Xcloud.id

Blog

  • Raja Charles Dilaporkan Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata, Terkait Kanker?

    Raja Charles Dilaporkan Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata, Terkait Kanker?

    Jakarta –

    Raja Charles terlihat muncul di publik saat kunjungannya ke Prancis pada Selasa 8 Juli 2025. Kedatangannya disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Brigitte, di Windsor.

    Namun, banyak yang mulai curiga dengan kondisi mata kanan Raja Charles yang tampak merah. Diketahui, saat ini ia masih menjalani perawatan untuk jenis kanker yang dirahasiakan.

    Sebuah sumber dari istana mengatakan pada Fox News bahwa Raja Charles mengalami pecahnya pembuluh darah di salah satu matanya. Mereka mencatat bahwa hal itu tidak terkait dengan kondisi kesehatan lain, termasuk pengobatan kankernya yang diidapnya sejak 2024.

    Selama kunjungannya itu, Raja Charles tampak tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Ia menjalankan tugas kerajaannya sesuai dengan rencana, menjamu Presiden dan Ibu Negara Macron di Kastil Windsor dengan upacara penghormatan penuh.

    Dikutip dari Mayo Clinic, pecahnya pembuluh darah atau perdarahan subkonjungtiva biasanya tidak berbahaya dan mirip dengan memar pada kulit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh bersin atau batuk yang kuat.

    Meski tampak mengkhawatirkan, kondisi ini akan hilang dengan sendirinya dalam satu hingga dua minggu.

    Sumber sebelumnya mengatakan bahwa raja telah bertekad untuk melanjutkan tugas-tugasnya dan juga tetap memperhatikan kesehatannya.

    “Hal yang Anda pelajari tentang penyakit ini adalah Anda hanya perlu mengelolanya, dan itulah yang ia (Raja Charles) lakukan,” kata seorang ajudan kerajaan baru-baru ini soal perawatan kesehatan Raja Charles yang sedang berjalan.

    “Ilmu kedokteran telah membuat kemajuan luar biasa, dan saya sungguh tidak melihat perbedaan apapun dalam dirinya. Selama Anda hanya melakukan apa yang dokter katakan, jalani hidup Anda senormal mungkin. Itulah yang dilakukannya (Raja Charles),” tuturnya.

    (sao/kna)

  • Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus mundur sebagai prajurit usai menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sjafrie usai menghadiri konferensi pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    “Mereka penggantinya Novi, namanya Rizal. Tapi harus pensiun,” kata Sjafrie.

    Hanya saja, Sjafrie tidak menjelaskan secara detail terkait dengan proses pensiun dari Mayjen Rizal. Dia hanya mengungkap bahwa Rizal harus langsung pensiun jika menjabat jadi Dirut Perum Bulog.

    “Langsung pensiun, sebelum menjabat harus pensiun,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sekadar informasi, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. 

    Adapun, Erick juga sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

  • Mensesneg: Prabowo Tidak Ada Perintah Wapres Gibran Berkantor di Papua

    Mensesneg: Prabowo Tidak Ada Perintah Wapres Gibran Berkantor di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Semula, Pras menjelaskan ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori alias diketuai oleh Wakil Presiden.

    “Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini turut menjelaskan soal kantor nantinya difasilitasi oleh negara yang dalam hal ini tugasnya Kementerian Keuangan. Dia menyebut di Jayapura ada kantor KPKN yang memang akan dipakai untuk operasional tim perencanaan pembangunan Papua.

    “Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” jelasnya.

    Dengan demikian, Pras menegaskan bahwa yang akan berkantor atau beraktivitas langsung lebih banyak di Papua adalah tim satgas atau tim badan percepatan pembangunan Papua, bukan Wapres. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas wapres yang dimaksud itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua. 

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).

    Namun demikian, dia meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal. 

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. 

    Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatanpembangunan. 

  • Berkat HR-V Baru, Penjualan Mobil Honda di Indonesia Naik

    Berkat HR-V Baru, Penjualan Mobil Honda di Indonesia Naik

    Jakarta –

    Honda melaporkan penjualan retail (distribusi dealer ke konsumen) mencapai 39.193 unit di semester pertama 2025. Angka tersebut cukup mengantarkan Honda menghuni posisi tiga sebagai merek terlaris di Indonesia.

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan retail nasional mencapai 390.467 unit. PT Honda Prospect Motor mengambil pangsa pasar sebesar 10 persen. Honda berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah kompetisi ketat di industri otomotif Tanah Air.

