Xcloud.id

Blog

  • Ketua Komisi III DPR: Kick Off Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Selasa Besok – Page 3

    Ketua Komisi III DPR: Kick Off Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Selasa Besok – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polri telah menandatangani DIM RUU KUHAP. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada 6 ribu DIM RUU KUHAP dan akan diserahkan ke DPR.

    “Sekitar 6 ribu (DIM),” kata Edward Omar Sharif Hiariej, Senin 23 Juni 2025.

    Dia juga menanggapi soal kekhawatiran intervensi antar lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan pada Revisi Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

    Pria yang kerap disapa Eddy ini memastikan, sistem hukum acara pidana ke depan akan berlandaskan prinsip peradilan pidana terpadu.

    Makna sistem peradilan pidana terpadu itu, kata dia, meskipun masing-masing punya kewenangan tetapi tentunya antara satu dengan yang lain saling berkoordinasi karena tidak mungkin penyidik dan penuntut umum akan berdiri sendiri.

    “Jadi sistem pidana terpadu itu yang memperlihatkan bagaimana pandangan hukum acara itu berjalan. Dan sistem keradilan pidana terpadu yang di dalamnya ada Polri, kemudian Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebagai penyeimbang di sini, kemudian kita melihat juga ada peran dari advokat untuk menyeimbangkan kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum,” ujar Eddy usai menghadiri penandatanganan Naskah DIM RUU KUHAP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, pada Senin 23 Juni 2025.

    “Jadi sudah pasti tidak akan ada intervensi kewenangan karena masing-masing punya kewenangan meskipun dalam bingkai sistem keradilan pidana terpadu, itu ada di state di dalam,” sambung dia.

      

  • Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

    “Berdasarkan kebutuhan yang sudah kami ajukan ke Kemenkeu tanggal 2 Juli, kami telah menerima jawaban yang menyetujui yang kami usulkan Rp12,75 triliun, akan dilakukan review lebih lanjut. Secara prinsip postur anggaran kita akan mencapai Rp12,75 triliun,” ungkapnya.

    Ismail mengatakan saldo kas bakti sudah diajukan untuk dibuka kembali oleh Kemekeu. Menurutnya pembukaan saldo kas BLU Bakti diajukan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan saldo kas Bakti yang sebelumnya mencapai Rp6,77 triliun akan dibuka kembali. Di mana dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,95 triliun telah dibuka, sementara sisanya senilai Rp3,8 triliun akan dilanjutkan pembukaannya sebesar Rp2,2 triliun.

    Dia juga menyampaikan optimisme izin penggunaan PNBP akan meningkat signifikan. 

    “Penggunaan PNBP juga akan mengalami peningkatan yang tadinya Rp3,32 triliun diperkirakan akan mencapai Rp9,19 triliun sampai akhir [tahun],” tutup Ismail.

  • Rupiah pada Senin pagi melemah jadi Rp16.218 per dolar AS

    Rupiah pada Senin pagi melemah jadi Rp16.218 per dolar AS

    Arsip foto – Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Kamis (15/5/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/bar/aa.

    Rupiah pada Senin pagi melemah jadi Rp16.218 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta melemah sebesar 33 poin atau 0,20 persen menjadi Rp16.218 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.185 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Area lampu merah Outer Ring Road Kembangan Jakbar masih banjir

    Area lampu merah Outer Ring Road Kembangan Jakbar masih banjir

    Tangkapan layar – Seorang pengemudi sepeda motor terjebak banjir di area lampu merah Outer Ring Road Kembangan, Jakarta Barat, Senin (7/7/2025) pagi. ANTARA/Risky Syukur

    Area lampu merah Outer Ring Road Kembangan Jakbar masih banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Banjir masih menggenangi area lampu merah Jalan Ring Road Kembangan, Jakarta Barat hingga Senin pagi. Genangan air yang terjadi sejak Minggu (6/7) sore itu viral di media sosial lantaran masih ada sampai dengan saat ini. Video yang diunggah akun Instargram @warga.jakbar, menyebutkan ketinggian air tampak mencapai lutut orang dewasa tepatnya pada pukul 05.00 WIB.

