesan mendalam tentang pentingnya saling mendukung dan hidup dalam cinta kasih. Pada kesempatan yang sama, pihak kampung juga menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada warga yang membutuhkan, terutama para janda serta keluarga prasejahtera.

    “Kebahagiaan yang dibagikan hari ini tidak hanya mempererat hubungan di antara warga, tetapi juga memberikan harapan bahwa persatuan dan kedamaian dapat terus tumbuh di Papua,” imbuhnya.

    Selain bantuan untuk para janda, paket bahan pokok juga diberikan kepada mahasiswa asal Mamberamo Raya dan Waropen yang tengah menempuh pendidikan.

    Salah satu warga Waena, Anace Wanane, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Natal.

    “Kami bersyukur atas perhatian pemerintah yang terus memperhatikan kondisi kami, terutama saat menyambut Hari Raya Natal,” ujarnya.

  • Bantu Korban Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Gubernur Sulsel Kirim Bantuan Tiga Truk Air Bersih Siap Minum

    Bantu Korban Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Gubernur Sulsel Kirim Bantuan Tiga Truk Air Bersih Siap Minum

    FAJAR.CO.ID, ACEH — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan tiga truk air bersih siap minum bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

    Bantuan tersebut disalurkan melalui Tim Andalan Peduli dan diterima langsung oleh Posko Dapur Umum Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025).

    Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa dukungan ini bentuk kepedulian Pemprov Sulsel terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.

    “Tim Andalan Peduli hari pertama membawa tiga truk air bersih siap minum dari Medan ke Aceh untuk warga Aceh Tamiang,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Dapur Umum Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

    “Untuk Tim Andalan Peduli dari Sulawesi Selatan, terima kasih atas bantuan airnya. Kami di posko dapur umum sangat membutuhkan air bersih. Air bersih ini sangat diperlukan untuk menyiapkan konsumsi bagi warga, tenaga kesehatan, serta personel TNI-Polri,” ungkapnya.

    Ia berharap bantuan tersebut menjadi manfaat yang berkelanjutan. “Semoga menjadi amal jariyah. Amin,” tambahnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • 4 Orang Ditemukan Tewas dalam Mobil di Tol Tegal

    4 Orang Ditemukan Tewas dalam Mobil di Tol Tegal

    Tegal –

    Empat orang ditemukan tewas dalam sebuah mobil di ruas tol Pejagan-Pemalang, Km 284, tepatnya masuk wilayah Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Belum diketahui penyebab kematian korban.

    Dilansir detikjateng, Jumat (12/12), Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, mengemukakan kejadian ini terungkap pada Kamis (11/12) pagi pukul 06.00 WIB. Ia mengungkap awalnya pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver bernomor polisi B 1973 KVA berhenti di Km 250.

    Karena berhenti cukup lama, petugas tol mendatangi untuk melihat kondisinya. Setiba di lokasi, petugas mendapati pengemudi dalam kondisi lemah.

    Petugas medis tol kemudian didatangkan dan melakukan pemeriksaan kondisi pengemudi. Petugas menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit, namun pengemudi menolak dan menandatangani surat pernyataan sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

    Mobil kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur dan sekitar pukul 06.00 WIB, kendaraan tersebut kembali ditemukan terparkir di Km 284+800. Petugas tol mencoba melakukan pengecekan dengan mengetuk pintu dan jendela, namun tidak mendapatkan respons.

    1. IW, laki-laki, Pacitan, 23-02-1986, wiraswasta, alamat Jl. Melati Raya Blok CF 2/58, Desa Jatisari, Kota Bekasi.
    2. PRW, laki-laki, Pacitan, 15-11-1985, wiraswasta, alamat Dare RT 02/007, Desa Bubakan, Kabupaten Pacitan.
    3. WY, perempuan, Pacitan, 01-04-1987, ibu rumah tangga, alamat Jl. Melati Raya Blok CF2/58, Desa Jatisari, Kota Bekasi.
    4. Seorang anak balita.

    Simak selengkapnya di sini

    (isa/isa)

  • Buruh Serabutan di Kawasan Puncak Cabuli 6 Anak Sesama Jenis, Sering Pinjamkan HP Berisi Video Porno

    Buruh Serabutan di Kawasan Puncak Cabuli 6 Anak Sesama Jenis, Sering Pinjamkan HP Berisi Video Porno

     

    Liputan6.com, Cianjur – Seorang pria berinisial FR (34) terbukti mencabuli 6 orang anak laki-laki warga Kecamatan Cipanas, kawasan Puncak, Cianjur. Anak-anak korban pencabulan itu berusia setingkat SD dan SMP.

    Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, Kamis (11/12/2025) mengatakan, terungkapnya perbuatan menyimpang pelaku penyuka sesama jenis itu, setelah salah seorang korban melaporkan perbuatan pelaku pada orang tuanya.

    “Orang tua korban melaporkan hal tersebut ke Polres Cianjur, sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan di kawasan Puncak,” katanya.

    Berdasarkan keterangan pelaku terdapat enam orang anak yang menjadi korban pelampiasan nafsu menyimpangnya, dimana hal tersebut dilakukannya sejak 2023. Agar korban tutup mulut, pelaku memberi iming-iming sejumlah uang agar tidak melapor. 

    Bahkan sebelum melakukan pelecehan terhadap korban, pelaku kerap meminjamkan telepon selularnya yang berisi video porno, sehingga dengan mudah melancarkan aksinya berkali-kali terhadap sejumlah korban.

    “Ada yang sudah berkali-kali dilecehkan sejak tahun 2023 dan ada yang baru satu kali, rata-rata korban tinggal tidak jauh dari rumah pelaku sehingga dengan mudah melancarkan aksinya dan kerap memberi korban uang agar tidak melapor,” katanya.

     

  • Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas pakaian bekas impor atau thrifting. Ia menolak usulan pengenaan pajak terhadap produk tersebut karena statusnya ilegal.

    Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menjelaskan bahwa penguatan industri lokal dan terjaminnya pasokan bahan baku berperan penting mengurangi ketergantungan pasar terhadap thrifting.

    Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas besar memenuhi kebutuhan tekstil domestik sekaligus merambah pasar global, namun masih menghadapi tantangan struktural dan standar internasional yang belum sepenuhnya terpenuhi.

    “Indonesia punya potensi besar, tetapi masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar mampu bersaing di pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Anne menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen memperlancar impor bahan baku yang masih dibutuhkan industri. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar pasokan tidak terhambat regulasi yang tumpang tindih.

    “Jika regulasi bisa disederhanakan, daya saing industri akan meningkat. Pemerintah sudah memiliki kemauan untuk mendukung, tinggal bagaimana kebijakan itu diselaraskan,” ujarnya.

    Ia menambahkan impor tetap dibutuhkan untuk jenis bahan baku tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau belum memenuhi standar mutu global. Keterbatasan product development di sejumlah pabrik membuat banyak merek internasional masih bergantung pada bahan impor.

    Menurutnya, kapasitas industri lokal sebenarnya ada, namun belum merata. Tantangan terbesar terletak pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

    “Jika standar lingkungan, perizinan, upah minimum, hingga penggunaan energi non-pool bisa dipenuhi, produk dalam negeri berpeluang besar diterima merek internasional,” tuturnya.

    Anne mengungkapkan banyak bahan kain untuk pesanan merek global masih harus diimpor karena sebagian pabrik belum mampu menghasilkan kualitas yang konsisten, terutama segmen performance fabric dan sustainable textile. Kapasitas produksi dan kecepatan penuhi permintaan juga dinilai masih terbatas.

    Ia menegaskan penguatan industri lokal dan ketersediaan bahan baku memang dapat menekan thrifting, tetapi penurunan praktik tersebut tetap membutuhkan kepastian regulasi dan perubahan perilaku pasar.

    “Jika daya saing meningkat dan pasokan lokal kuat, thrifting pasti berkurang. Tetapi tetap dibutuhkan kepastian regulasi,” kata Anne.

  • Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat

    Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat

    Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekali lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi lewat pintu masuk pengadaan proyek.
    Kepala daerah tersebut adalah Bupati Lampung Tengah,
    Ardito Wijaya
    , yang ditangkap di daerah tempat ia memimpin, pada Rabu (10/12/2025).
    Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
    KPK
    Mungki Hadipratikto mengatakan, Ardito berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek, salah satu perusahaannya adalah milik tim kampanyenya.
    Ardito meminta bantuan Anggota DPRD, Riki Hendra Saputra, dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda.
    “Atas pengondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima
    fee
    senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui adiknya dan Riki Hendra Saputra,” kata Mungki, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (10/12/2025).
    Selain itu, KPK menemukan bahwa Ardito menerima
    fee
    Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT EM untuk memenangkan paket pengadaan alat kesehatan Dinkes Lampung Tengah.
    “Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” ujar dia.
    Modus korupsi yang dilakukan Ardito ini bukan kali pertama terjadi.
    Terdapat beberapa kepala daerah yang juga melakukan hal yang sama.
    Misalnya, eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh PN Bandung.
    Pria yang akrab disapa Pepen itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suap
    pengadaan barang dan jasa
    serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Kemudian, ada Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
    Kasus ini bermula pada 2021 ketika Pemerintah Kabupaten PPU mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
    Nilai kontrak proyek-proyek tersebut sekitar Rp 112 miliar, antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.
    Ada lagi nama Budhi Sarwono yang menjabat Bupati Banjarnegara.
    Ia ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
    Kemudian, ada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, tersangka pengadaan barang dan jasa di Tulungagung, Jawa Timur, pada 2018.
    Indonesia Corruption Watch (
    ICW
    ) mencatat ada 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan 2.898 tersangka selama empat tahun terakhir, yaitu periode 2019-2023.
    “Data dari ICW menunjukkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2023, terdapat 1.189 kasus
    korupsi pengadaan barang
    dan jasa, dengan 2.898 tersangka,” kata Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa, dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
    Erma mengatakan, mayoritas tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyelenggara negara, swasta, kepala desa, serta direktur/karyawan BUMN dan BUMD.
    Erma mengatakan, modus kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran,
    mark up
    , laporan fiktif, dan penggelapan.
    Selain itu, terdapat modus suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, perdagangan pengaruh, dan pungutan liar.
    Ketua IM57+ Lakso Anindito mengatakan, modus korupsi ini dilakukan karena sektor pengadaan barang dan jasa yang masih longgar dan menimbulkan kerawanan kecurangan serta permainan.
    Karena sistem transparansi dinilai tidak cukup, masih ada proses tender yang bersifat formalitas untuk menunjuk pemenang yang sudah ditetapkan di awal lelang.
    “Nah, itu menandakan bahwa sektor ini masih merupakan sektor yang signifikan untuk diperhatikan dan perlu ada tindakan segera untuk melakukan proses reformasi,” kata dia, pada 6 November 2025.
    Ribuan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini dinilai perlu segera diatasi dengan perbaikan regulasi.
    ICW menyebut, regulasi saat ini belum bisa melakukan pencegahan korupsi dengan baik, sehingga perlu ada tata kelola yang lebih ketat lagi.
    Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang dinilai justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
    Erma menyoroti Pasal 38 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang metode penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dengan syarat keadaan tertentu.
    Erma mengatakan, aturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena syarat penunjukan langsung itu untuk melaksanakan program prioritas presiden.
    Erma juga menyoroti Pasal 77 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menuangkan peran masyarakat dalam pelaporan dugaan penyelewengan pengadaan barang/jasa. Namun, aturannya tidak spesifik.
    “Perpres baru justru tidak memperkuat pengawasan publik. Kemudian beberapa kasus PBJ yang justru melibatkan menteri/kepala daerah, sehingga seharusnya mereka dulu yang diperkuat pengawasannya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Pidie Jaya Terkendala, Lumpur Tebal Halangi Warga Kembali

    Pemulihan Pidie Jaya Terkendala, Lumpur Tebal Halangi Warga Kembali

    Meureudu, Pidie Jaya, Beritasatu.com – Rumah warga Pidie Jaya terkubur lumpur tebal, menyisakan keputusasaan. Hujan deras dan listrik padam hambat pemulihan, warga butuh alat berat segera.

    Warga Desa Berawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mulai putus asa membersihkan rumah mereka yang masih tertimbun lumpur tebal sisa banjir besar. Sebagian besar rumah belum bisa dihuni karena dipenuhi material lumpur, pasir, dan sampah yang dibawa arus.

    Kondisi pemulihan semakin berat karena hujan deras masih mengguyur Pidie Jaya hampir setiap malam. Warga dihantui rasa waswas, terutama karena desa masih gelap gulita tanpa aliran listrik.

    “Rumah kami sama sekali tidak bisa ditempati. Setiap malam kami takut kalau hujan kembali turun. Desa ini gelap, listrik belum menyala,” kata Rahmania kepada Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025).

    Rahmania menjelaskan, ketebalan lumpur membuat upaya pembersihan manual hampir mustahil dilakukan.

    “Lumpurnya sangat dalam. Kami sudah coba pakai cangkul, tetapi tidak sanggup. Kami benar-benar sudah kelelahan,” tambahnya.

    Meskipun pemerintah telah mengerahkan alat berat untuk membantu pembersihan, warga menilai bantuan tersebut belum memadai. Banyak permukiman memiliki gang sempit dan area yang sulit dijangkau ekskavator.

    “Kami belum tahu harus mulai dari mana. Kami menumpang di rumah kerabat, lalu setiap pagi datang ke sini hanya untuk melihat kondisi,” ujar Rahmania.

    Selain kerusakan rumah, kebutuhan dasar seperti air bersih, peralatan kebersihan, dan penerangan masih sangat terbatas. Warga berharap adanya tambahan alat berat dan bantuan sukarelawan segera tiba, agar mereka dapat kembali menempati hunian masing-masing.