Xcloud.id

Blog

  • Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyorot ihwal algoritma double order pada aplikasi milik perusahaan penyedia layanan on-demand yang disinyalir memicu masalah antara konsumen dan mitra ShopeeFood di Yogyakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kerawanan terjadinya konflik akibat multi atau double order sangat besar, sehingga algoritma tersebut harus dihapus dan tak diterapkan oleh semua perusahaan aplikator.

    “Garda menyatakan algoritma ini harus dihapus jangan lagi diterapkan oleh semua aplikator,” kata Raden kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Algoritma double order dinilai sangat merugikan. Sebab, kata Raden, pembayaran order kedua yang diterima mitra pengemudi hanya 50% dari nilai pemesanan pertama. 

    Di sisi lain, akibat keterlambatan pengiriman order juga merugikan konsumen.

    Raden berharap negara segera turun tangan mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, sambungnya, diharapkan membuat regulasi menyoal tarif serta mekanisme pemesanan makanan dan antaran barang.

    “Sampai dengan saat ini regulasi tarif pengantaran barang dan pemesanan makanan tidak ada regulasinya sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya konflik antara driver dengan konsumen,” kata dia.

    Selain itu, Raden menyayangkan masalah antara konsumen dengan pengemudi Shopee yang mengakibatkan kekisruhan massal di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

    Algoritma double order disebut membuat akhirnya membuat waktu tunggu pemesanan makanan menjadi lebih lama 20-45 menit dari waktu normal.

    “Apabila hanya melayani satu order saja, hal inilah yang dikeluhkan kawan-kawan driver pada beberapa aplikator yang juga menerapkan algoritma multi order atau double order lainnya,” jelasnya.

    Diketahui, beberapa waktu lalu ratusan pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu pengguna Shopee dengan inisial TTW lantaran TTW berlaku kasar kepada salah satu driver.

    Adapun kekesalan TTW terjadi karena driver Shopee lama mengantarkan makanan yang sudah TTW pesan. 

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menduga lamanya pesanan tersebut karena algoritma yang diterapkan oleh aplikator dalam hal ini ShopeeFood. 

    Permasalahan serupa dapat ditemukan juga, tidak hanya di Shopee, di Grab dan Gojek. Bisnis coba menghubungi Gojek dan Shopee mengenai fitur Double Order. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak memberi tanggapan.

  • K3 MPR rumuskan opsi strategis sikapi putusan MK soal pemisahan Pemilu

    K3 MPR rumuskan opsi strategis sikapi putusan MK soal pemisahan Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI merumuskan sejumlah opsi strategis untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang mewajibkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa putusan ini menimbulkan dilema konstitusional dan menuntut respons kelembagaan yang cermat dari MPR RI sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah UUD 1945.

    “Maka, sikap atau rekomendasi MPR atas kondisi dilematis ini harus mempertimbangkan kekuatan konstitusional yang dimilikinya,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan secara terpisah, dengan rentang waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun antara keduanya.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilu daerah meliputi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

    Menurut dia, implementasi putusan ini dinilai menimbulkan dilema konstitusional. Di satu sisi, melaksanakan pemilu dengan pemisahan waktu sebagaimana amar putusan MK berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun dan anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

    Di sisi lain, menurut dia, mengabaikan putusan MK juga berarti melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

    “Dua-duanya problematik. Jika dilaksanakan, maka bisa terjadi perpanjangan masa jabatan DPRD yang tak memiliki landasan konstitusional karena tidak dipilih oleh rakyat. Namun jika tidak dilaksanakan, berarti kita melanggar prinsip dasar bahwa putusan MK wajib dijalankan,” kata dia.

    Dia pun mendorong agar pimpinan MPR mengambil inisiatif untuk menggelar rapat konsultasi dengan DPR, Presiden, dan MK.

    Konsultasi tersebut, kata dia, dinilai penting untuk membahas berbagai opsi rekayasa konstitusi atau constitutional engineering yang memungkinkan sebagai respons atas putusan MK yang menuai kontroversi.

