Xcloud.id

Blog

  • 16 Miliar Data Password Bocor, Ini Aplikasi yang Jadi Target

    16 Miliar Data Password Bocor, Ini Aplikasi yang Jadi Target

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat dunia dihebohkan dengan informasi bocornya data berskala raksasa. Lebih dari 16 miliar kredensial login bocor dan tersebar luas, menjadikannya insiden peretasan terbesar sepanjang sejarah.

    Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh Cybernews dan Forbes. Mereka langsung mengkategorikan temuannya sebagai darurat keamanan siber global.

    Pakar keamanan menyebut data yang bocor bukanlah hasil daur ulang dari peretasan lama, melainkan data baru yang dikumpulkan secara sistematis melalui malware jenis infostealer. Malware ini diam-diam mencuri username dan password dari perangkat yang terinfeksi, lalu mengunggahnya ke server yang dikendalikan peretas.

    Kebocoran ini mencakup setidaknya 30 kumpulan data terpisah, dengan masing-masing berisi puluhan juta hingga lebih dari 3,5 miliar entri.

    Data yang bocor sangat terstruktur, mencantumkan URL layanan, diikuti oleh username dan password sehingga sangat mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

    Layanan populer seperti Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, hingga platform pemerintahan disebut masuk dalam daftar target potensial.

    Menyikapi kebocoran ini, Google mengimbau miliaran penggunanya untuk segera beralih dari password ke metode login yang lebih aman seperti passkey. FBI juga mengeluarkan peringatan soal tautan SMS mencurigakan yang diduga terkait kampanye phishing skala besar.

    Para pakar menilai kebocoran ini sangat berbahaya karena memberi akses kepada siapa pun, bahkan peretas tingkat rendah untuk masuk ke sistem digital hanya dengan membeli data curian di dark web.

    Tidak seperti insiden yang hanya berdampak pada perusahaan tertentu, kebocoran kali ini membuka celah ke hampir seluruh lapisan infrastruktur digital global.

    “Kebocoran satu password saja bisa membuka pintu ke seluruh kehidupan digital seseorang,” ujar para ahli, dikutip dari Gulf News, Minggu (6/7/2025).

    Kombinasi antara jumlah, struktur, dan kebaruan data menjadikan kasus ini sangat berisiko. Kredensial yang bocor diduga berasal dari kombinasi daftar isian kredensial (credential stuffing), kebocoran lama yang dikemas ulang, dan log malware infostealer baru.

    Sebagian besar data dikumpulkan secara diam-diam dan bahkan ada yang tak sengaja dibiarkan terbuka hingga tersebar ke publik. Dengan lebih dari 16 miliar akun aktif kini terekspos, para pengguna internet disarankan segera mengambil langkah perlindungan:

    1. Ganti password, khususnya untuk akun penting seperti email, perbankan, dan penyimpanan cloud

    2. Gunakan password manager untuk membuat kata sandi yang kuat dan unik

    3. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA)

    4. Beralih ke passkey jika tersedia

    5. Pantau dark web untuk mengecek apakah data Anda diperjualbelikan

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cara Mencairkan Dana BSU 2025 Rp600 Ribu di Kantor Pos Indonesia

    Cara Mencairkan Dana BSU 2025 Rp600 Ribu di Kantor Pos Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia akan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 secara serentak pada hari Kamis, 3 Juli 2025.

    Program ini menargetkan sekitar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak secara ekonomi. BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta yang tidak tercakup dalam bantuan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.

    Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia menyampaikan, penyaluran BSU 2025 menggunakan sistem open payment dan pengecekannya dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay. Hal ini memungkinkan penerima bantuan untuk mencairkan dana di seluruh jaringan Kantorpos di Indonesia tanpa harus datang ke lokasi tertentu.

    “Selain itu, pengecekan status penerima bantuan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, ataupun dapat dengan mudah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay,@ ujarnya dilansir dari laman resmi Pos Indonesia.