    Angka tersebut juga ditopang penjualan Juni 2025 yang mencapai 5.238 unit, naik dari bulan sebelumnya 4.740 unit.

    Lebih rinci, kenaikan penjualan di bulan Juni 2025 dikontribusikan oleh model unggulan Honda HR-V dengan membukukan penjualan sebanyak 1.555 unit.

    Kemudian disusul oleh Honda BR-V yang terjual sebanyak 575 unit atau naik sebesar 15% dari bulan sebelumnya.

    Model populer Honda Brio tetap menjadi penyumbang terbesar penjualan Honda dengan mencatatkan penjualan dengan 2.437 unit. Sementara itu, Honda CR-V, Civic, Accord dan model Honda lainnya secara total menyumbang penjualan 671 unit sepanjang bulan Juni.

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan konsumen terhadap produk Honda, khususnya Honda HR-V yang baru saja diluncurkan, sehingga kami dapat mencapai peningkatan penjualan di tengah kondisi pasar yang dinamis saat ini,” kata Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM dalam keterangannya dikutip Rabu, (9/7/2025).

    “Kami terus berkomitmen menghadirkan model yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kualitas dan value yang sudah terbukti,” tambah dia.

    Guna mendongkrak permintaan pasar. Honda akan menampilkan inovasi lini produk terkini, serta kesempatan test drive model elektrifikasi di booth Honda pada ajang GIIAS 2025, yang akan berlangsung pada 24 Juli – 3 Agustus 2025 mendatang.

    “Memasuki semester kedua, kami berharap pasar otomotif akan terus bertumbuh didukung oleh pameran kendaraan yang akan dilangsungkan pada akhir bulan ini,” tambah dia.

    (riar/dry)

  • Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T

    Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T

    Kebijakan tarif yang radikal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendatangkan lonjakan pendapatan setelah para importir harus membayar bea masuk yang lebih tinggi.

    Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yakin kebijakan tarif akan mendatangkan keuntungan sebesar 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.600 triliun hingga akhir tahun 2025.

    Simak berita lainnya seputar tarif Trump di sini.

  • Cek Daftar HP Samsung yang bakal Dapat Update One UI 8.5 Berbasis Android 16 – Page 3

    Cek Daftar HP Samsung yang bakal Dapat Update One UI 8.5 Berbasis Android 16 – Page 3

    Galaxy S Series

    Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

    Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

    Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

    Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

    Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

    Galaxy Z Series

    Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE

    Galaxy Z Fold Special Edition Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

    Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

    Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

    Galaxy Tab Series

    Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

    Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

    Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

    Galaxy Tab S6 Lite (2024)

    Galaxy Tab A9, A9+

    Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

     

     

  • Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 200 % ke Produk Farmasi – Page 3

    Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 200 % ke Produk Farmasi – Page 3

    Sebelum pengenaan tarif impor, pemerintahan Trump meluncurkan investigasi terhadap industri farmasi pada bulan April 2025 sebagai bagian. Investasi itu dilakukan menyusul temuan ketergantungan yang berlebihan pada produksi obat-obatan asing yang dinilai mengancam keamanan nasional.

    Menurut Trump. AS membutuhkan lebih banyak manufaktur obat agar tidak perlu bergantung pada negara lain untuk obat-obatan.

    “(Rincian tentang tarif farmasi) akan tersedia pada akhir bulan”, ungkap Menteri Perdagangan Howard Lutnick setelah rapat kabinet Presiden AS.

    “Untuk farmasi dan semikonduktor, studi tersebut akan selesai pada akhir bulan, sehingga presiden akan menetapkan kebijakannya saat itu, dan saya akan menunggu beliau untuk memutuskan bagaimana dia akan menerapkannya,” kata Lutnick.

     

  • Kode R4 Bikin Guru Honorer Lampung Resah, Desak Kepastian Status

    Kode R4 Bikin Guru Honorer Lampung Resah, Desak Kepastian Status

    Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Aliansi Guru Honorer R4 tersebut bersama LBH Bandar Lampung telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Mereka berharap dapat menyampaikan langsung keresahan dan aspirasi para guru honorer yang terganjal status R4. Dalam surat tersebut, mereka mengajukan empat poin utama:

    • Menyampaikan langsung aspirasi terkait kendala peserta PPPK dengan formasi R4 yang tidak disertai keterangan “L” (lulus) dalam pengumuman resmi.

    • Meminta kejelasan regulasi serta skema afirmasi yang adil dan terbuka untuk semua guru honorer.

