Xcloud.id

Blog

  • Timur Tengah Tegang, Harga Minyak ICP Juni Meroket – Page 3

    Timur Tengah Tegang, Harga Minyak ICP Juni Meroket – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga minyak atau Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bulan Juni 2025 pada level USD69,33 per barel. Angka harga minyak tersebut naik dari ICP Mei 2025 sebesar USD62,75/barel.

    Penatapan ini tercantum pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 229.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juni 2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Kenaikan harga minyak ICP Juni 2025 dan harga minyak mentah utama di pasar internasional dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar pada kendala pasokan minyak mentah akibat peningkatan ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah.

    Dimulai dari serangkaian serangan udara yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel, hingga ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang dapat berdampak pada kelancaran arus perdagangan minyak dunia.

    “Adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendukung terjadinya spekulasi dan sentimen pasar yang memperkuat lonjakan harga minyak dunia di pasar berjangka, akibat pembelian minyak untuk mengantisipasi kenaikan lebih lanjut,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno di Brasilia, Brasil, Kamis (10/7/2025).

    Tak hanya itu, berdasarkan laporan OPEC bulan Juni, terdapat revisi kenaikan permintaan minyak dunia untuk kuartal 3 2025 dan full year 2025 dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, masing-masing sebesar 0,14 juta barel per hari. Serta terdapat peningkatan permintaan minyak di AS, dikarenakan memasuki driving season atau musim mengemudi.

    “Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah bulan Juni 2025 adalah penurunan nilai tukar dolar AS di bulan Juni 2025 yang mendorong investor global untuk masuk ke komoditas minyak dan berdampak pada peningkatan permintaan minyak,” jelas Tri.

  • Dorong Ekonomi Kreatif Desa, Pemerintah Siapkan Skema Lapangan Kerja Baru

    Dorong Ekonomi Kreatif Desa, Pemerintah Siapkan Skema Lapangan Kerja Baru

    Jakarta –

    Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Sinergi Ekonomi Kreatif dan Koperasi. Kerja sama yang dituang dalam MoU ini bertujuan menguatkan sinergi hexaxelix antarkementerian.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya dalam sambutannya mengungkapkan MoU ini selaras dengan visi Kementerian Ekraf yaitu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah dan di sisi lain Kemenkop dengan program Koperasi Desa Merah Putih.

    Riefky menekankan kerja sama ini penting dalam hal pengembangan data, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitasi sistem pendanaan, penyediaan infrastruktur kreatif di desa, sistem pemasaran hingga membuka lapangan pekerja baru bagi generasi muda.

    “Kita ingin lihat potensi di setiap desa-desa itu untuk memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih, supaya juga bisa memfasilitasi produknya lintas desa lintas, kabupaten, bahkan lintas provinsi. Jadi nanti juga bersama Kementerian Koperasi kita bisa kurasi mana saja yang kita bisa angkat ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global,” kata Riefky dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025).

    Sementara itu Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan kerja sama ini sangat penting karena hakikatnya koperasi ini adalah kerja sama. Ia mengharapkan dengan kerja sama ini dapat terciptanya ekonomi Indonesia mampu dikuasai oleh produk dalam negeri.

    “Karena hal ini sesuai dengan 4 program utama pemerintah, yaitu, membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi. Kami meyakini hilirisasi ini tergambar dalam kerja sama ini antara Kemenkraf dengan Kemenkop,” ucap Budi Arie.

