Xcloud.id

Blog

  • Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tembus Rp 4,21 Triliun, Menperin Intip Peluang dari Hilirisasi – Page 3

    Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tembus Rp 4,21 Triliun, Menperin Intip Peluang dari Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ekspor minyak atsiri dari Indonesia tembus USD 259,54 juta atau setara Rp 4,21 triliun (asumsi kurs Rp 16.256). Potensi nilai tambah masih terbuka seiring dengan peluang hilirisasi.

    Inspektur Jenderal Kemenperin, Muhammad Rum menyampaikan ekspor terbesar disumbangkan dari minyak nilam, salah satu komoditas atsiri. Minyak nilam memegang sekitar 54 persen total ekspor atsiri asal Indonesia.

    “Pada tahun 2024, nilai ekspor mencapai USD 259,54 juta, dengan minyak nilam sebagai komoditas utama atau 54 persen dari total ekspor atsiri Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar USD 141,32 juta,” kata Rum, mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Selain minyak nilam, komoditas atsiri lainnya yang juga mendukung capaian ekspor meliputi minyak pala, cengkeh, cendana, dan serai wangi. 

    Dia menuturkan, secara global, Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara eksportir minyak atsiri dengan kontribusi 4,12 persen terhadap pasar dunia. Namun, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan baku mentah.

    “Oleh karena itu, penguatan hilirisasi menjadi urgensi strategis agar nilai tambah dari sektor ini dapat dinikmati di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional yang berdaya saing,” ucap dia.

    Kapasitas Produksi

    Saat ini, total kapasitas produksi minyak atsiri nasional mencapai 26.398 ton per tahun, serta menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM dan petani kecil. 

    Lebih dari 3.000 unit penyulingan tersebar di sentra-sentra produksi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, hingga Papua.

    “Hal ini mencerminkan bahwa industri atsiri tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat di daerah,” kata Rum.

     

  • Ikut-ikutan Trend Aura Farming Pacu Jalur, Bukannya Dapat Simpatik Gibran Malah Dihujat Netizen

    Ikut-ikutan Trend Aura Farming Pacu Jalur, Bukannya Dapat Simpatik Gibran Malah Dihujat Netizen

    GELORA.CO –  Aura farming pacu jalur yang kini mendunia, ternyata diikuti juga Wapres Gibran Rakabuming.

    Lewat akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (8/7), Gibran menyebut,

    “Siapa sangka, dari tepian Kuantan Singingi, semangat Pacu Jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia.”

    Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya.

    Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia.

    Pacu Jalur bukan hanya tradisi.

    Ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia.

    Tak hanya itu video gaya aura farming pacu jalur ini juga diikuti Gibran.

    Sesekali video yang diunggahnya menampilkan sosok para bocah yang sedang viral.

    Gibran pun ikut bergoyang meniru gaya para bocah tersebut.

    Sesekali ia melenggak lenggok, mengikuti gaya bocah aura farming.

    Tanggapan netizen melihat video Gibran ini ada mendukung, namun ada juga yang menghujatnya.

    hardihar##ndi, “hina sekali beliau ini”

    infokuansi##, “Salam kayuah, ayo ke kuansing.”

    okkisutan##, “Tombol wapres terbalik!!”

    davidhendriy##, “GIBRAN!!! TOBAT WOYYY”

    harryfrnn##, “LANJUTKAN, DIHINA TIDAK TUMBANG, DIPUJI TIDAK PANTAS”

    sumbermaq##r, “make nih orang”

    pa##fisstate, “sakit”

    bonardodon##, “NOL KOSONG BESAR!!!”. ***

  • Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

    Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan seluas 2,09 juta hektare selama Februari hingga Juni 2025.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH RI, Febrie Adriansyah mengatakan penguasaan kembali lahan itu dilakukan secara dua tahap. Perinciannya, 1,01 juta hektare pada tahap I selama periode Februari-Maret 2025.

    Pada tahap I itu, penguasaan dilakukan di sembilan provinsi dan 369 korporasi. Sementara itu, pada tahap II dilakukan penguasaan pada lahan seluas 1,07 hektare di 12 provinsi dan 315 perusahaan selama periode April-Juni 2025.

