Xcloud.id

Blog

  • Geledah KPP Madya Jakut, KPK Sita Uang Rp104 Juta hingga Rekaman CCTV

    Geledah KPP Madya Jakut, KPK Sita Uang Rp104 Juta hingga Rekaman CCTV

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop. Tim juga menyita $8.000 Singapura atau setara Rp104 juta.

    Penyitaan itu setelah KPK menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1/2026) yang berlangsung 11.00 WIB sampai 22.00 WIB.

    “Penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

    Selain itu, tim lembaga antirasuah juga mengamankan mata uang dolar Singapura sebanyak 8.000.

    “Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai SGD8,000,” jelasnya.

    Penggeledahan merupakan tindak lanjut dari kegiatan tertangkap tangan pada Jumat (9/1/2026) terkait kasus dugaan suap untuk menurunkan nilai pajak PT Wanatiara Persada oleh tiga petugas KPP Madya Jakarta Utara.

    Mulanya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab, kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

    Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran “all in” Rp23 miliar.

    Kode “all in” juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

    Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran bayar menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 

    Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan ke pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak. Pencairan Rp4 miliar dilakukan PT WP dengan melakukan kontrak fiktif dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan milk Abdul Karim Sahbudin. Sehingga dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

    1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

    2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

    3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

    4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

    5. Edy Yulianto: Staf PT WP

     

  • Nasib Pengupas Kerang Hijau di Pesisir Cilincing: Tangan Terluka demi Upah Rp 6.000 Megapolitan 13 Januari 2026

    Nasib Pengupas Kerang Hijau di Pesisir Cilincing: Tangan Terluka demi Upah Rp 6.000 Megapolitan 13 Januari 2026

