Xcloud.id

Blog

  • Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Jakarta –

    Warga Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini bisa bernapas lega. Harapan lama mereka akan akses jalan lingkungan yang layak akhirnya terwujud.

    Hal ini berkat Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Raden Terry Tantri Wulansari atau Mulan Jameela yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero), menginisiasi pembangunan jalan lingkungan di tiga desa sekaligus, yakni Desa Malangbong, Desa Cilampuyang, dan Desa Sakawayana.

    “Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai lokasi dan mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas dan aksesibilitas,” ujar Mulan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Proyek ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang sejak lama disuarakan namun belum terealisasi hingga kini. Pembangunan jalan ini bukan hanya memberikan kemudahan akses, tapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan seperti yang menjadi harapan dan program Presiden Prabowo Subianto ekonomi tumbuh di akar rumput.

    Mulan berharap jalan yang telah dibangun ini dapat menjadi awal dari terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kebutuhan rakyat, terutama mereka yang berada di pelosok.

    “Semoga pembangunan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung kelancaran transportasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mulan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK

    Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK

    Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah perusahaan kebun kelapa sawit milik pemilik PT Duta Palma Group,
    Surya Darmadi
    , disebut sudah membuka kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit meski belum mengantongi izin.
    Hal ini diungkapkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (
    KLHK
    ) Republik Indonesia, Herban Heryandana, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penyerobotan lahan dengan terdakwa perusahaan-
    perusahaan Surya Darmadi
    .
    Dalam persidangan itu, Herban mengaku mengenal sejumlah perusahaan yang hari ini menjadi terdakwa korporasi.
    “Kami mengenal beberapa PT tersebut dan disampaikan melalui kronologi surat-surat yang masuk di Kementerian Kehutanan,” kata Herban, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).
    Beberapa perusahaan Surya Darmadi itu adalah PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.
    Mereka mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada kurun 2012.
    Pihak KLHK merespons permohonan itu namun tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan.
    “Kenapa tidak keluarkan SK pelepasan kawasan hutan?” tanya jaksa.
    “Persyaratan belum dilengkapi sesuai peraturan yang ada saat itu,” jawab Herban.
    Menurut Herban, sampai hari ini, KLHK belum menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk perusahaan-perusahaan Surya Darmadi.
    Jaksa lantas mengulik apakah perusahaan-perusahaan itu menjalankan kegiatan perkebunan sawit meski membuka hutan negara tanpa mengantongi izin.
    Hal ini dibenarkan Herban. Pihaknya bahkan mengantongi citra satelit untuk membuktikan kegiatan perkebunan perusahaan Surya Darmadi.
    “Kami melihat dari permohonan sudah ada kegiatan kebun. Nanti bisa dilengkapi dengan citra satelit,” ujar Herban.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima perusahaan milik Surya Darmadi menyerobot lahan negara secara melawan hukum.
    Kelima perusahaan itu adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani yang berada di bawah PT Duta Palma Group.
    “Merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640,00 dan 7.885.857,36 Dollar AS,” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
    Jaksa juga mendakwa dua perusahaan Surya Darmadi lainnya, Darmex Plantations dan PT Asset Pacific (PT Darmex Pacific).
    Keduanya diduga menjadi sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi kelima perusahaan di atas.
    “Diwakili oleh pengurus/kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan yaitu: Surya Darmadi,” kata jaksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Wamendagri Bima mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Jadi, ada atau tidak putusan MK proses ini berjalan, itu yang pertama. Kedua, putusan MK ini sedang kami pelajari karena bagaimanapun juga revisi itu harus tetap selaras dan senafas dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan,” tuturnya.

    Meski mengarah pada keinginan agar sistem pemilu tidak diubah, Wamendagri tidak langsung menyimpulkan sepakat atau tidaknya dengan MK.

    Dia lebih fokus pada revisi yang sedang dijalankan pemerintah sambil melihat muatan-muatan dari putusan MK yang sekiranya dapat dikolaborasikan.

    “Belum ada kesimpulan, ini kan, baru memulai penelitian baru memulai pengkajian kami akan kaji dulu. Kami berharap putusan MK ini bisa senafas dan selaras dengan UUD 1945,” ucap Bima Arya.

