Xcloud.id

Blog

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • Ombudsman soroti minimnya sosialisasi SPMB Banten

    Ombudsman soroti minimnya sosialisasi SPMB Banten

    Serang (ANTARA) – Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya kegaduhan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun 2025 di Provinsi Banten.

    Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi di Kota Serang, Senin mengatakan bahwa banyak masyarakat tidak memahami perubahan mekanisme dari sistem zonasi berbasis jarak menjadi sistem zonasi berbasis nilai.

    Kondisi ini diperburuk oleh minimnya informasi yang diberikan kepada publik sejak awal.

    “Kami sudah dari awal mengingatkan bahwa ada perubahan signifikan dari sistem zonasi. Tapi waktunya terbatas, dan masyarakat nggak banyak yang paham,” ujar Fadli di Kota Serang, Senin.

    Menurut Fadli, sistem seleksi berbasis nilai dalam satu kawasan domisili membuat banyak orang tua keliru dalam memprediksi peluang diterima anak mereka di sekolah negeri. Banyak yang masih menganggap kedekatan rumah menjadi faktor utama.

    “Banyak masyarakat yang berpikir kalau rumahnya dekat pasti diterima. Padahal sekarang sistemnya diubah, dalam radius domisili seleksinya pakai nilai,” jelas Fadli.

    Ombudsman mencatat telah menerima lebih dari 70 aduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, 10 laporan masuk dalam proses penanganan karena memenuhi unsur pelanggaran administratif.

    Fadli juga menyoroti risiko miskomunikasi antara sekolah dan calon siswa akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem yang baru. Menurutnya, pemerintah seharusnya aktif memberikan penjelasan secara langsung kepada publik.

    “Sekarang saatnya Pemda menjelaskan. Supaya masyarakat paham bahwa sistem ini memang seperti ini, bukan karena hal-hal lain,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa edukasi publik yang konsisten sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa di tahun-tahun berikutnya. Terlebih, perubahan sistem seleksi di sektor pendidikan selalu berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,”

    Surabaya (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya, Senin.

    Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

    Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

    “Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

    Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

    Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

    Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

    Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

    Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

    “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    Ferdinand Hutahaean ‘Tampar’ Menteri Natalius Pigai: Gagal Menegakkan HAM di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut Menteri Natalius Pigai, gagal menegakkan HAM di Indonesia.

    Bukan tanpa alasan, Ferdinand blak-blakan mengatakan hal tersebut dengan berkaca pada insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi.

    “Ini kan persoalan bukan ditindaklanjuti atau tidak. Yang pasti bahwa Natalius Pigai sebagai Menteri HAM telah gagal membina jajarannya untuk berpihak kepada korban pelanggaran HAM,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (7/7/2025).

    Ferdinand menegaskan, perusakan rumah ibadah merupakan pelanggaran HAM yang mesti ditindaklanjuti dengan serius.

    “Natalius Pigai tidak cukup hanya mengklarifikasi seperti itu, tidak menindaklanjuti,” tukasnya.

    Ferdinand bilang, sebagai orang nomor satu di Kementerian HAM, Natalius Pigai mestinya tidak sekadar beretorika terkait peristiwa di Sukabumi.

    “Kita menunggu statementnya dia sebetulnya soal pembubaran ibadah, pelarangan dan penghambatan pembangunan rumah ibadah. Kan kita belum mendengar statement Natalius Pigai dalam hal ini. Itu yang kita tuntut dari dia,” kunci Ferdinand.

    Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan tidak akan memproses usulan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pembubaran retret remaja Kristen di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Pernyataan tegas itu disampaikan Pigai merespons wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Thomas S Swarta, Staf Khusus Menteri HAM.

    Dikatakan Pigai, usulan tersebut tidak mewakili sikap resmi Kementerian HAM.

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Kata Menaker – Page 3

    571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Kata Menaker – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial (bansos) selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online. Dari hasil pencocokan itu, ditemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.

     

  • Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat tinggi hingga saat ini.

    Hal tersebut terlihat dari data survei yang dimiliki Kemenko Polkam tentang ragam program kerja presiden yang mendulang kepuasan masyarakat.

