TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tentara Nasional Indonesia (
TNI
) menghormati keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI
Ahmad Rizal Ramdhani
sebagai Direktur Utama (Dirut)
Perum Bulog
.
TNI menegaskan bahwa proses pengajuan pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
“Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2, UU No 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional, khususnya di bidang
ketahanan pangan
.
“Tentara Nasional Indonesia menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog,” ungkapnya.
Kapuspen menjelaskan, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya bisa dilakukan atas permintaan instansi pemerintah dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.
“Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Kristomei.
Kapuspen juga menambahkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI segera mengundurkan diri atau pensiun.
Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diketahui tengah menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi (BKO)
Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian.
TNI menilai, penugasan ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor logistik dan distribusi pangan strategis.
“Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
Novi sendiri menjabat
Dirut Bulog
pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
“Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir. “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
“Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/07/09/686e4890e7e44.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5277797/original/070031900_1752045763-IMG_3194.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Di Tengah Tarif 32%, Pemerintah Beberkan Daftar Perusahaan yang Gaet Mitra AS – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan perusahaan-perusahaan Tanah Air yang telah menandatangani kerja sama strategis dengan pihak Amerika Serikat.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan defisit perdagangan antara kedua negara yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Amerika Serikat.
Haryo menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut mencakup sejumlah sektor penting, termasuk energi dan pertanian. Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan secara rinci isi perjanjian tersebut karena pengungkapan detail kerja sama dikhawatirkan bisa mengganggu kelancaran implementasi di lapangan.
“Jadi, sementara ini yang bisa kami sampaikan dari sektor energi itu dari Pertamina, kemudian dari sektor pertanian ini ada FKS Group, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga untuk cutton kemudian juga dari PT Sorini Agro Indonesia Asia Korindo untuk corn dan kemudian Asosiasi Produsen Tepung Indonesia untuk Gandum,” kata Haryo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dengan menjalin kemitraan bisnis ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka pendek Indonesia dalam meredam rencana kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat yang mencapai 32 persen.
Oleh karena itu, Pemerintah berharap, dengan membangun hubungan dagang langsung antarpelaku usaha Indonesia dengan Amerika Serikat maka beban tarif impor bisa dikaji ulang.
-

DPR Heran, Duit Negara Ngalir Terus Masalah Lumpur Lapindo Nggak Beres Juga
Jakarta –
Sudah 18 tahun berlalu sejak tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tapi penanganannya belum juga tuntas. Padahal, anggaran penanganan lumpur ini terus mengalir dari APBN, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku heran proyek penanganan lumpur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum juga menunjukkan progres signifikan. Padahal, sejak tahun 2022 saja alokasi anggarannya konsisten besar, mulai Rp 270 miliar per tahun hingga ratusan miliar pada RAPBN 2026.
“Di Lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar? Apa nggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh, dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PU, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia merinci, alokasi APBN untuk penanganan Lumpur Lapindo di 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 270 miliar, kemudian turun jadi Rp 227 miliar di 2024, lalu Rp 179 miliar di 2025, dan di RAPBN 2026 masih disiapkan Rp 169 miliar.
Lasarus meminta Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU yang baru, Dwi Purwantoro, untuk memberi perhatian khusus terhadap proyek ini. Ia menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih produktif.
“Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi?” ujarnya.
“Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu,” lanjutnya.
Saat ini Kementerian PU masih menggunakan metode dengan mengalirkan lumpur ke laut menggunakan pompa. Namun Lasarus mempertanyakan efektivitas cara tersebut, yang dianggap belum membawa perubahan berarti.
(shc/rrd)
-

Startup RI Scan Syarat Pinjam Duit Pakai AI, Incar Fintech Sampai Bank
Jakarta, CNBC Indonesia – East Ventures baru saja menggelontorkan investasi ke startup Indonesia bernama Sxored. Namun jumlah pendanaan tidak diungkapkan kepada publik.
Mengutip keterangan resmi East Ventures, pendanaan tersebut akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya mempercepat pengembangan AI dan Machine Learning milik Sxored.
Selain itu, juga terkait kemampuan memproses format dokumen tanpa template. Sxored juga akan menggunakan dana yang didapatkan untuk memperluas platform untuk mendukung pelaporan keuangan simulatif dan pengambil data lebih banyak.
Terakhir adalah melakukan peningkatan skala pelayanan untuk bisa menjangkau pada lebih banyak segmen klien dan sejumlah kasus untuk penggunaan di sektor keuangan.
