Xcloud.id

Blog

  • XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyebut program internet cepat 100 Mbps yang digagas pemerintah untuk Sekolah Rakyat (SR) memerlukan kelengkapan ekosistem digital. Perusahaan berkodesaham EXCL itu siap mendukung.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono menjelaskan kelengkapan ekosistem digital yang dimaksud mulai dari platform e-learning dan konten edukasi digital, hingga sistem dan infrastruktur yang terintegrasi.

    “Kami melihat Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar internet. Mereka membutuhkan ekosistem digital lengkap,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Perusahaan, sambungnya, siap mendukung program Internet 100 Mbps untuk 100 Sekolah Rakyat. Sebab, kata dia, program ini sejalan dengan tujuan perseroan, yaitu menghubungkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik.

    Tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas khususnya untuk kemajuan pendidikan dan literasi digital.

    “XLSMART sangat antusias untuk menjadi bagian integral dari perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia ini, mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perusahaan sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat.

     Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan alasan di balik langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 24 nama calon duta besar (dubes) ke DPR, termasuk untuk mengisi posisi Dubes RI di Amerika Serikat (AS) yang selama ini kosong.

    Penjelasan ini disampaikan Hasan saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

    Hasan membenarkan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden, dan prosesnya mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya dinamika global terkini.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujar Hasan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, dari 24 nama yang diajukan, 18 di antaranya adalah diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya merupakan sosok non-karir yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, jaringan luas, serta pemahaman mendalam tentang negara tujuan. 

    Menjawab pertanyaan apakah pengisian posisi Dubes RI untuk AS yang lama kosong berkaitan langsung dengan upaya lobi menghadapi kebijakan tarif impor terbaru dari Presiden AS Donald Trump, Hasan tak membantah bahwa hubungan bilateral yang kuat memang menjadi prioritas. 

    “Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerja sama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang,” jelasnya.

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa penempatan duta besar bukan hanya untuk menghadapi satu isu tertentu seperti tarif Trump, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang.

    “Jadi nanti diharapkan ke depan juga para duta besar-duta besar ini bisa meningkatkan hubungan baik negara kita dengan negara sahabat. Tentu tidak hanya dalam soal ekonomi, tidak hanya dalam soal diplomasi, tapi dalam segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia,” tambahnya.

    Hasan juga menekankan pentingnya kehadiran para duta besar dalam mendukung diplomasi Indonesia di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, hingga upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.

    “Pak Presiden selalu sampaikan, menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya dampak terhadap banyak hal termasuk perekonomian negara kita,” tandas Hasan.

  • Gold’s Gym Tutup Mendadak, BPKN RI Akan Panggil Manajemen

    Gold’s Gym Tutup Mendadak, BPKN RI Akan Panggil Manajemen

    Jakarta –

    Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI akan melakukan audiensi dengan perwakilan member pusat kebugaran Gold’s Gym. Hasilnya, BPKN akan segera memanggil pihak manajemen Gold’s Gym (PT Fit and Health Indonesia) untuk mediasi.

    Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhari mengatakan sebelum BPKN bisa mengirimkan surat panggilan ke Gold’s Gym, member diharuskan untuk melengkapi data terkait kerugian yang dialami.

    “Kami nunggu data yang detail tuh, nama terus gym di mana, terus kerugian fix-nya berapa. Kita tunggu itu data untuk memanggil dan mengklarifikasi ke pelaku usaha,” kata Fitrah saat ditemui di Kantor BPKN RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    “Pasti, pasti dipanggil (manajemen). Kami panggil dulu (manajemen) klarifikasi lalu kami menawarkan atau menyampaikan harapan dari mereka (korban) kalau misalnya setuju mereka tunaikan, kalau tidak setuju kami pertemukan kedua belah pihak,” sambungnya.

    Fitrah menegaskan, BPKN memberikan waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan audiensi ini. Namun, ini bisa saja lebih cepat, tergantung itikad baik manajemen Gold’s Gym atau pelaku usaha.

    Perwakilan Forum Korban Gold’s Gym Indonesia, Evi Carlina (50) mengatakan saat ini angka kerugian yang sudah dicatat oleh pihaknya masih sekitar Rp 9,7 miliar. Tentunya, angka ini akan bertambah saat member lain mengisi form kerugian.