    Penandatanganan MoU itu sendiri berlangsung di kantor Kemenkop, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025. Berikut ruang lingkup MoU antara Kementerian Ekraf dengan Kemenkop:

    1. Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor ekonomi kreatif;
    2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih di sektor ekonomi kreatif;
    3. Pemanfaatan akses pinjaman dan pembiayaan koperasi di sektor ekonomi kreatif;
    4. Pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pengembangan koperasi dan ekonomi kreatif;
    5. Penguatan literasi, sosialisasi, dan edukasi koperasi melalui sektor ekonomi kreatif;
    6. Peningkatan kapasitas dan pendampingan sumber daya manusia;
    7. Perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan oleh koperasi di sektor ekonomi kreatif;
    8. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lihat juga Video Wamen Ekraf soal Sertifikasi Promotor: Lagi Digodok

    (fdl/fdl)

  • Sinyal Kuat Mobil Listrik Pertama Suzuki Meluncur di GIIAS 2025

    Sinyal Kuat Mobil Listrik Pertama Suzuki Meluncur di GIIAS 2025

    Jakarta –

    Mobil listrik pertama Suzuki kemungkinan besar akan meluncur di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025. Kendaraan tersebut merupakan Suzuki e-Vitara sebagai produk final dari mobil konsep eVX.

    Sinyal kuat Suzuki e-Vitara meluncur di GIIAS 2025 disampaikan Donny Saputra selaku Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS). Donny memang tak secara gamblang mengungkap modelnya, namun kalimatnya mengarah ke segmen baru yang belum pernah dijajal Suzuki.

    “Akhir Juli ini kan ada GIIAS 2025. Nah, di situ kami akan menyiapkan kejutan, tentunya bukan hanya Fronx (yang dibawa), melainkan ada gebrakan model baru. Jadi teman-teman tolong tunggu,” ujar Donny saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

    “Nanti, di hari pertama GIIAS 2025, rekan-rekan pasti akan (ngebatin), wah ternyata Suzuki udah bawa model ini,” tambahnya.

    Mobil listrik konsep Suzuki. Foto: Lutfhi Andhika Anshori/detikOto

    Ketika diminta mengungkap model atau segmennya, Donny masih tertutup. Namun, kendaraan tersebut diyakini mampu menjadi perhatian utama di pameran.

    “Jangan tanya listrik atau bukan, termasuk modelnya apa,” tegasnya.

    Sebelumnya, ketika peluncuran Suzuki Fronx di Kuningan, Jakarta Selatan, Donny sempat bicara soal kemunculan mobil listrik pertama Suzuki di Indonesia. Ketika itu, dia mengaku akan menjualnya tahun depan dan membukanya secara parsial mulai bulan ini.

    “Nanti informasi lebih detail, tunggu pada saat GIIAS 2025. Nanti kami akan buka (mobil listrik Suzuki) secara parsial perlahan-lahan seperti kami membuka informasi berkaitan dengan Fronx,” kata dia, dua bulan lalu.

    Sebagai catatan, Suzuki eVitara sebelumnya telah meluncur di pameran Bharat Mobility Global Expo yang digelar di India pada Januari lalu. Kendaraan tersebut mendapat sejumlah penyempurnaan dibandingkan versi konsepnya, terutama di bagian eksterior.

    Suzuki eVitara dibekali dua opsi baterai, yakni LFP (Lithium Ferro Phosphate) dalam berkapasitas 49 kWh dan 61 kWh. Sementara jangkauan maksimumnya tembus 500 km. Meski sudah meluncur di India, namun harga resminya baru diumumkan September mendatang.

    (sfn/dry)

  • Kantor Imigrasi Jayapura terbitkan 386 kartu lintas batas tradisional

    Kantor Imigrasi Jayapura terbitkan 386 kartu lintas batas tradisional

    Jayapura (ANTARA) – Kantor Imigrasi Jayapura selama tahun 2025 menerbitkan 386 kartu pas lintas batas tradisional yang diberikan ke warga yang memiliki hubungan saudara dengan warga Papua Nugini yang bermukim di perbatasan.

    “Selama semester I tahun 2025, kami telah menerbitkan 386 kartu pas lintas batas tradisional yang dapat digunakan sebagai dokumen pengganti paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Sutejo kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

    Kartu pas lintas batas tradisional yang dikeluarkan Imigrasi Jayapura berwarna merah sedangkan yang dikeluarkan oleh Imigrasi PNG berwarna kuning.

    Ia mengatakan, masa berlaku kartu lintas batas tradisional itu selama 3 tahun dan untuk mengurusnya tidak dikenakan biaya.