    Nasib Pengupas Kerang Hijau di Pesisir Cilincing: Tangan Terluka demi Upah Rp 6.000
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aktivitas belasan lapak pengulak kerang hijau di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, tampak tak pernah sepi.
    Di balik kesibukan itu, puluhan warga setempat menggantungkan hidup dari pekerjaan yang berisiko tinggi, berupah rendah, dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan laut.
    Di lapak-lapak tersebut, warga Kalibaru Cilincing berupaya mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
    Mereka bekerja sebagai kuli panggul kerang, ojek kerang, hingga
    pengupas kerang
    , yang sebagian besar dijalani oleh ibu rumah tangga di sekitar kawasan pesisir.
    Hampir setiap hari, para ibu rumah tangga ini menghabiskan waktu dari siang hingga sore hari di lapak para pengulak untuk mengupas kerang hijau hasil tangkapan nelayan.
    Salah satunya adalah Kartini (50), ibu rumah tangga yang mengaku telah bekerja sebagai pengupas kerang sejak masih duduk di kelas lima sekolah dasar (SD).
    Pekerjaan mengupas kerang itu tetap ia tekuni hingga kini, meski sang suami masih bekerja dan menafkahi keluarga. Kartini mengaku tidak ingin waktu luangnya terbuang percuma.
    Ia mulai bekerja sebagai pengupas kerang sekitar pukul 11.00 WIB, setelah seluruh pekerjaan rumah tangga rampung.
    Upah Kartini dibayarkan secara harian oleh para tengkulak, bergantung pada seberapa banyak kerang yang berhasil ia kupas dan bersihkan.
    Kerang hijau hasil laut biasanya saling menempel dan harus dipisahkan satu per satu. Selain itu, pengupas juga harus membersihkan karang berwarna putih yang menempel di cangkang kerang.
    Proses tersebut tidak mudah. Cangkang kerang yang tajam kerap melukai tangan para pengupas.
    “Tangan pada lecet, bengkak semua,” kata Kartini.
    Meski tangan masih terluka dan belum sepenuhnya sembuh, Kartini tetap harus bekerja cepat agar penghasilannya cukup.
    Jika hanya membersihkan dan memisahkan kerang, para pengupas dibayar sekitar Rp6.000 per ember. Namun, jika kerang dikupas hingga terlepas dari cangkangnya, mereka mendapat tambahan bayaran sekitar Rp3.000 per kilogram.
    Jika ditotal, penghasilan para pengupas kerang hijau ini rata-rata tidak mencapai Rp100.000 per hari.
    “Maksimal Rp 50.000 per hari, itu juga kalau banyak, kalau ini kan kerangnya sedikit paling cuma Rp25.000 – Rp30.000,” tutur Kartini.
    Pengupas kerang lainnya, Wenti (46), juga mengaku pendapatannya tidak jauh berbeda, meski mampu mengupas lebih dari satu ember kerang per hari.
    “Penghasilannya enggak jauh beda sih sama yang lain, karena kan tergantung kecepatannya, mungkin kalau cepat lebih banyak lagi dapatnya, kalau lelet paling Rp 50.000,” kata dia.
    Cepat atau lambatnya proses pengupasan sangat bergantung pada kondisi kerang. Jika banyak karang putih yang menempel, proses pembersihan bisa memakan waktu dua hingga tiga jam untuk dua ember kerang.
    Sebaliknya, jika cangkang relatif bersih, proses pengupasan bisa selesai dalam waktu sekitar satu jam.
    Meski volume kerang yang banyak dapat meningkatkan pendapatan, risiko cedera tangan juga semakin besar.
    “Lecet ini tuh, kemarin lagi tahun baru karena kan kita dua hari, dua malam, kupasan banyak tahun baru, tapi risikonya bengkak tangan, pada perih, lecet,” sambung Wenti.
    Wenti menyebutkan, stok kerang hijau yang harus dikupas tidak selalu melimpah. Salah satu penyebab utama berkurangnya hasil panen adalah pencemaran limbah di perairan Teluk Jakarta.
    Jika nelayan hanya mendapatkan sedikit kerang, maka pendapatan para pengupas pun ikut menurun. Bahkan, saat hasil tangkapan melimpah, kerang yang terkontaminasi limbah sering kali mati dan tidak dihitung sebagai upah.
    “Kalau kena limbah, walau kerangnya banyak, tapi kita tetap dapatnya sedikit karena pada mati kalau kena limbah. Kalau yang dihitung kan yang masih hidup,” tutur Wenti.
    Ia mengaku, saat musim limbah, penghasilannya hanya sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per hari. Meski demikian, ia tetap bersyukur bisa memperoleh tambahan penghasilan.
    Tengkulak kerang hijau bernama Beny (52) membenarkan bahwa hasil panen kerang di tahun 2025 menurun drastis akibat pencemaran limbah.
    “Ya, kalau itu pasti menurun. Biasanya sehari kami bisa mencapai 100 karung, cuma karena adanya limbah paling setengahnya, jadi 50 karung,” ungkap Beny.
    Padahal, untuk membudidayakan kerang hijau, nelayan membutuhkan waktu hingga enam bulan dan modal minimal Rp 20 juta untuk membeli jaring dan perlengkapan lainnya.