    “Member sih sebetulnya tidak mau sampai tutup karena sudah nyaman dengan kondisi Gold’s Gym yang dekat dengan tempat tinggal dan kerjanya,” kata Evi.

    “Kalau memang harus tutup ya kembalikan uang member,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    Wamendag: Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 13:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut penetapan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi.

    Roro mengatakan tim negosiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih aktif berada di Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kebijakan tarif tersebut.

    “Sebetulnya terkait itu masih berproses ya. Jadi masih berproses. Lalu kemudian juga tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian juga masih aktif berada di sana (Amerika) sebetulnya,” kata Roro ditemui seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Roro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat setelah mengikuti kegiatan BRICS yang saat ini digelar di Brasil.

    “Jadi mudah-mudahan nanti juga akan diberikan formal announcement (pengumuman resmi) oleh mereka,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas akses pasar Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Indonesia saat ini menjalin kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara melalui perjanjian seperti Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru), serta kesepakatan dengan Kanada dan Tunisia.

    “Ini upaya-upaya kita untuk memperluas akses pasar kita di luar negeri,” tuturnya.

    Terkait dampak langsung tarif 32 persen terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Roro menegaskan kembali bahwa proses tersebut masih berlangsung dan belum final.

    “Kembali lagi ini masih berproses,” imbuh Roro.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam surat yang ia unggah utuh di media sosialnya tersebut, dipantau di Jakarta, Selasa, Trump merasa bahwa Amerika Serikat (AS) harus bertindak mengatasi defisit perdagangan yang mereka alami setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan dengan negara Anda,” kata Trump dalam surat.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS

    Sumber : Antara

  • Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memperingatkan mitra dagangnya untuk merundingkan kesepakatan baru. Jika tidak, mulai 1 Agustus 2025, AS siap menerapkan kenaikan pajak impor sesuai tarif resiprokal atau timbal balik yang diusulkan Presiden Donald Trump.

    Hal itu disampaikan dalam surat yang dikirim Trump kepada negara mitra dagang AS pada Senin (07/07). Dalam surat itu, Donald Trump memberi peringatan bahwa mereka akan menghadapi bea masuk yang lebih tinggi dalam waktu dekat jika kesepakatan tidak tercapai.

    “Presiden Trump akan mengirimkan surat kepada beberapa mitra dagang kami yang menyatakan bahwa jika mereka tidak mempercepat prosesnya, maka per 1 Agustus, mereka akan kembali ke tingkat tarif 2 April. Saya yakin kita akan melihat banyak kesepakatan dengan cepat,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah tayangan CNN “State of the Union” yang tayang pada Minggu (06/07).

    Pemberlakuan ini membuat bursa saham Wall Street anjlok. Namun, sejauh ini pasar Asia menyikapi hal tersebut dengan tenang.

    Sejumlah negara terus berjibaku menyelesaikan kesepakatan dengan AS sejak Trump meluncurkan perang dagang global pada April. Tarif ini turut mengacaukan pasar finansial.

    Namun, mitra dagang AS mendapat penundaan setelah Trump memperpanjang tenggat negosiasi hingga 1 Agustus lewat perintah eksekutif.

    Surat Trump ke Prabowo: Indonesia kena tarif 32%

    Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Indonesia mendapat surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025. Isinya, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat.

    Tim DW sudah berupaya meminta keterangan dari pihak pemerintah Indonesia melalui Presidential Communication Office (PCO). Namun, hingga artikel ini terbit, belum ada respons dari pemerintah.

    Berapa tarif untuk Jepang dan Korsel?

    Donald Trump mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif 25% pada impor dari Jepang dan Korea Selatan, yang juga berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dua mitra dagang Paman Sam itu merupakan kelompok pertama yang menerima surat tersebut.

    Pada April 2024, Trump mengumumkan jeda 90 hari yang berakhir pada 9 Juli lalu, untuk tarif 10-50% ke puluhan negara, termasuk sebagian besar mitra dagang utama AS.

    Scott Bessent menegaskan bahwa target bulan Agustus “bukan tenggat baru” untuk negosiasi.

    “Kami menyatakan ini waktu pelaksanaannya. Jika ingin mempercepat, silakan. Jika ingin kembali ke tarif lama, itu pilihan Anda,” tegasnya.

