Xcloud.id

Blog

  • Pemimpin Dunia di BRICS Serukan Perlindungan Data Terkait Pengembangan AI – Page 3

    Pemimpin Dunia di BRICS Serukan Perlindungan Data Terkait Pengembangan AI – Page 3

    Sementara itu mengutip News Liputan6.com, pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 di Rio de Janeiro, Brasil menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration. 

    Kesepakatan itu berfokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

    Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk pertama kalinya, menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS. 

    “Outcomes dari pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reformasi global governance,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, dikutip dari siaran pers, Senin (7/7/2025).

    Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. 

    Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” kata Airlangga.

     

  • Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menjamin keberlanjutan program strategis digital nasional di tengah kondisi keterbatasan fiskal.

    Dia mengatakan bahwa jangan sampai ada kesenjangan digital yang semakin lebar antara kota dan daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T). Menurut dia, transformasi digital harus terus berjalan secara inklusif.

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,” kata Amelia saat rapat dengan Kementerian Komdigi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun menyoroti bahwa anggaran sektor teknologi informasi dan komunikasi harus terserap dengan baik agar tidak berdampak kepada proyek strategis, seperti Satelit Republik Indonesia (Satria), pembangunan jaringan 5G, perluasan fiber optik, hingga pembangunan pusat data nasional.

    Selain itu, dia juga ingin agar Komdigi memastikan usulan anggaran untuk tahun 2026 mencakup alokasi untuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Dalam hal ini, menurut dia, Komdigi perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar tidak terjadi overlapping dengan berbagai regulasi yang sudah ada, khususnya antara UU PDP dan aturan mengenai pengawasan konten penyiaran.

    “Dan juga perlu juga disiapkan alokasi terkait dengan rancangan Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan kebutuhan anggaran Kemkomdigi pada tahun 2026 sebesar Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Kemkomdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” kata Ismail.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Bakal Terlibat Bangun 3 Juta Rumah – Page 3

    Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Bakal Terlibat Bangun 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjamin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlibat dalam program 3 juta rumah. Meski begitu, belum ada bahasan detail mengenai rencana tersebut.

    Dia mengaku akan segera membahas kelanjutan rencana tersebut. Menyusul ada pembangunan 1 juta rumah di kawasan kota dan 2 juta rumah di desa.

    “Ya nanti kita bicarakan ngobrol, kan kalau menurut Menteri Perumahan rakyat kan ada 1 juta di kota 2 juta di desa, nanti Kopdes bisa (terlibat),” kata Budi Arie, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dia mengatakan, keterlibatannya bisa dalam konsolidasi hingga mengorganisasi masyarakat yang membutuhkan rumah.

    Pasok Material

    Budi Arie membuka peluang Kopdes Merah Putih ikut memasok material untuk perbaikan rumah. Ini masuk skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Semuanya, nanti, itu belum dibicarakan baru pikiran yang bagus karena sinergi ini penting nah tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan,” kata dia.

    “Pasti (dilibatkan), karena kan jauh lebih terkonsolidir tadi kan sudah dirapat, sudah dijelaskan oleh Pak Menko Pangan, ini koperasi desa ini bisa semuanya, bisa mengorganisir masyarakat desa juga, ini lembaga ekonomi usaha rakyat desa,” imbuhnya.

     

  • BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah untuk bersiaga dalam sepekan ke depan terkait dengan adanya potensi cuaca ekstrem. Dia menyebut fenomena tersebut bisa bergeser hingga ke Indonesia Tengah dan Timur. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut fenomena cuaca ekstrem yang kini tengah terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, berpeluang terjadi juga di Indonesia Tengah dan Timur. Dia memperkirakan hal itu bisa terjadi setelah 8 Juli 2025. 

    “Oleh karena itu mohon pemerintah daerah itu tetap berjaga-jaga, bersiaga gitu ya. Bukan hanya sekadar waspada, bersiaga caranya bagaimana, terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Dwikorita menyebut lembaganya selalu berjejaring dengan pemerintah maupun aparat di setiap daerah. Bahkan, komunikasi antar lembaga dan instansi langsung dilakukan melalui WhatsApp Group. 