    “Dari modal Rp 20 juta, enggak ada limbah bisa panen Rp 40 juta. Kalau ada limbah, paling Rp 15 juta malah rugi kita, tenaga, waktu, segalanya rugi,” jelas Beny.
    Ia menduga limbah berasal dari aktivitas industri di kawasan Cilincing hingga Marunda, yang kerap dibuang saat hujan deras.
    Ketika limbah masuk ke laut, ternak kerang yang siap panen bisa mati total dan tidak dapat dijual.
    Selain limbah, cuaca buruk sejak akhir 2025 juga menjadi faktor gagal panen bagi peternak kerang hijau di Cilincing. Cuaca ekstrem menyulitkan nelayan untuk melaut dan memanen kerang.
    “Benar, enggak panen karena cuaca buruk. Padahal kan tahun baru harusnya kesempatan jual kerang panen, tapi berhubung cuaca buruk boro-boro ke luar ke laut, sampai sini saja ombaknya besar jadi enggak pada dipanen,” tutur
    nelayan kerang hijau
    lain, Raspi (60).
    Pada kondisi normal, nelayan biasanya memanen kerang selama tiga hari berturut-turut menjelang tahun baru karena tingginya permintaan pasar. Harga kerang hijau pun melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp60.000–70.000 per ember.
    Raspi mengaku, pada 2024 ia bisa meraup pendapatan hingga Rp 50 juta saat momen tahun baru. Namun pada 2025, pendapatannya hanya sekitar Rp 10 juta dari modal Rp 20 juta.
    Ia mengatakan, para nelayan sempat berdemo ke salah satu pabrik besar di kawasan Cilincing, tetapi tidak membuahkan hasil.
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memastikan perusahaan yang dituding nelayan membuang limbah ilegal ke laut masuk kategori taat.
    “Saat ini perusahaan tersebut rutin melaporkan implementasi ke SKL dengan status taat serta tidak ada pengaduan dan tidak ada pengenaan sanksi,” tutur Humas DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, saat dihubungi, Senin.
    Perusahaan tersebut telah memiliki dokumen persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pembuangan atau pemanfaatan air limbah yang sah.
    Yogi menyebut cairan putih berbusa yang kerap terlihat bisa berasal dari pompa banjir yang sedang beroperasi dan mengalami turbulensi.
    DLH DKI Jakarta berjanji akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti membuang limbah ilegal.
    “DLH Provinsi dan Sudin LH akan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administrasi kepada perusahaan yang terbukti melanggar peraturan Perundang-Undangan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Yogi.
    Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan atau pencabutan perizinan berusaha.
    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nusa Idaman Said, menyatakan pencemaran Teluk Jakarta tidak semata-mata berasal dari industri.
    “Pencemaran perairan Teluk Jakarta secara masif disebabkan masuknya sumber pencemaran melalui sungai sungai. Artinya, sumber pencemaran Teluk Jakrta disebabkan bukan hanya oleh satu industri,” kata Nusa.
    Ia menyebutkan, berdasarkan data DLH DKI Jakarta, 13 sungai di Jakarta masuk kategori tercemar berat dan semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Limbah domestik dari rumah tangga juga berkontribusi besar terhadap pencemaran laut.
    Selain merusak ternak kerang para nelayan, limbah industri dan domestik yang mengandung zat kimia, logam berat, dan sampah mikroplastik yang mencemari laut di Jakarta Utara juga bisa mematikan biota laut dan merusak habitat terumbu kadang.
    Keberadaan limbah juga dapat mengubah kualitas air laut seperti suhu, kelembabannya, dan oksigen. Kemudian, bisa menyebabkan
    blooming
    plankton atau
    red tide
    dan menganggu rantai makanan hingga ke manusia.
    Pencemaran tersebut berpotensi membunuh biota laut, merusak terumbu karang, mengganggu rantai makanan, hingga membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi.
    Nusa menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pencemaran lingkungan.
    “Penegakan hukum dan pengawasan dapat dilakukan dengan cara misalnya, melakukan pemeriksaan rutin ke lapangan secara langsung oleh instasi yang berwenang ke industri atau kegiatan usaha lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar baku mutu,” kata Nusa.
    Ia juga mendorong pelibatan masyarakat melalui sistem pelaporan publik untuk mengawasi praktik pembuangan limbah ilegal.
    Pemberian sanksi bisa berupa denda, penutupan sementara atau pencabutan izin usaha apabila pelanggaran yang dilakukan cukup parah.
    Kemudian, pemerintah juga diminta untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pembuangan limbah ilegal.
    “Mengembangkan sistem pelaporan publik dengan melibatkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pembuangan limbah,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur Megapolitan 13 Januari 2026