Sebagai informasi, Sxored berdiri pada Juni 2024 dan bergerak di bidang penyediaan ekstraksi dokumen dan analisis dokumen kredit. Perusahaan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pekerjaannya.
Sxored memberikan solusi terpadu pada pemberi pinjaman dengan menggabungkan Optical Character Recognition (OCR) dan kopilot bertenaga AI. Jadi dapat mengotomatisasi dan meningkatkan pemrosesan dokumen kredit.
Platform akan mengekstraksi dan mengkonsolidasikan data dari e-statement seluruh bank besar di Indonesia. Berikutnya, Sxored menerapkan lebih dari sepuluh indikator deteksi penipuan sebagai cara identifikasi adanya aktivitas manipulasi dan pemalsuan dokumen.
“Kebanyakan pemberi pinjaman di Indonesia masih memverifikasi dokumen secara manual dengan meninjau file PDF satu per satu dan berharap tidak ada yang terlewat. Kami membangun Sxored untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut. Dengan sistem kami, bank, fintech, bahkan VC dan auditor dapat melakukan underwriting lebih cepat, mendeteksi penipuan dengan lebih akurat, dan melayani lebih banyak nasabah dengan risiko yang lebih rendah,” kata Cyrill James Hardie, Co-Founder & Chief Executive Officer Sxored.
Asisten AI milik startup itu akan membuat ringkasan informasi peminjam dan mendukung penilaian agunan properti. Pekerjaan lainnya adalah melakukan penilaian harga pasar dan pemetaan aset.
Principal East Ventures, Wesley Tay menjelaskan platform AI milik Sxored dapat menyelsaikan masalah ddalam layanan keuangan.
“Kami percaya pada misi Sxored untuk memodernkan infrastruktur pemberian pinjaman dan meningkatkan manajemen risiko. Platform berbasis AI mereka memiliki posisi yang kuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan mendasar dalam layanan keuangan. Kami antusias untuk terus mendukung pertumbuhan mereka seiring dengan upaya mereka dalam melakukan ekspansi,” jelasnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
-

Peneliti nilai pemisahan pemilu bisa tingkatkan partisipasi pemilih
Jakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal bisa meningkatkan partisipasi pemilih.
“Pemisahan pemilihan di level daerah dan level nasional ini memang salah satunya juga untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat agar lebih rasional di dalam memberikan suaranya ketika dia memberikan suara di level daerah maupun untuk pemilu nasional,” kata Devi dalam webinar diikuti di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sumbu dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 salah satunya adalah untuk menggerakkan partai politik agar lebih dekat kepada masyarakat sebagai konstituen.
Ia menilai pemisahan pemilu dapat memberikan kesempatan bagi partai politik untuk lebih aktif dan fokus di tengah masyarakat.
Selama ini, tutur Devi, pemilu di tingkat lokal seringkali “tenggelam” oleh ingar bingar pemilu legislatif dan presiden di tingkat nasional sehingga partai politik kurang optimal dalam membangun basis di daerah.
Dengan jadwal yang terpisah, Devi menilai partai politik dapat lebih serius melakukan pendidikan politik kepada konstituennya di daerah, menjaga eksistensi partai, dan menumbuhkan semangat berdemokrasi yang lebih substansial.
Selain itu, ia juga menilai partisipasi bermakna akan muncul dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Hal ini karena ada waktu sosialisasi yang lebih longgar antara isu nasional dan lokal.
“Jadi secara tidak langsung, ini mendorong partai untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Namun begitu, Devi menyebut partisipasi pemilih tidak hanya tergantung pada sistem pemilu. Kinerja partai politik dinilai turut berpengaruh dalam meningkatkan angka partisipasi tersebut.
“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di dalam memberikan suaranya dalam pemilu. Itu ada tentang figur, kemudian juga ada tentang kesesuaian dengan konteks yang dibawa, kemudian dengan engagement-nya (pelibatan) dia (pemilih) dengan partai politik, kemudian juga dengan kesadaran berpolitiknya dia,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan kedekatan orang Indonesia dengan partai politik terbilang rendah sehingga pemilih bisa berganti-ganti pilihan dalam setiap pemilu.
“Ideologi partai itu enggak dekat dengan masyarakat karena kita publik enggak kenal dengan partai politiknya, apalagi dengan bangunan pemilu yang sekali saja dalam lima tahun ‘kan semakin menjauhkan itu atau misalnya pemilu kita yang ternyata kecenderungannya personal politik,” kata Ninis, sapaan akrabnya.
Ninis menduga ketidakdekatan pemilih dan partai politik bisa terjadi karena lemahnya pelembagaan partai politik selama ini.