    Oleh karena itu, sejumlah pemotor dari arah Kembangan menuju Cengkareng akhirnya terjebak di kolong tol. Pemotor yang telanjur melewati genangan pun akhirnya terpaksa mendorong sepeda motornya yang mogok akibat kemasukan air. Kendaraan-kendaraan truk besar tampak masih lancar berkendara lantaran ketinggian air masih bisa dilewati oleh mereka.

    Sumber : Antara

  • Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama para pemimpin dunia anggota BRICS pada KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa masuknya Indonesia dalam kelompok ekonomi dunia BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di internasional. Seskab Teddy yang mendampingi Presiden Prabowo menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) mengatakan bahwa Indonesia disambut baik dalam pertemuan tersebut.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS,” kata Seskab Teddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Seskab menjelaskan bahwa KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu merupakan KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan pertama kalinya Indonesia menjadi anggota penuh pada tahun 2025.

    Setelah dinyatakan resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025, Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-10 BRICS.

    “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di dunia internasional,” kata Teddy.

    Dengan anggota awal sebanyak lima negara, kini anggota BRICS telah berkembang menjadi sepuluh negara resmi, antara lain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Seskab menjelaskan kesepuluh anggota ini merepresentasikan 50 persen jumlah penduduk dunia, dan 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau GDP global.

    Presiden Prabowo meyakini keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara guna mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia. Seskab juga menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan implementasi dari kebijakan diplomasi yang selalu ditekankan Presiden Prabowo.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” kata Teddy.

    Sumber : Antara

  • Daftar Penyakit Yang Ditanggung BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3

    Daftar Penyakit Yang Ditanggung BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3

    Jakarta –

    Peserta BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendapatkan pengobatan gratis. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat mengetahui secara pasti apa saja penyakit yang ditanggung oleh JKN.

    Meski kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi kelas 1, 2, dan 3, pelayanan medis yang diterima pasien tetap sama. Artinya peserta kelas 1, 2, dan 3 yang mengalami penyakit-penyakit yang disebutkan, dapat menggunakan JKN untuk pengobatan.

    Salah satu orang yang memanfaatkan program JKN adalah Ridwan Fadhil (22) asal Cianjur, Jawa Barat untuk perawatan gagal ginjanya. Ketika dihubungi detikcom, ia mengaku sudah memanfaatkan program JKN untuk bisa cuci darah secara gratis, meski beberapa obat harus ia tanggung sendiri.

    Perawatan cuci darah itu sudah ia jalani selama dua tahun lebih.

    “Sudah jalan dua tahun (cuci darah). Sebulan itu delapan kali. Minum obat-obatan juga itu ada yang ditanggung BPJS ada yang enggak. Kalau cuci darahnya ditanggung,” cerita Ridwan ketika berbincang dengan detikcom tahun lalu.

    Daftar Penyakit yang Ditanggung

    BPJS Kesehatan memiliki ketentuan tersendiri berkaitan dengan penyakit apa saja yang bisa menggunakan JKN atau tidak. Ketentuannya dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2018.

    Setiap peserta setidaknya bisa mendapatkan 144 pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). FKTP yang dimaksud adalah puskesmas, praktik dokter perorangan, praktik dokter gigi, klinik umum, dan rumah sakit kelas D pratama.

    Berikut ini daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan:

