Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
Muhaimin Iskandar
(Cak Imin) memastikan Presiden
Prabowo Subianto
akan meresmikan
Sekolah Rakyat
pada pertengahan Juli 2025.
Ia pun menepis kabar bahwa peresmian Sekolah Rakyat diundur.
“Engga engga, jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini di seluruh Indonesia. Iya (oleh) Pak Prabowo,” kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Cak Imin meyakini program
sekolah rakyat
tersebut akan menjadi langkah awal pemerintah memutuskan rantai kemiskinan, lewat jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ya insya Allah sekolah rakyat akan diresmikan pada pertengahan bulan ini ya, sebagai langkah yang amat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan asrama yang masyarakat anak-anak di desil 1 yang paling miskin ekstrem 3 juta orang anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara resmi pada 14 Juli 2025 di 100 titik pertama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Idit Supriadi Priatna, menegaskan Poltekesos di Bandung ini akan menjadi tempat sementara yang digunakan untuk pembelajaran Sekolah Rakyat.
“Ya, mulai semester sekarang, ini di bulan Juli, kita mulai beroperasi. Nah kemudian nanti setelah satu tahun, pemerintah juga sedang menyiapkan bangunan baru yang permanen. Tadi yang luasnya sekitar 6-7 hektar,” ungkapnya.
Dia memastikan kurikulum Sekolah Rakyat akan sama seperti
kurikulum nasional
.
Di Sekolah Rakyat akan ada sejumlah ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
“Ya, untuk sekolah rakyat ini, di samping tadi ada kurikulum nasional, ada ekstrakurikulernya, karena ini kan boarding 24 jam,” kata Idit.
“Untuk apa? Mereka untuk dibangun karakternya, kedisiplinannya, sehingga lulus SR (Sekolah Rakyat) itu tidak sekadar hanya pintar, tapi juga bagaimana etikanya, bagaimana mentalnya, termasuk spiritualnya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/06/23/685925dba428c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025")
Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5275304/original/085312700_1751873214-WhatsApp_Image_2025-07-07_at_13.54.38.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Langit Mendadak Gelap, Cerita Warga Flores Timur NTT Dihujani Pasir dan Kerikil Gunung Lewotobi")
Langit Mendadak Gelap, Cerita Warga Flores Timur NTT Dihujani Pasir dan Kerikil Gunung Lewotobi
Liputan6.com, Flores Timur – Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, kembali meletus dahsyat pada Senin (7/7/2025) pukul 11.05 Wita, dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 18.000 meter di atas puncak, atau sekitar 19.584 meter di atas permukaan laut.
Tak lama setelah letusan, hujan abu bercampur pasir dan kerikil mulai mengguyur deras kawasan permukiman. Warga berhamburan sambil menutupi wajah mereka dengan kain seadanya.
Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur dan desa-desa sekitarnya pada radius terdekat dengan pusat gunung api, seketika menjadi mendadak gelap.
Hujan abu dan kerikil menciptakan keadaan semakin mencekam. Warga berdiam di dalam rumah. Sebagian meraka melarikan diri menggunakan sepeda motor dan mobil.
“Sungguh sangat mencekam. Hujan pasir dan abu turun sangat deras. Kami semua berlarian menyelamatkan diri,” Mia Margaretha, warga Boru.
Ia menuturkan, sesaat setelah letusan, langit mendadak gelap karena matahari ditutupi hujan pasir.
“Kali ini paling mencekam, karena situasi tiba-tiba gelap, kami berlarian di bawah hujan pasir,” tuturnya.
Letusan disertai gemuruh ini terdengar sampai di Kabupaten Sikka dan sekitarnya. Akibat letusan itu, hujan abu menerjang beberapa desa di kecamatan Wulanggitang kecamatan Ile Bura.
“Desa Boru, Dulipali, Klatanlo, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Nawakote, diterjang hujan abu dan pasir sampai sekarang,” ujarnya.
Sementara Paul, warga Desa Boru mengatakan hingga saat ini masih banyak warga dikepung hujan pasir karena saat erupsi masih berada di kebun.
