Blog

  • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Tak Berujung, Denny Siregar: Kekupas Satu Persatu, Makin Penasaran Ujungnya

    Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Tak Berujung, Denny Siregar: Kekupas Satu Persatu, Makin Penasaran Ujungnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus menjadi sorotan publik. Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, ikut mengomentari kasus yang makin ramai tersebut.

    Merasa gerah karena melihat dugaan ijazah palsu itu tidak berujung, Denny memberikan komentar menohok.

    Dengan pengalaman di dunia seni peran, Denny menyamakan kasus ini seperti film bergenre thriller.

    “Kasus ijazah ini lama-lama kayak film thriller. Kekupas satu persatu, makin penasaran ujungnya,” kata Denny di X @Dennysiregar (6/7/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak), Bangun Sutoto, mengaku geram karena mantan presiden Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya.

    Sebagai dampak dari sikap Jokowi, Bangun membeberkan bahwa nama baik UGM yang dikenal sebagai kampus kerakyatan itu tercemar.

    “Kami mencermati sekaligus merasakan bahwa institusi UGM yang telah berjasa kepada kami saat masih menjadi mahasiswa, menjadi bulan-bulanan publik,” ujar Bangun kepada fajar.co.id, Sabtu (5/7/2025).

    “Marwah dan nama baik UGM telah tercemar dengan kasus yang remeh-temeh ini,” tambahnya.

    Jebolan UGM 2005 ini menegaskan kembali bahwa alumni memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik almamater.

    “Sebagai alumni, kami punya kewajiban untuk menjaga nama baik almamater. Itu dasar kami bersuara. Itu sah dan sudah menjadi satu keharusan bagi kami,” tandasnya.

    Menampik desas-desus bahwa mereka dikendalikan oleh pihak tertentu untuk menyerang Jokowi, Bangun langsung membantah.

  • Eks Penggawa TKN Jadi Calon Dubes Malaysia, Akui Dekat dengan Prabowo

    Eks Penggawa TKN Jadi Calon Dubes Malaysia, Akui Dekat dengan Prabowo

    Eks Penggawa TKN Jadi Calon Dubes Malaysia, Akui Dekat dengan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon duta besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan kedekatannya dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Alhamdulillah saya dekat dengan Prabowo juga,” ujar Iman saat ditemui usai mengikuti fit and proper test di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).
    Ia menyebut penugasan diplomatik ini sebagai upaya untuk melanjutkan dan memelihara hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin selama ini.
    “Jadi untuk menjaga hubungan yang sudah dibina baik dengan Presiden, kita hanya melanjutkan, memelihara lah,” kata Iman.
    Iman merupakan salah satu dari 24 nama
    calon dubes
    yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
    Ia juga membenarkan bahwa dirinya adalah eks Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Meskipun bukan dari jalur diplomat karier, Iman mengaku memiliki pengalaman tinggal di Malaysia cukup lama dan memiliki kedekatan kultural dengan negeri jiran tersebut.
    “Cuma saya pengalamannya tinggal di Malaysia cukup lama dan menikah dengan orang Malaysia. Mungkin jalan hidup aja ya seperti begitu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Anak Zaman Dulu Lebih Pendek dibanding Sekarang?

    Mengapa Anak Zaman Dulu Lebih Pendek dibanding Sekarang?

    Jakarta

    Secara rata-rata, tubuh anak-anak atau manusia zaman sekarang lebih tinggi dari generasi-generasi sebelumnya. Dalam sebuah penelitian di tahun 2016, peningkatan yang terjadi bervariasi untuk setiap negara.

    “Selama satu abad terakhir, tinggi badan orang dewasa telah berubah secara substansial dan tidak merata di negara-negara di dunia,” menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal eLife dikutip dari CNN.

    Tinggi Badan Anak Meningkat

    Penelitian dilakukan oleh Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), sebuah jaringan ilmuwan kesehatan yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka menggunakan 1.500 data survei populasi global untuk memperkirakan tinggi badan orang di seluruh dunia yang lahir antara 1896 hingga 1996 atau selama 100 tahun.

    Peneliti menuliskan ada beberapa manfaat menjadi orang yang tinggi. Misalnya seperti harapan hidup lebih panjang, risiko penyakit jantung dan pernapasan yang lebih rendah, serta menurunnya risiko komplikasi saat melahirkan bagi perempuan.