    Pada jejaring itu, BMKG akan selalu memberikan peringatan dini terhadap beberapa fenomena cuaca yang diperkirakan terjadi. Peringatan akan diberikan sepekan sebelum perkiraan waktu terjadinya fenomena tertentu. 

    Peringatan itu akan disampaikan juga kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Basarnas. 

    “Katakan peringatan dini untuk cuaca ekstrem kemarin mulai keluar tanggal 28 Juni. Diulang lagi 3 Juli, tapi berlaku mulai 4 Juli sampai 11 Juli. Jadi diulang lagi, nah kemudian setiap 3 hari diulang lagi,” tutur Dwikorita. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat melaporkan bahwa terdapat 50 titik di Jakarta tergenang banjir, Minggu (6/7/2025). Ratusan orang akhirnya mengungsi akibat situasi tersebut. 

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyebut, curah hujan yang tinggi sejak Sabtu telah memicu kenaikan tinggi muka air di sejumlah pintu air. Terdapat pula pengaruh fenomena pasang air laut di pesisir utara Jakarta. 

    “Adapun, wilayah terdampak di Jakarta Selatan mencakup 20 RT yang tersebar di Kelurahan Tanjung Barat, Pengadegan, Rawa Jati, Pejaten Timur, Kebon Baru, dan Manggarai,” katanya dalam keterangan resmi. 

    Lebih lanjut, sebanyak 30 RT lainnya berada di Jakarta Timur, meliputi Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Bale Kambang, Cawang, dan Cililitan. Ketinggian muka air bervariasi antara 40 hingga 270 sentimeter.

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara BRICS tetap ‘berkepala dingin’ merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menambah tarif 10% kepada negara-negara yang disebut “anti-Amerika”.

    Sejauh ini, kesepuluh negara anggota ekonomi negara berkembang tersebut enggan merespons ancaman tambahan tarif Trump sebesar 10% saat meninggalkan hotel mereka di Rio de Janeiro. Adapun, Brasil menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak untuk memberikan komentar saat ditanyai wartawan. Dia mengatakan baru akan berbicara setelah KTT. Sedangkan penasihatnya Celso Amorim juga menghindari untuk memberikan komentar.

    “Ancaman [Trump] itu hanya menunjukkan bahwa organisasi seperti BRICS, yang memiliki kapasitas untuk bereaksi, harus bertemu dan mencapai kesepakatan,” kata Amorim dalam wawancara, sambil menambahkan bahwa BRICS tidak mengancam AS dalam hal apapun, dikutip Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Beberapa pejabat dari negara anggota BRICS mengatakan saat ini tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Trump. Ancaman terbaru Trump itu bisa saja benar-benar ancaman atau hanya retorika saja.

    BRICS sepakat untuk saat ini akan wait and see mencermati apa yang akan disepakati lewat KTT.

    Adapun, negara-negara BRICS mewakili 49% dari total populasi dunia dan 39% dari total PDB dunia. Posisi BRICS berada di tempat yang canggung karena pemerintahan Trump menyinggung dari segala sisi seperti perang dan perdamaian, perdagangan, dan tata kelola global.

    Walaupun negara-negara BRICS menanggapi dengan serius tentang tarif, anggaran pertahanan, dan mencela serangan udara AS ke anggota BRICS yaitu Iran, negara-negara ini menolak untuk menyebut nama AS.

    Trump pun merespons lewat ancaman bakal menambah tarif 10% kepada negara-negara yang menggabungkan diri ke kelompok “Anti-Amerika yaitu BRICS.” Saham-saham di negara berkembang pun anjlok pada awal pekan ini menyusul ancaman Trump tersebut.

    “Semua orang saat ini bertopang pada BRICS dalam rangka multilateralisme,” kata Amorim.

  • Bandara Komodo Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Gunung Lewotobi – Page 3

    Bandara Komodo Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Gunung Lewotobi – Page 3

    Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur mengalami erupsi pada Senin (7/7) pukul 11.05 WITA. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 18.000 meter dari puncak gunung.

    Secara visual, kolom abu tampak berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan arah condong ke Utara, Timur Laut, dan Barat Laut.

