Blog

  • ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 8.000 sumur minyak rakyat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Adapun, pemetaan jumlah sumur rakyat itu telah dilakukan seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, 8.000 sumur masyarakat potensial itu tersebar di 10 provinsi. Menurutnya, jumlah itu diketahui berdasarkan data SKK Migas.

    “Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 8.000-an sumur minyak masyarakat. Saat ini, terdapat 10 provinsi yang berpotensi terdapat sumur minyak masyarakat eksis,” kata Dwi kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Kendati demikian, Dwi belum bisa memerinci di mana saja provinsi yang dimaksud. Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemetaan dan inventarisasi sumur rakyat tersebut.

    Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya, tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    “Ini masih kami inventarisasi melalui pemerintah provinsi, masih terus berjalan,” katanya.

    Adapun, jumlah sumur rakyat yang potensial dikerjasamakan itu bertambah dari prediksi semula. Sebab, Wamen ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan.

    Dari jumlah sumur tersebut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (bph). Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7/2025) lalu.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Oppo Reno 14 5G dan Reno 14 Pro 5G Siap Debut di Indonesia, Cek Spesifikasinya! – Page 3

    Oppo Reno 14 5G dan Reno 14 Pro 5G Siap Debut di Indonesia, Cek Spesifikasinya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Oppo Indonesia memastikan lini smartphone terbarunya, Reno14 Series, akan resmi meluncur di Indonesia pada Kamis, 17 Juli 2025.

    Dalam seri ini, raksasa teknologi asal China tersebut membawa tiga model sekaligus yakni Reno14 5G, Reno14 Pro 5G, dan Reno14 F 5G.

    Perusahaan menyebutkan, kehadiran Oppo Reno14 Series di Tanah Air merupakan upaya menghadirkan smartphone tidak hanya tangguh dari sisi teknologi, tetapi juga tampil ekspresif dan mencerminkan semangat generasi muda masa kini.

    “Reno14 tidak hanya inovatif dalam desain dan performa, tetapi juga dibuat untuk mengekspresikan jiwa muda masa kini yang berani tampil berbeda dan penuh percaya diri,” kata Arga Simanjuntak, Head of PR Oppo Indonesia dalam acara khusus di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Reno14 Series tampil dengan desain terinspirasi dari tren global bergaya dreamy dan playful. Oppo menyebut desain ini sebagai  “Mermaid Crush”, memadukan hingga 12 lapisan warna dan pola mikron untuk menciptakan efek kilau dan memukau dari segala sudut.

    Arga menambahkan, “desain Oppo Reno14 terinspirasi dari tren global yang dreamy dan playful, diwujudkan dalam desain khas iridescent Mermaid untuk menciptakan efek shimmer unik dan ikonik.”

     

  • EIGER Junior Kirim 2.000 Tas Sekolah untuk Anak-Anak di Pelosok Indonesia

    EIGER Junior Kirim 2.000 Tas Sekolah untuk Anak-Anak di Pelosok Indonesia

    Usai menyusuri jalur lintas kabupaten hampir tiga jam, Tim EIGER Junior sampai di titik terakhir yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Di titik ini, aspal sudah terputus hanya tersisa jalur tanah berbatu dan lumpur, menuju ke bukit sebelah, lokasi MI Cangkuang berada. 

    Asep, Kepala Sekolah MI Cangkuang datang menjemput mengatakan, perjalanan hanya bisa dilanjutkan menggunakan sepeda motor yang telah disesuaikan ban dan tenaga mesinnya untuk melewati jalur tanjakan gunung, batu dan lumpur. 

    Usai menembus hutan juga jalan terjal berbatu dan lumpur hampir 45 menit, tim EIGER Junior tiba di MI Cangkuang. Perjalanan panjang dari Kota Bandung disambut bahagia dan meriah dan anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang baru saja mengakhiri kelasnya. Meskipun ruang kelas mereka jauh dari kata layak, atap bolong dan lantai retak di sana-sini, tapi bahagia mereka nampak jelas.  

    Selain tas sekolah, tim EIGER Junior juga membawa surat khusus yang ditulis oleh anak-anak dari kota lain yang membeli tas EIGER periode 1 s/d 31 Juli 2025. Surat ini berisi pesan, sekaligus doa yang tersambung melalui EIGER Junior, untuk dikirimkan ke anak-anak yang ada di Pelosok Indonesia. 