Sebagian warga juga melarikan diri ke desa lain menggunakan sepeda motor dan mobil.
“Suasana mencekam, gelap karena abu dan pasir sampai sekarang,” katanya.
-
Banjir Dekat Stasiun Kereta Cepat Halim Surut
Jakarta –
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan banjir yang menggenangi akses jalan menuju Stasiun Halim telah surut dan kembali normal. Diketahui, terjadi banjir tepat di parkir taksi online, Jalan D.I Panjaitan, Jakarta.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, banjir ini terjadi akibat hujan deras sejak siang, Minggu (6/7). Ia juga menekankan, banjir hanya terjadi di akses menuju Stasiun Halim.
“Kalau di Stasiun Kereta Cepat kemarin saat kondisi hujan deras tidak ada banjir, hanya jalur-jalur akses yang menuju kereta cepatnya banyak yang terdampak seperti terowongan cabang dan Jalan D.I Pandjaitan. Pantauan kami pagi tadi sudah dapat dilalui dan sudah surut,” ujar Eva kepada detikcom, Senin (7/7/2025).
Sebelumnya, Eva menegaskan layanan Whoosh dan operasional stasiun tidak terdampak banjir. Perjalanan pun dipastikan tetap normal.
Akses ke Stasiun Halim
Sebagai alternatif akses menuju stasiun, penumpang dapat memanfaatkan akses Tol Jakarta-Cikampek melalui exit KM 0+842, yang saat ini tidak terdampak genangan dan dapat digunakan secara normal.
Selain itu, penumpang juga disarankan untuk menggunakan LRT Jabodebek menuju Stasiun LRT Halim pada koridor Cawang-Jatimulya, yang terhubung langsung dengan Stasiun Halim dan tidak terdampak banjir.
Sebagai bentuk kompensasi kepada penumpang yang terlambat akibat banjir menuju stasiun Halim, KCIC juga telah melakukan penyesuaian pelayanan bagi penumpang tanpa dikenakan biaya tambahan.
Eva menjelaskan, KCIC terus memantau situasi secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan perjalanan penumpang tetap aman, lancar, dan tepat waktu.
“Penumpang diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan cermat serta mengikuti informasi yang berkembang,” pungkasnya.
Tonton juga “Detik-detik Tanggul di Jati Padang Jaksel Jebol” di sini:
(ara/ara)
-
Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025
“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” kata Mentan Amran.
Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung
”Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” ucap Mentan Amran.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan beras akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan waktu dan mekanisme pendistribusian.
”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.
-
Kejagung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,2 triliun untuk belanja Kejaksaan Tahun Anggaran (TA) 2026.
Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna mengatakan usulan itu muncul karena pagu indikatif Kejaksaan RI pada 2026 sebesar Rp8,9 triliun dinilai masih belum ideal.
“Pagu indikatif TA 2026 sebesar 8,96 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal kejaksaan RI sebesar Rp27,4 triliun. Berdasarkan jumlah ideal tersebut maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp18,5 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (7/7/2025).
Dia menyampaikan, pagu indikatif Kejaksaan RI TA 2026 itu juga sangat menurun drastis sebesar 63,2 persen dibandingkan dengan TA 2025 sebesar Rp24,2 triliun.
Menurutnya, penurunan anggaran yang dinilai signifikan ini bisa berimbas pada penegakan hukum dengan kebutuhan operasional dan target yang terus meningkat.
“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal di tahun anggaran 2026,” imbuhnya.
Di samping itu, Narendra mengungkap penambahan anggaran Rp18,5 triliun itu bakal digunakan untuk program penegak hukum Rp1,84 triliun dan program dukungan manajemen Rp16,6 triliun.
“Untuk itu kami telah mengajukan usulan tambahan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Jaksa Agung,” pungkasnya.
-
Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order
Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai sistem double order yang diterapkan aplikator menjadi biang kerok atas kisruh ShopeeFood yang terjadi di Yogyakarta. Hal yang sama juga berpeluang terjadi di platform lainnya seperti Grab dan Gojek.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan sistem algoritma yang dibuat oleh aplikator sangat merugikan pengemudi ojol.