    Dia menyebut pemerintah sedang mempelajari putusan MK itu secara mendetail karena ingin proses revisi nantinya tetap berjalan dengan undang-undang. “Dalam proses kajian ini kami pun melihat muatan-muatan materi substansi dari putusan MK tadi,” sambungnya.

    Bima juga berpandangan adanya pemisahan pemilu itu karena perbedaan pandangan pendapat terkait rezim pemilu. Menurutnya, MK menganggap pilkada dan pemilu adalah satu rezim, sementara banyak kalangan yang berpendapat sebaliknya, sehingga penafsiran ini belum sama.

    “MK menganggap bahwa pilkada dan pemilu itu satu rezim, menafsirkan original intens dari proses perubahan Undang-Undang 1945, sementara banyak berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 itu memisahkan antara rezim pilkada dan rezim pemilu, karena itu turunan undang-undangnya juga akan berbeda,” tutur Bima Arya. (fajar)

  • Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Wamendagri Bima mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Jadi, ada atau tidak putusan MK proses ini berjalan, itu yang pertama. Kedua, putusan MK ini sedang kami pelajari karena bagaimanapun juga revisi itu harus tetap selaras dan senafas dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan,” tuturnya.

    Meski mengarah pada keinginan agar sistem pemilu tidak diubah, Wamendagri tidak langsung menyimpulkan sepakat atau tidaknya dengan MK.

    Dia lebih fokus pada revisi yang sedang dijalankan pemerintah sambil melihat muatan-muatan dari putusan MK yang sekiranya dapat dikolaborasikan.

    “Belum ada kesimpulan, ini kan, baru memulai penelitian baru memulai pengkajian kami akan kaji dulu. Kami berharap putusan MK ini bisa senafas dan selaras dengan UUD 1945,” ucap Bima Arya.

    Dia menyebut pemerintah sedang mempelajari putusan MK itu secara mendetail karena ingin proses revisi nantinya tetap berjalan dengan undang-undang. “Dalam proses kajian ini kami pun melihat muatan-muatan materi substansi dari putusan MK tadi,” sambungnya.

    Bima juga berpandangan adanya pemisahan pemilu itu karena perbedaan pandangan pendapat terkait rezim pemilu. Menurutnya, MK menganggap pilkada dan pemilu adalah satu rezim, sementara banyak kalangan yang berpendapat sebaliknya, sehingga penafsiran ini belum sama.

    “MK menganggap bahwa pilkada dan pemilu itu satu rezim, menafsirkan original intens dari proses perubahan Undang-Undang 1945, sementara banyak berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 itu memisahkan antara rezim pilkada dan rezim pemilu, karena itu turunan undang-undangnya juga akan berbeda,” tutur Bima Arya. (fajar)

  • Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putusan MK No135/PUU-XXII/2025 menjadi titik krusial bagi sistem demokrasi di Indonesia, karena satu sisi terjadi perubahan skema pelaksanaan pemilu dan di sisi lain menjadi harapan bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    MK melalui putusan itu memerintahkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Secara historis, pemisahan pelaksanaan pemilu sebenarnya telah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menentukan enam model pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:
    1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

    Berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, MK “membuka peluang” bagi pembuat UU untuk membuat skema pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Namun saat itu, DPR dan presiden tidak mengubah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan dengan skema pemilu serentak (Pilpres, pileg) dan pilkada serentak.

    Namun, harus dicermati bahwa dasar MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025, yaitu berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, selalu muncul berbagai permasalahan di tingkat penyelenggara, partai politik, dan pemilih.

    Di tingkat penyelenggara, penggabungan pilpres dan pileg (DPR, DPD, dan DPRD) memunculkan beban kerja yang terlalu berat karena pemilu dilaksanakan dengan 5 kotak suara. Skema lima kotak suara tersebut justru menimbulkan kerumitan dalam penyelenggaraannya, mulai dari proses persiapan hingga rekapitulasi suara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi

  • Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Jakarta, CNBC Indonesia – Angkatan Laut Kolombia mengumumkan penyitaan pertamanya atas kapal selam narkotika (narco-submarine) otomatis yang dilengkapi antena Starlink di lepas pantai Karibia.

    Kapal tanpa awak yang digerebek tersebut memang tidak membawa narkoba. Kendati demikian, Angkatan Laut Kolombia meyakini kapal tersebut sedang dalam tahap uji coba untuk mengangkut kokain.

