Blog

  • LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Vietnam dilaporkan telah mengerahkan kapal penjaga perikanan untuk menghadang kapal riset milik China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka di Laut China Selatan (LCS).

    Berdasarkan data pelacakan dari Global Fishing Watch, kapal riset China bernama Bei Diao 996, diketahui memasuki wilayah laut Vietnam sejak pertengahan Juni dan menetap hingga awal Juli. Kapal ini kerap melakukan manuver berulang menyerupai pola pemetaan dasar laut.

    “Kegiatan ini jelas menunjukkan pola survei hidrografi, dan keberadaannya yang berkepanjangan di ZEE Vietnam menunjukkan potensi pelanggaran yurisdiksi,” ujar Ray Powell, Direktur SeaLight, kelompok analisis maritim yang berafiliasi dengan Universitas Stanford, lewat unggahannya di X.

    Pada 19 Juni, kapal Vietnam Kiem Ngu 471 dikerahkan dari pantai dan langsung menuju Bei Diao 996. Kapal Vietnam tersebut terus membayangi aktivitas riset China hingga akhirnya kapal tersebut kembali ke Hainan pekan lalu.

    Kementerian Luar Negeri Vietnam secara tegas menyebut aktivitas riset asing di ZEE Vietnam tanpa izin sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Setiap kegiatan penelitian dan survei di wilayah kami tanpa izin merupakan pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982,” kata juru bicara Kemlu Vietnam, Pham Thu Hang, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (9/7/2025).

    Bei Diao 996 merupakan kapal riset besar sepanjang 100 meter dengan bobot hampir 7.400 ton, dan dilaporkan dilengkapi untuk uji coba peralatan laut dalam. Para analis memperingatkan bahwa kapal semacam ini bisa saja melakukan pengumpulan data intelijen, termasuk lokasi kabel bawah laut atau aset militer strategis.

    Jun Kajee, peneliti di Korea Institute for Maritime Strategy, menilai aktivitas riset China kini bukan hal sporadis, melainkan bagian dari strategi kawasan.

    “Operasi survei China di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Selat Taiwan sudah menjadi bagian tetap lanskap maritim Asia. Misi ini terus menantang keteguhan negara-negara tetangga dalam mempertahankan klaim mereka,” tulis Jun dalam laporan SeaLight.

    Ketegangan Vietnam-China meningkat sejak Beijing kembali menetapkan larangan penangkapan ikan tahunan di wilayah yang mencakup ZEE Vietnam dan negara lain seperti Filipina. Selain itu, pada 2024, China juga memperkenalkan garis dasar baru di Teluk Tonkin yang secara sepihak berusaha mengubah batas yurisdiksi wilayah tersebut.

    China belum merespons secara terbuka protes terbaru dari Vietnam. Namun, aktivitas survei, patroli penjaga pantai, dan klaim sepihak Beijing diperkirakan akan terus menjadi pemicu gesekan diplomatik di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tom Lembong Tuding Jaksa Tebang Pilih Tetapkan Tersangka Kasus Impor Gula

    Tom Lembong Tuding Jaksa Tebang Pilih Tetapkan Tersangka Kasus Impor Gula

    Jakarta

    Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menuding Kejaksaan Agung (Kejagung) tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Tom mempertanyakan tak ada koperasi yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

    Hal itu disampaikan Tom Lembong saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/7/2025). Tom mengatakan importasi gula juga dilakukan sejumlah koperasi namun tak ada tersangka dari koperasi tersebut.

    “Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung menerapkan proses hukum secara tidak konsisten atau milih-milih, siapa yang ditersangkakan dan siapa yang tidak,” ujarnya.

    Tom mempertanyakan INKOPKAR, INKOPPOL, KKP TNI-POLRI, APTRI DPD Jawa Tengah dan APTRI DPD Lampung, bisa melakukan impor gula dengan mekanisme yang persis sama seperti yang dilakukan oleh PT PPI, tetapi tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengatakan tersangka dari PT PPI hanya Charles Sitorus.

    “Ada apa dengan Koperasi-Koperasi TNI-POLRI, Asosiasi Petani Tebu dan PT Adikarya Gemilang, sampai partisipasi mereka dalam impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih tidak dipermasalahkan sama sekali,” ujarnya.

    Dia menuding penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan secara tebang pilih. Dia menyakini tersangka yang ditetapkan merupakan pihak yang sudah ditarget sejak awal seperti dirinya dan Charles.