    4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur Megapolitan 13 Januari 2026

    4 Tahun Tinggal di Bekas Kantor Batavia, Warga Bertahan meski Waswas Digusur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik tembok bata merah yang terkelupas dan lengkungan jendela kolonial yang nyaris runtuh di Jalan Kali Besar Timur, Jakarta Barat, kehidupan tetap berlangsung.
    Selama empat tahun terakhir, reruntuhan bangunan yang diduga bekas kantor era Batavia itu menjadi tempat berteduh bagi warga-warga kecil yang tak punya pilihan lain di kerasnya Ibu Kota.
    Sutaryono (57) adalah salah satunya. Pedagang batagor itu telah menetap di dalam bangunan cagar budaya tersebut sejak awal 2022.
    Di ruang tanpa atap, beralas tanah, dan beratapkan langit Jakarta, ia menjalani hari-harinya dengan rasa waswas akan penggusuran yang bisa datang kapan saja.
    “Saya tahu ini bangunan bersejarah dan sebenarnya enggak boleh ditempati. Tapi waktu itu saya benar-benar enggak punya pilihan,” ujar Sutaryono saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (9/1/2026).
    Bangunan tua yang ditempati Sutaryono hanya menyisakan dinding tinggi dengan jendela-jendela melengkung khas kolonial.
    Atapnya telah lama hilang. Saat hujan turun, air langsung membasahi lantai dan sudut-sudut hunian semi permanen yang dibuat dari papan dan terpal.
    “Dari dulu atapnya memang sudah enggak ada. Saya perbaiki seadanya supaya bisa ditinggali. Pakai terpal, papan bekas, instalasi darurat,” kata Sutaryono.
    Ia menempati salah satu sudut bangunan bersama istrinya.
    Di area yang sama, terdapat sekitar tujuh hingga sepuluh bangunan semi permanen lain yang dihuni kurang lebih 10 orang.
    Sebagian besar adalah pendatang yang bekerja serabutan di kawasan
    Kota Tua
    .
    “Semua di sini nasibnya hampir sama. Kerja serabutan, pedagang kecil, enggak punya rumah tetap,” ujar dia.
    Meski berdiri di kawasan cagar budaya, keberadaan warga di bangunan ini tidak sepenuhnya tanpa “izin”.
    Sutaryono mengaku sempat membayar uang bulanan kepada seseorang yang mengaku mengurus tempat tersebut.
    “Bayarnya bulanan, tapi enggak ada surat apa-apa. Cuma omongan saja,” kata dia.
    Ia menyadari statusnya rapuh. Tidak ada kontrak, tidak ada perlindungan hukum.
    Namun, biaya itu dianggap lebih ringan dibanding harus menyewa rumah di Jakarta.
    “Kalau ngontrak di luar, saya enggak sanggup. Di sini dekat tempat cari makan,” ujar dia.
    Selama empat tahun tinggal di sana, Sutaryono mengaku sudah beberapa kali didatangi petugas.
    Mereka mendata, memotret, dan menanyakan identitas penghuni. Namun, hingga kini belum ada surat resmi pengosongan.
    “Didata sudah beberapa kali. Tapi belum pernah ada perintah harus keluar. Kami hidupnya jadi waswas terus,” kata Sutaryono.
    Ancaman penggusuran selalu menghantui, terutama ketika isu revitalisasi Kota Tua kembali mencuat.
    “Kalau nanti digusur, saya enggak menolak. Tapi tolong ada solusi. Jangan langsung diusir,” ujar dia lirih.
    Pengamatan Kompas.com menunjukkan, reruntuhan bangunan ini tak hanya menjadi hunian, tetapi juga ruang bertahan hidup.
    Di dalamnya terdapat area yang difungsikan sebagai dapur, tempat istirahat, hingga WC umum.
    Safah (42), warga lain yang tinggal di sana, mengatakan WC umum di bangunan tersebut sudah beroperasi lebih dari lima tahun.
    “Awalnya buat warga dan pedagang. Lama-lama wisatawan juga pakai karena lokasinya strategis,” kata Safah.
    WC tersebut berada di lorong sempit yang menghubungkan Jalan Kali Besar Timur dengan area parkiran belakang Museum Fatahillah dan terminal bus wisata Kota Tua.
    “Enggak ada izin resmi. Ini murni inisiatif warga karena kebutuhan,” ujarnya.
    Tarifnya seikhlasnya, sekitar Rp 2.000 hingga Rp 5.000, digunakan untuk membeli air dan sabun.
    Ironi terasa kuat karena bangunan ini berada di kawasan cagar budaya. Dinding bata merah yang retak, tanaman liar yang merambat, serta bau menyengat dari sudut-sudut gelap kontras dengan trotoar rapi dan jalur wisata di sekitarnya.
    Satpam kawasan Kota Tua, Iwanarso, mengatakan bangunan tersebut seharusnya tidak boleh dialihfungsikan.
    “Secara aturan memang enggak boleh disewakan atau ditempati,” ujar Iwanarso, yang bertugas di kawasan itu sejak 2015.
    Ia menyebut bangunan itu sempat difungsikan sebagai toilet umum sebelum akhirnya berkembang menjadi warung dan hunian liar.
    “Tahun lalu masih WC saja. Sekarang sudah jadi warung dan tempat tinggal,” kata dia.
    Menurut Iwanarso, persoalan utama ada pada pembagian kewenangan antarinstansi yang tidak terintegrasi.
    “Kalau revitalisasi terpadu, otomatis semua kena. Tapi kalau terpisah-pisah, pengawasannya susah,” ujar dia.
    Bagi Sutaryono dan penghuni lainnya, bangunan bersejarah itu bukan sekadar reruntuhan masa lalu. Ia adalah tempat berlindung, ruang bertahan hidup, sekaligus simbol ketidakpastian.
    “Saya setuju kalau mau direvitalisasi. Kota Tua memang harus dijaga,” kata Sutaryono.
    “Tapi kami juga manusia. Kalau mau ditertibkan, tolong dipikirkan nasib kami,” lanjutnya.
    Empat tahun hidup di bawah bayang-bayang tembok Batavia telah mengajarkan Sutaryono satu hal di kota sebesar Jakarta, sejarah dan kemiskinan kerap bertemu di ruang yang sama menunggu keputusan siapa yang lebih dulu diselamatkan.
    Sejarawan Asep Kambali menegaskan bangunan tersebut bukan bekas Balai Kota Batavia, tetapi tetap bagian dari lanskap sejarah kolonial Jakarta.
    “Informasi lama menyebut gedung itu pernah difungsikan sebagai hotel atau kantor. Tapi referensinya memang minim,” kata Asep.
    Ia menyebut kasus seperti ini banyak terjadi di Jakarta bangunan bersejarah terbengkalai, statusnya tidak jelas, lalu ditempati warga.
    “Banyak sekali di Jakarta yang seperti ini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PNBP TN Komodo Tembus Rp 100 Miliar, Manggarai Barat Minta Bagi Hasil ke Pemerintah Pusat