    “Kartu pas lintas batas itu memang dokumen yang diakui kedua negara (RI-PNG) dan diberikan kepada warga yang masih memiliki hubungan saudara dengan wilayah tujuan terbatas, misalnya warga Kota Jayapura (RI) dengan Vanimo (PNG),” kata Sutejo.

    Selain pos lintas batas negara (PLBN) Skouw dan TPI Hamadi yang menjadi tempat bagi warga PNG yang ingin ke Jayapura, mereka juga dapat melintas melalui pos lintas batas tradisional (PLBT).

    PLBT berada di Kabupaten Keerom yakni berada di Senggi, Ubrub,Waris, Wembi, Yetti, Yurup dan Skopro.

    “PLBT yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan yakni di Kiwirok, Iwur dan Batom untuk sementara ditutup dengan alasan keamanan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Sutejo.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI Rilis wondr multicurrency, Bisa Transaksi dengan 12 Mata Uang Asing

    BNI Rilis wondr multicurrency, Bisa Transaksi dengan 12 Mata Uang Asing

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI resmi meluncurkan fitur wondr multicurrency. Fitur ini sebagai solusi perbankan pintar yang mendukung transaksi dan gaya hidup global nasabah.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan, fitur wondr multi currency hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan transaksi lintas negara oleh masyarakat Indonesia yang kini semakin aktif berperan sebagai global citizen.

    “Banyak masyarakat Indonesia kini berperan sebagai global citizen. Aktivitas mereka melintasi batas negara, baik untuk wisata, pendidikan, ibadah, kegiatan olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan di luar negeri,” ujar Corina, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Fitur ini memungkinkan nasabah menyimpan, menukar, dan bertransaksi dalam 12 mata uang asing secara real-time melalui satu aplikasi. Transaksi dapat dilakukan di lebih dari 32 negara menggunakan kartu debit multicurrency yang otomatis menyesuaikan dengan mata uang lokal, tanpa biaya administrasi untuk setiap rekening valuta asing.

    “Kemanapun melangkah, wondr by BNI siap jadiin maumu,” ujar Corina.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 8,9 juta perjalanan ke luar negeri tercatat pada tahun ini, meningkat signifikan dibanding 7,5 juta perjalanan pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dan memperkuat relevansi kehadiran fitur wondr multi currency sebagai solusi praktis dan strategis dalam mengelola fluktuasi nilai tukar serta kebutuhan transaksi internasional.

    Tak hanya meluncurkan produk inovatif, BNI juga memeriahkan ulang tahun ke-79 dengan menghadirkan berbagai program spesial. Salah satunya adalah promo pembukaan rekening wondr multi currency bagi nasabah baru, yang berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 7,9 juta dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu debit multi currency di luar negeri dan menabung dalam berbagai jenis valuta asing.

    Selain itu, BNI juga meluncurkan program Rejeki wondr BNI, sebuah program undian nasional yang dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Hadiah yang ditawarkan pun sangat menarik, mulai dari 2 unit Mercedes-Benz, 14 unit Chery J6, 20 unit Honda HR-V, hingga ratusan motor, smartphone, dan hadiah menarik lainnya.

    Nasabah cukup membuka rekening, mengaktifkan aplikasi wondr by BNI, meningkatkan saldo, atau melakukan transaksi digital untuk mendapatkan kupon undian yang dapat dipantau langsung di aplikasi. Tak ketinggalan, BNI juga menghadirkan program HUT Treats yang berlaku sejak 5 hingga 31 Juli.