Algoritma yang paling disorot adalah double order yang membuat waktu pengantaran menjadi lama, karena pengemudi harus melayani dua pemesanan sekaligus dalam waktu bersamaan. Tidak hanya ihwal waktu, algoritma double order juga disebut merugikan pengemudi dari sisi upah.
Sistem ini, kata Lily, sudah sempat diminta untuk diubah. Namun, pihak aplikator tak kunjung memberi jawaban.
“[Di pemesanan] Double order, ada 2 lokasi antar dari 2 resto yang berbeda. Bila kami antar 1 order itu dihargai Rp8.500, seharusnya dengan double order maka upahnya dikali 2 menjadi Rp17.000. Namun, yang didapat hanya Rp12.000-Rp14.000,” kata Lily kepada Bisnis, Selasa (7/7/2025).
Pengemudi, jelas dia, otomatis mendapatkan upah yang lebih rendah ketika mendapatkan double order karena upah dari order kedua hanya dihitung 50% -75% dari upah yang seharusnya.
Artinya, kata Lily, double order membuat waktu pengantaran menjadi lama serta merugikan pengemudi karena tidak mendapat kompensasi atau upah yang layak dari platform akibat waktu tambahan tersebut.
Selain pengemudi, tambahnya, konsumen turut dirugikan karena harus menunggu lebih lama dan tidak mengetahui bahwa pengemudi harus mengantarkan order pertama.
Seperti kasus di Sleman, Yogyakarta, konsumen yang tidak puas karena tidak ada informasi yang transparan dari platform sangat mungkin memberi penilaian atau rating yang rendah kepada pengemudi yang dianggap sebagai pihak yang melakukan kesalahan.
“Akibatnya rating yang rendah ini akan merugikan pengemudi karena dinilai oleh algoritma platform tidak berkinerja baik,” tuturnya.
Hal ini disebut berdampak terhadap jumlah pesanan yang kian sepi karena tidak diprioritaskan oleh platform.
Ujung-ujungnya, ujar Lily, hal ini memupuskan harapan pengemudi untuk mendapatkan insentif yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pengemudi ojol, taksol dan kurir.
Terkait dengan hal itu, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir dalam hal jaminan pendapatan agar mendapatkan upah yang layak berupa upah minimum provinsi (UMP).
“Dan agar segera Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR untuk membahas pekerja platform ke dalam RUU Ketenagakerjaan,” sambungnya.
Bisnis mencoba menghubungi pihak Shopee, Grab, dan Gojek mengenai sistem double order di aplikasi. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya belum memberi jawaban.
Sebelumnya, sejumlah pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu customer yang diduga melalukan prilaku kasar terhadap salah satu driver wanita.
Pengguna yang mengeluhkan makanan yang disampaikan lama tibanya, langusung memarahi driver ShopeeFood. Driver menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan perintah sesuai aplikasi.
-
Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka
Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi banjir impor singkong-tapioka. Arahan Prabowo utamanya untuk melindungi petani.
“Itu keputusannya kami di ratas (rapat terbatas), kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apapun,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Sebagai tindak lanjut, dia melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hasil rapat itu ada dua kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan impor singkong dan tapioka, pertama larangan terbatas (lartas) dan kedua pengenaan tarif.
“Itu ada dua kemungkinan, masih dipertimbangkan atau tarif dengan lartas,” terangnya.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Amran mengatakan pemerintah akan menggenjot produksi produk turunan dari singkong. Hal ini sebagai langkah menambah nilai tambah komoditas tersebut, baik untuk petani dan negara.
“Kami sudah menyurat khusus singkong ke Menteri Kehutanan kita kawal, ekspor sudah ada peminatnya dan kita akan hilirisasi. Kemudian kita membuat lartas, nggak boleh petani sendiri dibiarkan impor mengalir. Tetapi yang punya singkong di negara lain juga orang Indonesia sendiri yang akhirnya memukul petani kita,” jelasnya.
Rencana Pajaki Impor Singkong-Tapioka
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengatakan pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk untuk impor singkong dan tapioka untuk menekan angka impor komoditas tersebut.