    Agnes Lukito, Head Division EIGER Women & Junior ikut langsung mendistribusikan tas sekolah ini ke pelosok Kabupaten Bandung Barat. Ia bercerita, satu tas di pundak anak-anak kita, terkirim satu harapan untuk masa depan anak-anak di pelosok. 

    “Hari ini, kami telah membagikan tas EIGER Junior di Desa Bojong Salam, Jawa Barat—sebagai bagian dari program berbagi untuk anak-anak di berbagai penjuru Indonesia. Program ini mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar berbagi dan peduli, dengan mendonasikan tas EIGER Junior kepada teman-teman di daerah pedalaman,” ungkap Agnes. 

  • Kementerian ESDM Buka Opsi Hapus Lelang Blok Migas, Ini Alasannya – Page 3

    Kementerian ESDM Buka Opsi Hapus Lelang Blok Migas, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, sebanyak 25 perusahaan raksasa migas dunia menaruh minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, beberapa perusahaan migas besar dunia yang mau kembali ke Indonesia, antara lain Chevron, Shell, dan TotalEnergies.

    Ada 25, ada Total, Chevron juga sudah komitmen untuk datang, dia lihat yang besar-besar. Shell juga, Alhamdulillah,” kata Djoko Siswanto saat ditemui di sela kegiatan The 49th IPA Convex 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (20/5/2025).

    Djoko mengutarakan, perusahaan-perusahaan tersebut akan fokus berinvestasi di Indonesia untuk melakukan eksplorasi di hulu migas. “Ada yang sudah join study, ada yang mau tinggal jalan, dia tinggal cari,” sambungnya.

    Menurut dia, industri hulu migas di Indonesia masih sangat menarik bagi para raksasa migas global. Lantaran, masih banyaknya potensi migas yang ada di Tanah Air.

    Di sisi lain, pemerintah juga diklaim telah memiliki data dan teknologi yang mumpuni untuk disajikan kepada calon investor. “Mereka (investor) punya alat untuk melihat itu. Sehingga mereka tertarik (investasi lagi di Indonesia),” sebut dia.

     

  • Yamaha Luncurkan Skutik Bertampang Nyeleneh, Konsumsi BBM-nya 54 Km/L

    Yamaha Luncurkan Skutik Bertampang Nyeleneh, Konsumsi BBM-nya 54 Km/L

    Jakarta

    Produsen roda dua asal Jepang, Yamaha resmi meluncurkan Yamaha Vinoora 125 untuk konsumen di Taiwan. Skuter matik (skutik) mungil tersebut punya tampang ‘nyeleneh’ yang mukanya sepintas mirip karakter Minions!

    Disitat dari Greatbiker, Selasa (8/7), Yamaha Vinoora 125 mengusung konsep ‘Newtro Fashion’ yang menyatukan dua nuansa berbeda, yakni retro dan modern. Kendaraan tersebut ditujukan untuk konsumen muda yang ingin terlihat berbeda saat berada di jalan raya.

    Yamaha Vinoora 125 mengusung wajah oval dan headlamp bulat yang mirip sepasang mata. Sementara spakbor depannya yang gemuk dibuat terhubung dengan bagian muka.

    Yamaha Vinoora 125. Foto: Doc. Yamaha Taiwan

    Meski wajah motor tersebut terbilang aneh dan tak biasa, namun pabrikan memberi sentuhan futuristis di bagian tengah hingga ke belakang. Bahkan, jika melihat bagian lampu belakang, jok, hingga aksen bodi samping, kita akan menemukan nuansa skuter listrik khas jenama garpu tala.

    Yamaha Vinoor 125 kini mendapat beberapa tambahan fitur, misalnya seperti Smart Key system dengan voice-activated vehicle location function. Sehingga, mencari kendaraan yang sedang terparkir menjadi lebih mudah. Kemudian ada penyempurnaan juga di area bukaan bagasi.

    Selain itu, fitur lain tetap dipertahankan, seperti pencahayaan full-LED, panel instrumen digital, soket pengisian daya ponsel, sistem nirkunci pintar (smart keyless), bagasi super lega dan lubang tangki BBM yang terpasang di dekat dasbor.

    Kendaraan unik tersebut menggunakan jantung mekanis yang sama seperti Yamaha Limi dan Axis Z, yakni mesin Bluecore 125cc bersilinder tunggal dengan muntahan tenaga 8,2 dk dan torsi 9,7 Nm. Sementara konsumsi bahan bakarnya 54,6 kilometer per liter.