    “Total, luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” ujar Febrie di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    Jampidsus Kejagung itu menambahkan bahwa dari dua juta lahan yang telah dikuasai kembali itu, sebagian lahan telah diserahkan kepada perusahaan plat merah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola.

    Di samping itu, kata Febrie menekankan, upaya penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH ini sudah sejalan dengan Perpres No.5/2025. Oleh karenanya, penguasaan kembali dua juta lahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Tanah Air.

    “Kita akan pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara. Ini merupakan anugerah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat kita,” pungkasnya.

  • Calon Penerus Tim Cook Malah Resign dari Apple

    Calon Penerus Tim Cook Malah Resign dari Apple

    Jakarta –

    Apple mengumumkan pengunduran diri Jeff Williams dari posisi chief operating officer (COO) mulai akhir Juli 2025 ini.

    Posisi COO Apple itu akan diisi oleh Sabih Khan mulai akhir Juli ini. Menurut Apple, pengunduran diri Williams ini adalah bagian dari rencana yang sudah ada sejak lama, di mana Williams akan pensiun pada akhir 2025.

    Williams adalah sosok yang ada di balik iPod dan iPhone, juga Apple Watch. Ia diangkat jadi COO pada 2015, dan sering dianggap sebagai sosok yang berpotensi menjadi penerus Tim Cook di posisi CEO, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Rabu (9/7/2025).

    Ia mulai bekerja di Apple sejak 1998 dan membantu Apple di sektor rantai pasokan dan memimpin pengembangan Apple Watch selama lebih dari satu dekade lalu. Ia juga orang yang mendesain strategi Apple di sektor kesehatan.

    Bahkan, Williams juga sering disebut sebagai Tim Cook-nya Tim Cook. Namun selain Williams, ada juga beberapa kandidat lain yang tampaknya berpotensi menjadi pengganti Cook, yaitu bos hardware engineering Apple John Ternus dan bos software engineering Apple Craig Federighi.

    Setelah posisinya sebagai COO digantikan oleh Khan pada akhir Juli ini, Williams masih tetap bekerja di Apple dan mengurus insiatif divisi desain dan insiatif kesehatan sampai akhirnya ia pensiun.

    “Bekerja dengan semua orang hebat di perusahaan ini menjadi keistimewaan yang tak tergantikan, dan saya sangat berterima kasih pada Tim untuk kesempatan ini, kepemimpinannya yang inspirasional, dan pertemanan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Juni menandai ulang tahun saya yang ke-27 bersama Apple, dan yang ke-40 di industri ini. Mulai tahun depan saya berencana untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga, termasuk lima cucu yang masih akan terus bertambah,” tulis Williams, dalam keterangan resmi Apple.

    Sebelumnya Bloomberg juga menyebut Williams memang sangat terlibat dalam rencana untuk merombak habis aplikasi Health dengan berbagai fitur AI, termasuk ahli kesehatan berbasis AI, yang kabarnya akan diluncurkan pada 2026 mendatang.

    Sementara itu divisi desain yang nantinya juga akan dipegang oleh Williams memang sudah kehilangan bosnya saat Evans Hankey mengundurkan diri pada 2023. Saat nanti Williams pensiun, divisi ini akan berada langsung di bawah kepemimpinan Cook.

    Sosok Khan yang menjadi pengganti Williams di posisi COO bukan orang baru di Apple. Ia sudah bekerja di Apple selama 30 tahun dan menjadi VP operasi pada 2019, di mana ia memimpin divisi yang mengurus rantai pasokan global, yang memproduksi lebih dari 200 juta iPhone setiap tahunnya.

    (asj/fay)

  • Belum Meluncur, Sales Mulai Tawarkan Mitsubishi Destinator

    Belum Meluncur, Sales Mulai Tawarkan Mitsubishi Destinator

    Jakarta –

    PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sudah mengumumkan bakal rilis model SUV baru dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Para tenaga penjual Mitsubishi mulai membuka keran pemesanan model baru, Destinator.

    “Open indent, booking fee hanya Rp 5 juta, Mitsubishi DST alias Destinator 2025,” tulis iklan wiraniaga Mitsubishi.