    Nasabah dapat menikmati diskon hingga 79% atau harga spesial Rp 79 ribu di berbagai merchant pilihan dengan menggunakan kartu BNI atau aplikasi wondr by BNI. Dengan rangkaian inovasi dan apresiasi ini, BNI berharap perayaan HUT ke-79 bukan hanya menjadi selebrasi tahunan, melainkan juga menjadi momentum mempererat hubungan dengan nasabah serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

    “Di usia ke-79 ini, BNI ingin lebih dari sekadar merayakan ulang tahun. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan nasabah menjelajahi dunia dan meraih masa depan,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • 7 KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut Nasional

    7 KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut Nasional

    KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Fitroh Rohcahyanto menyinggung nama Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) terkait kasus dugaan korupsi
    kuota haji
    di era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    Pasalnya, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu usai Jokowi terbang ke Arab Saudi.
    Kuota haji
    itulah yang sedang diusut oleh KPK, yakni pada saat pelaksanaan haji 2024 yang dipimpin Yaqut.
    “Ya sepertinya di 2024 lah itu. (Periode sebelumnya) enggak. Yang lagi ditelaah KPK itu yang di 2024. Itu kan yang ada penambahan kuota itu kan? 20 ribu kalau enggak salah,” ujar Fitroh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    “Ya ini justru itu masih dikaji, ya dugaannya begini ya. Itu kan ada penambahan kuota. Ketika Pak Jokowi ke Saudi, di mana Indonesia dapat penambahan kuota 20 ribu,” sambungnya.
    Fitroh menjelaskan, dugaan korupsi terjadi pada pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus.
    Dia mengatakan, kuota haji yang seharusnya dipakai untuk jemaah reguler, malah dialokasikan ke jemaah khusus.
    “Nah itu saja dari situ ada dugaan antara pembagian antara haji reguler dengan khusus. Ini sepertinya kurang pas atau tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya mengatur itu. Ya mestinya untuk reguler tapi digunakan khusus. Itu saja sih,” imbuh Fitroh.
    Sebelumnya diberitakan, KPK sedang mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan adanya peluang KPK meminta keterangan eks Menag Yaqut.
    “(Pemanggilan) Eks Menag itu relatif. Semuanya tergantung hasil pemeriksaan itu seperti apa,” kata Setyo ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Asep tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis.

    Dalam forum yang dihadiri sekitar 600 perwakilan dari 144 negara itu, diawali pembukaan dengan pembacaan pesan dari Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres.

    Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Utama di Sekretariat Partai Cai Qi dan Menteri IDCPC Liu Jianchao pun mempersilakan Megawati ke podium.

    Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara, seperti Presiden ke-4 Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yukio Hatoyama, mantan PM Mesir Essam Sharaf, mantan PM Belgia Yves Leterme, dan mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal.

    “Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, saya berdiri di hadapan para pemimpin dunia, para negarawan dan pemikir lintas peradaban dan pejuang kemanusiaan dari berbagai bangsa, yang pada hari ini berkumpul dengan satu tekad: membangun masa depan umat manusia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban,” kata Megawati.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping serta Partai Komunis China, atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam forum penting ini,” lanjutnya.

    Megawati mengatakan dialog ini tidak sekadar pertemuan antartokoh-tokoh pemimpin bangsa. Pertemuan ini adalah panggilan hati nurani bagi siapa pun yang merindukan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

    “Pertemuan ini adalah ruang untuk mengingat kembali memori kolektif kita sebagai bangsa-bangsa yang pernah menjadi penyintas puing-puing penjajahan serta memimpikan dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab,” kata Megawati mengawali pidatonya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/7), Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di Kantor IDCPC, Beijing, menyampaikan kepada Megawati soal kesempatan menjadi pembicara pertama diberikan kepada Megawati.

    “Untuk acara dialog, Ibu Megawati akan menjadi pembicaraan pertama pemimpin dari luar negeri. Kami semua menantikan apa yang akan disampaikan Ibu Megawati,” katanya.

    Forum Global Civilizations Dialogue ini merupakan inisiatif dari Pemerintah China dan Partai Komunis China, mengangkat tema Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ide Luas Rumah Subsidi Menciut Batal, Menteri Ara Minta Maaf – Page 3

    Ide Luas Rumah Subsidi Menciut Batal, Menteri Ara Minta Maaf – Page 3

    Usulan rumah subsidi tipe 1 kamar tidur dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi sempat dipamerkan dalam bentuk mock-up di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Kementerian PKP menyebut hal itu sebagai bagian dari proses penjajakan pasar.