    Yamaha Vinoora 125 sudah mulai dipasarkan di Taiwan. Konsumen setempat yang mau memesan unitnya harus menyiapkan mahar NT$ 72 ribu atau sekira Rp 40 jutaan.

    (sfn/din)

  • Jangan Bawa Power Bank Abal-abal ke Pesawat di China, Pokoknya Jangan!

    Jangan Bawa Power Bank Abal-abal ke Pesawat di China, Pokoknya Jangan!

    Jakarta

    Jika bepergian naik pesawat di China, jangan bawa power bank abal-abal. Anda bisa terkena masalah.

    Dilansir South China Morning Post, Selasa (8/7/2025) pemerintah China sedang menerapkan aturan ketat. Mereka melarang power bank lithium tanpa sertifikasi standard nasional China alias China Compulsory Certification (CCC) dibawa masuk ke dalam pesawat.

    Alasannya serius, ada insiden power bank abal-abal overheat dan mengancam keselamatan penerbangan. Civil Aviation Administration China langsung mengumumkan larangan ini pada 28 Juni 2025 dan berlaku sejak awal Juli.

    Tidak cuma itu, ada beberapa pabrikan yang dicabut sertifikasi CCC mereka karena produknya ketahuan cacat dan bisa terbakar. Salah satu yang kena adalah Romoss Technology, mereka harus menarik 500.000 produk dan tutup toko online di China.

    Selain Romoss, Anker juga harus menarik 712.000 power bank dari 7 model. Anker beralasan ada masalah suplier yang mengubah bahan mentah, akibatnya insulasi jadi rusak dan menyebabkan overheat jika ada pemakaian berulang.

    Sementara itu, otoritas Hong Kong sudah lebih dulu menerapkan aturan ketat ini sejak 7 April 2025. Penumpang dilarang menaruh power bank di kompartemen atas kabin.

    Pada Maret sebelumnya, sebuah penerbangan dari Hangzhou ke Hong Kong terpaksa mendarat darurat di Fuzhou karena muncul api dari power bank yang kepanasan. Jadi, jika memang Anda harus bepergian ke China naik pesawat, pastikan power bank yang dimiliki sesuai standar keamanan selevel dengan CCC China.

    (fay/fyk)

  • Dulu Diajak Lenis Kogoya, Kini Gibran Ditugaskan Prabowo Berkantor di Papua

    Dulu Diajak Lenis Kogoya, Kini Gibran Ditugaskan Prabowo Berkantor di Papua

    Dulu Diajak Lenis Kogoya, Kini Gibran Ditugaskan Prabowo Berkantor di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disebut akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka untuk menangani permasalahan di
    Papua
    .
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap, nantinya akan ada kantor bagi Gibran selama menjalani tugas di Papua.
    “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” ujar Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, dikutip Selasa (8/7/2025).
    Yusril mengungkap, penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk menangani persoalan di Papua merupakan yang pertama kali terjadi.
    “Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden,” ujar Yusril.
    Sebelumnya, penugasan serupa pernah diberikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
    Lewat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Ma’ruf Amin dipercaya memimpin tim tersebut sebagai Ketua Dewan Pengarah.
    Setidaknya, Ma’ruf Amin yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) sudah enam kali berkantor di Papua.
    Sebelum adanya penugasan dari Prabowo itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya pernah mengajak Gibran untuk datang ke Papua.
    Pada Kamis (8/5/2025), Lenis Kogoya menyampaikan bahwa Gibrna perlu mencontoh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang beberapa kali berkantor di Papua.
    “Kalau nanti, dalam waktu dekat saya harus kunjungan dengan Pak Wapres dulu. Kalau bisa, Wapres itu harus belajar seperti Pak Jokowi. Belajar Pak Jokowi,” kata Lenis, saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    Lenis Kogoya mengatakan, Gibran setelah dilantik sebagai Wakil Presiden belum sekalipun berkunjung ke Papua.
    “Kelihatannya belum (ke Papua). Saya mau ajak nanti,” ujar Lenis Kogoya.
    Menurutnya, Gibran yang merupakan sosok pemuda memiliki fisik yang kuat untuk menyusuri Papua.
    Lenis Kogoya pun menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang sudah beberapa kali berkunjung ke Papua.
    “(Gibran) Harus turun. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya ke naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan, masih muda kan,” ujar Lenis Kogoya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir: Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dan akan dikembalikan melalui dividen.

    Ia menegaskan usulan pendanaan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena bersumber dari dividen yang diperoleh BUMN, khususnya Danantara Indonesia. Dana tersebut diambil dari porsi 1 persen dividen yang menjadi hak kementerian sebagai pemegang saham seri A.

