Xcloud.id

Blog

  • Saldo Dompet Digital Hilang di Luar Kendali? Tenang Ada Jaminan 100% Uang Kembali! – Page 3

    Saldo Dompet Digital Hilang di Luar Kendali? Tenang Ada Jaminan 100% Uang Kembali! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gimana perasaan kamu saat saldo dompet digital hilang secara tiba-tiba? Apalagi hilangnya pas tanggal tua di kala saldo dibutuhin buat jaga-jaga, menyebalkan, bukan?

    Ada beberapa faktor yang memungkinkan itu terjadi lho! 

    Semisal, saldo dompet digital hilang bisa jadi karena smartphone dicuri orang, atau transaksi nyangkut tapi saldo tetap kepotong.

    Eits, tapi tenang, kalau saldo dompet digital kamu hilang gegara hal di luar kendali tersebut, bukan berarti harus pasrah! Kamu bisa dapet jaminan 100% uang kembali dari DANA yang bikin kamu tetap #AmanDariBadman.

    Buat dapetin jaminannya, kamu wajib penuhin syarat dan ketentuan ini, ya!

    Syarat dan Ketentuan Jaminan 100% Uang Kembali

    Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kamu penuhin, seperti di bawah ini, ya!

    HP hilang, akun DANA diambil alih, atau transaksi pending.
    User menggunakan DANA Premium dan udah aktifin DANA VIZ & tidak pernah membagikan PIN/OTP.
    Laporan diajukan ke DIANA paling lambat 60 hari setelah kejadian.

    Nah, ingat ya, klaim akan gagal kalau kejadian akibat kelalaian kamu sendiri dan no bukti. Buat cara klaimnya, kamu bisa ikutin step di bawah ini!

    Cara Klaim

    Tap DANA Protection di Beranda DANA.
    Baca detail perlindungan apa saja yang diberikan DANA Protection.
    Tap button DIANA.
    Informasikan & laporkan kendala yang kamu alami.
    Kirimkan detail transaksi & dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses klaim.
    Cek perkembangan proses klaim di DIANA.

    So, jika saldo dompet digital DANA kamu hilang karena di luar kendali, bisa langsung ajukan klaim jaminan 100% uang kembali dengan penuhin serta ikutin syarat, ketentuan, dan cara klaim di atas!

    Yuk, transaksi dengan aman pakai DANA!

     

    (*)

  • Transformasi Digital Bank Muamalat Berbuah, Transaksi Top Up Naik Tajam – Page 3

    Transformasi Digital Bank Muamalat Berbuah, Transaksi Top Up Naik Tajam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Transformasi digital yang dilakukan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN menunjukkan hasil positif. Hingga Mei 2025, volume transaksi isi ulang (top up) uang elektronik di aplikasi tersebut melonjak signifikan yaitu mencapai 1,95 juta transaksi, naik 35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Capaian ini mencerminkan antusiasme nasabah terhadap layanan keuangan syariah digital yang semakin terintegrasi. Transaksi top up uang elektronik ini bahkan menyumbang 16% dari total 12,5 juta transaksi yang terjadi di Muamalat DIN per Mei 2025.

    “Peningkatan transaksi ini mencerminkan inisiatif digitalisasi yang dilakukan Bank Muamalat menunjukkan hasil positif,” ujar ead of Digital Banking & Marketing Communication Bank Muamalat, Dadang Rohandi. “Kami berharap layanan kami mempermudah masyarakat untuk hijrah ke sistem keuangan syariah yang aman, nyaman, dan berkah,” lanjutnya.

    Muamalat DIN memungkinkan pengguna melakukan isi ulang berbagai kartu uang elektronik seperti TapCash BNI dan Flazz BCA, serta dompet digital dengan biaya kompetitif. Layanan ini semakin relevan di tengah peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai, terutama di sektor transportasi publik dan jalan tol.

    Bank Muamalat juga terus memperluas kerja sama dengan mitra strategis guna memperkaya fitur Muamalat DIN. Nasabah dengan ponsel berteknologi near field communication (NFC) bahkan dapat melakukan top up hanya dengan menempelkan kartu ke ponsel mereka.

    “Nasabah kini membutuhkan layanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah,” tambah Dadang. “Kami terus menambahkan fitur yang relevan, termasuk untuk mendukung kebutuhan spiritual nasabah.”

  • Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan, tidak ada yang salah apabila seorang pejabat datang ke
    Papua
    .
    Prasetyo mengatakan, pejabat-pejabat seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , para menteri, hingga anggota DPR justru harus sering-sering berkunjung ke Papua bila diperlukan.
    “Begini, kalau Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian para menteri terkait, kemudian juga teman-teman anggota DPR ini berkunjung ke salah satu provinsi, apalagi Papua, kan enggak ada salahnya juga. Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Prasetyo pun menilai kabar yang menyebut Gibran harus berkunjung dan berkantor ke Papua bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    Sebab, pemerintah khususnya wakil presiden memang wajib terlibat dalam percepatan pembangunan Papua, sesuai UU
    Otonomi Khusus
    (Otsus) Papua.
    “Jadi tidak perlu dipermasalahkan seolah-olah seperti ada sesuatu gitu. Papua ya memang wajibnya, wajibnya kita semua, pemerintah, apalagi kapasitas beliau sebagai Wakil Presiden yang sudah diatur juga di Undang-Undang Otsus, ya enggak ada salahnya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberikan penugasan khusus kepada Gibran untuk berkantor di Papua.
    Yusril mengungkap, ini merupakan yang pertama adanya penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua.
    “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” ujar Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, pada Rabu (2/7/2025).
    Keesokan harinya, Yusril mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan bawa Gibran tidak akan berkantor di Papua.
    Yusril mengatakan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Gibran.
    “Jadi bukan Wakil Presiden yang akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam siaran pers, Rabu pagi.
    Sementara itu, Gibran mengaku siap untuk berkantor di mana saja, termasuk di Papua.
    “Kalau saya, bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta di Kebon Sirih, bisa. Di IKN kalau nanti Desember sudah jadi. Bisa di Papua, bisa juga di Klaten, Jawa Tengah,” kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.
    Gibran menuturkan, sebagai pembantu presiden, ia siap mengikuti segala perintah Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengaku dapat berkantor di daerah mana saja karena salah satu tugas pembantu presiden adalah berdialog dengan warga di banyak daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Smartfren Luncurkan Sarah, Asisten Virtual Berbasis GenAI yang Responsif dan Solutif

    Smartfren Luncurkan Sarah, Asisten Virtual Berbasis GenAI yang Responsif dan Solutif

    JAKARTA – PT XLSMART Telekom Sejahtera (XLSMART) melalui brand layanan Smartfren, resmi memperkenalkan Sarah, asisten virtual berbasis GenAI (Artificial Intelligence) pertamanya.

    Melalui peluncuran ini, Sarah sekarang resmi menjadi wajah baru dari Smartfren Care, yang hadir untuk membantu pelanggan menyelesaikan berbagai kebutuhan layanan yang lebih cepat, responsif, dan solutif.

    “Peluncuran Sarah merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat layanan pelanggan melalui solusi digital yang efisien dan mudah diakses,” kata Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, dalam siaran resminya dikutip Rabu, 9 Juli.

    Sarah adalah asisten virtual berbasis chat dari smartfren yang dirancang untuk memberikan pengalaman layanan pelanggan yang lebih responsif, aktif, dan solutif.

    Sarah hadir sebagai chatbot interaktif yang sudah dapat diakses langsung oleh pengguna Smartfren melalui WhatsApp (0888-1212-888), aplikasi MySmartfren, maupun situs resmi Smartfren.

    Melalui interaksi berbasis percakapan, Sarah dapat menjawab pertanyaan pelanggan, mulai dari cek kuota, Informasi paket dan tagihan , hingga informasi product promo. Didukung oleh teknologi GenAI yang terus belajar, kemampuan Sarah akan semakin akurat seiring waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.

    Smartfren mengajak seluruh pelanggan untuk mencoba langsung berinteraksi dengan Sarah mulai tanggal 8 Juli 2025, dan merasakan pengalaman baru dalam berkomunikasi dengan layanan pelanggan yang selalu ada dan selalu solutif.

    Untuk mendukung kenyamanan dalam berkomunikasi, saat ini pengguna Smartfren telah di dukung dengan jaringan XLSMART yang diperkuat dengan lebih dari 200 ribu BTS, dengan mayoritas BTS 4G, serta jaringan tulang punggung fiber optik yang tersebar dan membentang di berbagai wilayah dan kepulauan di Indonesia.

  • KPK Batal Periksa Khofifah di Jakarta, Digelar di Polda Jatim

    KPK Batal Periksa Khofifah di Jakarta, Digelar di Polda Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran (TA) 2021-2022. 

    Sebelumnya, Khofifah telah dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus tersebut, Jumat (20/6/2025). Namun, dia meminta penjadwalan ulang.

    Kemudian, penyidik KPK akhirnya menjadwalkan kembali pemanggilan Gubernur yang terpilih dua periode itu untuk pemeriksaan besok, Kamis (10/7/2025). Namun, bedanya, Khofifah tidak akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana pemanggilan sebelumnya. 

    “Benar, Sdr. KIP Gubenur Jawa Timur dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas, pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/7/2025). 

    Lembaga antirasuah meyakini Khofifah akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara tersebut. 

    Budi lalu mengungkap bahwa keputusan untuk memeriksa Khofifah di Jatim lantaran penyidik KPK sedang berada di daerah tersebut, melakukan kegiatan penyidikan. 

    Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan koordinasi yang dilakukan. 

    “Esensinya tentu proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan secara efektif, penyidik memperoleh informasi dan keterangan dari saksi dalam pemeriksaan tersebut,” ujarnya. 

    Adapun pada pemanggilan sebelumnya 20 Juni 2025, Khofifah dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    Dia kemudian mengonfirmasi ketidakhadirannya ke penyidikan, dan meminta penjadwalan ulang di waktu lain. 

    Untuk diketahui, ruangan kerja Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono digeledah penyidik KPK pada 2022 lalu. Saat itu, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus tersebut.