    Tarif lebih tinggi yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 tersebut tidak akan digabungkan dengan tarif sektoral yang telah diumumkan sebelumnya, seperti tarif untuk kendaraan, baja, dan aluminium. Contohnya, tarif kendaraan Jepang, jumlahnya akan tetap sebesar 25%.

    Pada Selasa (08/07) Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa beberapa kemajuan telah dicapai untuk menghindari tarif yang lebih tinggi hingga 35%, nilai yang disarankan Trump baru-baru ini.

    “Kami telah menerima proposal dari Amerika Serikat untuk segera melanjutkan negosiasi menuju tenggat waktu 1 Agustus yang baru saja ditetapkan, dan tergantung respons pemerintah Jepang, isi surat tersebut dapat direvisi,” jelas Ishiba dalam sebuah pertemuan dengan para menteri kabinet untuk mendiskusikan strategi Jepang terkait tarif.

    Sementara, Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mengintensifkan perundingan perdagangan dengan AS dan menganggap rencana terbaru Trump secara efektif memperpanjang masa tenggang untuk menerapkan tarif balasan.

    “Kami akan meningkatkan negosiasi selama periode yang tersisa untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan untuk segera menyelesaikan ketidakpastian dari tarif,” ujar Kementerian Perindustrian Korsel.

    AS-EU masih terus berunding

    Uni Eropa (UE) termasuk pihak yang berisiko. Tanpa kesepakatan, tarif barang impor UE dapat melonjak hingga 50%. Hal ini kemungkinan akan berdampak dalam segala hal, mulai dari keju Prancis hingga barang elektronik Jerman.

    Negosiator UE dan AS telah berunding untuk mencapai kesepakatan baru.

    Sementara, Scott Bessent mengatakan bahwa strategi Trump adalah menerapkan “tekanan maksimum,” sambil menyebut UE sebagai salah satu contohnya. Dia mencatat bahwa UE “membuat kemajuan yang sangat baik”, setelah sebelumnya dimulai dengan lambat.

    “Pemerintah AShampir mencapai beberapa kesepakatan,” papar Scott. “Saya perkirakan akan ada sejumlah pengumuman besar dalam beberapa hari ke depan.”

    Sementara ini, kesepakatan telah dicapai dengan Inggris dan Vietnam.

    Pihak UE mengatakan bahwa mereka berharap untuk mencapai kesepakatan. Namun, UE juga siap untuk membalas dengan tarif pada ekspor AS.

    Jika dihitung, pada tahun 2024 jumlah nilai perdagangan barang dan jasa antara UE dan AS mencapai €1,7 triliun (sekitar Rp29.750 triliun). Jika dirata-ratakan, per harinya mencapai atau rata-rata €4,6 miliar (sekitar Rp80,5 triliun) per hari, menurut badan statistik Uni Eropa, Eurostat.

    Namun, sejumlah sumber-sumber dari UE menyebut Blok Biru ini tidak akan menerima surat yang menetapkan tarif yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan pada Senin (07/07) kepada kantor berita Reuters.

    Uni Eropa sendiri terpecah dalam memilih langkah untuk mendorong kesepakatan perdagangan yang cepat dan ringan atau memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menegosiasikan hasil yang lebih baik.

    Uni Eropa tampak sudah putus asa untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang komprehensif sebelum tenggat waktu Juli 2025.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris dan dilengkapi konteks Indonesia.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya dan Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penggunaan teknologi terkini dan drone untuk membantu petani agar mempercepat swasembada gula.

    Gibran menargetkan bahwa Indonesia harus swasembada gula konsumsi maksimal pada 2028 nanti. Maka dari itu, kata Gibran untuk mempercepat swasembada tersebut, dibutuhkan teknologi terbaru, salah satunya adalah drone untuk membantu para petani.

    “Jadi untuk peningkatan produksi, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya itu mekanisasi alat modern. Nanti ada demo penggunaan drone karena sekali lagi, jika kita di lapangan, yang diminta para petani itu pasti alat-alat modern,” tuturnya di sela-sela acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).