    “Satu persen yang memang dari Danantara sendiri. Nah jadi kita tidak, istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (8/7).

    Erick menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan penugasan strategis pemerintah, termasuk pengawasan restrukturisasi Danantara, percepatan transfer aset negara, serta proyek penyediaan listrik di desa-desa.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa sebagian besar dari dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke negara dalam bentuk setoran dividen.

    Ia juga menegaskan bahwa dividen 1 persen tidak akan digunakan semua oleh Kementerian BUMN

    “Dari proyeksi kami, Perum saja berpotensi menyumbang dividen Rp200 sampai Rp300 miliar ke negara. Jadi dana yang digunakan bukan pemborosan, justru akan berputar kembali dan memberikan kontribusi fiskal,” katanya.

    Kementerian BUMN berupaya untuk meningkatkan kinerja baik melalui pengelolaan, Perum, penjagaan aset negara serta peningkatan dividen.

    Menurut dia, anggaran yang diajukan oleh Kementerian BUMN bukanlah pemborosan uang negara, karena akan dikembalikan lagi kepada negara.

    “Saya ‘confidence’ angka 600 (Rp604 miliar) ini nanti nol, jadi bukannya kita pemborosan. Karena kita ini kan memberikan kontribusi kepada negara, belum lagi tadi menjaga penugasan-penugasan yang kita harus memastikan penugasan baik, tapi tidak menekan ‘performance’ daripada tentu Danantara,” imbuh Erick.

    Sumber : Antara

  • Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i dalam Sarasehan Masjid dan Lokakarya di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/HO-Kemenag

    Wamenag: Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyebut masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

    “Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final,” kata Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i di Jakarta, Selasa (8/7).

    Wamenag mencontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (Al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama, dalam satu sistem nilai ketuhanan.

    Ia mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. Apabila ingin generasi muda betah di masjid, maka mesti disiapkan kebutuhan mereka.

    “Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujar Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i.

    Kendati demikian ia mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan.

    “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba liha, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak,” katanya.

    Ia juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel.

    “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” ujar Wamenag.

    Ia juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

    “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ujarnya.

    Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat.

    Sementara itu Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan Kemenag menggelar Sarasehan dan Lokakarya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) digelar 7-9 Juli 2025 dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.

    Arsad mengungkapkan masjid tidak boleh berjalan sendiri. Diperlukan sinergi multipihak dalam bentuk kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, ormas, akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk menjawab isu-isu sosial umat yang kompleks seperti perceraian, kemiskinan, dan pinjaman daring ilegal.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK

    Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa DPR RI tidak akan menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) imbas terjadinya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Sebab, kata dia, pembahasan revisi UU MK telah digulirkan oleh DPR RI periode 2019-2024.

    “Undang-Undang MK tidak ada revisi. Kan itu sudah direvisi periode anggota DPR lima tahun yang lalu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Adies mengaku dirinya mengampu sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi UU MK pada periode DPR RI sebelumnya.

    Dia menyebut pembahasan revisi UU MK yang bergulir kala itu telah sampai pada pengambilan persetujuan Tingkat I untuk dibawa ke paripurna guna disetujui menjadi undang-undang.

    “Revisi MK itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua panjanya dan itu tinggal tunggu. Itu sudah tinggal Rapat Paripurna Tingkat II saja, tinggal paripurna. Jadi kita tinggal tunggu saja, bamus (badan musyawarah),” tuturnya.

    Namun, lanjut dia, revisi UU MK akhirnya menjadi RUU operan atau carry over untuk dibahas oleh DPR RI periode 2024-2029.

    “Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pimpinan, kalau ada kan dia di rapim (rapat pimpinan), kemudian dibamuskan, tapi belum ada terkait dengan (revisi UU MK), belum ada pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (7/7), Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bukan karena adanya Putusan MK yang memisahkan sistem pemilu nasional dan pemilu lokal/daerah.

    Dia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut tidak memiliki korelasi dengan revisi UU MK, karena DPR merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan merevisi undang-undang.

    “Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK,” kata Nasir di kompleks parlemen, Jakarta.

    Adapun dalam laman resmi DPR RI, RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Naskah akademik RUU tersebut disiapkan oleh DPR RI.

    Pada 13 Mei 2024, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    Rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) itu digelar ketika DPR RI masih berada pada masa reses di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan Pemerintah apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dikutip dari laman resmi DPR RI.

    Sumber : Antara