Kebijakan itu baru rencana karena sampai saat ini terkait impor singkong dan tapioka belum dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Masih nunggu rakor Kemenko Perekonomian. Ya waktu itu kan salah satu solusinya dikenakan tarif bea masuk, tapi kan belum diputuskan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Permasalahan singkong dan tapioka ini bermula dari protes petani singkong yang mengalami kerugian akibat harga anjlok. Turunnya harga singkong disebabkan oleh melimpahnya pasokan yang tidak terserap oleh pabrik tapioka.
Bukan tanpa sebab pabrik tapioka tidak menyerap singkong petani. Pabrik-pabrik tapioka itu juga kesulitan menjual hasil produksinya karena industri memilih impor. Inilah yang menjadi penyebab utama dari permasalahan harga singkong yang anjlok.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pernah mengatakan sebanyak 250 ribu ton tapioka Lampung tidak terserap oleh industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh datangnya tapioka impor yang harganya lebih murah.
Dampaknya tidak hanya merugikan produsen tapioka, petani juga ikut merugi. Produsen yang sulit menjual tapiokanya membuat produksi terhenti dan tidak membeli singkong.
“Permasalahan utama pengusaha, harga tidak kompetitif, dengan tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka produksi per kg 6.000. Tepung tapioka impor Rp 5.200/kg dan tidak kena pajak, tidak pernah kena pajak,” kata dia rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025).
Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:
(ada/ara)
-
Anggaran Kementerian Turun, Menperin Sebut RI Bisa Kehilangan Peluang Ekspor
Jakarta –
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan postur anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak dua tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pagu Kemenperin tahun 2025 turun signifikan sebesar 34,67% atau Rp 1,33 triliun dibandingkan tahun 2024.
Kemudian pada tahun 2026, pagu Kemenperin kembali turun sebesar 23,13% atau Rp 582,73 miliar jika dibandingkan tahun 2025.
“Pada tahun 2026 anggaran Kementerian Perindustrian mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 23,13% atau turun Rp 582,73 miliar dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun ini 2025. Fluktuasi ini tentu akan menjadi tantangan bagi kita semua, tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor manufaktur atau sektor industri agar target program prioritas akan tetap tercapai dan tercapainya secara efektif dan secara efisien,” kata Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).
Agus menjelaskan, bahwa dengan adanya penurunan anggaran tahun 2026 ini akan menghambat pencapaian sembilan program prioritas Kemenperin di tahun 2026 mendatang. Misalnya, kemungkinan tidak terpenuhinya ketersediaan Sumber Daya Manusia industri yang sesuai dengan kompetensi dan standar yang dibutuhkan oleh industri.
“Kemudian juga kemungkinan tidak tercapainya peningkatan daya saing serta perluasan kemitraan industri kecil menengah sebagai rantai pasok industri menengah besar. Dan juga tidak optimalnya program hilirisasi industri prioritas,” katanya.
Lalu, Agus juga mengungkapkan bahwa adanya potensi penurunan produktivitas industri sebesar 15-20% akibat terbatasnya intervensi teknologi melalui kegiatan restrukturisasi mesin dan juga peralatan produksi serta program implementasi teknologi 4.0.
“Potensi kehilangan peluang ekspor dan pasar global bisa sebesar sampai 40% akibat minimnya keterlibatan kita Indonesia dalam kegiatan-kegiatan pameran atau promosi internasional,” katanya.
Lebih lanjut, Agus juga mengatakan sulitnya mencapai target kontribusi ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) imbas minimnya fasilitasi sertifikat industri hijau dan juga kurangnya pendampingan teknis.
Selain itu, bakal mengurangnya produk-produk yang memiliki nilai TKDN di Indonesia. Dengan begitu, hal ini akan mengakibatkan dampaknya terhadap substitusi barang impor dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di kementerian dan lembaga atau pemerintahan.
“Kemudian juga kami kemungkinan tidak akan dapat secara optimal mendukung kesiapan pelaku industri makanan dan minuman, kosmetik dan farmasi serta barang gunaan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026,” katanya.
