Blog

  • Mengenal Dimsum Sembilan Ayam, Kuliner Dimsum Hits dan Halal di Bandung

    Mengenal Dimsum Sembilan Ayam, Kuliner Dimsum Hits dan Halal di Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang luar biasa mulai dari makanan tradisional khas daerah hingga sajian modern hasil akulturasi budaya luar semua bisa ditemukan dengan mudah di berbagai kota.

    Kemudian setiap daerah memiliki ciri khas hidangan tersendiri seperti rendang dari Padang, gudeg dari Yogyakarta, hingga soto dari berbagai daerah. Namun, di tengah beragamnya makanan lokal masyarakat kini juga mulai terbuka terhadap cita rasa baru dari mancanegara.

    Salah satu makanan yang belakangan ini menjadi tren dan banyak digemari adalah dimsum. Hidangan asal Tiongkok ini telah beradaptasi dengan selera lokal dan kini bisa dinikmati dalam berbagai variasi rasa dan bentuk.

    Dimsum dikenal sebagai makanan yang praktis, ringan, namun tetap mengenyangkan. Biasanya disajikan dalam porsi kecil dan disajikan dalam wadah kukusan atau digoreng membuatnya cocok dijadikan camilan maupun makanan utama.

    Popularitas dimsum di Indonesia meningkat seiring menjamurnya restoran dan gerai yang menyajikan menu ini. Tidak hanya di restoran mewah dimsum juga banyak ditemukan di kaki lima, gerobak pinggir jalan, hingga dijual secara daring.

    Varian rasa yang beragam seperti siomay ayam, hakau udang, lumpia, bakpao isi manis, dan ceker ayam membuat masyarakat memiliki banyak pilihan. Bahkan, beberapa penjual juga mulai mengkreasikan dimsum dengan bahan lokal.

    Adapun bagi masyarakat Bandung, terdapat tempat makan dimsum yang cukup populer dan telah memiliki label halal yaitu Dimsum Sembilan Ayam.

  • KPPU Tuding Pertamina Diskriminatif dalam Proyek Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun

    KPPU Tuding Pertamina Diskriminatif dalam Proyek Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA —  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam proyek digitalisasi SPBU milik PT Pertamina (Persero) yang bernilai Rp3,6 triliun.

    Adapun, dugaan pelanggaran itu merujuk pada indikasi adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina dalam memilih metode pengadaan penyedia terkait proyek tersebut.

    Proyek digitalisasi SPBU Pertamina secara umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM di 5.518 titik dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk melakukan monitoring atau pengawasan konsumsi BBM khususnya solar subsidi di setiap SPBU di seluruh Indonesia.

    “Dalam rangka mengimplementasikan proyek yang bernilai Rp3,6 triliunan tersebut, Pertamina telah melakukan penunjukan langsung salah satu BUMN dengan alasan sinergi BUMN tanpa mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan melaksanakan proyek tersebut,” tulis KPPU melalui keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).

    KPPU menilai tindakan penunjukan langsung tersebut berpotensi mengarah pada praktik diskriminasi yang dilarang oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Menurut KPPU, pelanggaran itu sebagaimana tindakan yang juga pernah dilakukan Pertamina dalam penunjukan langsung untuk proyek pembuatan logo yang telah diputus KPPU melalui Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2006.

    KPPU menilai bahwa proyek digitalisasi ini memiliki nilai yang cukup besar dan secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengeluaran negara terkait BBM bersubsidi. Oleh karena itu, seharusnya Pertamina terlebih dahulu membuka kesempatan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia yang memiliki kemampuan melaksanakan proyek tersebut sehingga diperoleh penawaran harga dan kualitas terbaik.

    Hal tersebut sejalan dengan saran dan rekomendasi KPPU terhadap pemerintah agar meninjau ulang kebijakan berkaitan dengan sinergi BUMN. Pasalnya, kebijakan itu memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan hambatan usaha sebagaimana diduga juga terjadi dalam pelaksanaan proyek ini.

    “Alternatif pengadaan berbasis wilayah dengan mekanisme tender terbuka seharusnya bisa menjadi solusi agar kinerja dan efisiensi dapat diukur, serta kompetisi usaha tetap terjaga karena mengurangi hambatan masuk [entry barrier] dalam industri tersebut,” imbuh KPPU.