    Kejang DemamTetanusHIV AIDS tanpa komplikasiTension headacheMigrenBell’s PalsyVertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo)Gangguan somatoformInsomniaBenda asing di konjungtivaKonjungtivitisPerdarahan subkonjungtivaMata keringBlefaritisHordeolumTrikiasisEpiskleritisHipermetropia ringanMiopia ringanAstigmatism ringanPresbiopiaButa senjaOtitis eksternaOtitis Media AkutSerumen propMabuk perjalananFurunkel pada hidungRhinitis akutRhinitis vasomotorRhinitis vasomotorBenda asingEpistaksisInfluenzaPertusisFaringitisTonsilitisLaringitisAsma bronchialeBronchitis akutPneumonia, bronkopneumoniaTuberkulosis paru tanpa komplikasiHipertensi esensialKandidiasis mulutUlkus mulut (aptosa, herpes)ParotitisInfeksi pada umbilikusGastritisGastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)Refluks gastroesofagusDemam tifoidIntoleransi makananAlergi makananKeracunan makananPenyakit cacing tambangStrongiloidiasisAskariasisSkistosomiasisTaeniasisHepatitis ADisentri basiler, disentri amubaHemoroid grade ½Infeksi saluran kemihGonorePielonefritis tanpa komplikasiFimosisParafimosisSindroma duh (discharge) genital (Gonore dan non gonore)Infeksi saluran kemih bagian bawahVulvitisVaginitisVaginosis bakterialisSalpingitisKehamilan normalAborsi spontan komplitAnemia defisiensi besi pada kehamilanRuptur perineum tingkat ½Abses folikel rambut/kelenjar sebaseaMastitisCracked nippleInverted nippleDM tipe 1DM tipe 2Hipoglikemia ringanMalnutrisi energi proteinDefisiensi vitaminDefisiensi mineralDislipidemiaHiperurisemiaObesitasAnemia defisiensi besiLymphadenitisDemam berdarah dengueMalariaLeptospirosis (tanpa komplikasi)Reaksi anafilaktikUlkus pada tungkaiLipomaVeruka vulgarisMoluskum kontagiosumHerpes zoster tanpa komplikasiMorbili tanpa komplikasiVaricella tanpa komplikasiHerpes simpleks tanpa komplikasiImpetigoImpetigo ulseratif (ektima)Folikulitis superfisialisFurunkel, karbunkelEritrasmaErisipelasSkrofulodermaLepraSifilis stadium 1 dan 2Tinea kapitisTinea barbeTinea facialisTinea corporisTinea manusTinea unguiumTinea crurisTinea pedisPitiriasis versicolorCandidiasis mucocutan ringanCutaneus larvamigranFilariasisPedikulosis kapitisPediculosis pubisScabiesReaksi gigitan seranggaDermatitis kontak iritanDermatitis atopik (kecuali recalcitrant)Dermatitis numularisNapkin ekzemaDermatitis seboroikPitiriasis roseaAcne vulgaris ringanHidradenitis supuratifDermatitis perioralMiliariaUrtikaria akutEksantemapous drug eruption, fixed drug eruptionVulnus laseraum, puctumLuka bakar derajat 1 dan 2Kekerasan tumpulKekerasan tajamDaftar Layanan yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

    Dalam Perpres No 82 Tahun 2018 pasal 52, diatur 21 layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berikut ketentuannya:

    Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan terhadap kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat ataupun alkohol.Gangguan kesehatan akibat tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment).Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik.Keperluan kesehatan rumah tangga.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang sebenarnya dapat dicegah (preventable adverse events).Pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial.Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pelayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikanPelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

    (avk/kna)

  • DKI rampungkan 89 persen rekomendasi audit BPK RI

    DKI rampungkan 89 persen rekomendasi audit BPK RI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan sebanyak 89,21 persen rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

    “Berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024, dari 11.718 rekomendasi, sebanyak 10.454 atau 89,21 persen telah dinyatakan selesai atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Senin.

    Rano saat memberikan sambutan dan penguatan pada acara “Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI” menyampaikan, pada Semester I Tahun 2025 terdapat tambahan enam laporan hasil pemeriksaan sehingga total rekomendasi menjadi 11.950 dengan 1.496 yang masih dalam proses penyelesaian.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2025.

    Namun, sambung Rano, Pemprov DKI perlu memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas dan berkualitas.

    “Untuk itu, kami secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013, yang mengamanatkan penyelesaian tindak lanjut dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima,” katanya.

    Lalu, untuk memastikan ketuntasan dan akurasi tindak lanjut, kata Rano, Pemprov DKI Jakarta mengadakan sesi reviu, verifikasi dan konsiyering pada Juni 2025.

    Hasilnya, sebanyak 399 rekomendasi dibahas.

    “Rinciannya, 150 usulan status selesai atau tidak dapat ditindaklanjuti, serta 249 yang masih dalam progres penyelesaian,” kata Rano.

    Untuk itu, dia mendorong seluruh jajaran perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pemahaman bersama dan mendorong percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi.