    Kapal selam semi-otomatis yang dibangun di galangan kapal area tersebut telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengangkut kokain dari wilayah utara Kolombia, produsen kokain terbesar di dunia, ke Amerika Tengah atau Meksiko.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal narkotika tersebut berlayar lebih jauh, melintasi samudra Atlantik dan Pasifik.

    Penemuan terbaru, yang diumumkan oleh Laksamana Juan Ricardo Rozo dalam sebuah konferensi pers, merupakan penemuan pertama yang dilaporkan di perairan Amerika Selatan dari sebuah kapal selam narkotika tanpa pengemudi.

    Angkatan Laut Kolombia mengatakan kapal tersebut dimiliki oleh Klan Gulf, yakni geng mafia pengedar narkoba terbesar di Kolombia. Geng itu memiliki kapasitas untuk mengedarkan kokain hingga 1,5 ton.

    Dalam video yang dirilis oleh Angkatan Laut Kolombia, tampak kapal kecil berwarna abu-abu dengan antena satelit di haluannya.

    Ini bukan kali pertama antena Starlink milik Elon Musk terdeteksi dimanfaatkan untuk pengedar narkoba jalur laut.

    Pada November 2024, polisi India menyita kiriman besar sabu senilai US$4,25 miliar di sebuah kapal yang dikemudikan dari jarak jauh oleh Starlink di dekat kepulauan Andaman dan Nicobar yang terpencil.

    Insiden itu menandai temuan pertama antena Starlink di kapal pengangkut narkoba.

    Produksi, penggunaan, dan penyitaan kokain menembus rekor tertinggi pada 2023 lalu, menurut lembaga narkoba PBB pada bulan lalu.

    Di Kolombia, produksi kokain sudah mencapai level tertinggi yang dipicu permintaan global yang membludak.

    Rozo mengatakan penggunaan kapal selam otomatis mencerminkan migrasi para penyelundup ke sistem otomatis yang lebih canggih dan sulit dideteksi di laut.

    “Kapal selam tanpa awal sulit dilacak oleh radar dan bahkan memungkinkan jaringan kriminal beroperasi dengan otonomi parsial,” kata dia, dikutip dari France24, Senin (7/7/2025).

    Juana Cabezas, seorang peneliti di Institut Studi Pembangunan dan Perdamaian Kolombia, mengatakan kepada AFP bahwa kartel narkoba Meksiko yang kuat dan beroperasi di Kolombia, mempekerjakan para ahli teknologi dan engineer untuk mengembangkan kapal selam otomatis sejak 2017.

    Henry Shuldiner yang merupakan penyidik untuk lembaga think-tang AS, InSight Crime, mengatakan kapal tanpa pengemudi mengurangi risiko penangkapan operator. Dengan begitu, akan sulit operator bekerja sama dengan otoritas untuk menangkap bos mafia.

    Pada November 2024, ditemukan pula 5 ton kokain dari Kolombia yang diangkut dengan kapal semi-submersible menuju Australia.

    Hukum di Kolombia memberikan sanksi terhadap penggunaan, konstruksi, pemasaran, kepemilikian, dan transportasi semi-submersible. Ancamannya bisa mencapai 14 tahun penjara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Out of The Box, Mistubishi Rangkul Garuda Indonesia dan Tahilalats! Kolaborasi Apa Nih?

    Out of The Box, Mistubishi Rangkul Garuda Indonesia dan Tahilalats! Kolaborasi Apa Nih?

    Jakarta –

    Kemitraan strategis memang perlu dibangun, tapi pernah terpikir tidak bagaimana cara mengawinkan industri otomotif dengan industri penerbangan, ditambah dengan IP Kreatif Lokal atau seniman lokal. Hal tersebut diwujudkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

    Out of The Box, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi mengumumkan kemitraan strategis mereka dengan Garuda Indonesia dan IP Kreatif lokal Tahilalats dalam kolaborasi Sky Explorer. Dalam siaran resmi yang diterima detikOto, kolaborasi tersebut sebagai bagian dari strategi peluncuran model terbaru Mitsubishi Motors melalui kampanye kolaboratif lintas platform yang berlangsung dari Juli hingga Desember 2025.

    Demi menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menyatu dan kaya, mulai dari udara hingga darat, serta memperluas eksposur brand dalam konteks gaya hidup dan mobilitas modern.