    Hal ini mengingat fakta bahwa masih ada berbagai pelaku usaha lain yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proyek serupa. Namun, tidak diberi ruang untuk berkompetisi.

    Dengan kata lain, penunjukan langsung yang tidak membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain menunjukkan adanya dugaan praktik diskriminasi. Menurut KPPU, praktik ini mengarah pada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

    Merespons bukti awal tersebut, KPPU memutuskan untuk mulai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina terhadap pelaku usaha tertentu.

    “Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPPU untuk menjaga iklim persaingan yang sehat, transparan, dan akuntabel, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan dana publik dalam skala besar,” kata KPPU.

    Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan KPPU tersebut. Perusahaan juga berjanji untuk bersikap kooperatif.

    “Kami menghormati proses yang sedang berlangsung di KPPU dan akan bersikap kooperatif,” kata Heppy kepada Bisnis.

  • Polisi dalami penemuan jenazah bocah di taman Radio Dalam

    Polisi dalami penemuan jenazah bocah di taman Radio Dalam

    Penemuan jenazah bocah lima tahun di Taman Yoda, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025). ANTARA/HO-Instagram/jakartaselatan24jam.

    Polisi dalami penemuan jenazah bocah di taman Radio Dalam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Pihak kepolisian tengah mendalami kasus penemuan jenazah bocah laki-laki berinisial V (5) di taman kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    “Bocah tersebut ditemukan di bawah tiang lampu listrik saat seorang warga menyapu dan melihatnya,” kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Setelah mendapatkan informasi warga itu, orang tua korban pun mendatangi lokasi kejadian dan melihat anaknya sudah dalam kondisi badan yang sudah gosong seperti tersetrum.

    Dia menjelaskan, pada awalnya bocah berinisial V itu bermain dengan temannya pada Jumat (4/7) malam pukul 19.00 WIB. “Mainnya tadi malam, malam kan gelap tuh, di bawah pohon nggak kelihatan,” ujarnya.

    Saat itu, bocah diduga tersebut terjatuh dan temannya sempat memanggil, namun tidak dijawab korban. Hingga akhirnya ditinggal pulang oleh temannya.

    Saat dimintai keterangan, kata Suparmin, teman korban mengaku takut dan memilih tidak melapor kepada orang tua korban.

    “Teman mainnya juga ngomong begitu, begitu peluk pohon dan pegang tiang, tak lama kemudian korban kejang-kejang kakinya, terus jatuh. Temannya memanggil, tapi korban tidak menyahut,” kata Suparmin.

    Korban pun telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati dan pihak kepolisian masih mendalami penyebab kejadian tersebut.

    Jenazah bocah berusia lima tahun yang ditemukan di sebuah taman yang tertutup dengan kain berwarna merah dan terpasang garis polisi itu juga sempat viral di media sosial.

    Sumber : Antara

  • TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale

    KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pesawat tempur Rafale di Safran Aircraft Engines, Prancis, Senin (24/6/2024). (ANTARA/HO-Humas TNI AU)

    TNI AU dan Dassault Aviation periksa kesiapan fasilitas pesawat Rafale
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – TNI AU menerima kunjungan pihak Dassault Aviation dan Thales Prancis di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekan Baru, Riau dalam rangka memeriksa kesiapan fasilitas lanud untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dassault Aviation sendiri merupakan perusahaan pertahanan asal Prancis yang memproduksi pesawat tempur Rafale.

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA, Sabtu, dijelaskan bahwa kunjungan itu terjadi pada Rabu (2/7), lalu.

    Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris dalam siaran pers menjelaskan pihak Dassault memeriksa seluruh fasilitas yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin.

    Tidak hanya melihat fasilitas, pihak Dassault Aviation juga memaparkan beberapa persiapan teknis yang harus disiapkan TNI untuk menyambut pesawat tempur Rafale pada Januari 2026 mendatang.

    “Kegiatan site survey hari ini adalah bagian penting dalam memastikan seluruh aspek teknis dan logistik berjalan tepat waktu, mulai dari pengiriman hingga serah terima pesawat,” kata Abdul Haris.

    Abdul pun mengapresiasi respon pihak Dassault Aviaton yang menyatakan fasilitas di Lanud Roesmin Noerjadin layak untuk menerima pesawat tempur Rafale.