    “Itu kan masih draft dari kami. Kami sounding ke masyarakat dulu seperti apa tanggapannya. Belum ada keputusan,” jelas Maruarar sebelumnya.

    Gagasan ini berangkat dari tingginya permintaan generasi muda yang ingin tinggal di kota, namun menghadapi hambatan harga tanah yang mahal. Ide mengecilkan ukuran rumah dianggap sebagai solusi awal yang patut diuji coba.

    Namun, banyak pihak, termasuk anggota legislatif, menyatakan keberatan atas standar kenyamanan dan kelayakan hidup dari rumah sekecil itu.

     

  • Mengapa KPK Belum Panggil Bobby Nasution di Kasus Pembangunan Jalan Sumut?

    Mengapa KPK Belum Panggil Bobby Nasution di Kasus Pembangunan Jalan Sumut?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih belum berencana memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah provinsi tersebut.

    Dia menyebut saat ini penyidik KPK masih fokus dengan pokok perkaranya terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut dan pejabat pembuat komitmen (PPK). 

    “Ya, sementara sih, sampai dengan hari ini belum ada. Belum ada informasi atau laporan dari penyidik [untuk memanggil Bobby],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan Bobby akan dipanggil untuk dimintai keterangan bila sudah ada hasil peneriksaan tersangka dan saksi-saksi yang lain.

    “Kalau memang ada, ya tidak menutup kemungkinan [Bobby Nasution] akan dipanggil dan diminta keterangan. Tapi kalau memang tidak ada, karena memang tidak ada relevansi, ya penyidik juga tidak akan mencari-cari,” ucapnya.

    Lebih jauh, Setyo menyebut kasus ini masih dalam tahap awal dan juga belum genap dua minggu. Sebab itu, penyidik masih fokus kepada perkara pokoknya dulu.

    “Karena kan dihitung ada masa penahanan 20 hari, perpanjangan 40 hari. Jangan sampai nanti masa penahanan habis, kemudian perkara pokoknya, ya perpanjangannya terlalu lama lagi. Intinya fokus ke situ dulu,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah provinsi tersebut. 

    Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ketika menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan soal adanya kedekatan antara tersangka TOP selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Sumut dengan Bobby Nasution. 

    “Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Siapa pun yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, kata dia, akan dimintai keterangan, tidak terkecuali Bobby Nasution.

  • Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan pada jajaran komisaris. Salah satu yang diangkat sebagai komisaris ialah Staf khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yakni Tina Talisa.

    Tina mengonfirmasi bahwa pengangkatan dirinya sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga terhitung sejak 4 Juli 2025.

    “Secara resmi saya telah menerima amanah sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 4 Juli 2025,” kata Tina kepada detikcom, Kamis (10/7/2025).

    Dia mengatakan, akan menjalankan tugas itu dengan penuh tangguh jawab. Kemudian, akan berkontribusi mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional.

    “Penugasan ini saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut daftar direksi dan komisaris Pertamina Patra Niaga yang baru:

    Komisaris

    – Komisaris Utama: Sudung Situmorang
    – Komisaris: Ahmad Erani Yustika
    – Komisaris: Ferry Juliantono
    – Komisaris: Panel Barus
    – Komisaris: Rini Widyastuti
    – Komisaris: Andy Rachmianto
    – Komisaris: Tina Talisa
    – Komisaris Independen: Siti Zahra Aghnia

    Direksi

    – Direktur Utama: Mars Ega Legowo Putra
    – Wakil Direktur Utama: Achmad Muchtasyar
    – Direktur Pemasaran Regional: Eko Ricky Susanto
    – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga: Alimuddin Baso
    – Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat: Hari Purnomo
    – Direktur Keuangan: Mega Satria
    – Direktur SDM & Penunjang Bisnis: Putut Andriatno
    – Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis: Harsono Budi Santoso
    – Direktur Manajemen Resiko: Rahman Pramono Wibowo

    Lihat juga Video: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    (acd/acd)