    Letusan ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 milimeter dan durasi sekitar enam menit 26 detik. Otoritas terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik sebagai bagian dari kewaspadaan lanjutan.

  • Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam

    Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam

    Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (
    Basarnas
    ) Marsekal Madya TNI M Syafi’i mengungkapkan pihaknya tidak menerima panggilan darurat dari
    KMP Tunu Pratama Jaya
    yang tenggelam di
    Selat Bali
    .
    Syafi’i menyebut Basarnas baru menerima informasi ketika KMP Tunu sudah tenggelam.
    Hal tersebut Syafi’i sampaikan dalam rapat Komisi V DPR dengan Basarnas dan BMKG di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
    “Pada saat kejadian memang yang kami harapkan bahwa Basarnas itu mendapatkan informasi pada saat awal kedaruratan terjadi. Namun yang terjadi kami juga tidak tahu persis kejadiannya, bahwa informasi itu kami dapat pada saat kapal sudah hilang dari permukaan,” ujar Syafi’i.
    Syafi’i mengatakan, 10 menit setelah menerima informasi, Basarnas langsung bergerak ke lokasi. Namun, pada malam itu, Basarnas tidak berhasil menemukan apapun.
    “Pada malam itu, kita tidak menemukan apa-apa. Kemudian sampai akhirnya informasi pertama kita dapat yaitu kira-kira jam 3 atau 4 pagi baru korban pertama ditemukan, kira-kira di 10 mil dari lokasi yang memungkinkan,” jelasnya.
    Menurut Syafi’i, jarak Basarnas dengan titik hilangnya kapal pada pukul 23.00 waktu setempat, awalnya sebenarnya hanya 1,2 mil saja.
    Namun, ketika korban ditemukan pertama kali pada pukul 03.00 waktu setempat, jaraknya sudah sejauh 18 km.
    “Pada pencarian hari pertama, yaitu pada pagi hari, ini kita dibantu oleh seluruh potensi SAR yang ada, mulai dari nelayan, penduduk, dan seluruh kapal yang ada di situ. Begitu mendengar informasi ada di bagian selatan, semua kekuatan baru kita kerahkan arah selatan,” kata Syafi’i.
    “Kami sampaikan total kekuatan yang melaksanakan operasi pada hari ini jumlah personel sebanyak 600 lebih personel, yang terdiri ABK atau alutsista dari kapal ada 18 kapal yang tergabung. Kemudian dari unsur heli juga dari unsur Basarnas dibantu heli dari kepolisian dan TNI AL,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandara Maumere Ditutup Akibat Abu Gunung Lewotobi, 500 Penumpang Terdampak – Page 3

    Bandara Maumere Ditutup Akibat Abu Gunung Lewotobi, 500 Penumpang Terdampak – Page 3

    Kondisi memburuk pada pukul 11.05 WITA, ketika Gunung Lewotobi Laki-Laki akhirnya mengalami erupsi. Kolom abu teramati mencapai ±18.000 meter di atas puncak atau sekitar 19.584 meter di atas permukaan laut, dengan sebaran mengarah ke utara, timur laut, dan barat laut. Kolom tersebut tampak berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal, memperkuat keputusan untuk mempertahankan status bandara ditutup.

    Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengimbau semua operator penerbangan dan pengelola bandara untuk memberikan informasi terkini kepada penumpang dan memastikan hak mereka terpenuhi sesuai regulasi.

    “Ada opsi penjadwalan ulang (reschedule), pengalihan rute (reroute), hingga pengembalian dana (refund) penuh bagi penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memberikan perlindungan maksimal,” tegas Lukman.

     

  • Motor Listrik Honda Didiskon Belasan Juta, Begini Impresi Berkendaranya

    Motor Listrik Honda Didiskon Belasan Juta, Begini Impresi Berkendaranya

    Jakarta –

    Honda CUV e: bikin heboh gara-gara harganya kena diskon Rp 35.187.000. Walhasil banderolannya turun jadi Rp 19.263.000. Harga motor listrik itu akhirnya bisa setara dengan Honda BeAT. Penasaran gak gimana rasanya motor listrik ini?