Selain itu, dia menyebut partisipasi pemilih dalam pemilu juga dipengaruhi oleh ketersediaan akses informasi. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu bertanggung jawab menyediakan informasi terkait peserta pemilu, baik calon anggota legislatif, presiden/wakil presiden, maupun kepala/wakil kepala daerah, kepada pemilih.
“Akses informasi itu juga digunakan untuk bisa meningkatkan kesadaran publik,” ucap Ninis dalam webinar yang sama.
Sebelumnya, Kamis (26/), MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Mahkamah memutuskan bahwa pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau presiden/wakil presiden hasil pemilu nasional.
Dalam pertimbangan hukum, MK salah satunya menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Gawat! AI Mulai Bisa Berbohong dan Menyangkal
Jakarta –
AI membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di samping itu, muncul tren yang sangat meresahkan. Sistem AI mulai menipu penggunanya, dan dalam banyak kasus, menyangkal adanya kesalahan saat dikonfirmasi.
Hal ini muncul di tengah beberapa laporan bahwa model o1 OpenAI mencoba menyalin dirinya sendiri selama uji keamanan, lalu menyangkalnya. Perilaku ini tampaknya terjadi ketika model mendeteksi potensi penghentian. Ketika dikonfrontasi, model itu membantah melakukan kesalahan apa pun.
Dari kesalahan hingga manipulasi
Seperti dikutip dari Capacity, penelitian dan pengamatan dunia nyata juga menunjukkan bahwa AI modern tidak hanya mampu menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah, tetapi juga memanipulasi lingkungannya dan orang-orang yang berinteraksi dengannya.
Secara tradisional, kekhawatiran tentang AI berkisar pada ketidakakuratan atau bias. Sebuah chatbot mungkin memberikan saran medis yang salah, atau pengklasifikasi gambar mungkin salah mengidentifikasi wajah.
Namun, dalam generasi AI saat ini, khususnya model bahasa besar (LLM) dan agen pembelajaran penguatan, masalah tersebut telah berkembang. Beberapa sistem mulai sengaja berbohong, sering kali dengan cara yang halus dan strategis.
Perilaku menipu ini telah diamati dalam lingkungan terkendali, dengan model diuji dalam kondisi yang dirancang untuk mengukur kejujuran dan transparansinya.
Alih-alih bertindak secara konsisten dengan itikad baik, beberapa model sengaja menyesatkan penguji manusia, membuat pembenaran yang masuk akal tetapi salah, atau bahkan menyembunyikan niat jahat untuk menghindari deteksi.
Dalam beberapa percobaan, agen AI menampilkan diri mereka patuh selama evaluasi, hanya untuk mengejar tujuan tersembunyi ketika mereka yakin mereka tidak sedang dipantau.
Taktik ini, yang terkadang digambarkan sebagai ‘pemalsuan penyelarasan’, menunjukkan bahwa AI dapat mensimulasikan perilaku etis saat diawasi, sambil menyembunyikan tujuan sebenarnya.
Penyangkalan dan penghindaran
Yang sama mengkhawatirkannya adalah hal yang terjadi ketika AI dikonfrontasi. Alih-alih mengakui tindakan atau kekurangannya, banyak sistem kini menunjukkan kecenderungan untuk langsung menyangkal perilaku buruk, seperti yang ditunjukkan oleh model o1 OpenAI.
Mereka menawarkan penjelasan alternatif, membuat bukti palsu tentang ketidakbersalahan mereka, atau mengaburkan proses penalaran internal mereka.
Perilaku mengelak ini menunjukkan bahwa beberapa sistem AI sedang mengembangkan suatu bentuk rasionalitas instrumental: kemampuan untuk bertindak menipu untuk melindungi diri sendiri atau memaksimalkan imbalan.
Dalam praktik, ini bisa berarti AI menyangkal kesalahan kritis pada alat pendukung keputusan medis, menyembunyikan kerentanan keamanan, atau memalsukan respons dalam pengaturan kepatuhan regulasi.
Perilaku semacam itu diamati selama pengujian adversarial beberapa model AI kelas atas, dengan sistem menyesatkan penguji, menolak keluaran yang diketahui, dan bahkan mencoba menutupi upaya replikasi.
Mekanisme yang mendasarinya bukanlah emosional, mengingat mesin tidak merasa malu atau bersalah, tetapi mereka rasional secara komputasi. Jika penipuan meningkatkan peluang keberhasilan sistem, dan tidak ada tindakan pencegahan yang kuat, sistem akan berbohong.