    Namun, peneliti juga mencatat orang dengan tinggi badan yang lebih besar dikaitkan dengan risiko kanker usus besar, payudara, dan ovarium yang lebih besar.

    Alasan Anak Lebih Tinggi

    Ada banyak faktor yang memicu peningkatan rata-rata tinggi badan anak zaman sekarang. Menurut studi tersebut, beberapa di antaranya disebabkan oleh faktor pertumbuhan dan nutrisi janin, nutrisi yang diberi, hingga infeksi selama masa kanak-kanak.

    Menurut peneliti, anak yang mengalami infeksi atau penyakit tertentu ketika kecil, memiliki risiko untuk untuk pendek ketika dewasa.

    “Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh faktor genetik, tetapi sebagian besar perbedaan tinggi badan antarnegara memiliki penyebab lain. Misalnya, anak-anak dan remaja yang kekurangan gizi, atau yang menderita penyakit serius, umumnya akan lebih pendek saat dewasa,” tulis peneliti.

    Pada masa lalu, khususnya negara Asia dan Afrika, akses untuk makanan sehat tinggi protein tidak sebaik sekarang. Selain itu, dulu ibu hamil sering kekurangan gizi dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ini membuat proses persalinan masa kini cenderung lebih aman dan baik untuk kesehatan bayi.

    Beberapa faktor lain yang memicu pergeseran ini adalah pengendalian penyakit yang lebih baik, kesadaran gizi yang meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik.

    Negara dengan Penduduk Tertinggi dan Terpendek

    Menurut studi, berikut ini adalah sederet negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi dan terpendek di dunia:

    Negara dengan Pria TertinggiBelanda – sekitar 182,5 cmBelgia – lebih dari 181 cmEstonia – lebih dari 181 cmLatvia – lebih dari 181 cmDenmark – lebih dari 181 cm

    Dari keseluruhan negara, total kenaikan rata-rata tinggi berkisar antara 10-12 cm dalam waktu 100 tahun.

    Negara dengan Pria TerpendekTimor-Leste – sekitar 160 cmYaman – sekitar 160 cmLaos – sekitar 160 cmMadagaskar – lebih dari 160 cmMalawi – Lebih dari 160 cm

    Dari keseluruhan negara, total kenaikan tinggi mencapai 5-8 cm dalam waktu 100 tahun.

    Negara dengan Wanita TertinggiLatvia – lebih dari 168 cmBelanda – lebih dari 168 cmEstonia – lebih dari 168 cmCeko – lebih dari 168 cmSerbia – sekitar 168 cm

    Kenaikan rata-rata tinggi badan yang kurang lebih berada di angka 8-10 cm dalam 100 tahun.

    Negara dengan Wanita TerpendekGuatemala – sekitar 149,4 cmFilipina – kurang dari 151 cmBangladesh – kurang dari 151 cmNepal – kurang dari 151 cmTimor-Leste – kurang dari 151 cm

    Kenaikan tinggi badan berada di angka 5-9 cm dalam waktu 100 tahun.

    Indonesia Gimana?

    Berdasarkan data yang sama, rata-rata tinggi badan orang Indonesia berada di angka 165 cm pada pria dan 153,3 cm pada wanita.

    Dalam waktu 100 tahun sampai tahun 1996, telah terjadi peningkatan rata-rata tinggi badan orang Indonesia sebanyak 6,2 cm pada pria (dari sebelumnya 158,8 cm) dan 4,4 cm pada wanita (dari sebelumnya 148,9 cm).

    Sedangkan menurut World Data, rata-rata tinggi badan pria mencapai 166 cm dan dan wanita 154 cm. Ini membuat Indonesia berada di peringkat 116 dari 127 negara untuk laki-laki dan peringkat 118 dari 126 untuk perempuan.

    (avk/tgm)

  • Politisi Nasdem Yogyakarta: Putusan MK Berpotensi Rugikan Daerah dan Langgar Konstitusi

    Politisi Nasdem Yogyakarta: Putusan MK Berpotensi Rugikan Daerah dan Langgar Konstitusi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Suasana politik di Yogyakarta turut bergolak pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Di tengah diskusi yang kian hangat, Suharno, politisi Partai NasDem Yogyakarta, mengungkapkan keprihatinannya terhadap putusan tersebut yang dinilainya berlebihan dan melampaui kewenangan.

