Xcloud.id

Blog

  • Produk Farmasi Kena Tarif Trump 200%, Indef: Sasarannya Bukan RI

    Produk Farmasi Kena Tarif Trump 200%, Indef: Sasarannya Bukan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Indef memproyeksi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% terhadap impor produk farmasi tidak akan membuat Indonesia merugi secara signifikan. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef adalah Andry Satrio Nugroho mengatakan, kebijakan tarif tinggi tersebut menyasar ke produk farmasi yang berasal dari Irlandia. 

    “Kemungkinan akan menyasar ke negara seperti Irlandia ya, yang mana AS pada tahun 2024 mengimpor setara US$50,3 miliar dan negara-negara lain yang menyuplai produk-produk farmasi seperti Swiss, Jerman, bahkan Singapura dan India,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025). 

    Untuk itu dia meyakini sasaran utama dari pengenaan tarif tersebut tidak menyasar ke Indonesia. Terlebih, ekspor produk farmasi Indonesia ke AS sangat minim. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk farmasi (HS 30) ke AS mencapai US$14.897 dengan volume 397 kg pada periode Januari-April 2025. 

    Secara nilai, angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$8.875, sedangkan secara volume lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 596 kg. 

    “Jadi, tentu kalau berbicara mengenai Indonesia, Indonesia sendiri menurut saya masih sedikit ya ekspor ke Amerika Serikat, bahkan banyak ekspor yang dilakukan oleh Indonesia itu mengarah kepada negara-negara tetangga atau negara Asia Tenggara,” jelasnya. 

    Adapun, ekspor produk farmasi Indonesia tahun lalu tercatat US$111 juta dengan negara tujuan terbesar ke India, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. 

    Kendati demikian, kebijakan Trump ini disebut dapat berdampak pada investasi AS di sektor farmasi global. Andry melihat cukup banyak investasi sektor farmasi AS di Indonesia. 

    “Hari ini produk-produk farmasi kita masih dipenuhi oleh produk-produk impor, harapannya sebetulnya kan investasi masuk dari manufaktur yang tentunya berasal dari Amerika Serikat,” tuturnya. 

    Jika diberlakukan pengenaan tarif 200%, Indonesia maupun negara lain dinilai akan kesulitan mendapatkan investasi dari perusahaan farmasi AS. 

    Diberitakan sebelumnya, Trump menyatakan akan memberi waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun agar produsen farmasi bisa memindahkan produksi mereka ke dalam negeri, sebelum memberlakukan tarif tinggi. 

    “Kami akan beri waktu sekitar setahun atau 1,5 tahun. Setelah itu, jika masih mengimpor obat-obatan dan produk terkait ke AS, mereka akan dikenakan tarif sangat tinggi, sekitar 200%. Kami beri masa transisi agar mereka bisa bersiap,” jelas Trump.

    Trump berulang kali menyebut produksi obat di luar negeri sebagai ancaman keamanan nasional dan mendorong perusahaan untuk merelokasi pabrik ke AS. Beberapa perusahaan farmasi telah menanggapi dengan mengumumkan investasi manufaktur bernilai miliaran dolar di AS. 

    Jika diberlakukan, tarif tersebut diprediksi akan sangat berdampak pada Irlandia—negara yang mencatat surplus perdagangan sebesar US$54 miliar dengan AS, sebagian besar berasal dari ekspor produk farmasi.  

    Irlandia menjadi basis produksi bagi perusahaan AS seperti Eli Lilly dan Pfizer, yang mengoperasikan hampir dua lusin fasilitas manufaktur untuk mengekspor ke AS, menurut analisis TD Cowen.

  • SOCI Buktikan Kecantikan Jalur Selatan Jawa

    SOCI Buktikan Kecantikan Jalur Selatan Jawa

    Jakarta –

    Demi mempererat silaturahmi serta kekompakan sekaligus menunjukkan eksistensi diri, Santa Fe Owners Community Indonesia (SOCI) kembali menggelar touring kali ni dengan ‘Discover South Coast of Java’.