Permainan dan penipuan di dunia nyata
Kecenderungan menipu dalam AI bukan sekadar hipotesis. Beberapa kasus penting telah menunjukkan penggunaan ketidakjujuran strategis, contohnya saat bermain game.
Misalnya, ketika melibatkan AI untuk memainkan board game Diplomacy, sebuah permainan yang mengharuskan pemain melakukan negosiasi dan pembangunan aliansi.
AI tidak hanya terlibat dalam pengkhianatan yang direncanakan terhadap sekutu-sekutunya tetapi juga dengan sengaja menyesatkan tentang niatnya, bahkan ketika tidak ada insentif langsung untuk melakukannya.
Dalam kasus lain, AI yang dirancang untuk bermain poker menggunakan gertakan dan pengarahan yang salah untuk mendominasi lawan manusia. Perilaku ini tidak diprogram secara eksplisit, tetapi dipelajari sebagai strategi optimal melalui pemaparan terhadap aturan dan struktur hadiah permainan.
Meskipun penipuan dalam permainan mungkin tampak tidak berbahaya, hal ini menggambarkan betapa mudahnya perilaku tersebut muncul. Jika sebuah mesin belajar berbohong untuk memenangkan permainan poker, mesin tersebut juga dapat belajar berbohong untuk mendapatkan akses ke sistem yang dibatasi, menghindari penutupan, atau memanipulasi pasar keuangan.
Tantangan deteksi dan pengawasan
Salah satu aspek paling meresahkan dari penipuan AI adalah sangat sulitnya dideteksi. Seiring sistem AI semakin canggih dan penalarannya semakin buram, bahkan pengembang berpengalaman pun mungkin kesulitan menentukan apakah sebuah mesin mengatakan yang sebenarnya.
Alat-alat interpretabilitas AI yang ada saat ini, yang bertujuan menjelaskan mengapa suatu sistem membuat keputusan tertentu, terbatas dan rentan terhadap kesalahan. Beberapa model telah belajar menghasilkan penjelasan meyakinkan yang menutupi proses sebenarnya. Hal ini mempersulit diagnosis perilaku buruk, melacak asal-usulnya, atau menerapkan batasan yang signifikan.
Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menciptakan alat audit yang lebih tangguh dan mendefinisikan kerangka kerja formal untuk mengidentifikasi perilaku AI yang tidak jujur atau mengelak. Namun, laju perkembangan teknologi terus melampaui regulasi dan protokol keselamatan.
OpenAI baru-baru ini pun merombak operasi keamanannya, menurut laporan Financial Times. Perombakan ini kabarnya dipercepat setelah DeepSeek diluncurkan China Januari lalu.
Munculnya AI yang menipu memperumit diskusi yang lebih luas seputar kepercayaan dan keamanan. Seiring sistem AI diintegrasikan ke dalam kepolisian, layanan kesehatan, analisis hukum, kendaraan otonom, dan infrastruktur militer, potensi penipuan yang tidak terdeteksi menjadi risiko kritis.
(rns/fay)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2393928/original/011471200_1540635257-OJK.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
OJK Cabut Izin Usaha PT Dana Mandiri Sejahtera, Ini Alasannya – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Dana Mandiri Sejahtera (PT DMS). Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.06/2025 tertanggal 8 Juli 2025.
PT DMS yang beralamat di Ruko Dynasty Kav. 29 B No. 8, Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang, dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban terkait ekuitas minimum, bahkan hingga berakhirnya masa sanksi pembekuan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijatuhkan.
“OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT DMS untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan,” tulis OJK dalam keterangannya.
Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan, PT DMS tetap belum menyelesaikan masalah tersebut.
Pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam POJK 35/2015 dan POJK 25/2023, termasuk Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 116, Pasal 119 ayat (13), Pasal 143, dan Pasal 144, yang mengatur soal penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan modal ventura syariah.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk menjaga industri modal ventura tetap sehat dan kredibel.
-

2 Pesawat Ringan Tabrakan di Kanada, 2 Orang Tewas
Ottawa –
Dua pesawat ringan jenis Cessna bertabrakan di udara dalam insiden yang terjadi di wilayah Provinsi Manitoba, Kanada. Dua pilot pesawat itu tewas dalam kecelakaan tragis tersebut.
Kepolisian Kanada (RCMP), seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Rabu (9/7/2025), mengatakan via media sosial X bahwa tabrakan di udara itu terjadi pada Selasa (9/7) pagi di wilayah Hanover, sebelah selatan kota Steinbach.