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam, Senin.

    Budi Gunawan menjelaskan bahwa hasil survei tersebut terbagi dalam beberapa aspek program kerja seperti bidang sosial budaya, keamanan nasional, penegakan hukum dan lain sebagainya.

    “Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelas Menko Polkam di hadapan awak media selesai rapat.

    Kemenko Polkam sendiri, lanjut pria yang akrab disapa BG ini, menjalankan dua dari tiga aspek itu yakni penegakan hukum dan keamanan nasional.

    Dia melanjutkan, Kemenko Polkam membawahi beberapa desk kerja yang strategis seperti penanganan korupsi, narkoba, judi online, perdagangan orang hingga kebakaran hutan.

    Karenanya, BG menilai perlu adanya dukungan anggaran untuk menunjang kerja Menko Polkam dalam memastikan keamanan nasional melalui desk-desk tersebut di tahun 2026.

    “Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” kata BG kepada awak media.

    BG memastikan anggaran yang diajukan nantinya akan digunakan untuk kepentingan kerja desk sehingga dampaknya kinerjanya dapat dirasakan masyarakat.

    Namun demikian, BG tidak menjelaskan secara rinci berapa perencanaan anggaran yang diajukan untuk kegiatan 2026 mendatang.

    “Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelas BG

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi BUMN, Pertamina bersama PTPN III (Persero) Dorong Kawasan Ekonomi Hijau di Sei Mangkei

    Sinergi BUMN, Pertamina bersama PTPN III (Persero) Dorong Kawasan Ekonomi Hijau di Sei Mangkei

    Jakarta: Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersinergi mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 3 megawatt (MW) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. 

    Penandatanganan kerja sama antara Pertamina NRE dan PTPN III (Persero) melalui perjanjian Bangun Guna Serah dan pengembangan kapasitas energi baru terbarukan di wilayah KEK Sei Mangkei berlangsung di Jakarta, pada Senin, 7 Juli 2025, dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dan Direktur Bisnis PTPN III (Persero) Ryanto Wisnuardhy, serta disaksikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono dan Direktur Utama PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna.

    Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, Sinergi BUMN antara Pertamina dan PTPN III (Persero) merupakan bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pengembangan teknologi energi hijau di Indonesia. “Harapannya, kolaborasi ini dapat diperluas ke sektor lain seperti biodiesel, sustainable aviation fuel (SAF), dan bioethanol, sehingga memperkuat ekosistem energi terbarukan nasional secara menyeluruh,” ujar Oki Muraza, Wakil Direktur Utama Pertamina. 
     

    Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis mengatakan pengoperasian PLTS ini nantinya terdapat potensi nilai tambah dari perdagangan karbon dimana untuk PLTS kapasitas 3 MW ini dapat menurunkan emisi karbon sebesar 4.100 Ton CO2e/tahun atau setara 102,5 ribu Ton CO2 dalam 25 tahun masa kerja sama dengan Pertamina NRE. 

    “Harapannya, energi terbarukan yang kami sediakan dapat memberikan nilai tambah bagi industri yang ada di KEK Sei Mangkei. Kerja sama antara Pertamina dengan PTPN III (Persero) ini juga turut mendukung realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL),” jelas John Anis. 

    John Anis menambahkan, Pertamina NRE juga terus melakukan kajian dan inovasi terhadap pengembangan energi dengan pemanfaatan tanaman, sehingga nantinya ekosistem energi berbasis Perkebunan akan semakin besar yang bisa memberikan efek domino pada masyarakat dari segi peningkatan ekonomi hingga kedaulatan energi Indonesia.
     
    Selain PLTS dengan total kapasitas terpasang 5 MW, Pertamina NRE dan PTPN III (Persero) juga telah bekerja sama mengelola pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di KEK Sei Mangkei dengan kapasitas terpasang 2,4 MW yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Dari pengoperasian PLTBg ini ditargetkan memproduksi kredit karbon dalam waktu dekat dengan volume mencapai 66 ribu Ton setara CO2.