    “Sampai di sini saja kita sudah bisa melihat betapa banyaknya kejanggalan dan argumentasi aneh mewarnai proses hukum yang saya jalani dalam perkara importasi gula, dan banyak dari kejanggalan ini sudah terjadi bahkan sebelum Persidangan dimulai,” tambahnya.

    Tuntutan Tom Lembong

    Sebelumnya, Tom Lembong dituntut hukuman 7 tahun penjara. Jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa.

    Tom juga dituntut membayar denda Rp 750 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 750 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan,” kata jaksa.

    Jaksa meyakini Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (mib/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Samsung Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7 Resmi Rilis, Punya Layar Depan Lebih Besar – Page 3

    Samsung Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7 Resmi Rilis, Punya Layar Depan Lebih Besar – Page 3

    Liputan6.com, New York – Samsung akhirnya resmi meluncurkan dua smartphone layar lipat terbarunya yakni Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7. Keduanya diumumkan dalam gelaran Galaxy Unpacked digelar di New York City, Amerika Serikat.

    Kali ini, Samsung melakukan sejumlah perubahan yang cukup signifikan di Galaxy Z Fold7. Perubahan paling terlihat dari segi dimensi, bobot, serta desain yang dibawa.

    “Generasi terbaru dari perangkat lipat ini menyatukan kualitas desain dan teknologi dengan AI dirancang khusus untuk foldable,” tutur President and Acting Head of the Device Mobile eXperience (DX) Division di Samsung Electronics TM Roh saat gelaran Galaxy Unpacked di New York, Amerika Serikat, Rabu (9/7/2025), waktu setempat.

    Peningkatan Galaxy Z Fold7: Cover Screen Lebih Besar

    Dijelaskan, cover screen Galaxy Z Fold7 kini memiliki ukuran 6,5 inci. Lebih besar dari pendahulunya, Galaxy Z Fold6 yang berukuran 6,3 inci.

    Selain itu, layar utamanya juga lebih besar. HP layar lipat baru ini kini memiliki layar 8 inci, lebih besar dari Galaxy Z Fold 6 yang memiliki ukuran 7,6 inci.

    Tak ketinggalan, bobotnya pun kini jauh lebih ringan. Smartphone ini memiliki bobot 215 gram, bahkan lebih ringan dari Galaxy S25 Ultra yang berukuran 218 gram.

    Samsung meluncurkan Galaxy S25 Edge — smartphone Galaxy S paling tipis sejauh ini, hanya 5,8 mm! Dibalut rangka titanium dan Gorilla Glass Ceramic 2, ponsel ini dilengkapi kamera utama 200MP, video 8K, dan fitur Galaxy AI serta Google Gemini untuk …

  • Harga Resmi Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 di RI, Cek Spesifikasi!

    Harga Resmi Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 di RI, Cek Spesifikasi!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 resmi dirilis pada hari ini, Rabu (9/7/2025). Warga RI sudah bisa melakukan pemesanan awal (pre-order) di laman resmi Samsung Indonesia mulai malam ini hingga 31 Juli 2025.

    Dua HP lipat terbaru Samsung mengalami kenaikan harga. Galaxy Z Fold 7 dibanderol lebih mahal Rp 1,5 juta dibandingkan Galaxy Z Fold 6 ketika pertama kali dirilis.

    Sementara itu, Galaxy Z Flip 7 hanya sedikit lebih mahal, yakni Rp 500.000 dibandingkan Galaxy Z Flip 6 ketika meluncur tahun lalu. Berikut perincian harganya di Indonesia:

    Harga Samsung Galaxy Z Fold 7

    12/256GB Rp 28.499.000

    12/512GB Rp 31.499.000

    16GB/1TB Rp 34.999.000

    Harga Samsung Galaxy Z Flip 7

    12/256GB Rp 17.999.000

    12/512GB Rp 19.999.000

    Desain Super Tipis dan Ringan

    Foto: Kartini Bohang
    Samsung Galaxy Z Fold 7 ketika dilipat

    Dengan kenaikan harga tersebut, Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 menawarkan beberapa peningkatan. Dari aspek desain, keduanya hadir dengan bodi lebih tipis dan ringan dibandingkan seri sebelumnya.

    Galaxy Z Fold 7 memiliki ketebalan 8,9mm dalam keadaan terlipat atau 26% lebih tipis ketimbang Galaxy Z Fold 6. Jika dibandingkan dengan Galaxy Fold generasi pertama, ketebalannya sudah berkurang hampir 50%.

    Dalam keadaan terbuka, Galaxy Fold 7 terasa jauh lebih tipis. Ketebalannya hanya 4,2mm. Bobotnya pun jauh lebih ringan, hanya 215 gram. Sebagai perbandingan, Galaxy S25 Ultra memiliki bobot 218 gram atau 3 gram lebih berat.