    Beberapa poin yang disiapkan antara lain mencakup skenario apabila terjadi gugatan kembali, kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hingga langkah-langkah alternatif lainnya.

    “Nantinya, keputusan akan ditentukan berdasarkan opsi-opsi yang disepakati dalam forum konsultasi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Operator Internet Berdarah-darah, RI Diminta Belajar dari China-Arab

    Operator Internet Berdarah-darah, RI Diminta Belajar dari China-Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri telekomunikasi di Indonesia disebut tengah menghadapi tantangan besar akibat regulasi yang belum berpihak dan dominasi platform digital global.

    Muhammad Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), mengatakan soal minimnya perlindungan terhadap operator seluler di tengah menjamurnya layanan Over The Top (OTT) asing seperti Google dan WhatsApp.

    “Regulasi mengenai OTT ini sangat longgar. Kita boleh dibilang enggak punya, dan kita juga enggak punya power,” ujar Danny saat ditemui di Kantor IOH, Rabu (9/7/2025).

    Ia menyoroti ketimpangan kekuatan antara operator nasional dan raksasa digital global. Salah satu contoh yang disebutnya adalah kebijakan negara China dan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dalam menghadapi dominasi layanan OTT asing.

    “Seberapa, seberapa keinginannya pemerintah berserta industri ini mendorong itu seberapa kuat, apakah kita sekuat China gitu ya? Yang bilang ‘oh Google saya nggak mau Google, nggak mau bayar, udah nggak usah disini,’” kata Danny.

    Atau di negara Timur Tengah, yang tidak membolehkan ada WhatsApp video call, hanya diperbolehkan WhatsApp saja.

    “Bahkan di Saudi juga sama. Tapi kalau kita roaming boleh, bisa. Tapi kalau pakai Wi-Fi di sana, internet di sana enggak bisa,” terangnya.

    Danny menilai, Indonesia memiliki banyak referensi model kebijakan digital dari negara lain yang bisa ditiru. Namun, kunci utamanya tetap berada di tangan pemerintah.

    “Contohnya banyak. Kita mau meniru yang mana gitu. Kita tinggal mau niru yang mana aja dan seberapa… Dan itu harus pemerintah, bukan kita,” kata dia.

    Persoalan publisher rights atau hak penerbit juga turut disinggung. Ia mencontohkan bagaimana media dan operator lokal tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan pembagian keuntungan yang adil dari konten yang dikonsumsi masyarakat melalui platform global.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa jumlah transfer ke daerah alias TKD dari bendahara negara terus meningkat setiap tahunnya, tetapi ketimpangan tak kunjung berakhir.

    Dirinya menyampaikan hal tersebut di depan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025).

    Menurutnya, dalam 24 tahun terakhir atau sejak 2001 saat memasuki era desentralisasi fiskal, dana TKD naik signifikan dari Rp81,7 triliun menjadi Rp864,1 triliun pada 2025. 

    “Itu kenaikannya luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan masih ada ketimpangan, Ini padahal dengan transfer yang cukup besar ke daerah,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa transfer yang pemerintah lakukan pada dasarnya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan antara pusat dan daerah (vertical imbalances) maupun antardaerah (horizontal imbalances). 

    Melihat outlook 2025, pemerintah diprediksi akan mengucurkan TKD, sekaligus Dana Desa di dalamnya, senilai Rp864,1 triliun atau 93,9% dari pagu awal senilai Rp919,9 triliun.

    “[TKD] tahun 2025 ini sekarang mencapai Rp864 triliun, karena DAK Fisik untuk infrastruktur sekarang dilakukan direct dari pusat, untuk kemudian menjamin bahwa pelaksanaannya bisa dijalankan secara konsisten,” lanjut Sri Mulyani.

    Hingga 30 Juni 2025 atau semester I, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan semester I/2024 yang kala itu senilai Rp400,1 triliun. 

    Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    Pada tahun ini, dilakukan penyaluran TKD berbasis kinerja seperti DAU specific grant (SG) yang mendukung pemerataan layanan termasuk untuk PPPK. 

    Melalui DAU SG, Sri Mulyani memberikan syarat salur sehingga tidak diberikan cek kosong, namun harus memiliki atau mencapai syarat tertentu untuk dapat menerima TKD.