    Sementara itu, Direktur Bisnis PTPN III (Persero), Ryanto Wisnuardhy, menjelaskan bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dihasilkan dari tenaga surya secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik, serta merupakan salah satu sumber energi yang relatif efisien dari segi teknis dan biaya pengembangan. “PTPN III (Persero) bersama Pertamina NRE telah dan akan terus mengoptimalkan pemanfaatan EBT secara optimal di Indonesia,” terang Ryanto.
     
    Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari proyek PLTS 2 MW yang telah beroperasi sejak 2021 di kawasan yang sama. Pertamina NRE melihat keberlanjutan proyek ini sebagai model kolaborasi ideal antara sektor energi dan perkebunan.

    Energi surya yang dihasilkan juga mendukung ketahanan energi lokal serta menarik minat investor yang mencari kawasan industri berbasis energi hijau. Program berbasis energi ramah lingkungan ini mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan nasional dan upaya menarik minat lebih banyak investor untuk berinvestasi di KEK Sei Mangkei.

    Jakarta: Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersinergi mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 3 megawatt (MW) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. 
     
    Penandatanganan kerja sama antara Pertamina NRE dan PTPN III (Persero) melalui perjanjian Bangun Guna Serah dan pengembangan kapasitas energi baru terbarukan di wilayah KEK Sei Mangkei berlangsung di Jakarta, pada Senin, 7 Juli 2025, dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dan Direktur Bisnis PTPN III (Persero) Ryanto Wisnuardhy, serta disaksikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono dan Direktur Utama PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna.
     
    Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, Sinergi BUMN antara Pertamina dan PTPN III (Persero) merupakan bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pengembangan teknologi energi hijau di Indonesia. “Harapannya, kolaborasi ini dapat diperluas ke sektor lain seperti biodiesel, sustainable aviation fuel (SAF), dan bioethanol, sehingga memperkuat ekosistem energi terbarukan nasional secara menyeluruh,” ujar Oki Muraza, Wakil Direktur Utama Pertamina. 
     

    Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis mengatakan pengoperasian PLTS ini nantinya terdapat potensi nilai tambah dari perdagangan karbon dimana untuk PLTS kapasitas 3 MW ini dapat menurunkan emisi karbon sebesar 4.100 Ton CO2e/tahun atau setara 102,5 ribu Ton CO2 dalam 25 tahun masa kerja sama dengan Pertamina NRE. 
     
    “Harapannya, energi terbarukan yang kami sediakan dapat memberikan nilai tambah bagi industri yang ada di KEK Sei Mangkei. Kerja sama antara Pertamina dengan PTPN III (Persero) ini juga turut mendukung realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL),” jelas John Anis. 
     
    John Anis menambahkan, Pertamina NRE juga terus melakukan kajian dan inovasi terhadap pengembangan energi dengan pemanfaatan tanaman, sehingga nantinya ekosistem energi berbasis Perkebunan akan semakin besar yang bisa memberikan efek domino pada masyarakat dari segi peningkatan ekonomi hingga kedaulatan energi Indonesia.
     
    Selain PLTS dengan total kapasitas terpasang 5 MW, Pertamina NRE dan PTPN III (Persero) juga telah bekerja sama mengelola pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di KEK Sei Mangkei dengan kapasitas terpasang 2,4 MW yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Dari pengoperasian PLTBg ini ditargetkan memproduksi kredit karbon dalam waktu dekat dengan volume mencapai 66 ribu Ton setara CO2.
     
    Sementara itu, Direktur Bisnis PTPN III (Persero), Ryanto Wisnuardhy, menjelaskan bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dihasilkan dari tenaga surya secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik, serta merupakan salah satu sumber energi yang relatif efisien dari segi teknis dan biaya pengembangan. “PTPN III (Persero) bersama Pertamina NRE telah dan akan terus mengoptimalkan pemanfaatan EBT secara optimal di Indonesia,” terang Ryanto.
     
    Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari proyek PLTS 2 MW yang telah beroperasi sejak 2021 di kawasan yang sama. Pertamina NRE melihat keberlanjutan proyek ini sebagai model kolaborasi ideal antara sektor energi dan perkebunan.
     