“Dan yang terakhir potensi hilangnya peningkatan nilai investasi dan terhambatnya peluang peningkatan tenaga kerja serta stagnansi nilai PDB sektor kawasan industri,” katanya.
Oleh karenanya, Agus mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun untuk tahun 2026. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk membiayai 255 kegiatan terutama kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional.
“Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun ini untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program tentu program-program prioritas,” katanya.
Tonton juga “Menperin Ungkap Bata Tutup Pabrik-Jual Aset untuk Efisiensi” di sini:
(acd/acd)
-
Daftar Motor Listrik Honda Dapat Diskon Gila-gilaan, Harga Mulai Rp 16 Jutaan
Jakarta –
Motor listrik Honda lagi dipotong diskon, harganya jadi jauh lebih murah. Simak rangkumannya berikut ini.
Potongan paling fantastis jatuh pada Honda CUV e:, motor listrik paling mahal Honda saat ini dijual Rp 54.450.000 (OTR Jakarta). Tapi jaringan dealer Honda memberikan potongan cash dan kredit sebesar Rp 35.187.000. Walhasil motor listrik Honda itu turun harganya jadi Rp 19.263.000.
Diskon jumbo Honda CUV e: ini turut diamini salah satu konsumen yang membeli motor listrik tersebut di area Pekan Raya Jakarta (PRJ). Dia membeli unitnya seharga Rp 19 juta untuk Honda CUV e: tipe biasa alias non-roadsync, termasuk dua baterai dan dua charger.
Honda CUV e: Foto: Ridwan Arifin
Honda CUV e: ini juga bisa mengakomodir kebutuhan mobilitas harian. PT Astra Honda Motor mengklaim kecepatan 83 km/ jam dengan jarak tempuh maksimal 80,7 km.
Sumber tenaganya berasal dari dua baterai Honda Mobile Power Pack e: yang dapat di-swap (ditukar) atau di-charge sendiri dengan off-board charger. Honda CUV e: dibekali baterai lithium-ion dengan voltase 50,26 V x 2 dan kapasitas 29,4 Ah x 2. Pengisian baterai dari kosong hingga penuh memakan waktu 6 jam dan 2,7 jam (160 menit) buat pengisian dari 25% ke 75%.
Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus Foto: Ridwan Arifin
Model lain yang mendapat potongan harga ialah Honda EM1 e:. Motor listrik itu saat ini dibanderol Rp 40 juta (OTR Jakarta). Dalam situs resmi jaringan Honda, motor tersebut mendapat potongan harga sebesar Rp 23.310.000. Honda EM1 e:. Artinya motor tersebut sekarang bisa dibeli seharga Rp 16.690.000.
Motor tersebut menggunakan baterai lithium-ion dengan kapasitas 26,1 ah yang mampu menempuh jarak 41 km. Sementara kecepatan maksimumnya 45 km/jam.
Untuk pengisian daya perlu charger alias Honda Power Pack Charger e: dengan waktu pengisian daya 2,7 jam (160 menit) untuk 25%-75% dan 6 jam untuk 0%-100%.
Honda punya satu senjata lagi yakni ICON e:. Motor listrik itu diskonnya paling kecil di antara yang lain.
Honda ICON e: Foto: AHM
Honda ICON e: saat ini dibanderol Rp 28 juta. Namun mendapat potongan harga hingga Rp 6.660.000. Artinya motor listrik itu sekarang bisa ditebus cuma Rp 21.340.000.
Dari segi performa, ICON e: menggendong motor listrik dengan tenaga maksimal 1,8 kW yang mampu melaju hingga 55 km/ jam. Baterai yang tertanam pada dek bawah motor mampu bertahan dan membawa kendaraan untuk menempuh jarak maksimal 53 km dengan sekali pengisian.
Sistem pengisian baterai direct charge, langsung ke sepeda motor atau ke baterainya, memberikan fleksibilitas tinggi dan pengisian daya lebih mudah di manapun. Pengisian baterai dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu 7 jam 20 menit, dan dari 25 % ke 75% butuh waktu 3 jam 30 menit.
(riar/din)
-
Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.
Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.
“Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).
Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.
Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.
Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.
Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.
“Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.
Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.
“Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.