    PNBP TN Komodo Tembus Rp 100 Miliar, Manggarai Barat Minta Bagi Hasil ke Pemerintah Pusat

    Liputan6.com, Jakarta – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai angka fantastis pada tahun 2025.

    Pendapatan tersebut melonjak hingga Rp 100,198,880,000 atau hampir dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya, yang hanya sekitar Rp 53 miliar. Sayangnya, seluruh pendapatan tersebut disetor langsung ke Kementerian Keuangan, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat tidak mendapatkan bagian sedikitpun meskipun telah mengajukan permohonan bagi hasil. Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Hendrikus Rani Siga alias Hengki mengungkapkan, capaian PNBP tahun ini jauh melampaui target yang ditetapkan Kementerian Kehutanan sebesar Rp 57 miliar.

    Pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan tiket masuk bagi 432.217 wisatawan yang berkunjung ke kawasan TN Komodo sepanjang tahun 2025, serta pungutan aktivitas wisata lain seperti penggunaan drone dan pembuatan film di dalam kawasan.

    “Peningkatan PNBP tidak didominasi oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan tiga faktor utama,” jelas Hengki, Selasa (13/1/2026). “Kesadaran wisatawan membeli tiket meningkat, ditambah dengan kemudahan sistem baru dan penyesuaian tarif beberapa komponen PNBP,” sambungnya.

  • Ketua DPR: APBN 2026 harus buat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas

    Ketua DPR: APBN 2026 harus buat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas

    Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan APBN Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

    “Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, tahun 2025 memiliki berbagai dinamika perekonomian, di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional.

    Untuk itu, menurut dia, DPR akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik.

    Sedangkan untuk fungsi pengawasan, dia menyebut DPR RI akan mengarahkan pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

    “Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” katanya.

    Pada masa sidang ini, dia mengatakan DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, mengenai ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.

    Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan tahun baru, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, serta pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

    Lalu soal pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

    “Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” lanjut dia.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Saat ini, kata dia, Satgas tengah mengawasi fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

    “(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY Ingatkan Persaudaraan Modal Utama Menjadi Bangsa Kuat, Banyak Negara Hancur karena Konflik

    SBY Ingatkan Persaudaraan Modal Utama Menjadi Bangsa Kuat, Banyak Negara Hancur karena Konflik

    GELORA.CO – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti negara-negara yang hancur karena konflik saudara.

    Disebutnya, demikian itu dikarenakan gagalnya merajut persaudaraan.

    SBY menekankan rasa persaudaraan, kerukunan dan kebersamaan adalah modal utama untuk menjadi bangsa kuat.

    “Dunia banyak memberikan pelajaran. Banyak negara, banyak bangsa yang hidup dalam kegelapan dan tidak memiliki harapan atas masa depannya. Mengapa itu terjadi? Karena bangsa itu gagal untuk merajut persaudaraan, kebersamaan dan kerukunan,” katanya dalam Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 Demokrat, Senin malam, 12 Januari 2026.

    Ia mengatakan bahwa banyak bangsa bangsa yang mudah terpecah belah, dan terus dalam suasana pertikaian akibat tidak bisa menjaga persaudaraan.