    Selain itu, Gibran juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk merekrut anak muda di sektor pertanian dan membantu para petani. Pasalnya, kata Gibran, teknologi terbaru seperti drone itu bisa lebih tepat jika digunakan anak muda.

    “Saya juga titip ini pak menteri melibatkan anak-anak muda karena kita menggunakan alat modern, saya mohon lebih banyak anak muda yang dilibatkan,” katanya.

    Gibran mengakui bahwa peralatan modern yang diminta petani untuk terus menggenjot jumlah produksi, tidaklah murah. Kendati demikian, Gibran memastikan pemerintah tetap akan membantu para petani yang ada di lapangan.

    “Memang ini alat-alatnya kan sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar produksi terus meningkat,” ujarnya.

  • Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA— Teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 10 kali lipat menuju visi Indonesia Emas 2045. 

    Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperkuat ekosistem AI secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tata kelola data, etika, hingga pengembangan talenta digital. 

    Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    “Kita perlu menjadikan AI sebagai akselerator. AI dapat merevolusi semua sektor strategis dan membawa kita dari ekonomi berbasis efisiensi menuju ekonomi berbasis inovasi,” kata Hammam dalam World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolas AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. 

    Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan: AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

    Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. 

    “Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

    Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit. 

    “Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

    Dia juga menyoroti peran AI dalam mendorong kemajuan sektor UMKM, yang menyerap lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya AI bisa membantu UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, hingga meningkatkan pendapatan. 

    “Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif,” kata Vincent.

  • Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 24 nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera diproses dan disetujui.

    Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinamis, termasuk untuk mengisi sejumlah pos penting yang telah lama kosong, seperti posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), menegaskan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan banyak aspek.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Dari 24 nama calon dubes tersebut, mayoritas atau sekitar 18 orang berasal dari jalur karier di Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya adalah figur yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, pengalaman luas, dan jejaring yang kuat di negara tujuan penugasan.

    “Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karier. Tapi kompetensi, networking, dan pemahaman seluk beluk negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

    Menurutnya, penunjukan duta besar ini juga dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong, termasuk di Amerika Serikat yang sudah beberapa tahun tidak terisi penuh. Nama Indroyono Soesilo diusulkan untuk posisi strategis tersebut. 

    Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata untuk tujuan jangka pendek seperti negosiasi tarif impor AS, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang Indonesia.

    “Kepentingannya adalah untuk hubungan baik, kerja sama ekonomi, diplomasi, dan menciptakan perdamaian dunia. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti berdampak ke banyak hal termasuk perekonomian kita,” tambahnya.

    Dengan diajukannya para calon dubes ini, pemerintah berharap diplomasi Indonesia dapat semakin aktif menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

    Hasan juga menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau terbatas pada isu tertentu.

    “Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya perluasan produk ekspor Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menjaring calon pembeli dari luar negeri.

    PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co menjadi satu dari sekian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima dukungan Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih Wibowo selaku pemilik Kultiva Co berkisah bahwa perusahaannya memiliki fokus pada produk aneka keripik seperti keripik tempe, buah, umbi umbian, dan sayur dengan jenama atau merek Woh.

    Usahanya itu berawal dari skala rumah tangga pada 2016. Berasal dari Malang, Jawa Timur, Suryaningsih perlahan memperluas bisnisnya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pameran di Jakarta.

    “Pada 2018, kami mendapatkan kesempatan mengikuti pameran di luar negeri untuk pertama kalinya. Pameran tersebut berlangsung di Malaysia. Saya kaget, ternyata produk kami sangat diterima, mungkin karena secara selera rasa juga dekat,” katanya kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Sabtu (5/7/2025).

    Kesempatan tersebut terus memotivasinya untuk mengembangkan bisnis. Usai menyandang status PT pada 2021, Kultiva Co akhirnya pecah telur untuk melakukan ekspor satu kontainer penuh ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Menurutnya, pemerintah termasuk Kemendag telah membantu mendorong kelayakan proses ekspor ini, contohnya melalui sertifikasi internasional Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang tidak dipungut biaya pada periode pertama.

    Terkait pameran dan business matching, dia juga menggarisbawahi andil Kemendag, salah satunya dalam Permanent Trade Exhibition (PTE). Produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun semakin besar,” ungkapnya.