    Energi surya yang dihasilkan juga mendukung ketahanan energi lokal serta menarik minat investor yang mencari kawasan industri berbasis energi hijau. Program berbasis energi ramah lingkungan ini mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan nasional dan upaya menarik minat lebih banyak investor untuk berinvestasi di KEK Sei Mangkei.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • 571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 500 ribu orang penerima bantuan sosial bermain judi online. Laporan tersebut berasal dari data NIK bansos dan NIK pemain judol per 2024.

    Dari data yang didapatkan terdapat 28,4 juta NIK dengan 9,7 juta NIK merupakan data pemain judol tahun 2024. Hasilnya ditemukan 571.410 kesamaan NIK atau 2% dari penerima bansos tahun lalu.

    “Artinya ada sekitar 2% orang dari penerima bansos yang juga sebagai pemain judol tahun 2024,” kata data PPATK tersebut, Senin (7/7/2025).

    Deposit permainan judol yang dilakukan 571.410 orang itu mencapai Rp 957 miliar selama tahun 2024. Transaksinya tercatat sebanyak 7,5 juta kali.

    Total deposit judol dari 571.410 orang penerima bansos pada tahun 2024 sebesar Rp 957 Milyar dalam 7,5 juta kali transaksi

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal hal ini. Menurutnya akan ada edukasi dan evaluasi bagi penerima bansos yang melakukan aktivitas judi online.

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di website Kemensos.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama dengan PPATK melakukan pengecekan rekening pada penerima bansos selama lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun. Ini dalam rangka untuk menindaklajuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos bisa tepat sasaran.

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor-nomor rekening pada PPATK. Hasilnya ada jutaan rekening bansos tidak tepat sasaran, termasuk ratusan ribu penerima merupakan pemain judol.

    “Atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujar Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PKB usung tema Indonesia Patriotik Indonesia Produktif di harlah ke-27

    PKB usung tema Indonesia Patriotik Indonesia Produktif di harlah ke-27

    ANTARA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat tema “Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif” dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 yang diperingati pada 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panitia Harlah PKB Ahmad Iman Sukri di Jakarta, Senin,(7/7). (Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemda Diminta Sediakan Tanah Bersertifikat Lengkap untuk Bangun Sekolah Rakyat Tahap II

    Pemda Diminta Sediakan Tanah Bersertifikat Lengkap untuk Bangun Sekolah Rakyat Tahap II

    BEKASI – Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II bakal segera dimulai pada September 2025. Rencananya, pembangunan Sekolah Rakyat tahap ini akan membutuhkan lahan lebih luas ketimbang tahap I.

    Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta agar pemerintah daerah setempat bisa menyediakan lahan clean dan clear.

    “Untuk tahap II tanahnya harus dari pemerintah daerah (Pemda), itu harus clean dan clear,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada wartawan usai meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 7 Juli.

    Dody menjelaskan, bahwa tanah yang disediakan oleh Pemda tidak boleh lahan bersengketa alias memiliki sertifikat tanah lengkap.

    “Clean and clear tuh maksudnya sertifikatnya ada, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ada, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada, baru kami oke untuk kerjakan,” ucapnya.

    Dia pun memastikan, nantinya anggaran pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ini berasal dari Kementerian PU. “Kalau anggaran dari Kementerian PU,” tegas Dody.

    Lebih lanjut, kata Dody, Kementerian PU akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II. Rencananya, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II bakal dilakukan di 100 lokasi seluruh Indonesia.

    Menurut Dody, pembangunan satu Sekolah Rakyat itu membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar.

    “Tahap II yang 100 lokasi itu tergantung luasannya, ya. Kalau luasannya sekitar 5,5 (hektare) kami mungkin (menggelontorkan anggaran) total sekitar Rp200-an miliar, ya, all in, termasuk mebel dan seterusnya,” tuturnya.

    Sementara untuk tahap 1, Kementerian PU sedang mengerjakan renovasi 100 Sekolah Rakyat dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

    “Karena hanya renovasi dan pekerjaan sedang (alasan anggaran renovasi Sekolah Rakyat lebih kecil),” jelas Dody.

    Adapun Sekolah Rakyat tahap I direncanakan mulai menerima murid pada Juli 2025 ini.