    Sesuai dengan motto SOCI yakni Sharing, Caring, Touring, perjalanan kali ini dengan mengeksplorasi jalur lintas Selatan Jawa yang digelar pada 24 Juni-1 Juli 2025, setelah sukses mengeksplorasi pulau Sulawesi pada momen pergantian tahun lalu.

    “Pada kesempatan sebelumnya, SOCI sudah beberapa kali mengadakan touring jarak pendek, dengan rute menyusuri jalur selatan Jawa, dari Pangandaran menuju Banten. Namun baru kali pertama ini, kami menggelar touring full menyusuri jalur selatan dari ujung barat menuju ujung timur pulau Jawa,” ujar Andre Bongso, Ketua SOCI.

    Kegiatan touring kali ini mengambil start dari bagian paling ujung barat pulau Jawa, Rangkas Bitung, provinsi Banten. Dilanjutkan dengan menyusuri belasan kota di sepanjang jalur selatan Jawa, singgah di beberapa spot dengan potensi keindahan pantainya seperti Ciletuh dan Pangandaran (Jawa Barat), Kulonprogo (DI Yogyakarta), Prigi (Trenggalek) dan Pronojiwo (Lumajang), hingga akhirnya finish di kota paling ujung timur pulau Jawa, Banyuwangi.

    Selain menjalani touring, peserta SOCI Discover South Coast of Java ini juga berkesempatan berkumpul dan bersilaturahmi dengan member SOCI lainnya. Karena pada tanggal 28 Juni 2025, komunitas ini menggelar Jambore Nasional ke-3 di Kulonprogo.

    Total sebanyak 60 member SOCI dari seluruh Indonesia ikut hadir pada jambore kali ini. Tri Kurnia Atmojo, perwakilan dari Hyundai Motors Indonesia selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) juga turut hadir memenuhi undangan bersama perwakilan komunitas lainnya, seperti Om Hari Suwondo dan Tante Bayu dari Stargazer Indonesia Community (Gazerity), Om Bagus Aryo Saputro dan Om Hendri Istiyana (komunitas Accenter – Hyundai Accent Series Club Indonesia (HASCI), Om Senam dari komunitas Atoz Club Indonesia (ACI), serta Om Rochmat Hajiantoko dan Om Rizky Trido Saputro dari pihak bengkel Setiawan Motor.

    Kemeriahan acara gala dinner ini semakin bertambah dengan adanya stand up comedy, undian hadiah dan acara lelang. Turut hadir salah satu founder SOCI, yaitu om Zulkifli Hanafiah yang diminta untuk menceritakan awal mula terbentuknya SOCI hingga menjadi salah satu komunitas otomotif yang eksis saat ini.

    Santa Fe Owners Community Indonesia (SOCI) kembali menggelar touring kali ini bertema Discover South Coast of Java’. Foto: dok. SOCI

    “Sehari sebelum acara Jambore Nasional, para member kami yang ikut SOCI Discover South Coast of Java ini juga berkesempatan melakukan kegiatan bakti sosial di Mushola al Huda, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo. Kegiatan berbagi seperti ini sudah menjadi tradisi dalam setiap kegiatan kami, untuk mempertebal rasa kepedulian kita terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” sambung Andre.

    Usai mengikuti Jambore Nasional dan melakukan bakti sosial di Kulonprogo, peserta touring melanjutkan perjalanan. Dipimpin oleh salah satu member senior SOCI, Argia Ginting, yang sudah sangat berpengalaman dalam urusan kepanitiaan maupun touring. Perjalanan menyusuri jalur lintas selatan Jawa ini bisa berlangsung sukses. Meskipun sempat menemui berbagai kendala.

    “Tidak semua jalan di lintas selatan telah tersambung, terutama di provinsi Yogyakarta menuju Jawa Timur. Beberapa kali kami harus putar balik karena menemui jembatan putus yang tidak mungkin dilalui. Belum lagi kondisi jalan di lintas selatan sangat sempit tidak seperti lintas utara,” tutur Argia Ginting.

    Pada etape ke-4 dari Kulonprogo menuju pantai Prigi, rombongan melewati hutan dan jalan setapak dengan kondisi gelap dan jurang di kiri kanan.