    Foto: Kartini Bohang
    Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7

    Galaxy Z Flip 7 juga sudah lebih tipis dibandingkan Galaxy Z Flip 6, meski secara kasat mata tidak terlalu signifikan perbedaannya. Samsung mengklaim Galaxy Z Flip 7 sebagai HP lipat model Flip tertipis di pasaran saat ini.

    Dengan bodi tipis, Samsung tidak mengorbankan kapasitas baterai. Galaxy Z Fold 7 memiliki kapasitas baterai 4.400 mAh, sama dengan pendahulunya.

    Bahkan, baterai Galaxy Z Flip 7 sudah lebih mumpuni dengan kapasitas 4.300 mAh, berbanding dengan 4.000 mAh pada Galaxy Z Flip 6.

    Layar Lebih Lega

    Foto: Kartini Bohang
    Samsung Galaxy Z Flip 7 (kiri) dan Flip 6 (kanan)

    Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 hadir dengan bezel yang jauh lebih tipis ketimbang pendahulunya. Layarnya pun terasa lebih lega dan nyaman di mata ketika menikmati konten visual.

    Pada Galaxy Z Flip 7, layar sekunder alias ‘cover screen’ dibuat memenuhi bodi ketika dilipat. Tampilannya jauh berbeda dengan Galaxy Z Flip 6 yang layarnya lebih ‘sempit’.

    Selain itu, cover screen Galaxy Z Flip 7 juga sudah memiliki refresh rate 120Hz yang memanjakan mata. Tingkat kecerahan layar mentok di 2.600nit, sehingga aman untuk dipakai di luar ruangan dengan paparan sinar matahari.

    Rasio layar Galaxy Z Flip 7 ketika dibuka juga kini lebih mirip dengan HP non-lipat. Hal ini menjadi poin plus, sebab rasio seri sebelumnya untuk sebagian orang terasa ‘awkward’ karena terlalu memanjang.

    Kamera Mirip Galaxy S25 Ultra

    Peningkatan berikutnya tampak pada aspek fotografi. Galaxy Z Fold 7 meminjam spesifikasi kamera Galaxy S25 Ultra.

    Kamera utamanya beresolusi 200MP, meningkat dari 50MP pada Galaxy Z Fold 6. Kamera itu ditemani lensa ultrawide (12MP) dengan otofokus, serta telephoto (10MP) dengan kemampuan zoom optik hingga 3x.

    Kamera depan untuk selfie juga ditingkatkan dari sebelumnya 4MP menjadi 10MP. Samsung menyebut peningkatan ini sesuai dengan kebutuhan pengguna yang ingin memiliki kualitas selfie dan video call lebih baik.

    Kemampuan video Log untuk perekaman mode Pro juga kini sudah bisa dilakukan dengan kamera belakang dan depan.

    Di Galaxy Z Flip 7, ada kemampuan Zoom Slider yang lebih fleksibel bisa diakses saat menjepret selfie di cover screen dalam keadaan HP tertutup.

    Fitur AI Ditingkatkan

    Seperti seri sebelumnya, ada banyak fitur AI yang tersedia di Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7. Ada beberapa peningkatan dari fitur AI yang sudah tersedia sebelumnya.

    Contohnya di Galaxy Z Flip 7, pengguna bisa mengakses Gemini AI yang makin pintar, langsung dari cover screen. Misalnya ketika ingin menanyakan kacamata, lipstik, atau model rambut yang cocok, bisa aktifkan kamera di cover screen dan berkonsultasi langsung dengan Gemini AI.

    Now Bar juga bisa diakses di cover screen dan pengalaman menjajal fitur-fitur AI terasa seamless ketika HP dibuka untuk mengakses layar besar.

    Fitur Object Eraser juga ditingkatkan, dengan tampilan before-after. Hal ini akan memudahkan pengguna ketika mengedit foto dan meninjau ulang perbedaannya.

    Selain itu, Audio Eraser juga memiliki tombol ‘Auto’ yang bisa diakses untuk melakukan preview before-after suara mengganggu (noise) dihilangkan. Penyesuaian lebih lanjut juga masih dimungkinkan.

    Nah, itu dia beberapa peningkatan pada Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PU Butuh Rp 20 Triliun Rampungkan Sekolah Rakyat Tahap II

    PU Butuh Rp 20 Triliun Rampungkan Sekolah Rakyat Tahap II

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan tambahan anggaran jumbo hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II. Targetnya, 100 sekolah baru bisa berdiri dan beroperasi pada Juni 2026 mendatang.

    Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah mengatakan, pembangunan tahap II ini menyasar 100 sekolah dengan biaya per sekolah diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

    “Pokoknya satu sekolah rakyat itu 5 hektar, kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi kan di atas Rp 20 triliun berarti kan,” tutur Essy, ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Essy menjelaskan, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dibagi ke dalam dua periode, yaitu Rp 10 triliun untuk tahun anggaran 2025 dan sisanya untuk 2026. Jumlah kebutuhan juga bisa bertambah, tergantung permintaan pembangunan ke depan.

    Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru, sehingga belum masuk dalam pagu efektif Kementerian PU tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, kementerian perlu dukungan tambahan anggaran untuk merealisasikannya.

    Terkait kendala, Essy memastikan tidak ada masalah signifikan pada ketersediaan lahan, hanya saja proses sertifikasi tanah masih berlangsung.

    “Ada tanahnya sudah dikasih, cuma yang sertifikatnya itu setengah ada yang sedang diurus. Ada yang lahannya sedang diurus juga ada, tapi mengenai kepastian kepemilikan tanah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk satu sekolah rakyat mencapai 5 hektar membuat ada kasus lahan dimiliki lebih dari satu pihak, misalnya sebagian milik pemerintah daerah, sebagian lagi milik perorangan.

    “Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda,” ujarnya.

    Lihat juga Video: UU Sisdiknas Sekolah Rakyat Sedang Disiapkan oleh Tim Formatur

    (shc/rrd)

  • Video: Insetif PPNDTP Apartemen Tak Dongkrak Penjualan

    Video: Insetif PPNDTP Apartemen Tak Dongkrak Penjualan

    Video

    Video: Insetif PPNDTP Apartemen Tak Dongkrak Penjualan

    News

    3 jam yang lalu

  • Menkomdigi Dorong Swasta Bangun Infrastruktur Digital di 3T

    Menkomdigi Dorong Swasta Bangun Infrastruktur Digital di 3T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerintah tengah mencari skema baru agar proyek konektivitas tidak terus membebani anggaran negara, sekaligus tetap memenuhi target “zero blank spot”.

    “Kalau bisa betul-betul tidak ada lagi yang tidak ada sinyal atau kita sebut sebagai zero blank spot. Untuk itu tentu perlu kerjasama pemerintah dengan swasta,” ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

    Meutya mengungkapkan bahwa salah satu opsi insentif yang tengah dipertimbangkan untuk menarik minat swasta adalah penurunan biaya frekuensi. Insentif ini telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti efektif mendorong operator untuk masuk ke daerah-daerah non-komersial.

    “Contoh di beberapa negara lain kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi,” ujar Meutya.

    Namun demikian, Meutya menekankan bahwa pelaksanaan insentif tersebut harus melalui diskusi lintas instansi, termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan, agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

    Lebih lanjut, Meutya menyebut jumlah desa yang belum mendapat akses sinyal saat ini masih sekitar 12.500.

    Meutya menambahkan, pemerintah akan bersikap hati-hati dalam menyusun kebijakan ke depan, termasuk dalam menuntaskan program yang tersisa di Papua. Ia menyebut proyek pembangunan di wilayah itu kini juga dalam pendampingan Kejaksaan Agung demi menjamin tata kelola yang lebih baik.

    :Program-program Bakti saat ini yang belum selesai, sebetulnya di pemerintah sebelumnya juga sudah diumumkan rata-rata sudah selesai lalu kami tersisa Papua, dan ketika Papua ini kita didampingi oleh Kejaksaan Agung sehingga pelaksananya bisa dilakukan dengan lebih baik atau good governance.” kata dia.

    Sebagai langkah strategis, pemerintah juga sedang mengkaji pelepasan spektrum frekuensi tambahan seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz. Meutya berharap langkah ini bisa memancing operator untuk membangun infrastruktur di wilayah yang selama ini belum tersentuh sinyal.

    “Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan siapapun yang ditunjuk akan membangun di daerah-daerah yang memang saat ini sinyalnya belum tertutupi. Itu rencana kami ke depan dengan kehati-hatian.” pungkasnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komdigi Ungkap Penyebab Selisih Laporan PNBP dengan Kemenkeu Rp8 triliun

    Komdigi Ungkap Penyebab Selisih Laporan PNBP dengan Kemenkeu Rp8 triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan mengenai perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat pada Laporan Kinerja Komdigi 2024 dengan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Diketahui, pada Mediakeuangan Kemenkeu melaporkan PNBP yang dibukukan Komdigi pada 2024 sebesar Rp22,6 triliun. Namun, dalam laporan kinerja Komdigi 2024 nilai PNBP yang disetorkan ke negara mencapai Rp30,7 triliun.