    Selain itu, terdapat perubahan pola penyaluran DBH dari kuartalan menjadi bulanan, mendorong perbaikan kualitas belnja APDB melalui efisiensi—selayaknya pemerintah pusat yang juga efisiensi. 

    Kemudian pada tahun ini pula, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung dari pusat, bukan lagi dari daerah. Hal ini imbas penyaluran TPD di daerah yang kerap tidak tepat waktu. 

    Terakhir, TKD pada tahun ini juga akan mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Adapun, secara perinci, realisasi TKD paling tinggi berasal dari Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta yang telah mencapai 66,7% hingga akhir semester I/2025. Kemudian diikuti Dana Desa yang mencapai 53,9% dari pagu, serta DAU yang telah mencapai 50,4%. 

    Sementara realisasi yang minim berasal dari Dana Otonomi Khusus yang baru mencapai 19,4% atau senilai Rp3,4 triliun dari total alokasi Rp17,5 triliun.

    Data transfe ke daerah yang mencerminkan desentralisasi fiskal. / dok Kemenkeu

  • Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Jakart (ANTARA) – Partai Demokrat menggelar retret untuk para kader di Pacitan, Jawa Timur, sebagai momentum kontemplasi, evaluasi, sekaligus pembaruan semangat perjuangan politik partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2029.

    “Kita tahu bahwa ini adalah babak baru bagi Indonesia setelah kita sukses berada dalam pemerintahan, setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 lalu maka mari kita jadikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sebagai fase kebangkitan baru bagi Partai Demokrat, setelah satu dekade berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Di hadapan kader peserta retret, AHY menekankan pentingnya membayangkan dan merencanakan masa depan bangsa dan partai dengan pandangan jangka panjang.

    Dia juga menekankan agar kader Partai Demokrat menyosialisasikan secara masif serta menyukseskan program kerja dan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita perlu membayangkan perjalanan partai ini 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita juga membayangkan arah perjalanan bangsa menuju 2045, sebagaimana sering kita glorifikasi,” tutur AHY.

    Menurut dia, menjawab tantangan masa depan membutuhkan upaya introspektif.

    “Retret ini menjadi ruang kontemplasi, ruang evaluasi, agar Partai Demokrat senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Ia harus terus berdiri tegak, berjuang dengan hati nurani, dan menjadi kekuatan politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar AHY.

    Lebih lanjut AHY menyerukan perlunya penyamaan visi partai. Ia menyebut Partai Demokrat harus terus berpegang teguh pada identitas sebagai partai nasionalis-religius, partai tengah, serta partai yang santun dan tegas.

    Dia turut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pendiri Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih atas keikhlasan dan ketulusan beliau yang bersedia terus menjadi mentor, pembimbing, dan ideolog kami. Pemikiran dan keteladanan beliau adalah sumber energi yang tak ternilai bagi seluruh kader,” ucapnya.

    AHY berharap retret menjadi sarana untuk menyegarkan semangat perjuangan, memperdalam nilai-nilai yang diperjuangkan partai, meneguhkan solidaritas politik, dan memperkuat rasa percaya diri kader dalam melangkah bersama menuju masa depan.

    “Semoga ini semua menyegarkan kembali semangat, memperdalam nilai perjuangan, meneguhkan persaudaraan politik, serta memupuk rasa percaya diri kami semua untuk melangkah bersama menatap masa depan,” katanya.

    Retret tersebut berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 4–6 Juli 2025 dengan dihadiri oleh para menteri dari Partai Demokrat di Kabinet Merah Putih, jajaran anggota DPR RI, pengurus inti DPP, kepala daerah, dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Aceh melakukan berbagai terobosan kreatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membangun kemandirian fiskal, sehingga Pemda tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Hal itu disampaikan Tomsi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 di Banda Aceh, Rabu.

    “Dengan demikian kita [perlu] berupaya terus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah,” kata Tomsi.

    Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah dalam tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai oleh besarnya PAD yang melebihi jumlah dana transfer pemerintah pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang seimbang dengan dana transfer. Adapun kapasitas fiskal rendah ditunjukkan dengan PAD yang lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Berdasarkan data yang dikantongi Kemendagri, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, sehingga PAD perlu ditingkatkan. Ketergantungan ini membuat Pemda di Aceh turut terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi di tingkat pusat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempercepat proses perizinan usaha.

    Tomsi mengimbau seluruh Pemda, termasuk di Provinsi Aceh, agar tidak menghambat proses perizinan dengan alur atau persyaratan pengajuan yang terlalu panjang.

    Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan Pemda di Provinsi Aceh agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau uang tidak beredar maka ekonomi lesu, pasar juga lesu. Perputaran uang ini berdampak multiefek yang sangat besar,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kemendagri, saat ini rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional sebesar 37,59 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Aceh masih berada di angka 33,86 persen. Adapun realisasi belanja Provinsi Aceh tercatat sebesar 25,45 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi secara nasional sebesar 27,04 persen.

    “Ini yang kami harapkan dapat dilakukan percepatan untuk belanjanya,” tuturnya.

    Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nusron Sebut Konflik Tanah di RI Pasti Libatkan Orang Besar

    Nusron Sebut Konflik Tanah di RI Pasti Libatkan Orang Besar

    Jakarta –

    Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa konflik pertanahan di Indonesia dipastikan melibatkan ‘orang besar’ atau individu, kelompok yang memiliki pengaruh di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

    “Karena semua konflik pertanahan di Indonesia ini pasti melibatkan orang besar,” katanya.

    Meski begitu, Nusron tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja orang-orang besar di balik persoalan pertanahan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa orang besar ini sulit disentuh jika hanya dengan pendekatan administratif biasa.

    Namun, ia menegaskan kementeriannya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan pertanahan di Indonesia.

    “Dan orang besar di Indonesia ini bisanya hanya takut dua hal. Pertama sama pasal hukum dan kedua sama kematian. Itu orang besar itu. Kalau ditakut-takuti sama kita-kita, dan nggak ada pasal hukumnya kadang masih, dipanggil Pak Tejo Dirjen masih begini-begini pak. Tapi kalau dipanggil dengan pasal hukumnya ya lain cerita,” katanya.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menyinggung persoalan konflik agraria, dualisme sertifikat, dan tanah negara yang dikuasai swasta di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama ini mengindikasikan adanya permainan mafia tanah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Di Jakarta dan sekitarnya terhadap begitu banyak kasus pertanahan baik itu konflik agraria, dualisme sertifikat, tanah negara yang dikuasai swasta sehingga indikasi kuat adanya permainan mafia tanah,” katanya.

    “Namun penjelasannya seperti berjalan di tempat bahkan tidak jarang dibiarkan mengendap dalam waktu yang tidak rasional. Hal ini semata soal teknisi bukan hanya semata teknik birokrasi tapi menyangkut sensitivitas kelembagaan terhadap urgensi masalah,” tambahnya.

    Lihat juga video: Gaya Menteri Hadi Turun Tangan Atasi Konflik Tanah di Blora

    (acd/acd)

  • Nissan Patrol dan Xtrail Hybrid Bakal Meluncur di GIIAS 2025?

    Nissan Patrol dan Xtrail Hybrid Bakal Meluncur di GIIAS 2025?

    Jakarta –

    Nissan bakal meramaikan lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Ada kisi-kisi mobil yang rencananya bakal muncul dalam hajatan otomotif tahunan ini.

    Nissan melakukan presentasi mengenai produk apa saja yang bakal muncul di GIIAS 2025. Terpantau dua siluet hitam yang bakal muncul.

    Mobil pertama yang diduga bakal meluncur adalah SUV segmen C. Bentuknya mirip-mirip dengan Nissan X-Trail Hybrid.

    Nissan X-Trail facelift yang sudah dibekali mesin hybrid e-Power. Sinyal kehadiran mobil mid-size SUV itu pun sudah menguat sejak awal tahun 2024.