    Suryaningsih kemudian bertutur bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 pcs atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    “Kami ingin terus membanggakan Indonesia dengan produk yang kami tawarkan. Untuk itu, kami berharap keripik Woh menjadi salah satu camilan yang selalu dirindukan oleh orang Indonesia di luar negeri,” imbuhnya.

    Upaya Pemberdayaan Masyarakat

    Suryaningsih kemudian menceritakan upaya perusahaannya dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini, puluhan tenaga kerja Kultiva Co merupakan ibu rumah tangga dan anak putus sekolah.

    Situasi ini berawal dari hantaman pandemi Covid-19. Kultiva Co membuka pintu untuk berbagai lapisan masyarakat agar dapat tetap berpenghasilan, selagi perusahaanya terus berupaya untuk terus beroperasi.

    “Di tempat kami memang tidak melihat ijazah, tetapi menilai karakternya, apakah mau belajar dan apakah mau benar-benar mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan,” urainya.

    Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang populer disapa dengan Mendag Busan mengatakan bahwa UMKM Tanah Air memiliki potensi besar untuk memperlebar sayap ke pasar internasional.

    Menurut Mendag Busan, dukungan seluruh pihak untuk segmen UMKM perlu terus didorong agar target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$294,45 miliar pada 2025 dapat tercapai.

    “Kita memiliki banyak potensi ekspor, tapi terkadang tidak tahu bagaimana caranya mengekspor dan sebagainya. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, dukungan pelaku usaha dan media sangat penting guna mendorong program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor berjalan dengan baik,” katanya usai melakukan pelepasan Jelajah Ekspor 2025 di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/6/2025).

  • Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi munculnya polemik terkait anjuran agar warga negara Indonesia (WNI) mencari peluang kerja ke luar negeri.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa mendorong tenaga kerja ke luar negeri bukan berarti pemerintah pesimis atau menyerah terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu justru dilihat sebagai bagian dari strategi melihat pasar tenaga kerja secara global.

    “Kita harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Menurutnya, pandangan ini bukan sekadar ‘inward looking’ yang hanya fokus pada peluang di dalam negeri, tetapi juga ‘outward looking’ untuk memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di berbagai negara.

    Hasan menjelaskan, analoginya sama seperti kesempatan kuliah. Banyak mahasiswa memilih kuliah di luar negeri bukan karena kampus dalam negeri kurang baik, tetapi karena kesempatan itu memperkaya pengalaman, memperluas jaringan, dan meningkatkan kemampuan.

    “Bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah tinggi di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, memperbanyak pilihan,” jelasnya.

    Dia menegaskan, data hingga Februari 2025 justru menunjukkan pemerintah berhasil menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir. Fakta tersebut membuktikan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri tetap tumbuh.

    “Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik kan tidak apa-apa. Kita juga punya budaya merantau. Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi menarik yang baik juga untuk diambil,” tegas Hasan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejumlah negara yang jumlah penduduknya mengalami penurunan justru kekurangan tenaga kerja. Kondisi itu menjadi peluang emas bagi Indonesia.

    “Kesempatan itu jadi peluang emas buat kita. Dan kesempatan kerja di luar negeri juga bisa meningkatkan skill, memperluas jaringan, sehingga ketika pulang nanti ke dalam negeri punya nilai tambah yang besar untuk bangsa dan negara,” katanya.

    Menjawab kekhawatiran soal narasi negatif seperti tagar ‘kabur aja dulu’, Hasan menilai hal itu lebih sebagai narasi sesaat. Dia menekankan, budaya merantau yang dimiliki bangsa Indonesia justru menjadi modal positif.

    “Banyak diaspora di luar negeri, tapi mereka tetap cinta Indonesia dan punya sumbangsih. Jadi kita tidak khawatir soal itu. Lebih dilihat sebagai mengambil kesempatan. Bukan karena tidak ada, tapi karena ada kesempatan lebih dari satu,” ungkapnya.

    Hasan menutup dengan mengajak masyarakat melihat peluang kerja di luar negeri sebagai bagian dari keterhubungan dunia yang semakin global, bukan sekadar pelarian akibat sempitnya peluang di dalam negeri.

    “Kalau ada kesempatan di luar negeri, kenapa tidak? Ini soal memperbanyak pilihan dan kesempatan,” pungkas Hasan.