    “Bukan bukan contoh seperti itu yang ingin kita bangun dan tuju di negeri ini. Bukan itu pilihan yang mesti dipilih oleh bangsa kita,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Lanjut SBY, ia berharap pada pemerintah. Khususnya pemimpin untuk bertanggung jawab secara moral untuk memastikan Indonesia untuk tetap rukun dan bersatu dalam persaudaraan yang tinggi. 

    “Menjaga persatuan dan kerukunan, unity in diversity, harmony in diversity, bukan not to be taken for granted,” tegasnya.

    “Harus dijaga, dirawat sampai kapan pun dan itu misi, kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin di negeri ini, termasuk para pemimpin agama, para tokoh masyarakat di samping mereka-mereka yang sedang mengemban amanah untuk memimpin negara dan pemerintahan,” tutupnya.

  • Komisi I Desak Kemenlu Gerak Cepat Tangani Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon

    Komisi I Desak Kemenlu Gerak Cepat Tangani Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, merespons serius kabar penculikan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh bajak laut di Perairan Gabon, Afrika Tengah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), harus bergerak cepat menangani kasus tersebut.

    Menurut Daeng Ical sapaan karibnya, pemerintah tidak boleh menunggu terlalu lama untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Jika kabar penculikan tersebut terbukti benar, maka langkah-langkah penanganan harus segera ditentukan secara terukur dan terkoordinasi.

    “Keselamatan empat WNI harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, harus bergerak cepat dan tidak boleh lamban menghadapi situasi seperti ini,” ujar Daeng Ical.

    Ia menegaskan, Kemenlu perlu segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas setempat dan mitra internasional, untuk menentukan langkah terbaik dalam upaya penyelamatan para WNI tersebut.

    “Jika informasi ini benar, maka Kemenlu harus segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan aparat keamanan dan pemerintah negara setempat, agar langkah yang diambil tepat dan efektif,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Daeng Ical mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Ia mencontohkan keberhasilan penyelamatan WNI dan kapal kargo MV Sinar Kudus yang dibajak perompak di Perairan Somalia pada tahun 2011.

    “TNI memiliki pengalaman berharga dalam operasi penyelamatan WNI di luar negeri, seperti pada kasus MV Sinar Kudus. Pengalaman tersebut harus menjadi modal penting jika diperlukan langkah-langkah khusus demi menyelamatkan saudara-saudara kita,” katanya.

  • Laris Manis, Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2025 Meroket!

    Laris Manis, Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2025 Meroket!

    Jakarta –

    Pasar mobil listrik tancap gas pada 2025. Kenaikannya sampai 141 persen! Lonjakan fantastis ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia makin mantap beralih ke kendaraan tanpa emisi.

    Berdasarkan data wholesales (pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang tahun 2025 kemarin, total ada 103.931 unit mobil listrik yang terdistribusi secara nasional. Angka ini naik drastis sekitar 141% dibandingkan tahun 2024 yang mengirim sebanyak 43.188 unit.

    Hanya dalam lima tahun, angka penjualannya melesat dari ratusan unit menjadi ratusan ribu unit.

    Penjualan total nasional secara wholesales mencapai 803.687 unit. Dengan capaian 103.931 unit, mobil listrik sudah mengambil pangsa pasar sebesar 12,93 persen.

    Penjualan Mobil Listrik dalam 5 Tahun Terakhir

    Berikut ini data wholesales mobil listrik selama 5 tahun terakhir:

    2025: 103.931 unit2024: 43.188 unit2023: 17.051 unit2022: 10.327 unit2021: 687 unit2020: 125 unit

    Melihat lebih detail ke performa bulanan di tahun 2025, pasar mobil listrik sebenarnya sempat memulai tahun dengan santai. Di Januari dan Februari, angka distribusi masih di kisaran 2.500 sampai 5.000-an unit.

    Puncak gairah pertama terjadi pada bulan Maret dengan 9.143 unit, kemungkinan besar didorong oleh pengiriman unit pesanan dari pameran awal tahun. Namun, pasar sempat mengalami normalisasi di pertengahan tahun, dengan angka yang bergerak stabil di kisaran 5.000 hingga 6.000 unit.

    Kejutan sesungguhnya baru muncul di kuartal keempat. Oktober dan November menjadi saksi di mana distribusi menembus angka belasan ribu unit per bulan. Puncaknya, Desember 2025 menutup tahun dengan ledakan 21.821 unit. Angka Desember ini bahkan lebih besar dari total penjualan setahun penuh di tahun 2023!