    Santa Fe Owners Community Indonesia (SOCI) kembali menggelar touring kali ini bertema Discover South Coast of Java’. Foto: dok. SOCI

    “Sempat ada salah satu member kami, Om Ahmad Wahyudin dari Korwil Joglosemar yang mengalami ban slip. Namun berkat kepiawaiannya, Om Udin (sapaan untuk Ahmad Wahyudin), serta kerjasama tim, dan ditunjang oleh pengalaman dan panduan dari Road Captain (RC) kondang SOCI, Om Widodo Sam Triatmaja, kami semua bisa melalui tantangan etape ke-4 dengan selamat,” papar Argia Ginting.

    Pada etape terakhir, rombongan SOCI Discover South Coast of Java ini juga melintas kawasan desa penari yang terkenal di daerah Gumintir. Sebelum akhirnya tepat pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 18.00 WIB, rombongan touring ini tiba dengan selamat di Hotel Santika, Banyuwangi yang merupakan lokasi finish.

    “Sepanjang kegiatan SOCI Discover South Coast of Java ini, semua yang terlibat berkomitmen untuk berkendara dengan mematuhi tertib lalu lintas. “Kami memastikan semua peserta agar tidak menggunakan strobo, sirene dan lampu rotator yang akan menggangu kenyamanan pengendara lainnya,” pungkas Argia Ginting.

    (lth/dry)

  • Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka, Said Didu: Yang Indikasi Korupsi Malah Dipelihara dan Diberi Jabatan

    Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka, Said Didu: Yang Indikasi Korupsi Malah Dipelihara dan Diberi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ditetapkan tersangka oleh polisi. Itu menuai sorotan.

    Analis Kebijakan Publik, Said Didu turut menyoroti. Ia membandingkan kasus Dahlan Iskan dengan sosok yang disebutnya terindikasi korupsi, namun Didu tak menyebut detail.

    “Yang indikasi korupsi malah dipelihara dan diberikan jabatan,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (9/7/2025).

    Dahlan Iskan sendiri ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur. Itu terkait kasus dugaan pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang.

    “Saudara Dahlan Iskan statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” demikian tertulis dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani AKBP Arief Vidy, Kepala Subdirektorat I Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin (7/7/2025).

    Penetapan tersangka itu, berdasar dari laporan internal Jawa Pos. Media yang didirikan sendiri oleh Dahlan Iskan.

    ari laporan polisi bernomor LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jatim tertanggal 13 September 2024, dengan pelapor bernama Rudy Ahmad Syafei Harahap, yang mewakili manajemen Jawa Pos.

    Di lapora itu, Dahlan diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.

    Penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor SP/Sidik/421/RES.1.9/2025/Ditreskrimum pada 10 Januari 2025 sebagai dasar hukum penetapan tersangka.

    Dahlan Iskan dijerat dengan sejumlah pasal berat, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, serta Pasal 372 dan Pasal 55 KUHP, yang mengatur perbuatan bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.
    (Arya/Fajar)

  • Pakar: RUU BPIP penting untuk implementasikan poin pertama Astacita

    Pakar: RUU BPIP penting untuk implementasikan poin pertama Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi undang-undang yang dinilainya penting guna mengimplementasikan poin pertama dalam misi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Adapun poin pertama Astacita berbunyi, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”.

    “(Pancasila) Ini masuk Astacita yang pertama. Nah, karena yang pertama maka menjadi prioritas mutlak dan utama bagi pemerintahan ini untuk mendapat dukungan kelembagaan untuk menjalankan misi-misi Astacita yang pertama. Jadi dengan kata lain saudara-saudara ini undang-undang yang sangat penting dan mendesak,” kata Jimly.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang penyusunan RUU BPIP dengan sejumlah pakar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga memandang penting kehadiran RUU BPIP sebab tak ada lagi lembaga yang memiliki peran dalam mengurus ideologi berbangsa dan bernegara selain BPIP.

    “Maka badan yang mengurus ini, saking pentingnya harus diatur dengan benar, seperti kejaksaan harus ada undang-undang sendiri, HAM harus ada undang-undang sendiri, badan ini juga harus diatur sendiri. Itu intinya,” katanya.