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu menyebut tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Pada pengembangan perkara suap dana hibah ini, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

  • Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta agar ada pejabat tinggi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang ditempatkan berkantor di Papua agar lebih cepat menangani berbagai permasalahan dan persoalan masyarakat di sana.

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,” kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

    “Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya simbolik. Kehadiran pejabat tinggi secara langsung di sana bisa menjadi langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.

    Menurut dia, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

    Dia memandang dengan adanya pejabat tinggi yang berkantor di Papua maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

    “PKB mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk Papua. Ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Legislator itu mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pemantauan secara serius terhadap pengembangan empat provinsi tersebut.

    Indrajaya juga mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat DOB Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN), sebagaimana yang disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rapat Kerja (Raker) Panja Evaluasi Empat DOB Provinsi Papua Komisi II DPR RI bersama pemerintah, Rabu (2/7).

    “Kami sangat dukung rencana itu sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Karena membangun Papua ini banyak kendala,” tuturnya.

    Dia menyebut apabila nantinya empat DOB Papua tersebut ditetapkan sebagai PSN maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.

    “Dengan menjadi PSN, maka persoalan SDM, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” kata dia.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua, tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.

    Dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencarian Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang 3 Hari

    Pencarian Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang 3 Hari

    Jakarta –

    Operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama tiga hari ke depan. Perpanjangan pencarian korban ini dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan masih banyak korban yang belum ditemukan.

    Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, operasi SAR dilakukan selama tujuh hari. Sementara pada Selasa (8/7/2025) kemarin, pencarian telah memasuki hari ketujuh yang menjadi batas akhir. Namun, melihat situasi di lapangan, masa pencarian akhirnya diperpanjang terhitung mulai Rabu (9/7/2025) hingga Jumat (11/7/2025).

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan harapan besar agar perpanjangan waktu operasi ini membuahkan hasil maksimal dalam pencarian korban.

    “Kami berharap yang terbaik. Mudah-mudahan lebih banyak korban yang ditemukan sebelum batas waktu selesai. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak terkait dalam upaya penyelamatan dan pencarian korban,” kata Ipuk, dilansir detikJatim, Rabu (9/7/2025).

    Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto menegaskan, perpanjangan waktu pencarian ini didasarkan atas alasan kemanusiaan.

    Ia pun menginstruksikan On Scene Coordinator (OSC) dan Search and Rescue Unit (SRU) untuk menyesuaikan taktik pencarian agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, SRU underwater telah disiapkan untuk menyusun rencana penyelaman (dive plan), tetap dengan mengutamakan prinsip safety first.

    Simak selengkapnya di sini.

    (yld/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Bakal Minta Diskon Tarif Impor ke Donald Trump – Page 3

    Indonesia Bakal Minta Diskon Tarif Impor ke Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN yang menghadapi tarif impor tertinggi dari Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat negara-negara tetangga seperti Vietnam mendapat perlakuan tarif impor yang lebih ringan.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan Pemerintah Indonesia akan meminta keringanan ke pihak Amerika Serikat agar tarif impor diturunkan menjadi lebih rendah dari 32 persen.

    “Selama ini kita juga termasuk yang tinggi di ASEAN. Jadi kita minta yang kira-kira yang kita sama atau bisa lebih rendah daripada yang di ASEAN,” kata Haryo dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong agar kebijakan tarif impor AS lebih memperhatikan prinsip keadilan kawasan. Sebab, posisi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang penting di Asia Tenggara seharusnya menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif.

    Negosiasi dengan pihak AS pun terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan tim teknis yang fokus menyampaikan keberatan atas besarnya tarif tersebut.

    “Jadi kita ingin di kawasan ASEAN ini, khususnya mungkin juga Asia, bahwa kita bisa mendapatkan tarif yang rendah atau lebih rendah,” ujarnya.

     

     

     

  • Kemenhan RI gandeng Singapura kerja sama patroli udara

    Kemenhan RI gandeng Singapura kerja sama patroli udara

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Singapura menjalin kerja sama bidang militer, khususnya patroli wilayah udara bersama.

    Kerja sama itu terjalin ditandai dengan pertemuan antara Sekjen Kemenhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing, di Markas Kementerian Pertahanan Singapura, Selasa (8/7).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan, ada beberapa poin kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Pertemuan menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk rencana pelaksanaan patroli udara terkoordinasi dan penyelenggaraan DCC ke-3 di Jakarta,” kata Frega saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Tidak hanya itu, kedua belah pihak juga membuka kesempatan untuk bekerja sama di bidang latihan militer, pelatihan prajurit hingga pertukaran teknologi perang.

    Frega memastikan dengan adanya kerja sama ini, kekuatan militer Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga keamanan di kawasan.

    Tidak hanya itu, Frega memastikan kerja sama ini juga akan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

    Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Wapres menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua.

    Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    “Misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun,” imbuhnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” ucap Gibran.

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

    “Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Yusril mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

    Dikatakan bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

    Disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Dengan demikian, sambung Yusril, yang berkantor di Papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.