    • Memohon solusi hukum konkret yang dapat memberikan perlindungan hak bagi para peserta dengan kode R4.

    • Menuntut agar peserta seleksi PPPK tahap 2 dengan status R4 tanpa “L” diangkat menjadi ASN PPPK tanpa melalui tes tambahan.

    Aliansi itu menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal status, tapi juga soal keadilan dan penghormatan atas dedikasi para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah terpencil. “Kami berharap suara para tenaga pendidik ini tidak diabaikan. Mereka hanya ingin kejelasan dan keadilan,” tutup Prabowo.

  • Kejagung Kembali Kuasai 81.793 Hektare Lahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo

    Kejagung Kembali Kuasai 81.793 Hektare Lahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menguasai kembali lahan 81.793 hektare di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan penguasaan kembali ini bertujuan agar puluhan ribu hektare lahan TNTN kembali menjadi kawasan konservasi bagi ekosistem di dalamnya.

    “Karena itu telah dilakukan penguasaan seluas 81.793 ha. Dan ini tentunya akan diupayakan untuk kembali fungsinya menjadi hutan,” ujar Febrie di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan dalam penguasaan kembali lahan ini memiliki sejumlah kendala atau hambatan. Misalnya, banyak penolakan masyarakat yang tidak ingin direlokasi hingga adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dinyatakan ilegal.

    Namun demikian, Febrie mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan tindakan humanis dalam penertibannya. Sementara itu, untuk SHM yang dinilai ilegal bakal ditangani langsung kementerian terkait.

    “Dan di sana juga kita temukan ada sertifikat hak milik ilegal. Ini tentunya memerlukan proses penyesuaian hukum, Pak Menteri,” imbuhnya.

    Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto ini juga telah menguasai kembali Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 101.105 ha.

    “Ini sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena itu pula telah dilakukan penguasaan seluas 101.105 ha,” pungkas Febrie.

    Lahan TNTN Menyusut 

    Sebelumnya, Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengungkap bahwa kawasan hutan TNTN Riau ini telah mengalami penyusutan dari luas kawasan hutan ±81.793 hektar, saat ini hanya tersisa ±12.561 hektar. 

    “Hal ini disebabkan oleh perambahan hutan yang merusak ekosistem dan fungsi hutan sebagai rumah satwa serta paru-paru dunia,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (13/7/2025).

    Dia mengungkap, terdapat sejumlah persoalan di kawasan hutan TNTN mulai dari perkebunan sawit yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat lokal.

    Kemudian, adanya dugaan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan hutan TNTN, serta dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum aparat. 

    Selanjutnya, banyak masyarakat yang bermukim di TNTN merupakan pendatang dari luar daerah; adanya bangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan hutan TNTN hingga persoalan terkait satwa langka.

    “Permasalahan TNTN bukan hanya isu lingkungan hidup, tetapi juga mencakup permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat,” pungkasnya.

  • Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA —  Meta, raksasa teknologi induk Facebook dan Instagram, kembali merekrut pentolan utama di bidang Artificial intelligence (AI) perusahaan lain. 

    Menurut laporan Bloomberg pada 8 Juni 2025, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut membajak Ruoming Pang, Kepala Model AI Apple, untuk bergabung dengan tim superintelligence terbaru Meta.

    Pang sebelumnya memimpin tim internal Apple yang bertanggung jawab melatih model fondasi AI yang mendasari Apple Intelligence dan fitur-fitur AI yang berjalan langsung di perangkat (on-device). 

    Namun, kinerja model AI Apple sejauh ini dinilai belum mampu menyaingi model dari perusahaan lain seperti OpenAI, Anthropic, maupun Meta sendiri.

    Apple bahkan disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menggandeng pihak ketiga dalam mendukung peningkatan kecerdasan Siri versi terbaru yang akan dirilis.

    Sumber Bloomberg menyebut, hengkangnya Pang bisa menjadi sinyal awal dari potensi eksodus yang lebih besar di unit AI Apple yang disebut tengah menghadapi sejumlah tantangan internal.

    Sementara itu, bagi Meta, kehadiran Pang dinilai akan memperkuat fokus perusahaan dalam pengembangan model AI kecil yang dapat berjalan langsung di perangkat. 

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI.  Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijensi yang dipimpin langsung oleh Zuckerberg. 

    Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/6/2025) keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren.  

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini. 

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Sebelumnya, Meta juga telah merekrut sejumlah pakar AI dari Google DeepMind hingga Safe Superintelligence untuk memperkuat divisi AI superintelligence mereka.