    Menurut dia, kelembagaan BPIP tidak cukup hanya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum sehingga perlu diatur sendiri dalam sebuah undang-undang.

    “Sungguh-sungguh ini lembaga penting sekali makanya memang harus dengan undang-undang. Kalau dulu dengan Keppres (Keputusan Presiden), enggak bisa. Enggak didengar orang. Perpres, enggak bisa. Harus dengan undang-undang. Idealnya undang-undang dasar, tapi tidak semua harus dengan undang-undang dasar,” tuturnya.

    Dia pun menekankan agar RUU tersebut nantinya harus dapat menguatkan tugas dan fungsi BPIP dalam memainkan peran substansi untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam semua aspek kehidupan.

    “Dan juga mempermudah dari pemerintahan sekarang mewujudkan Astacitanya, yang pertama itu,” ucapnya.

    Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan agar BPIP tidak dibebankan dengan banyak tugas dan fungsi yang bersifat prosedural dalam RUU tersebut.

    Sebaliknya, dia memandang setidaknya ada empat fungsi penting BPIP yang perlu diakomodasi dalam RUU tersebut, yakni (1) fungsi penjabaran nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) koordinasi edukasi dan pembinaan; (3) pengarahan dan rekomendasi.

    “Saya ingin usulkan satu lagi, (4) fungsi pengawasan dan pengujian kebijakan,” kata Jimly.

    Diketahui, RUU BPIP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun dalam masa sidang ini.

    Dia mengatakan saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhiri kunjungan di Brasil, Prabowo bertemu Lula di Istana Planalto

    Akhiri kunjungan di Brasil, Prabowo bertemu Lula di Istana Planalto

    Brasilia, Brasil (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Brasil dengan menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Presiden, Brasilia, Rabu.

    Pertemuan penting di Istana Planalto menjadi agenda tambahan dari kunjungan ke Brasil, usai KTT BRICS Rio De Janeiro 6-7 Juli 2025, dalam rangka mempererat hubungan antara Republik Indonesia dan Brasil.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi bersama sejumlah delegasi Indonesia, yakni Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo akan diawali dengan upacara penyambutan resmi pada pukul 10.30 waktu setempat. Presiden disambut oleh Kepala Protokol Negara Brasil, sebelum kemudian melaksanakan inspeksi pasukan dan melewati jajar kehormatan bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Upacara diwarnai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti pengibaran bendera Brasil.

    Setelah sesi foto keluarga kenegaraan, kedua pemimpin negara memasuki Istana Planalto untuk sesi perkenalan delegasi masing-masing.

    Kemudian, Presiden Prabowo menyaksikan parade militer dari balkon istana didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, para menteri pendamping diarahkan menuju ruang pertemuan bilateral di lantai tiga istana.

    Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva, sebelum keduanya memberikan pernyataan pers bersama.

    Setelah rangkaian seremoni selesai, delegasi Indonesia dijadwalkan menghadiri jamuan makan siang di sekitar kompleks istana.

    Presiden Prabowo dan delegasi dijadwalkan akan meninggalkan Brasilia pada Rabu sore, untuk melanjutkan agenda diplomasi ke negara lain.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Transmisi Manual di Mobil Performa, Hyundai: Itu Sudah Lewat Zamannya

    Soal Transmisi Manual di Mobil Performa, Hyundai: Itu Sudah Lewat Zamannya

    JAKARTA – Mobil dalam segmen performa tinggi haruslah memiliki karakteristik menyenangkan untuk dikendarai sehingga para pengemudi mampu merasakan sensasi berbeda yang membuatnya menyatu bersama kendaraannya.

    Salah satu hal yang dirindukan pada mobil performa tinggi saat ini adalah kehadiran kembali transmisi manual, di mana para pengemudi memiliki kuasa dalam memindahkan gigi ketika mengendarai kendaraannya secara tradisional.

    Meskipun demikian, Managing Director Hyundai Motor Europe Technical Centre, Tyrone Johnson mengatakan bahwa anggapan tersebut tidaklah tepat. Ia berpendapat bahwa saat ini pengemudi tidaklah merindukan hal berbau konvensional seperti tuas transmisi manual, rem parkir konvensional, hingga instrumen analog.