    Pengambilan dana BSU dapat dilakukan melalui Kantorpos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain melalui Kantorpos, Pos Indonesia juga menyediakan sistem distribusi BSU melalui komunitas ke perusahaan tempat penerima bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerima mengambil BSU tanpa harus jauh-jauh datang ke Kantorpos.

    Di samping itu agar tetap menjaga komitmen sebagai instansi yang melayani seluruh negeri hingga ke pelosok, Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) sebagai solusi untuk pembayaran di lokasi yang sulit sinyal atau bahkan tidak terjangkau oleh jaringan internet. Bahkan Pos Indonesia menyediakan layanan antar oleh petugas Pos khusus, yang ditugaskan untuk melakukan pengantaran kepada penerima yang memiliki keterbatasan ataupun berhalangan karena kondisi khusus tertentu saat pembayaran BSU.

    Bantuan Subsidi Upah dapat diambil oleh penerima BSU dengan membawa beberapa persyaratan, antara lain e-KTP asli dan kode QR BSU Digital. Penerima yang terkendala dengan e-KTP asli (misalnya terdapat perbedaan penulisan nama ataupun nomor e-KTP), maka dapat menggunakan Kartu BPJSTK dan Surat Keterangan dari Perusahaan sebagai identitas pendamping e-KTP asli.

    “Distribusi BSU 2025 ini menjadi sebuah momentum untuk meningkatan inklusi keuangan, selain mendorong daya beli masyarakat. Namun masyarakat harus tetap berhati-hati, karena momentum ini juga tidak luput dari saasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, tutup Haris.

    Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya mengakses info terkait BSU melalui kanal-kanal resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mengunduh aplikasi Pospay di Google Play Store atau App Store.

    Cara mencairkan dana BSU di kantor Pos Indonesia

    1. Cek Status Penerima

    Sebelum menuju ke Kantor Pos, pastikan Anda telah terdaftar sebagai penerima BSU 2025. Anda dapat melakukan pengecekan melalui:

     
    Situs resmi: bsu.kemnaker.go.id
    Aplikasi Pospay Orange (hanya di Kantor Pos) dengan mengisi NIK KTP
    Aplikasi JMO yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
    2. Siapkan dokumen yang diperlukan

    Sebelum datang ke kantor pos, bawa dokumen asli dan fotokopinya, yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK), bukti terdaftar sebagai penerima (bisa berupa hasil pengecekan online atau SMS), serta nomor HP yang masih aktif. Perlu diingat, pencairan tidak bisa diwakilkan sehingga Anda wajib datang sendiri.

    3. Kunjungi Kantor Pos yang Paling Dekat

    Datanglah ke Kantor Pos yang sesuai dengan alamat di KTP selama jam buka. Staf akan memandu Anda ke loket untuk pengambilan BSU.

    4. Pengecekan dan Pengesahan Data

    Petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen dan mencocokkan informasi dengan sistem yang ada. Jika semuanya sesuai, Anda akan segera diproses untuk penarikan dana.

    5. Menerima Dana BSU Secara Tunai atau Melalui Giropos

    Setelah proses verifikasi rampung, sahabat infohukum akan memperoleh uang tunai sejumlah Rp600. 000 atau bisa diambil melalui layanan Pos Giro, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing kantor pos.

  • Cara Mencairkan Dana BSU 2025 Rp600 Ribu di Kantor Pos Indonesia

    Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu di Kantor Pos Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia akan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 secara serentak pada hari Kamis, 3 Juli 2025.

    Program ini menargetkan sekitar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak secara ekonomi. BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta yang tidak tercakup dalam bantuan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.

    Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia menyampaikan, penyaluran BSU 2025 menggunakan sistem open payment dan pengecekannya dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay. Hal ini memungkinkan penerima bantuan untuk mencairkan dana di seluruh jaringan Kantorpos di Indonesia tanpa harus datang ke lokasi tertentu.