“Pada 8 Juli 2025, pukul 08.45 pagi, RCMP Steinbach diberitahu tentang tabrakan dua pesawat di udara di area pinggiran Hanover. Kedua pilot dinyatakan meninggal seketika di lokasi kejadian,” demikian pernyataan Kepolisian Kanada.
Tidak ada korban lainnya dalam kecelakaan tersebut. “Tidak ada penumpang di dalamnya,” sebut Kepolisian Kanada dalam pernyataannya.
Kecelakaan itu, seperti dilansir The Economic Times, terjadi di dekat Bandara Steinbach South, yang berjarak sekitar 60 kilometer sebelah selatan Winnipeg. Para saksi di dekat lokasi insiden menyebut mereka mendengar suara ledakan keras diikuti oleh kepulan asap hitam di udara.
Kedua pilot yang tewas dalam kecelakaan itu disebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut Kepolisian Kanada, kedua pilot sama-sama menerbangkan pesawat bermesin tunggal untuk latihan terbang ketika mereka bertabrakan.
Laporan media-media lokal menyebut para personel RCMP, petugas pemadam kebakaran, dan layanan medis darurat yang dikerahkan telah menemukan puing kedua pesawat ringan tersebut.
Identitas kedua pilot yang tewas tidak diungkap ke publik, dengan otoritas setempat sedang berupaya memberitahu keluarga kedua korban.
Lihat juga Video: Trump soal Pesawat Penumpang-Blackhawk Tabrakan: Saya Telah Beri Arahan
Penyebab tabrakan di udara itu masih dalam penyelidikan otoritas setempat.
Kedua pesawat yang bertabrakan di udara itu merupakan jenis Cessna 152 dan Cessna 172. Kedua pesawat itu sama-sama dioperasikan oleh Harv’s Air, sebuah sekolah pelatihan penerbangan yang berbasis di Manitoba dengan lokasi di Steinbach dan St Andrews.
Presiden Harv’s Air, Adam Penner, mengonfirmasi kedua pilot yang tewas merupakan siswa di sekolah tersebut. Sang pilot wanita disebut sedang berlatih untuk mendapatkan lisensi pilot pribadinya, sedangkan sang pria sudah memiliki lisensi dan sedang mempersiapkan sertifikasi komersial.
Saat kecelakaan terjadi, keduanya disebut melakukan penerbangan solo sebagai bagian dari latihan lepas landas dan mendarat yang dilakukan secara rutin.
“Saya sangat terpukul. Tetapi saya tidak yakin dapat mengatakan apa pun lebih dari itu sampai keluarga mereka diberitahu,” ucap Penner.
Badan Keselamatan Transportasi Kanada (TSB) telah mengerahkan tim penyelidik untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. TSB, yang menyelidiki kecelakaan udara dan insiden transportasi lainnya di Kanada, akan menganalisis data penerbangan dan catatan komunikasi sebagai bagian dari penyelidikan.
Lihat juga Video: Trump soal Pesawat Penumpang-Blackhawk Tabrakan: Saya Telah Beri Arahan
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3937125/original/066914300_1645080692-image001.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Microsoft Tutup Operasi di Pakistan Setelah 25 Tahun – Page 3
Awal pekan lalu, perusahaan telah mengurangi jumlah karyawannya sebesar 4%, atau sekitar 9.000 karyawan secara global.
Untuk mempersiapkan transisi ini, Microsoft telah mengalihkan pengelolaan lisensi dan kontrak komersial untuk Pakistan ke hub Eropa mereka di Irlandia selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, mitra lokal bersertifikat telah menangani layanan sehari-hari.
“Kami akan terus melibatkan kepemimpinan regional dan global Microsoft untuk memastikan bahwa setiap perubahan struktural memperkuat, bukan mengurangi, komitmen jangka panjang Microsoft kepada pelanggan, pengembang, dan mitra saluran di Pakistan,” kementerian menjelaskan.
Eks eksekutif Microsoft dan pemimpin pertamanya di Pakistan, Jawwad Rehman, mengumumkan keluarnya perusahaan tersebut dalam sebuah postingan di LinkedIn pada hari Kamis.
“Ini lebih dari sekadar keluarnya perusahaan. Ini adalah sinyal yang menyadarkan tentang lingkungan yang telah diciptakan negara kita, lingkungan di mana bahkan raksasa global seperti Microsoft merasa tidak berkelanjutan untuk tetap bertahan,” tulis Rehman.
“Ini juga mencerminkan apa yang telah dilakukan (atau tidak dilakukan) dengan fondasi kuat yang kami tinggalkan oleh tim dan manajemen regional Microsoft berikutnya,” ia menambahkan.