    “Tidak ada yang menginginkan transmisi manual dan rem tangan lagi, atau instrumen analog seperti pada masa lampau,” kata Johnson dikutip dari Car Magazine, Rabu, 9 Juli.

    Ia juga menambahkan bahwa dunia mobil sport saat ini tidak dalam sekarat dan menunjukkan transisi era baru kendaraan listrik (EV) dengan performa lebih baik dibandingkan mesin pembakaran internal (ICE).

    “Saya tidak mengerti gagasan bahwa mobil performa sedang sekarat. Jika kalian ingin melaju kencang, tidak ada yang lebih baik dari EV,” tambah Johnson.

    Meskipun demikian, Johnson masih bisa memahami mengapa banyak orang merindukan mobil sport yang memiliki suara dengan sensasi berbeda. Oleh karenanya, pihak Hyundai memasukkan suara imitasi dalam Ioniq 5 N.

    “Saya bisa mengerti bahwa beberapa orang ingin memiliki mobil dengan suara, getaran, dan hal-hal seperti itu. Masukan sensorik tersebut membantu otak manusia memahami apa yang terjadi di dalam mobil,” jelasnya.

    Saat ini, Hyundai menunjukkan komitmennya dalam transisi menuju elektrifikasi dengan menghadirkan Ioniq 5 N yang memulai debut globalnya sejak 2023 lalu. Mobil ini disebut merupakan revolusioner bagi dunia EV performa tinggi.

    Ioniq 5 N ditenagai oleh motor listrik ganda yang menghasilkan tenaga sebesar 600 hp dan torsi sebesar 748 Nm. Dengan fitur N Grin Boost, angka tersebut dapat meningkat menjadi 641 hp dan torsi 770 Nm.

    Dengan daya tersebut, Ioniq 5 N mampu mencapai kecepatan 0 hingga 100 km/jam dalam waktu sekitar 3,5 detik, dengan kecepatan maksimal mencapai 260 km/jam.

    Dalam waktu dekat, pabrikan berlogo ‘H’ miring ini akan memperluas jajaran mobil subdivisi Hyundai N dengan meluncurkan Ioniq 6 N yang berlangsung pada gelaran Goodwood Festival of Speed 2025 dalam waktu dekat.

  • Empat mantan anggota KKB di Sinak nyatakan setia ke NKRI

    Empat mantan anggota KKB di Sinak nyatakan setia ke NKRI

    Jayapura (ANTARA) – Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan empat orang mantan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (9/7) menyatakan diri setia kepada NKRI.

    “Keempat mantan KKB merupakan anak buah dari Tenius Kuluwa dan Kelenak Murib. Mereka adalah Enden Tabuni, Erenus Tabuni, Yopi Tabuni dan Kilistu Murib,” kata Candra Kurniawan kepada ANTARA di Jayapura, Rabu.

    Dia mengatakan keempat orang mantan anggota KKB itu sebelumnya telah melaksanakan ikrar untuk setia kepada NKRI, di halaman kantor Koramil 1717-02/Sinak, Kabupaten Puncak, disaksikan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta TNI-Polri.

    Pelaksanaan ikrar, diawali doa dipimpin tokoh agama dan sambutan dari aparat keamanan, serta dilanjutkan penandatanganan surat ikrar kesetiaan kepada NKRI yang dilakukan keempat orang itu.
    Selain itu mereka juga mencium bendera Merah Putih.

    “Kita bersyukur karena semakin bertambah anggota KKB yang menyatakan kembali ke NKRI karena mereka sadar organisasi tersebut telah menjerumuskan dan membuat terpuruk pembangunan di Tanah Papua dengan melakukan berbagai aksi keji yang sangat bertentangan dengan norma-norma agama, adat, hukum dan HAM, serta kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trafik GenAI Melonjak 890% pada 2024, Risiko Ancaman Siber Makin Besar

    Trafik GenAI Melonjak 890% pada 2024, Risiko Ancaman Siber Makin Besar

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan keamanan siber, Palo Alto Networks, mencatat lonjakan lalu lintas Generative AI (GenAI) mencapai 890% pada 2024. Hal tersebut berdasarkan laporan State of Generative AI 2025, yang dirilis perusahaan. 