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menjelaskan gap sebesar Rp8 triliun disebabkan Kemenkeu hanya menghitung berdasarkan pendapatan non-Badan Layanan Usaha (BLU). Adapun pendapatan BLU, dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), pada 2024 mencapai Rp8 triliun.  

    “Realisasi PNBP Komdigi tahun anggaran 2024 sebesar Rp30,68 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Non-BLU sebesar Rp22,55 triliun dan Pendapatan BLU (Bakti) sebesar Rp8,12 triliun,” kata Ismail kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

  • Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham melakukan perombakan untuk Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Subholding PT PLN (Persero).

    Mengutip situs perusahaan, Rabu (09/07/2025), Rakhmad Dewanto kini diangkat sebagai Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, menggantikan Iwan Agung Firstantara. Sebelumnya, Rakhmad menjabat sebagai Direktur Gas dan BBM PLN EPI.

    Sementara Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dijabat oleh Nikson Silalahi. Komisaris lainnya yang baru diangkat yaitu Anggawira dan Taufik Hidayat.

    Anggawira saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sementara Taufik Hidayat bukan lah sosok yang baru. Selain mantan atlet bulutangkis ternama, Taufik Hidayat kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI sejak 2024, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI sejak 2024.

    Berikut susunan terbaru Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia:

    Dewan Komisaris:

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nikson Silalahi.

    Komisaris: Anggawira

    Komisaris: Julizar Idris

    Komisaris: Taufik Hidayat

    Komisaris Independen: Ridwan Dhani Wirianata.

    Dewan Direksi:

    Direktur Utama: Rakhmad Dewanto

    Direktur Batu Bara: Ary Bastari

    Direktur Gas dan BBM: Erma Melina Sarahwati

    Direktur Biomassa: Hokkop Situngkir

    Direktur Management Human Capital dan Administrate: Dedeng Hidayat

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Efin Febriantoro R.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia– Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menggelar diskusi bertajuk “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut membahas beragam tantangan sekaligus peluang dalam industri batu bara.

    Saat ini Kalimantan menjadi tulang punggung industri batu bara nasional dengan kontribusi sebesar 688 juta ton atau 82% dari total produksi Indonesia pada 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa 70% sumber energi dari batu bara di Indonesia dipasok oleh Pulau Kalimantan, sehingga pengelola harus memanfaatkan secara ramah dan bertanggung jawab.

    “Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56% untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati, Rabu (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, terdapat sekitar 50%-60% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung dari batu bara, yang sebesar 70% dihasilkan dari Kalimantan. Menurutnya, pertambangan batu bara memiliki peran dalam menerangi dunia karena kebutuhan listrik terbesar masih mengandalkan produksi batu bara.

    “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.

    Rita melanjutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada 2024 sebesar Rp140.460 triliun dan mencapai 123,75% dari target atau setara dengan 52% dari total PNBP Kementerian ESDM.

    “Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Rita.

    Sementara itu, Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi, menyebut batu bara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI.

    Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan.

    “Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.

    Model Pembangunan Pertambangan Modern

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan. Hal ini karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama.

    Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III Arief Murdiyatno menyebut seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung komitmen tersebut.

    “Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggungjawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” ujar dia.

    Dia berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

    Dia menegaskan saat ini Kaltim sedang menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Sehingga ia berharap sektor pertambangan berjalan dalam koridor tata kelola yang baik (good mining governance), menjunjung keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.

    Sebagai informasi, diskusi antara pelaku usaha batu bara ini juga membahas beragam persoalan teknis terkait isu logistik yang merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan. Terdapat berbagai tantangan infrastruktur, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga padatnya lalu lintas sungai, seperti yang terjadi pada Sungai Mahakam dengan belum adanya sistem pengaturan terpadu.

    Para pelaku industri menegaskan bahwa tanpa logistik yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses produksi hingga ekspor batu bara tidak akan dapat berjalan optimal. Karena itu, digitalisasi serta integrasi sistem logistik yang adaptif dinilai memperkuat daya saing sektor ini di tengah tekanan biaya dan kompetisi global.

    Melalui kegiatan ini, APBI-ICMA berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong praktik tambang yang bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa kemajuan industri batu bara dapat sejalan dengan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang bangsa.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]