    Soal harga, wiraniaga Mitsubishi itu belum bisa mengungkap banderolannya pastinya. Namun dia memperkirakan bakal berkisar Rp 400 juga – 500 juta. Destinator digadang-gadang bakal mengisi celah antara XForce dan Pajero Sport.

    Indonesia menjadi negara pertama yang memproduksi DST Concept. Sebelumnya Mitsubishi Jepang sudah mengonfirmasi akan memproduksi secara massal DST Concept tahun 2025 ini.

    Kabarnya, DST Concept akan menggunakan mesin yang sama dengan Xforce, yakni mesin empat silinder MIVEC 4A91 1,5 liter 105 PS/141 Nm N/A, juga mesin hybrid yang memadukan motor listrik 116 PS/255 Nm dengan mesin Atkinson-cycle 4A92 1,6 liter 95 PS/134 Nm.

    Di Indonesia sendiri, Mitsubishi DST Concept telah terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

    Dalam dokumen itu, terdapat empat varian DST yang terdaftar. Berikut kode mobil baru Mitsubishi beserta nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya:

    – DST 1.5L H (4X2) A/T: NJKB Rp 212 juta

    – DST 1.5L M (4X2) A/T: NJKB Rp 193 juta

    – DST 1.5L P (4X2) A/T: NJKB Rp 230 juta

    – DST 1.5L P PLUS (4X2) A/T: NJKB Rp 240 juta

    DST menjadi salah satu produk yang menjembatani konsumen Indonesia yang mau naik kelas dari Xpander.

    “Ya sebenarnya produk ini didesain untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia baris ketiga besar dan sangat populer,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, Mei lalu.

    “Produk ini buat mereka yang ingin naik kelas dari Xpander (termasuk Xpander Cross), kita memutuskan untuk rilis tahun ini di Asia Tenggara,” ujar dia.

    “Produksi pertama kali di Indonesia, dipasarkan juga pertama kali di Indonesia,” kata Kurita.

    (riar/dry)

  • Barbie Rilis Koleksi Boneka Pengidap Diabetes Tipe 1, Begini Wujudnya

    Barbie Rilis Koleksi Boneka Pengidap Diabetes Tipe 1, Begini Wujudnya

    Jakarta –

    Mattel baru saja meluncurkan boneka Barbie pertamanya dengan diabetes tipe 1, tambahan terbaru dalam rangkaian produk yang diklaim dirancang “untuk memungkinkan lebih banyak anak melihat diri mereka sendiri dan mendorong permainan boneka yang melampaui pengalaman hidup seorang anak”.

    Diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun ketika tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel di pankreas yang memproduksi insulin. Kondisi ini sering didiagnosis pada masa kanak-kanak, dan pasien harus memantau kadar glukosa mereka dan mengonsumsi insulin setiap hari.

    Barbie baru ini dirancang bekerja sama dengan Breakthrough T1D, lembaga nirlaba global untuk diabetes tipe 1. Boneka ini mengenakan monitor glukosa kontinu (CGM) di lengannya untuk membantu mengelola kondisinya, dan untuk menjaganya tetap terpasang, ia menggunakan plester medis berbentuk hati (berwarna merah muda Barbie).

    Barbie juga membawa ponsel dengan aplikasi CGM untuk membantu melacak kadar gula darahnya sepanjang hari.

    Boneka ini mengenakan pompa insulin, yang memberi Barbie dosis insulin otomatis sesuai kebutuhan, dan membawa tas yang cukup besar untuk membawa barang-barang penting seperti camilan yang mungkin ia butuhkan saat bepergian.

    Saat mengumumkan boneka baru ini, Krista Berger, wakil presiden senior Barbie dan kepala divisi boneka global, mengatakan bahwa boneka ini menandai “sebuah langkah penting dalam komitmen kami terhadap inklusivitas dan representasi”.

    “Barbie membantu membentuk persepsi awal anak-anak tentang dunia, dan dengan mencerminkan kondisi medis seperti T1D, kami memastikan lebih banyak anak dapat melihat diri mereka sendiri dalam cerita yang mereka bayangkan dan boneka yang mereka sukai,” kata Berger.