    Sumber data untuk laporan ini diperoleh dari analisis Palo Alto Networks terhadap traffic GenAI di seluruh basis pelanggan global yang terdiri dari 7.051 organisasi sepanjang 2024. 

    Dalam laporan tersebut, Palo Alto Networks mencatat peningkatan lalu lintas tersebut didorong oleh adopsi tools GenAI yang pesat di lingkungan perusahaan. 

    Di sisi lain, laporan tersebut juga memperingatkan ancaman yang bisa muncul dalam penggunaan tools GenAI, serta kurangnya tata kelola telah memperluas attack surface yang dihadapi organisasi dengan cepat, terutama di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang.

    “Adopsi AI menawarkan peluang transformatif di seluruh sektor komersial dan pemerintah di kawasan

    ini. Namun, seperti yang disoroti dalam laporan ini, kami juga melihat adanya attack surface yang berkembang, terutama dengan penggunaan aplikasi GenAI yang berisiko tinggi di sektor infrastruktur penting,” kata Director and Principal Architect for Government and Critical Industries, Asia Pacific & Japan, at Palo Alto Networks, Tom Scully dalam keterangan resmi pada Rabu (9/7/2025). 

    Tom mengatakan organisasi arus menyeimbangkan inovasi dengan tata kelola yang kuat, mengadopsi arsitektur keamanan yang memperhitungkan risiko-risiko unik dari AI. Mulai dari shadow AI, kebocoran data, hingga ancaman lebih kompleks yang ditimbulkan oleh model AI agentik. 

    Menurutnya pengawasan proaktif dan kontrol keamanan yang adaptif sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat AI dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa mengorbankan keamanan nasional, kepercayaan publik, atau integritas operasional. 

    Palo Alto Networks mencatatkan organisasi sekarang mengelola 66 aplikasi GenAI di lingkungan mereka, dengan 10% diklasifikasikan berisiko tinggi. 

    Kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, sedang mengalami percepatan yang pesat dalam adopsi AI dan GenAI. 

    Pada 2024, McKinsey melaporkan adopsi GenAI di Asia Pasifik telah meningkat hampir dua kali lipat dalam waktu kurang dari satu tahun, dengan 65% organisasi di Asia Pasifik saat ini menggunakannya setidaknya dalam satu departemen. 

    Di Indonesia, menurut laporan Oliver Wyman, 50% karyawan menggunakan GenAI setiap pekannya dan 21% menggunakannya setiap hari dengan tujuan utama untuk membuat konten, customer service, dan tugas-tugas penelitian.

    Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target yang ambisius; AI diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar US$366 miliar arau sekitar Rp5.939 triliun terhadap PDB nasional pada 2030.

    Seiring dengan latar belakang tersebut, Tom menyebut Peta Jalan AI Nasional yang akan segera dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) dan diharapkan selesai dalam waktu dekat, memainkan peran penting dalam memastikan pengembangan tata kelola AI yang etis, aman, dan inklusif. 

    “Tonggak sejarah ini menekankan pentingnya penyusunan framework regulasi adaptif yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal, sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah transformasi digital Indonesia,” kata Tom. 

    Di sisi lain, Country Manager Palo Alto Networks Indonesia, Adi Rusli, mengatakan tanpa adanya perlindungan dan kontrol keamanan yang memadai, aplikasi GenAI dapat menjadi vektor bagi serangan siber.

    Menurutnya kekayaan intelektual dan data pribadi berisiko terekspos, disimpan, atau disalahgunakan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi, kehilangan data sensitif, dan ketidakpatuhan regulasi. 

    Untuk mengatasinya, lanjut dia, perusahaan perlu mengambil langkah proaktif guna memitigasi risiko. 

    “Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan membuka peluang bagi organisasi di Indonesia untuk menanamkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas untuk strategi AI mereka. Pendekatan ini akan membuka jalan bagi adopsi AI yang lebih aman dan tangguh di seluruh lanskap perusahaan,” katanya. 

  • KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Pengadaan EDC Rp 2,1 T

    KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Pengadaan EDC Rp 2,1 T

    Jakarta –

    KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari 2020 sampai 2024 dengan nilai proyek Rp 2,1 triliun. Lima orang pihak ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mendapati bukti yang cukup adanya tindakan melawan hukum.

    “Kita sudah menetapkan lima orang ini dari fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan adanya dugaan tindak-tindak korupsi dalam pengadaan Electronic Data Capture (EDC) android,” kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

    Asep menjelaskan, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya:
    – CBH, Wakil Direktur Utama BRI
    – IU, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI
    – DS, SEVP Management Aktiva dan Pengadaan BRI
    – EEL, PT PCS
    – RSK, PT BIT

    Asep menerangkan dalam perkara ini, pengadaan EDC dilakukan dalam dua skema, yakni dengan membeli serta menyewa. Dalam skema pembelian dilakukan pada periode 2020-2024 dengan pengadaan mesin EDC sebanyak 346.838 unit yang makan anggaran senilai Rp 942.794.220.000.

    Sementara untuk skema sewa awalnya dilakukan selama 3 tahun dari 2020 hingga 2023 dengan anggaran sebesar Rp 581.790.000.000. Skema sewa ini kemudian diperpanjang hingga 2024 dengan nilai anggaran Rp 634.206.669.744 untuk kebutuhan merchant sebanyak 200.067 unit.

    Asep lalu menjelaskan konstruksi perkara dari kasus perkara pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari 2020 sampai 2024 dengan nilai proyek Rp 2,1 triliun ini. Dia mengatakan diawali pada tahun 2019 sebelum pengadaan EDC dilaksanakan, EEL melakukan beberapa kali pertemuan dengan IU dan CBH.

    Asep menjelaskan seharusnya proses pengadaan barang dilakukan dengan cara lelang. Kemudian, dia mengatakan IU memberikan pengarahan kepada jajarannya agar mesin EDC yang dibawa EEL bisa dilakukan uji kelayakan.

    Uji kelayakan teknis atau pengujian kompabilitas ini dilakukan untuk mesin EDC terhadap sistem software yang digunakan. Uji kelayakan ini pun akhirnya dilakukan terhadap mesin EDC yang dibawa oleh EEL sehingga seolah-olah menang sebagai vendor pengadaan EDC.

    Selain itu, Asep juga menjelaskan penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS yang ditentukan bukan berdasarkan harga dari produsen barang. Melainkan dari pihak EEL selaku vendor yang akan melakukan pengadaan.

    “Jadi kan biasanya kalau barang ya, itu tanya ke prinsipalnya atau pembuatnya atau mungkin perwakilan resmi yang ada di Indonesia. Barang itu harga pokoknya berapa, seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan seperti itu. Karena harga prinsipal pasti lebih murah gitu ya,” ungkap Asep.

    Dia pun menjelaskan dari tindakan yang dilakukan ini, tersangka CBH menerima Rp 525 juta dari EL dan sebuah serta dua ekor Kuda. Kemudian menerima sepeda Cannondale dari EL seharga Rp60 juta.

    Sementara tersangka RSK menerima sejumlah uang selama periode 2000-2004 dengan total Rp19,72 miliar. Asep pun menyampaikan dari kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 744 miliar.

    “Krugian keuangan negara yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp 744.540.374.314,” pungkasnya.

    (dhn/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementeriannya akan mengawal program Sekolah Rakyat agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan profesional demi keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas.

    “Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres No.8/2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu turut mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.

    Rini menyampaikan pada Inpres tersebut telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.

    Kementerian PANRB berperan sebagai instansi pendukung dalam dua hal, yaitu pada aspek kelembagaan dan SDM melalui penguatan organisasi yang dikoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

    Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

    “Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

    Sebagai penguatan kelembagaan, Sekolah Rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

    “Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” kata Rini.

    Sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikdasmen berkolaborasi dalam pemenuhan Kebutuhan Guru pada Sekolah Rakyat.

    “Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.