    “Selain itu, pengecekan status penerima bantuan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, ataupun dapat dengan mudah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay,@ ujarnya dilansir dari laman resmi Pos Indonesia.

    Pengambilan dana BSU dapat dilakukan melalui Kantorpos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain melalui Kantorpos, Pos Indonesia juga menyediakan sistem distribusi BSU melalui komunitas ke perusahaan tempat penerima bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerima mengambil BSU tanpa harus jauh-jauh datang ke Kantorpos.

    Di samping itu agar tetap menjaga komitmen sebagai instansi yang melayani seluruh negeri hingga ke pelosok, Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) sebagai solusi untuk pembayaran di lokasi yang sulit sinyal atau bahkan tidak terjangkau oleh jaringan internet. Bahkan Pos Indonesia menyediakan layanan antar oleh petugas Pos khusus, yang ditugaskan untuk melakukan pengantaran kepada penerima yang memiliki keterbatasan ataupun berhalangan karena kondisi khusus tertentu saat pembayaran BSU.

    Bantuan Subsidi Upah dapat diambil oleh penerima BSU dengan membawa beberapa persyaratan, antara lain e-KTP asli dan kode QR BSU Digital. Penerima yang terkendala dengan e-KTP asli (misalnya terdapat perbedaan penulisan nama ataupun nomor e-KTP), maka dapat menggunakan Kartu BPJSTK dan Surat Keterangan dari Perusahaan sebagai identitas pendamping e-KTP asli.

    “Distribusi BSU 2025 ini menjadi sebuah momentum untuk meningkatan inklusi keuangan, selain mendorong daya beli masyarakat. Namun masyarakat harus tetap berhati-hati, karena momentum ini juga tidak luput dari saasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, tutup Haris.

    Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya mengakses info terkait BSU melalui kanal-kanal resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mengunduh aplikasi Pospay di Google Play Store atau App Store.

    Cara mencairkan dana BSU di kantor Pos Indonesia

    1. Cek Status Penerima

    Sebelum menuju ke Kantor Pos, pastikan Anda telah terdaftar sebagai penerima BSU 2025. Anda dapat melakukan pengecekan melalui:

     
    Situs resmi: bsu.kemnaker.go.id
    Aplikasi Pospay Orange (hanya di Kantor Pos) dengan mengisi NIK KTP
    Aplikasi JMO yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
    2. Siapkan dokumen yang diperlukan

    Sebelum datang ke kantor pos, bawa dokumen asli dan fotokopinya, yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK), bukti terdaftar sebagai penerima (bisa berupa hasil pengecekan online atau SMS), serta nomor HP yang masih aktif. Perlu diingat, pencairan tidak bisa diwakilkan sehingga Anda wajib datang sendiri.

    3. Kunjungi Kantor Pos yang Paling Dekat

    Datanglah ke Kantor Pos yang sesuai dengan alamat di KTP selama jam buka. Staf akan memandu Anda ke loket untuk pengambilan BSU.

    4. Pengecekan dan Pengesahan Data

    Petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen dan mencocokkan informasi dengan sistem yang ada. Jika semuanya sesuai, Anda akan segera diproses untuk penarikan dana.

    5. Menerima Dana BSU Secara Tunai atau Melalui Giropos

    Setelah proses verifikasi rampung, sahabat infohukum akan memperoleh uang tunai sejumlah Rp600. 000 atau bisa diambil melalui layanan Pos Giro, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing kantor pos.

  • Jumlah PNS Terus Turun dalam 10 Tahun Terakhir, Ini Buktinya

    Jumlah PNS Terus Turun dalam 10 Tahun Terakhir, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah Pegawai Negeri Sipil atau PNS terus menurun sejak 2015 hingga 2024. Mengutip Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II-2024 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS di Indonesia per 2024 sebanyak 3.566.141.

    Jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu, jumlah PNS telah berkurang hingga 1.027.463 orang. Pada 2015 tercatat jumlah PNS sebanyak 4.593.604.

    “Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak 2015 hingga posisi terendah pada tahun 2024 dalam 10 terakhir, yaitu berjumlah 3.566.141,” dikutip dari Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II-2024, Minggu (6/7/2025).

    Adapun jumlah PNS terdiri dari 2.655.515 dari instansi daerah atau sekitar 74% dan 910.626 dari instansi pusat atau sekitar 26%.

    Kendati jumlah PNS terus menurun dari tahun ke tahun, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meningkat 1.117.347 sejak tahun 2021.

    Pada 2021, jumlah PPPK hanya sebesar 50.553 dan melonjak mencapai 1.167.900 pada tahun 2024.

    “Untuk PPPK mengalami kenaikan sejak penetapan NI PPPK (Nomor Identitas PPPK) Tahun 2021 yang didominasi oleh instansi daerah,” tulisnya.

    PNS dan PPPK mempunyai status yang sama. Keduanya sama-sama ASN. Namun, keduanya punya definisi, hak, manajemen, dan bahkan proses seleksi yang berbeda pula. Mengutip situs BKN, perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

    1) PNS dan PPPK dari segi Status Kepegawaian

    Berdasarkan UU NO. 5/2014 dijabarkan bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang berbeda. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

    2) PNS dan PPPK berdasarkan Hak

    Seorang ASN tentunya mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang perlu ditunaikan. Dalam Undang-Undang diatur bahwa PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama.

    Sedangkan dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

    Berdasarkan pasal 92 UU ASN, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi ASN PNS dan PPPK diatur sebagai berikut :

    Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

    Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

    3) PNS dan PPPK dari segi Manajemen

    Manajemen ASN terbagi atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen PPPK yang kemudian menjadi perbedaan keduanya antara lain pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

    Calon PNS yang kemudian menjadi PNS dan kemudian mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahun, dapat mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan PPPK umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja.

    Tidak ada jenjang karir karena PPPK adalah pegawai dengan perjanjian kerja dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga menjadi dasar terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada ASN PPPK.

    4) PNS dan PPPK dari segi Masa Kerja

    PNS dan PPPK juga memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

    Sementara untuk PPPK, masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

    5) PNS dan PPPK berdasarkan Proses Seleksi

    Perbedaan selanjutnya adalah dari proses seleksi CPNS dan PPPK. Untuk mengikuti seleksi CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Untuk PPPK berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, untuk PPPK Guru.

    Selain itu, dalam seleksi CPNS terdapat tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memiliki 3 materi soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang diambil.

    Sementara untuk seleksi PPPK terdapat 4 (empat) materi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasien BPJS Meninggal Diduga Ditelantarkan RS, Pemkot Cimahi Evaluasi RSUD Cibabat

    Pasien BPJS Meninggal Diduga Ditelantarkan RS, Pemkot Cimahi Evaluasi RSUD Cibabat

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti adanya kasus pasien BPJS diduga meninggal dunia karena diterlantarkan di RSUD Cibabat, Kota Cimahi.

    Jika kasus tersebut benar adanya, Dedi mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak RSUD Cibabat.

    “Jadi kalau kemudian bener tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur dan kita akan berikan sanksi,” katanya di Bandung, pada Rabu, 2 Juni 2025.

    Untuk saat ini, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan investigasi terlebih dahulu. “Nanti kita investigatif ya,” tutur dia.

    Di sisi lain, Dedi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar rumah sakit tetap melayani pasien tanpa terkecuali, bahkan meski terkendala biaya sekalipun.

    “Gubernur sudah membuat surat edaran loh ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani,” ucapnya.

    Dia menegaskan, rumah sakit harus melayani seluruh pasien, baik pasien yang memiliki BPJS maupun tidak. Apabila pasien tersebut tidak memiliki BPJS, Dedi mengeklaim tagihan dapat ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

    “Kalau dia punya BPJS, maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS, dilayani kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan provinsi, karena di Dinas Kesehatan provinsi sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS,” kata Dedi.