    Data wholesales mobil listrik sepanjang 2025:

    Januari: 2.580 unitFebruari: 5.203 unitMaret: 9.143 unitApril: 8.305 unitMei: 6.478 unitJuni: 6.867 unitJuli: 5.828 unitAgustus: 6.345 unitSeptember: 4.110 unitOktober: 13.899 unitNovember: 13.352 unitDesember: 21.821 unit

    (riar/dry)

  • Momen Menhan Sjafrie Shalat di Masjid Soeharto di Sarajevo saat Lawatan ke Bosnia

    Momen Menhan Sjafrie Shalat di Masjid Soeharto di Sarajevo saat Lawatan ke Bosnia

    GELORA.CO – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Masjid Soeharto di Sarajevo saat melakukan kunjungan kerja ke Bosnia dan Herzegovina, Minggu (11/1/2026).

    Berdasarkan foto-foto yang diterima Kompas.com, Sjafrie bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita tampak berdiri sejajar dengan para pejabat militer dan tokoh agama setempat di atas hamparan karpet biru, berlatar ornamen kayu berukir khas Balkan.

    Mereka menundukkan kepala dalam suasana hening. Pada momen itu, Sjafrie tampak mengikuti shalat berjamaah.

    Berbalut jas gelap dan tanpa alas kaki, ia berdiri rapat bersama rombongan, menghadap mihrab yang dihiasi kaligrafi lafaz Allah.

    Kehadiran seragam militer di barisan shalat memberi kesan kontras, sekaligus memperlihatkan pertemuan antara diplomasi pertahanan dan spiritualitas.

    Kunjungan ke Masjid Soeharto ini dilakukan di sela-sela agenda kunjungan kerja Sjafrie ke Bosnia dan Herzegovina.

    Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Bosnia dan Herzegovina yang membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara.

    Pada momen lain, Sjafrie dan Tandyo terlihat berbincang dengan sejumlah pejabat militer Bosnia serta pengurus masjid, menyusuri ruangan demi ruangan bangunan yang sarat nilai sejarah itu.

    Dalam satu gambar, Sjafrie menunjuk sebuah karya seni kaligrafi yang terpajang di dinding, menyimak penjelasan yang disampaikan.

    “Masjid Soeharto atau yang dikenal dengan nama Masjid Istiklal di Sarajevo, memiliki nilai historis yang kuat dalam hubungan Indonesia–Bosnia dan Herzegovina,” demikian rilis yang diterima Kompas.com pada Selasa (13/1/2026).

    Baca juga: Menhan Dukung Siswa SMA Bela Negara yang Ingin Jadi Pilot Pesawat Tempur

    Masjid ini merupakan simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an.

    Pembangunan masjid tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.

    “Secara historis, Masjid Soeharto memiliki keterkaitan erat dengan peran Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, yang mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan solidaritas internasional,” bunyi rilis tersebut.

    Pada masa tersebut, Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian konflik Bosnia dan Herzegovina melalui jalur diplomasi, kemanusiaan, serta kerja sama multilateral.

  • Ada Jejak ‘Kimia Abadi’ di Roti dan Mi Asal 16 Negara Eropa

    Ada Jejak ‘Kimia Abadi’ di Roti dan Mi Asal 16 Negara Eropa

    Jakarta –

    Biji-bijian yang dikonsumsi jutaan warga Eropa — dari roti hingga sereal sarapan — ternyata tercemar bahan kimia berbahaya yang nyaris tak bisa diurai. Kesimpulan itu muncul dari laporan terbaru PAN-Europe, jaringan organisasi nonpemerintah yang selama ini mendorong pengetatan regulasi pestisida di Uni Eropa.

    Dalam penelitian tersebut, PAN-Europe menguji 66 produk berbahan gandum dan serealia dari 16 negara Eropa. Sampelnya mencakup mi, roti, permen, roti, tepung, hingga sereal sarapan. Hasilnya mencolok: 54 sampel mengandung kadar tinggi asam trifluoroasetat (TFA), zat yang dikenal sebagai turunan dari bahan kimia industri dan pestisida.