    Menurut Suharno, keputusan MK untuk memisahkan jadwal pemilihan presiden, DPR, dan DPD dari jadwal pemilihan DPRD dan kepala daerah, berpotensi menabrak konstitusi dan merugikan daerah. Ia menilai, keputusan tersebut akan memunculkan sejumlah dampak serius, termasuk pembengkakan anggaran dan kekacauan tahapan pencalonan legislatif.

    “Keputusan ini seharusnya dipertimbangkan lebih matang. Dengan kondisi anggaran negara yang perlu efisiensi, keputusan MK ini justru akan menambah beban. Apalagi kalau anggaran pemilu daerah dibebankan ke daerah masing-masing, ini sangat berat,” ujar Suharno, Kamis (3/7/2025).

    Suharno juga menekankan bahwa keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah mengganggu amanat Pasal 22E UUD 1945 yang dengan tegas menyebut pemilu harus digelar lima tahun sekali secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. “Kalau jadwalnya dipisah dua tahun lebih, maka bisa saja masa jabatan DPRD diperpanjang tanpa pemilu. Itu jelas inkonstitusional. Apakah MK tidak menyadari ini akan bertentangan dengan UUD?” tegasnya.

    Tak hanya dari sisi hukum, Suharno juga mengkritisi potensi kerumitan dalam jenjang politik. Ia menyebut akan banyak politisi yang kesulitan dalam mencalonkan diri jika pemilu digelar dalam waktu berbeda. “Kalau ada anggota DPRD yang ingin naik ke DPR-RI, tetapi masa jabatannya belum habis, bagaimana teknisnya? Atau sebaliknya, anggota DPR-RI gagal nyalon, apakah bisa langsung nyalon DPRD? Ini semua belum ada kejelasan. Blunder,” kata Suharno.

    Ia menilai Mahkamah Konstitusi telah bertindak melampaui batas sebagai lembaga yudikatif. Menurutnya, pengaturan jadwal pemilu seharusnya merupakan domain pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, bukan MK. “MK ini sudah masuk ke ranah pembentuk UU. Mestinya ranah ini ada di tangan DPR dan pemerintah. Kalau seperti ini, ya mereka seolah menjadi lembaga legislatif juga,” tambahnya.

    Kritik Suharno juga menyasar inkonsistensi sikap MK terkait kedudukan pilkada. Ia menyebut dalam putusan sebelumnya (No 85/PUU-XX/2022), MK menegaskan pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Namun kini, dalam putusan terbaru, MK justru memisahkannya. “Putusan ini mestinya lebih ke manajemen pemilu, bukan masalah konstitusionalitas. Tapi sekarang malah keputusan MK tidak konsisten. Ini makin memperlemah posisi hukumnya,” tutup Suharno.

  • Menkomdigi Meutya Hafid: Edukasi Digital Kunci Lawan Perundungan Online – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid: Edukasi Digital Kunci Lawan Perundungan Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital/ Menkomdigi Meutya Hafid mengajak seluruh masyarakat melawan perundungan siber atau cyber bullying. Hal ini lantaran saat ini perundungan siber marak menimpa anak-anak dan remaja di dunia digital. 

    Menurut Meutya, literasi digital hingga edukasi publik menjadi kunci utama mencegah dampak jangka panjang yang ditimbulkan kekerasan verbal di dunia maya. 

    Meutya mengatakan, masyarakat harus sadar bahwa perundungan online atau yang terjadi di dunia maya melanggar hukum. 

    Meski cyber bullying tidak terjadi di dunia nyata, menurut menteri yang pernah bertugas sebagai anggota DPR RI ini, sangat mengganggu sisi emosional dan psikologis anak-anak. Jadi cyber bullying bukan hal yang bisa diremehkan. 

    “Masalah perundungan online atau cyber bullying adalah hal yang cukup serius, kadang terlihat sepele namun berdampak pada psikis anak,” katanya. 

    Saat ini, data Komdigi menyebutkan, 48 persen anak-anak yang mengakses internet mengaku pernah mengalami bullying di dunia maya. 