    “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Garuda Indonesia, simbol kebanggaan nasional dan maskapai terpercaya bagi masyarakat Indonesia serta Tahilalats, IP kreatif pop-kultur lokal yang sangat populer, dalam kampanye Sky Explorer. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memperkenalkan model terbaru Mitsubishi Motors, bukan hanya sebagai kendaraan, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup generasi dinamis masa kini,” ujar Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita.

    “Melalui sinergi ini, kami ingin menjalin koneksi yang lebih personal, relevan, dan berkesan dengan konsumen. Yang terpenting, inisiatif ini memungkinkan kami untuk turut berkontribusi dalam ekosistem kreatif Indonesia, dengan mendukung IP lokal yang memiliki potensi besar. Ini sejalan dengan kampanye brand kami, Empowering Every Journey, dalam rangka ulang tahun ke-55 tahun Mitsubishi Motors di Indonesia, di mana kami ingin terus hadir mendampingi masyarakat Indonesia dalam setiap petualangan hidup,” Kurita menambahkan.

    Sebagai bagian dari kerja sama ini, Mitsubishi Motors akan hadir di berbagai touchpoints penumpang Garuda Indonesia melalui konten Sky Explorer yang menarik selama periode Juli-September 2025, termasuk sleeve boarding pass, luggage tag, gelas kertas, penutup sandaran kepala, pengumuman kabin dalam penerbangan, serta konten eksklusif di sistem inflight entertainment.

    ki-ka) Iman Santosa – Direktur Penerbitan dan Fotografi, Rakhman Azhari, Co-founder Mindblowon Studio (Tahilalats), Ade R. Susardi – Direktur Garuda Indonesia Tahun 2020-2025 dengan jabatan akhir sebagai Direktur Niaga, Wamildan Tsani Panjaitan – Direktur Utama Garuda Indonesia, Irene Umar – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Indonesia, Atsushi Kurita – Presiden Direktur PT MMKSI, Kazuto Azuma – Direktur After Sales PT MMKSI, Yuana Rochma Astuti – Direktur Konten Digital Kementerian Ekonomi Kreatif Foto: dok. Mitsubishi Motors

    Selanjutnya juga dikatakan artikel khusus mengenai model terbaru Mitsubishi Motors juga akan dimuat dalam majalah Colours edisi Agustus 2025 milik Garuda Indonesia, yang memberikan wawasan lebih dalam kepada penumpang mengenai produk dan inovasi yang ditawarkan. Penumpang juga dapat mengenal lebih jauh model terbaru ini melalui booklet khusus hasil desain Tahilalats yang tersedia di pesawat bertema Sky Explorer dan lounge tertentu Garuda Indonesia.

    “Kami menyambut baik kolaborasi bersama Mitsubishi Motors yang mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan nilai tambah layanan pada customer experience kedua entitas. Kemitraan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menunjukkan bagaimana inovasi dalam pengembangan Intellectual Property (IP), melalui peluncuran ‘IP Sky Explorer’, hasil kolaborasi Garuda Indonesia dan Tahilalats, dapat dioptimalkan sebagai strategi promosi yang inovatif,” ujar Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Wamildan Tsani.

    “Inisiatif ini menjadi bukti bahwa konsep IP yang kreatif mampu memperkuat visibilitas dan relevansi brand di tengah lanskap pasar yang terus berkembang. Kolaborasi antara Sky Explorer dan Mitsubishi Motors juga menjadi contoh nyata sinergi lintas industri dalam menghadirkan solusi kreatif yang bernilai tambah,” kata Wamildan menambahkan.

    Wakil Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, menyambut baik langkah Mitsubishi Motors, Garuda Indonesia kali ini. Irene mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung penuh kolaborasi antara Mitsubishi Motors, Garuda Indonesia, dan Tahilalats melalui Sky Explorer sebagai contoh nyata sinergi kreatif lintas industri.

    “Inisiatif ini mencerminkan semangat ekonomi kreatif Indonesia-memadukan kekuatan branding, storytelling, dan pengalaman lintas platform untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Kami melihat potensi besar dalam kolaborasi antara industri otomotif, penerbangan, dan konten kreatif seperti komik dan animasi lokal untuk mendorong pertumbuhan berbasis inovasi serta mengangkat narasi khas Indonesia…,” ujar Irene.

    (lth/lth)

  • Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Sumber : Antara