    Presentasi Nissan Foto: Luthfi Anshori

    Tercantum di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta ada dua kode baru mobil Nissan di kategori minibus. Tercantum dua kode X-Trail terbaru, yakni XTRAIL EPWR VCTRB VE dan XTRAIL EPWR VCTRB VL. NJKB-nya adalah Rp 468 juta dan Rp 492 juta.

    Di atas kertas, Nissan X-Trail e-Power dibekali mesin 1.500 cc, turbo, dengan teknologi e-Power generasi kedua. Pada sistem hybrid e-Power, sistem penggeraknya memakai motor elektrik. Sementara mesin konvensional hanya bertugas untuk menyuplai daya ke komponen baterai, yang kemudian diteruskan ke motor elektrik.

    Motor elektrik Nissan X-Trail Nissan e-Power bisa mengeluarkan tenaga maksimal 204 PS (201 dk) dan torsi 330 Nm di roda depan dan tenaga maksimal 136 PS (134 dk) dan torsi 195 Nm pada motor elektrik di roda belakang.

    Model selanjutnya diduga ialah Nissan Patrol. Terlihat dari siluet dimensinya bongsor, garis-garis tajam di sisi bodi menambah kesan dinamis dan kekar.

    Nissan Patrol saat ini tidak dijual secara resmi oleh Nissan Indonesia, namun ada beberapa unit yang dijual secara bekas atau melalui importir umum. Meskipun tidak dijual resmi, ada beberapa unit Nissan Patrol bekas yang dijual di situs jual beli online.

    (riar/dry)

  • Pemkot Jaktim cabut pentil dan angkut kendaraan parkir liar di trotoar

    Pemkot Jaktim cabut pentil dan angkut kendaraan parkir liar di trotoar

    Personel Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur melakukan operasi cabut pentil di atas trotoar Jalan Raya Pondok Kopi, Malaka Jaya, Jakarta Timur, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Ho-Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur

    Pemkot Jaktim cabut pentil dan angkut kendaraan parkir liar di trotoar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan Operasi Cabut Pentil dan mengangkut kendaraan yang parkir liar atau sembarangan di atas trotoar Jalan Raya Pondok Kopi, Malaka Jaya, Jakarta Timur.

    “Sebanyak 28 kendaraan kami tertibkan saat operasi penindakan kendaraan yang parkir di atas trotoar Jalan Raya Pondok Kopi Malaka Jaya, tepatnya di samping RS Pondok Kopi,” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Timur, Renny Dwi Astuti saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Sebanyak 28 kendaraan yang ditertibkan pada Selasa (8/7) terdiri dari delapan kendaraan yang dikenakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 10 kendaraan diangkut menggunakan mobil derek jaring dan 10 kendaraan lainnya dicabut pentilnya.

    Kendaraan yang diangkut tersebut kemudian dinaikkan ke atas mobil derek dan dibawa ke kantor Suku Dinas (Sudin) Perhubungan setempat untuk proses lebih lanjut. Operasi Cabut Pentil (OCP) menyasar Jalan Raya Pondok Kopi karena adanya laporan mengenai banyaknya parkir liar di kawasan Pondok Kopi.

    Parkir liar menyebabkan penyempitan badan jalan, kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar wilayah tersebut.

    “Operasi tentunya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar, sekaligus memastikan trotoar tetap dapat difungsikan sebagai ruang pejalan kaki,” ujar Renny.

    Penindakan berlangsung dalam situasi yang kondusif tanpa adanya perlawanan dari pemilik kendaraan. Sudin Perhubungan juga sudah mengatur jadwal untuk melakukan penindakan parkir liar di wilayah Jakarta Timur yang berbeda-beda dan secara rutin dilakukan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan bersama.

    Renny berharap penertiban ini bisa memberikan efek jera agar pengendara motor tidak lagi parkir di kawasan jalan tersebut. Dia juga meminta masyarakat memanfaatkan parkir resmi yang ada di area setempat.

    “Marilah kita wujudkan bersama trotoar yang steril agar perjalan kaki dapat berjalan secara selamat, aman dan nyaman. Mari kita hormati sesama pengguna jalan dengan mematuhi peraturan yang ada,” ucap Renny.

    Sumber : Antara