    Kebetulan Honda CUV e: pernah kami jajal untuk motor operasional harian. Kalau dari segi performa, motor ini cukup mumpuni, apalagi kecepatan maksimalnya di atas kertas bisa sampai 83 km/jam dan jarak tempuhnya 80,7 km.

    Untuk jarak tempuh Depok, Jawa Barat ke Tendean, Jakarta Selatan, motor listrik ini masih terbilang oke. Sebab untuk harian itu tidak sampai 60 kilometer untuk perjalanan pulang pergi.

    Impresi membawa motor listrik ini terbilang nyaman.

    Honda CUV e: punya ground clearance yang ramah untuk tinggi rata-rata orang Indonesia. Kaki sangat mudah menapak tanah. Hanya saja joknya memang melebar.

    Sebagai gambaran, ergonomi berkendara motor ini punya stang rendah, ruang kaki yang tersisa juga masih luas.

    Honda CUV e: terdapat tiga mode berkendara, yakni ECON, STD, dan Sport, yang bisa dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi.

    Karakter motor listrik ini juga tidak jengat, distribusi tenaganya ramah, bahkan untuk orang-orang yang baru menjajal motor listrik sekali pun.

    Di atas kertas motor ini bisa memuntahkan tenaga sebesar 6 kW (8 hp) di 3.500 rpm dan torsi 22 Nm pada 2.300 rpm. Dengan figur tenaga tersebut setara dengan motor 110 cc.

    Namun jangan harap punya akomodasi yang mirip dengan Vario. Sebab di balik joknya itu adalah dua baterai, bukan bagasi. Jadi untuk kalian yang khawatir soal penyimpanan helm saat parkir, perlu membawa atau box tambahan.

    Masih soal performa, tim redaksi detikOto juga pernah membawa motor ini untuk shooting dari Depok ke BSD City. Saat berangkat, baterai kala itu masih full 100 persen.

    Honda CUV e: Foto: Ridwan Arifin

    Motor masih bisa sampai tujuan. Lalu motor pun dipakai kebutuhan konten, sisa baterainya masih 30 persen, dan sisa jaraknya 22 kilometer.

    Honda CUV e: itu pun lalu dipakai untuk perjalanan kembali ke Depok. Namun saat motor mencapai jarak sekitar 58 kilometer, baterai sudah nol persen. Di saat bersamaan, muncul logo kura-kura.

    Honda CUV e: Foto: Ridwan Arifin

    Kami pun masih menggunakan mode sport, motor masih bisa berjalan sampai di Pamulang, baterai sudah habis nol persen. Jarak yang ditempuh 70,2 kilometer pada odometer, artinya motor listrik ini masih bisa berjalan 12 kilometer saat baterai menunjukkan indikator nol persen.

    Menariknya baterai yang dipakai itu dapat di-swap(ditukar) atau di-charge sendiri dengan off-board charger. Pengisian baterai dari kosong hingga penuh memakan waktu enam jam, dan 2,7 jam (160 menit) untuk pengisian dari 25% ke 75%.

    Tapi perlu diingat, agak merepotkan jika motor tidak bisa di-charge langsung lewat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Apalagi harus membawa off-board charger.

    Operasional yang hemat

    Jika menggunakan motor listrik hingga kondisi baterai habis, sesuai spesifikasi baterai yang digunakan, yakni dua baterai dengan masing-masing kapasitas maksimal 29,6 Ah dan 50,26 Volt, maka daya yang bisa digunakan sekitar 1,478 kWh (per baterai). Dengan kata lain, dua baterai maksimal yang disimpan Honda CUV e: artinya sekitar 2,975 kWh.

    Kemudian dikalikan tarif listrik Rp 1.444,70 per kWh, hasilnya untuk jarak tempuh yang diklaim Honda bisa mencapai 80,7 km perlu memakan biaya isi ulang listrik Rp 4.928.

    Misalnya dalam sebulan jika jarak tempuh per harinya hanya 80 kilometer kamu akan memperoleh biaya pemakaian listrik sebesar 30 x Rp 4.928, yakni Rp 128.956.

    (riar/din)