    Perusahaan tersebut meluncurkan boneka pertamanya yang berkebutuhan khusus – seorang teman Barbie bernama Share-a-smile Becky, yang menggunakan kursi roda – pada tahun 1997. Mattel juga sempat mengeluarkan boneka Barbie dengan down syndrome yang berfokus kepada inklusitas.

    (kna/kna)

  • Insiden Penyerangan Kantor Satpol PP, Wali Kota Gorontalo Tuntut Oknum Polisi Dipecat

    Insiden Penyerangan Kantor Satpol PP, Wali Kota Gorontalo Tuntut Oknum Polisi Dipecat

    Liputan6.com, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan sikap tegas terhadap insiden dugaan penyerangan terhadap kantor Satpol PP oleh sejumlah oknum polisi, yang terjadi di Kantor Satpol PP Kota Gorontalo, pada Ahad (6/7/2025) dini hari. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menilai tindakan kekerasan tersebut mencederai semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, terlebih insiden terjadi hanya beberapa hari setelah peringatan Hari Bhayangkara ke-78.

    “Sangat disayangkan insiden ini terjadi di bulan peringatan Hari Bhayangkara dengan tema Polri Presisi, Masyarakat Bersama Polisi. Ironis, justru oknum polisi menyerang aparat penegak perda,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers di Gorontalo, Senin (7/7/2025).

    Ia meminta Satpol PP segera membuat laporan resmi agar proses hukum dapat berjalan sesuai aturan. Pemerintah Kota Gorontalo, kata dia, juga akan melayangkan surat resmi kepada Kapolda Gorontalo guna memastikan tindak lanjut kasus tersebut. “Saya sudah perintahkan Satpol PP melapor. Kami tidak akan tinggal diam. Jika terbukti, oknum polisi harus dipecat,” tegasnya.

    Menurut Adhan, insiden berawal dari penertiban tempat hiburan malam yang diduga milik keluarga dari salah satu oknum polisi. Tempat tersebut disebut tidak memiliki izin resmi dan telah menjadi target penutupan oleh Pemkot. “Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Tempat hiburan yang melanggar aturan tetap akan ditindak, siapa pun pemiliknya,” katanya.

    Adhan menambahkan, kasus ini akan dibawa ke tingkat pusat. Ia berencana bertemu langsung dengan Kapolri dan Divisi Propam Mabes Polri untuk memastikan tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum. “Besok saya akan ke Jakarta. Saya akan bertemu langsung Kapolri dan menyampaikan laporan ke Divisi Propam agar masalah ini tidak berlarut,” ujarnya.

    Pengamen berkostum badut mencoba kabur saat Satpol PP menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Razia digelar karena adanya laporan pengamen dan pengemis yang kerap memaksa…

  • Yusril Klarifikasi Wapres Gibran Tidak akan Berkantor di Papua

    Yusril Klarifikasi Wapres Gibran Tidak akan Berkantor di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Yusril pada acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu (2/7/2025). 

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Badan Khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres No. 121 Tahun 2022. Namun aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua,” jelas Yusril dikutip dari siaran pers, Rabu (9/7/2025). 

    Adapun Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. 

    Ketentuan lebih lanjut terkait dengan badan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yusril mengingatkan, bisa saja struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada itu ditata ulang dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Oleh sebab itu, Yusril menegaskan bahwa pihak yang akan berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden. Bukan Wapres Gibran.

    “Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril.

    Adapun Wakil Presiden mempunyai tugas tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukannya berada di Ibu Kota Negara. Kedudukan Wakil Presiden berada di tempat kedudukan Presiden. 

    Secara konstitusional, tambah Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah. Untuk itu, dia membantah sendiri pernyataannya sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah media massa. 

    “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatanpembangunan.

    Namun, seperti dijelaskan Mendagri Tito Karnavian, kantor tersebut bukan merupakan kantor Wakil Presiden secara permanen, melainkan kantor kesekretariatan badan khusus yang dapat digunakan Wapres saat berada di Papua untuk memimpin rapat atau koordinasi lapangan terkait tugas percepatan pembangunan Papua.