    TFA dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk gangguan perkembangan janin. Zat ini sangat mudah larut dalam air, sehingga menyebar luas melalui hujan dan limbah domestik. Instalasi pengolahan air limbah hanya mampu menyaringnya dengan teknologi yang mahal dan kompleks. Menurut Badan Lingkungan Hidup Jerman (UBA), jumlah senyawa kimia yang dapat terurai menjadi TFA terus bertambah.

    TFA mempengaruhi kesuburan dan sistem kekebalan tubuh

    TFA termasuk kelompok PFAS — per- dan polyfluoroalkyl substances — yang kerap dijuluki “kimia abadi”. Kelompok ini mencakup lebih dari 10.000 senyawa yang digunakan secara luas di industri otomotif, kertas, logam, kimia, hingga plastik. Jejaknya ada hampir di semua benda sehari-hari: dari wajan anti lengket, kemasan pizza, hingga jaket hujan.

    Masalahnya, PFAS nyaris tidak dapat terurai secara alami. Akibatnya, residunya kini ditemukan di hampir setiap ekosistem — air, tanah, udara, dan makanan. Penelitian medis menunjukkan hampir setiap orang memiliki PFAS dalam darahnya. Paparan jangka panjang dikaitkan dengan gangguan sistem imun, diabetes, penurunan kesuburan, gangguan perkembangan bayi baru lahir, serta dugaan peningkatan risiko kanker.

    Dalam studi PAN-Europe, gandum menjadi komoditas yang paling tinggi tercemar TFA. Rata-rata konsentrasi TFA dalam biji-bijian tercatat lebih dari 100 kali lipat dibandingkan kadar dalam air minum. Produk dari pertanian konvensional menunjukkan tingkat pencemaran lebih dari dua kali lipat dibandingkan produk organik.

    “Manusia terpapar TFA terutama melalui makanan dan air minum yang tercemar pestisida PFAS,” ujar Peter Clausing, toksikolog dari PAN-Germany.

    Peringatan dari otoritas lingkungan

    Hingga kini, setidaknya 27 bahan aktif pestisida berbasis PFAS masih diizinkan di Jerman. “Temuan ini menegaskan urgensi pelarangan segera pestisida PFAS, baik di Jerman maupun di seluruh Uni Eropa,” kata Clausing.

    Awal tahun 2025, Umweltbundesamt mengusulkan peningkatan klasifikasi risiko TFA. Lembaga ini menilai zat tersebut berpotensi merusak perkembangan janin dan kemungkinan mempengaruhi kesuburan. Namun, UBA menegaskan bahwa klasifikasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan potensi bahaya, bukan risiko konkret dalam konsumsi sehari-hari yang sangat bergantung pada dosis.

    Presiden Institut Federal Jerman untuk Penilaian Risiko (BfR), Andreas Hensel, menyatakan bahwa efek toksik TFA baru terbukti pada uji hewan dengan konsentrasi jauh lebih tinggi dari yang ditemukan di lingkungan. Karena itu, menurutnya, konsumsi makanan atau air dengan kandungan TFA saat ini belum diperkirakan menimbulkan dampak kesehatan. Namun, dia menyebut klasifikasi baru tersebut sebagai langkah penting untuk mencegah risiko di masa depan.

    Bersama Belanda, Denmark, Swedia, dan Norwegia, Jerman kini mendorong regulasi PFAS yang lebih ketat di tingkat Uni Eropa.

    Di atas ambang batas

    Dalam aturan Uni Eropa, kadar TFA di atas 0,01 miligram per kilogram sudah melampaui batas standar residu pestisida. PAN-Europe menilai kadar yang lebih tinggi dari itu seharusnya tidak dapat diterima. Dalam penelitian mereka, mayoritas produk justru menunjukkan angka yang jauh melampaui ambang tersebut.

    Uni Eropa sendiri baru pada Oktober 2025 menetapkan batas PFAS untuk busa pemadam kebakaran, yang akan berlaku mulai 2030. Sejumlah senyawa PFAS memang telah lama diawasi ketat, namun LSM dan beberapa negara anggota mendesak agar regulasi mencakup seluruh kelompok PFAS, bukan hanya zat tertentu.

    Saat ini, Badan Kimia Eropa dan Komite Penilaian Risiko tengah menyusun kajian ilmiah yang akan menjadi dasar proposal undang-undang Komisi Eropa pada 2027. Target jangka panjangnya ambisius: larangan total PFAS dalam produk konsumen, kemungkinan mulai berlaku pada 2030 — tentu dengan syarat mendapat persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)