    Menurut Dedi, rumah sakit tidak boleh menolak untuk melayani pasien, apapun alasannya. “Bagi saya, rakyat kecil harus dilayani,” ucap dia.

    Penulis: Arby Salim

  • 4 Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya

    4 Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya

    Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunjungi
    Pelabuhan Ketapang
    di
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, yang menjadi pusat informasi tragedi tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    di
    Selat Bali
    pada Rabu (2/7/2025).
    Mengenakan kemeja putih, Gibran mengawali kunjungannya di Kantor ASDP Ketapang, Minggu (6/7/2025).
    Gibran didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan beberapa pejabat lintas sektor.
    “Hari ketiga, operasi dikembangkan hingga 23 NM,” ucap Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno terdengar samar menjelaskan kepada Gibran.
    Gibran memperhatikan layar dengan seksama dan melihat setiap tampilan layar yang diputar, yang menjelaskan tentang operasi pencarian yang telah dilakukan, serta rencana yang akan dilakukan tim SAR gabungan.
    Termasuk di antaranya, rencana mengerahkan penyelam ke titik objek diduga kapal yang berada di sekitar 40-50 meter di bawah laut. Sebelum mengerahkan penyelam, tim masih menunggu hasil ROV dari KRI Fanildo milik TNI AL.
    Agenda selanjutnya, Gibran mengarah ke posko tempat keluarga penumpang menginap di Pelabuhan Ketapang.
    Titik terakhir yang dikunjungi Gibran adalah posko Basarnas yang berada di Pelabuhan Ketapang. Hingga akhir kunjungannya, Gibran tak mengeluarkan satu kata pun kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi.
    Penjelasan terkait operasi SAR gabungan kemudian dijelaskan oleh Basarnas yang mengatakan bahwa saat ini data infografik sedang diolah dan KRI Fanildo milik TNI AL menurunkan ROV.
    Para penyelam yang akan dikerahkan juga tengah menyiapkan peralatan.
    “Nantinya kami akan menurunkan penyelam yang mengobservasi secara fisik langsung di palka dan di objek benda (diduga kapal) yang di situ (titik temuan objek),” kata Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno.
    Total penyelam sebanyak 34 orang dari berbagai unsur gabungan termasuk TNI AL. Adapun total personel yang terlibat pencarian hingga saat ini sebanyak 612 orang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Bakal Kirim Surat ke 12 Negara, RI Dapat Diskon Tarif atau Tetap Kena 32%?

    Trump Bakal Kirim Surat ke 12 Negara, RI Dapat Diskon Tarif atau Tetap Kena 32%?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mulai mengirimkan surat resmi kepada 12 negara mitra dagang untuk memberitahukan kebijakan tarif impor baru mulai besok, Senin (7/7) waktu setempat. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menanti hasil negosiasi untuk lolos dari tarif tinggi hingga 32%.

    Trump mengatakan surat-surat pemberitahuan tersebut telah ia tandatangani dan siap dikirim pada Senin. Ia tak merinci negara mana saja yang masuk dalam daftar penerima surat.

    “Saya menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim pada hari Senin, mungkin 12. Beda jumlah uangnya, beda jumlah tarifnya,” kata Trump dikutip dari Reuters, Minggu (6/7/2025).

    Sebelumnya Trump berencana mengirim surat itu Jumat (4/7), namun ditunda karena bertepatan dengan libur nasional AS. Besaran tarif yang dikenakan dalam surat itu disebut berkisar 20-30%, meskipun Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut ada sekitar 100 negara yang kemungkinan akan dikenakan tarif 10%.

    Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan tarif yang Trump umumkan pada April lalu. Kala itu ia memberikan tenggat waktu hingga 9 Juli 2025 bagi negara mitra untuk melakukan negosiasi demi mendapatkan tarif lebih rendah.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan rencana tarif sebesar 32% untuk semua produk yang diekspor ke AS. Pemerintah RI masih menunggu hasil negosiasi yang telah dilakukan secara intens beberapa waktu terakhir.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah menyampaikan second offer kepada AS untuk bisa mendapatkan keringanan tarif, bahkan hingga tarif nol.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. (Sampai nol) ya, tapi tentu mereka punya kebijakan tersendiri,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (3/7).

    Sejauh ini baru dua negara yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS, yakni Inggris yang mendapatkan tarif 10% dan Vietnam 20%. Sementara dengan China, Presiden Xi Jinping dan Trump telah sepakat melakukan pengurangan sementara terhadap tarif tinggi pada produk kedua negara.

    (aid/rrd)

  • Harga cabai rawit Rp51.182/kg, bawang merah Rp41.200/kg

    Harga cabai rawit Rp51.182/kg, bawang merah Rp41.200/kg

    Arsip foto – Sejumlah komoditas pangan cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang dijual pedagang di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (15/3/2025). ANTARA/Harianto

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp51.182/kg, bawang merah Rp41.200/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 06 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah tingkat konsumen mencapai Rp51.182 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya Rp64.936 per kg, sedangkan bawang merah Rp41.200 per kg turun dari sebelumnya Rp43.944 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Minggu pukul 06.30 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.462 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp15.951 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.746 per kg turun turun dari hari sebelumnya Rp14.202 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.500 per kg naik dari sebelumnya Rp12.571 per kg. Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp4.917 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp6.182 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.317 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp10.873 per kg.

    Berikutnya, bawang putih bonggol di harga Rp36.333 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp38.989 per kg. Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp28.750 per kg turun dari sebelumnya Rp43.616 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp27.250 per kg turun dari sebelumnya Rp41.727 per kg.

    Lalu, daging sapi murni Rp134.091 per kg turun dari sebelumnya Rp135.167 per kg, daging ayam ras Rp31.219 per kg turun dari sebelumnya Rp34.962 per kg, lalu telur ayam ras Rp27.167 per kg turun dari sebelumnya 29.191 per kg. Gula konsumsi di harga Rp18.200 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.372 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp19.267 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp20.909 per liter; minyak goreng curah Rp18.000 per liter naik dari sebelumnya Rp17.560 per liter; Minyakita Rp16.313 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp17.596 per liter. Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.318 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp9.813 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.000 per kg turun dari sebelumnya Rp12.947 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp42.083 per kg naik dari sebelumnya Rp40.655 per kg; ikan tongkol 37.273 per kg naik dari sebelumnya Rp33.576 per kg; ikan bandeng Rp34.889 per kg naik dari sebelumnya Rp34.220 per kg. Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp9.545 per kg turun tipis dibandingkan harga sebelumnya Rp11.612 per kg.

    Sumber : Antara

  • Vdeo: Ekonomi Domestik Kuat, RI Lebih Siap Hadapi Gejolak Global

    Vdeo: Ekonomi Domestik Kuat, RI Lebih Siap Hadapi Gejolak Global

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menegaskan pentingnya menjaga kekuatan ekonomi domestik di tengah ketegangan geopolitik global yang terus meningkat. Menurutnya, disrupsi global akibat konflik dan ketegangan internasional memberi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan dalam negeri.

    Edy juga mengatakan struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada konsumsi domestik memberikan perlindungan relatif terhadap tekanan global. Kontribusi konsumsi rumah tangga yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi semacam penyangga ketika terjadi guncangan dari luar. Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa dampak ketegangan global tetap bisa dirasakan, terutama jika terjadi lonjakan harga energi atau bahan baku yang masih bergantung pada impor. Karena itu, langkah antisipatif harus terus dilakukan, termasuk terus mendorong swasembada.