    “Kita memiliki target 91 persen penyelesaian tindak lanjut di tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja para Kepala Perangkat Daerah,” ujar Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak Warga Israel Serbu Al-Aqsa, Palestina Desak PBB Bertindak

    Banyak Warga Israel Serbu Al-Aqsa, Palestina Desak PBB Bertindak

    Yerusalem –

    Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan oleh para pemukim Israel terhadap kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, semakin meningkat. Palestina mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan menyikapi hal tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Senin (7/7/2025), mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki.

    “Yerusalem Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan merupakan ibu kota Negara Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya “untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan (Israel)”.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai “Temple Mount” atau “Gunung Bait Suci” dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno.

    Lihat juga Video: Warga Israel Ramai-ramai Geruduk Masjid Al-Aqsa Lalu Bikin Provokasi

    Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, para pemukim Israel yang ilegal telah melakukan sedikitnya 25 penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan lalu.

    Disebutkan juga oleh kementerian itu bahwa pasukan Israel menutup Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus selama 11 hari, melarang umat Kristen untuk berdoa di sana, dengan dalih masalah keamanan.

    Israel menduduki Yerusalem Timur, yang menjadi lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel tahun 1967 silam. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota tersebut dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

    Lihat juga Video: Warga Israel Ramai-ramai Geruduk Masjid Al-Aqsa Lalu Bikin Provokasi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BMKG Modifikasi Cuaca Hari Ini, Cegah Curah Hujan Deras di Jabodetabek – Page 3

    BMKG Modifikasi Cuaca Hari Ini, Cegah Curah Hujan Deras di Jabodetabek – Page 3

    Dwi menjelaskan, peringatan dini yang disampaikan di BMKG dua hari terakhir yakni 5 dan 6 Juli terkonfirmasi dengan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari terakhir.

    Pada 5 Juli 2025 hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, kategori lebat dan sangat lebat tercatat di wilayah Bogor, di Mataram pulau Lombok dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

    “Artinya, tidak hanya di Jawa saja sebagai wilayah di Indonesia yang mengalami hujan ekstrem tersebut dan berdampak pada banjir, banjir bandang, tanah longsor dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas masyarakat,” tutur Dwi.

    “Selanjutnya, pada 6 Juli 2025 hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 150 mm, terutama yang dari area puncak. Artinya, mencapai ekstrem itu di tanggal 5 Juli yang berwarna merah, sementara Jakarta berwarna hijau kuning cokelat. Artinya hujan, tapi tidak setinggi yang ada di puncak. Itu sangat meluas,” jelas Dwi.

    Diketahui, sejak 5 Juli pukul 16.20 WIB, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek yakni potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang.

    Peringatan dini tersebut diperbarui secara berkala pukul 19.20 WIB, 21.55 WIB dan 23.20 WIB serta hingga pukul 03.00 WIB.

    Sejak 6 Juli 2025, hal senada juga dilakukan pada jam 14.28 WIB. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Jabotabek yakni potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir angin kencang.

    Peringatan dini tersebut diperbarui kembali pukul 16.20 WIB serta berlaku hingga 18.30 WIB.

  • Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR RI agar rancangan anggaran untuk 2026 naik menjadi Rp728,8 miliar, yang Rp250 miliar di antaranya dibutuhkan untuk membangun command center.

    Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa Kemenkopolkam memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2026 sebesar Rp126,5 miliar. Angka tersebut, menurut dia, belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kementerian Koordinator (Kemenko)

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar Rp728,8 m, di antaranya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Rinciannya, anggaran untuk koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp29 miliar.

    Koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan satuan bangsa Rp34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar Rp41,3 miliar, koordinasi komunikasi informasi dan komunikasi sebesar Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.

    Kemudian, kata dia, usulan anggaran itu diperlukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp250 miliar dibutuhkan untuk membangun Command Center Politik dan Keamanan.

    Menurut dia, command center diperlukan oleh Kemenkopolkam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time.

    Dia mengatakan bahwa tantangan negara saat ini semakin bersifat kompleks. Menurut dia, dunia cepat berubah secara simultan, diakibatkan eskalasi konflik, ancaman digital, gangguan ketertiban, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.

    “Command center akan menjadi mata dan otak Kemenkopolkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.