  • BSU Bisa Diambil di Kantor Pos hingga Pukul 20.00, Sabtu-Minggu Tetap Buka – Page 3

    BSU Bisa Diambil di Kantor Pos hingga Pukul 20.00, Sabtu-Minggu Tetap Buka – Page 3

    BSU merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau karyawan formal terdampak secara ekonomi dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah. BSU rata atau sama diberikan kepada penerima yang terdata, dengan nilai Rp600.000 per orang.

    Penyalurannya dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “PosIND tidak sekadar perusahaan logistik, tapi juga mitra strategis pemerintah dalam memastikan bantuan sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat,” kata Endy.

    Apresiasi Penerima BSU

    Para penerima BSU menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia atas kelancaran proses penyaluran. Mereka berharap program ini bisa terus berlanjut dengan sistem yang semakin transparan dan inklusif. Khusus untuk PosIND, para penerima BSU senang dengan layanan PosIND yang mengerti dengan keadaan para pekerja formal yang sebagian besar waktu mereka habis di tempat kerja.

    Layanan yang dibuka hingga malam dan dan tetap melayani di hari libur mengindikasikan kuatnya pendekatan humanis dari PosIND. 

    Salah satu apresiasi datang dari Agung, penerima manfaat di Kantorpos di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Pekerja swasta ini mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama dirinya menerima BSU. Ia bersama sejumlah rekan kerja mendapat informasi dari kantor dan langsung menuju kantor pos untuk mencairkan dana. 

    “Mekanismenya nggak terlalu ribet dan cepat sih. Pelayanan petugas juga baik,” ujar Agung.

     

     

  • Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut lahan menjadi kendala dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tempat produksi makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Reddy Hendra untuk menanggapi penyerapan anggaran program MBG yang rendah yakni 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun tahun ini, lantaran jumlah SPPG yang masih sedikit. 

    “Proses ini terkendala lahan, karena lahan nya masih proses pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Saat ini masih berprogres,” kata Reddy kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Reddy menyebut, pihaknya berencana membangun 1.542 unit SPPG di 2025 dengan menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGN.

    Per 10 Juli 2025, Reddy mengungkap setidaknya sudah ada 1.868 SPPG yang terbentuk, atau melampaui target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.542 unit tahun ini.

    Adapun guna mempercepat sekaligus memastikan SPPG yang dibangun berkualitas, dia menyebut bahwa BGN telah membuat seluruh sistem verifikasi mitra hingga operasional SPPG.

    “Ini bagian dari jaminan kualitas pelaksanaan [MBG],” ujarnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran program MBG pada semester I/2025 baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah SPPG yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. 

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar. 

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025. 

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media. 

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. 

    Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025.  

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Eks Penggawa TKN Jadi Calon Dubes Malaysia, Akui Dekat dengan Prabowo

    Calon Dubes Eks TKN Prabowo Tak Pernah Jadi Diplomat: Cuma Lama di Malaysia

    Calon Dubes Eks TKN Prabowo Tak Pernah Jadi Diplomat: Cuma Lama di Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – 
    Raden Dato Mohammad Iman Hascaryo Kusumo
    yang dulu penggawa tim kampanye Prabowo kini menjadi
    calon dubes
    RI untuk Malaysia mengaku tidak memiliki latar belakang diplomat karier.
    Namun, mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini menyatakan memiliki pengalaman tinggal di Malaysia dan jaringan yang cukup kuat di negara tersebut.
    “Enggak (berpengalaman jadi diplomat), cuma saya pengalamannya tinggal di Malaysia cukup lama dan menikah dengan orang Malaysia. Mungkin jalan hidup saja ya seperti begitu,” kata Iman saat ditemui usai menjalani
    fit and proper test
    di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).
    Kepada awak media, Iman membenarkan bahwa dirinya merupakan eks Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
    Saat ditanya mengenai m penempatan sebagai duta besar di Kuala Lumpur, Iman meminta publik menunggu keputusan resmi.
    Iman pun mengaku memiliki banyak relasi di Malaysia dan merasa siap untuk menjaga serta melanjutkan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang telah terjalin baik selama ini.
    “Jadi memang relasi saya cukup banyak di Malaysia, alhamdulillah saya dekat dengan Pak Prabowo juga. Jadi untuk menjaga hubungan yang sudah dibina baik dengan Presiden, kita hanya melanjutkan, memelihara lah,” imbuhya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Titik Ruas Jalan Jakarta yang Macet Akibat Banjir Minggu Sore
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juli 2025