    Pada pemberitaan sebelumnya, Yusril sempat menyebut Gibran mendapatkan tugas khusus dari Prabowo terkait dengan pembangunan sekaligus permasalahan HAM di Papua. Ada kemungkinan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu bakal berkantor di Papua. 

    Ahli hukum tata negara itu menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

    “Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip dari YouTube Komnas HAM. 

  • Video: Modernisasi, Pemerintah Mau UMKM Jadi “Raja” Pasar Digital

    Video: Modernisasi, Pemerintah Mau UMKM Jadi “Raja” Pasar Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian UMKM memastikan upaya penuh pemerintah mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo dalam penguatan ekonomi digital untuk kemandirian bangsa termasuk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Langkah strategis dalam meningkatkan bisnis UMKM dalam ekonomi digital dilaksanakan dengan transformasi digital UMKM dan memperluas pemasaran UMKM secara online. Sudah ada 25,2 juta UMKM yang on-boarding di platform e-commerce serta 38,1 juta sudah melakukan transaksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Kementerian UMKM tidak hanya memastikan UMKM masuk ke sistem digital namun juga memastikan produk UMKM bisa diterima masyarakat sehingga UMKM bisa naik kelas.

    Seperti apa upaya pemerintah menjadikan UMKM jadi Raja di pasar digital? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 09/07/2025)

  • Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T

    Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp70,86 triliun. Namun, angka itu dinilai belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program strategis, terutama dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

    “Jadi pada 15 Mei 2025, kami mendapatkan pagu indikatif (untuk tahun 2026) sebesar Rp70,86 triliun dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Dari total tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp31,8 triliun, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp20,5 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp13,53 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,11 triliun.

    “Sementara untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta beberapa Direktorat Jenderal lainnya kami alokasikan sekitar Rp900 miliaran,” ujarnya.

    Menurut Dody, fokus program pada 2026 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni preservasi jalan dan pembangunan konektivitas wilayah, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Fokus kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah memperkuat irigasi-irigasi, kami mulai dari primer, sekunder sampai dengan tersier,” ucap dia.

    Namun demikian, Kementerian PU menyatakan masih memerlukan tambahan anggaran cukup besar. “Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun,” tegas Dody.

    Dari tambahan tersebut, Rp65 triliun akan digunakan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.

    “Rp65,28 triliun yang kami mohonkan dan belum tertampung di pagu indikatif 2026, mencakup swasembada ketahanan pangan sebesar Rp4,92 triliun, dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah-wilayah strategis,” paparnya.

    Tambahan anggaran juga mencakup penyelesaian kontrak tahun jamak senilai Rp12 triliun, termasuk proyek multi-tahun seperti sekolah rakyat. “Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat dan MYC (multi years contract) baru Rp260 miliar,” jelas Dody.

    Ada juga pendanaan proyek-proyek berbasis pinjaman, yakni Rp1,35 triliun pinjaman luar negeri dan Rp900 miliar pinjaman dalam negeri. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan infrastruktur lainnya.

    Beberapa kegiatan baru yang diajukan tahun 2026 senilai Rp17,6 triliun mencakup pembangunan Politeknik PU, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan berbagai proyek perencanaan nasional.

    “Kami juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai,” imbuh dia.

    Kementerian PU, katanya, juga mencadangkan Rp2,49 triliun untuk pembebasan lahan non-PSN, serta dana darurat bencana sebesar Rp550 miliar. Untuk program padat karya dan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dianggarkan sebesar Rp3,98 triliun.

    Selain itu, sebesar Rp6 triliun disiapkan untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan irigasi, jalan, jembatan, dan sarana permukiman.

    Tak kalah penting, Kementerian PU juga melanjutkan program pembangunan 100 sekolah rakyat per tahun dengan anggaran Rp10 triliun, serta mendukung infrastruktur di daerah otonomi baru Papua sebesar Rp1,7 triliun.

    Terakhir, untuk belanja pegawai dan operasional lembaga, Dody menyebut ada kebutuhan Rp3,6 triliun. “Yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,8 triliun mencakup tambahan kebutuhan akibat rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025 serta kekurangan pembayaran pegawai. Belanja non operasional termasuk operasional perkantoran dan sistem informasi senilai Rp760 miliar,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]