    Saksikan dialog Safrina Nasution bersama PLT Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam Economic Update di Program Nation HubCNBC Indonesia, Kamis (03/07/2025).

  • PCIe Lane Sharing Memperlambat Kinerja Komputer, Mitos atau Fakta?

    PCIe Lane Sharing Memperlambat Kinerja Komputer, Mitos atau Fakta?

    Bisnis.com, JAKARTA — Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) adalah istilah untuk saluran terbatas dalam perangkat komputer yang terhubung dengan Central Processing Unit (CPU). Beberapa orang mengaitkan hal ini dengan kinerja komputer yang lambat. 

    Setiap Graphic Processing Unit (GPU), Solid State Drive (SSD), atau kartu kreator yang dicolokkan ke dalam motherboard perlu mengirim data ke CPU agar berfungsi, dan proses ini dilakukan lewat jalur PCIe.

    Setiap CPU punya jumlah jalur PCIe yang tetap, yang menentukan lebar pita dan tercantum sebagai x4,x8, x16, atau x20 dalam lembar spesifikasi dan panduan pengguna.

    Mencolokkan komponen ke slot PCIe akan menghabiskan jalur, misalnya, GPU dipasang pada slot x16 primer untuk mendapatkan lebar pita yang paling banyak. Apabila pengguna memiliki SSD M.2, ini akan menghabiskan empat jalur tambahan, sehingga totalnya jadi 20.

    Jika CPU hanya menawarkan 20 jalur, GPU atau SSD tambahan apapun akan diarahkan secara tidak langsung ke PCIe motherboard yang masih terhubung dengan CPU. Tanpa disadari, tindakan berbagi jalur seperti itu malah memperlambat performa komputer pada sebagian besar pengguna.

    Apabila ingin mendapatkan kecepatan Gen 5 penuh dalam perangkat keras PCIe 5.0, maka dibutuhkan juga CPU, motherboard, dan perangkat dengan dukungan Gen 5 asli. Meskipun masih ada kemungkinan hal itu tidak berjalan dengan kecepatan penuh bila jalur PCIe jadi hambatan.

    Bagaimana cara memeriksa apakah SSD merusak kinerja GPU?

    Dilansir Slashgear, Minggu (6/7/2025), pengguna tetap memerlukan setidaknya motherboard B650e untuk benar-benar bisa memanfaatkan jalur PCIe Gen 5 yang disediakan AMD. Motherboard B650 tingkat pemula bahkan X870E yang dirancang untuk kelas atas sama sekali tidak menawarkan slot M.2 Gen 5.

    Dokumentasi motherboard dari Asus menunjukkan cara kerja berbagi jalur PCIe pada X870E. Jika Slot M.2 ketiga digunakan, slot PCIe x16 Gen 5 pertama turun ke x8 dan yang kedua berjalan pada x4.

    Pada delapan jalur, ini masih sama dengan bandwith x16 dari slot PCIe 4.0, dan x8 untuk slot kedua. Jika slot M.2 kedua dan ketiga memiliki SSD di dalamnya, slot PCIe x16 kedua dinonaktifkan sepenuhnya. 

    Pada kesempatan terpisah, Gamers Nexus menguji hal serupa dengan RTX 5090. Mereka menemukan bahwa penurunan dari Gen 5 x16 ke Gen 3 x16 hanya mengakibatkan penurunan kinerja 1-4% dalam game modern. Dalam artian, dampaknya di dunia nyata untuk para gamer dinilai lebih kecil daripada yang diperkirakan.

    Namun, bila pengguna masih ingin memeriksa konfigurasi jalur PCIe GPU, mereka dapat menggunakan software seperti CPU-Z. Caranya adalah, cukup dengan membuka tab “Mainboard”, lalu cari bagian “Graphic Interface”. Di bawah blok “Bus”, periksa apakah lebar tautan “current link width” cocok dengan “max enabled”. Bila tidak cocok, maka GPU akan berjalan pada nilai yang lebih rendah dari keduanya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)