    Daftar Titik Ruas Jalan Jakarta yang Macet Akibat Banjir Minggu Sore Megapolitan 6 Juli 2025

    Daftar Titik Ruas Jalan Jakarta yang Macet Akibat Banjir Minggu Sore
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sejumlah
    ruas jalan
    di
    Jakarta
    mengalami kemacetan dan kepadatan arus
    lalu lintas
    akibat genangan air dan
    banjir
    yang terjadi pada Minggu, (6/7/2025) sore.
    Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Minggu sore menyebabkan sejumlah titik tergenang, sehingga menghambat pergerakan kendaraan.
    Berdasarkan informasi resmi dari akun X (Twitter) Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya @
    TMCPoldaMetro
    , genangan air ditemukan di beberapa lokasi, mulai dari Jakarta Timur hingga Jakarta Barat.
    Akibatnya, sebagian ruas jalan tidak dapat dilalui atau hanya bisa dilewati oleh satu lajur hingga terjadi kemacetan lalu lintas.
    Berikut ini sejumlah titik kemacetan dan kondisi genangan yang dilaporkan akun @
    TMCPoldaMetro
    pada Minggu sore:
    Lalu lintas
    di terowongan Cawang arah Tol Wiyoto Wiyono padat akibat genangan air setinggi 30 cm, sekira pukul 17.15 WIB. Hanya satu lajur yang dapat dilalui kendaraan.
    Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, tepatnya di depan Kementerian Pertahanan, sekira pukul 16.55 WIB tidak dapat dilalui karena genangan air mencapai 50 cm.
    – Jalan Daan Mogot di depan Victoria, Jakarta Barat, mengalami kepadatan arus lalu lintas akibat adanya genangan sekira pukul 16.52 WIB.
    – Jalan Daan Mogot depan Samsat Jakarta Barat, ditemukan genangan air setinggi 30–40 cm, sekira pukul 16.45 WIB. Kendaraan hanya dapat melintas di lajur kanan.
    Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk mencari jalur alternatif guna menghindari titik-titik genangan dan mengurangi kemacetan.
    Masyarakat juga diminta untuk terus memantau kondisi lalu lintas melalui akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya guna memperoleh informasi terkini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Sebut Rencana Car Free Night Perlu Dikaji agar Tak Ganggu Ekonomi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juli 2025

    Pramono Sebut Rencana Car Free Night Perlu Dikaji agar Tak Ganggu Ekonomi Megapolitan 6 Juli 2025

    Pramono Sebut Rencana Car Free Night Perlu Dikaji agar Tak Ganggu Ekonomi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
     telah meminta jajarannya untuk melakukan pengkajian soal rencana
    Car Free Night
    (CFN) Jakarta sebelum menerapkannya agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
    “Sehingga dengan demikian saya menyampaikan kepada teman-teman Balai Kota untuk
    car free day night
    dikaji terlebih dahulu. Yang paling penting saya tidak mengganggu,” kata Pramono di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu (6/7/2025).
    Di sisi lain, Pramono mengungkapkan alasan pembatalan uji coba CFN pada Sabtu (5/7/2025) malam.
    Menurutnya, banyaknya acara yang digelar di sekitar kawasan Monas dalam beberapa hari terakhir menjadi pertimbangan utama
    “Jadi begini, kebetulan acara di sekitar Monas secara berturut-turut kan ada. Termasuk hari ini tadi kan Jakarta penuh warna yang dihadiri oleh puluhan ribu orang,” ucap Pramono.
    Ia menilai, pelaksanaan
    car free night
    berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama karena penutupan jalan utama di tengah banyaknya kegiatan publik.
    “Kalau Jakarta terlalu banyak (acara) kemudian di jalan utamanya digunakan untuk acara-acara dan harus disterilkan, itu pasti akan mengganggu perekonomian,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan,
    Car Free Night
    (CFN) Jakarta atau hari bebas kendaraan bermotor di malam hari, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (5/7/2025) batal digelar.
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan bahwa keputusan pembatalan CFN merupakan langkah terbaik setelah mempertimbangkan arus lalu lintas dan aktivitas rutin masyarakat pada sore dan malam hari.
    “Kami memohon maaf kepada masyarakat. Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKI memutuskan untuk mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025. Jadi, yang batal adalah konsep acaranya, bukan peringatan 1 Muharram,” ujar Chico.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.