    Dia memastikan jajarannya akan memenuhi seluruh persiapan teknis lain yang diperlukan Dassault Aviation demi kesuksesan pengoperasian pesawat tempur Rafale.

    “Kita menyajikan data yang akurat, dan merespons cepat setiap kebutuhan teknis yang diperlukan demi kesuksesan misi Ferry Mission dan pengoperasian Rafale di Indonesia,” jelas Abdul Haris.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi oleh Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit, dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

    Sumber : Antara

  • 10
                    
                        Kisah Rayyan, Bocah Penari di Ujung Sampan yang Bikin Pacu Jalur Kuansing Mendunia
                        Regional

    10 Kisah Rayyan, Bocah Penari di Ujung Sampan yang Bikin Pacu Jalur Kuansing Mendunia Regional

    Kisah Rayyan, Bocah Penari di Ujung Sampan yang Bikin Pacu Jalur Kuansing Mendunia
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Tradisi
    Pacu Jalur
    di Kuantan Singingi (Kuansing),
    Riau
    , mendadak menjadi sorotan dunia.
    Hal ini dipicu oleh video viral seorang bocah yang menari di ujung sampan panjang saat lomba berlangsung, dalam posisi berdiri sambil menjaga keseimbangan.
    Fenomena ini memunculkan istilah “aura farming” di berbagai media sosial, dan banyak diparodikan oleh warga dari berbagai negara.
    Bocah penari tersebut dikenal dengan sebutan Togak Luan, simbol bahwa jalur tim mereka sedang memimpin lomba.
    Salah satu Togak Luan yang aksinya viral adalah
    Rayyan Arkan Dikha
    , bocah berusia 11 tahun asal Desa Pintu Lobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuansing.
    Rayyan tak pernah mengira bahwa tariannya di atas sampan akan menarik perhatian internasional.
    “Saya tidak menyangka bisa se viral itu. Tahunya setelah melihat media sosial banyak orang luar yang menirukan tarian itu,” ujar Rayyan saat ditemui di rumahnya, Jumat (4/7/2025).
    Saat tampil, Rayyan mengenakan stelan teluk belanga warna hitam, tanjak khas Melayu Riau, dan kacamata hitam.
    Ia menari secara spontan, mengikuti irama dan semangat timnya yang tengah unggul.
    “Itu spontan saja. Tidak ada belajar atau latihan,” katanya.
    Rayyan merasa sangat bangga karena tradisi yang ia cintai kini dikenal luas oleh masyarakat dunia.
    “Alhamdulillah, sangat bangga dan bersyukur
    Pacu Jalur Kuansing
    semakin dikenal luas,” ujarnya, didampingi ibunya, Rani.
    Menjadi Togak Luan adalah keinginan Rayyan sejak kecil. Ia terbiasa berenang dan naik sampan di Sungai Kuantan, dua syarat utama menjadi penari di ujung jalur. Keseimbangan dan kemampuan berenang adalah bekal penting.
    “Ayah sering ngajak ke Pacu Jalur, jadi saya tertarik,” ungkapnya.
    Ayah Rayyan adalah mantan peserta Pacu Jalur dari tim Jalur Tuah Koghi Dubalang Ghajo, sementara sang kakak pernah menjadi Togak Luan.
    Rayyan sendiri sudah dua tahun bergabung sebagai Togak Luan di tim ayahnya. Kini, ia duduk di kelas 5 SD, dan memiliki cita-cita menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Fenomena tarian Rayyan yang viral membuat sang ibu, Rani, menerima banyak telepon dari dalam dan luar negeri.
    “Banyak yang menelepon saya. Ada yang dari Inggris, Dubai juga ada, minta live gitu. Saya iyakan,” katanya.
    Meski bangga, Rani mengaku selalu merasa cemas setiap Rayyan naik jalur. Ia selalu mengingatkan putranya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh ke sungai.
    “Ya, khawatirnya itu dia jatuh. Di situ ada tim penyelamat juga. Makanya setiap tanding saya ingatkan selalu jaga keseimbangan,” ujar Rani.
    Rani mengaku sangat mendukung Rayyan, dan berharap momen ini turut memperkenalkan budaya Pacu Jalur Kuansing ke mata dunia.
    “Bangga sekali. Semoga Pacu Jalur Kuansing semakin dikenal lebih luas,” tambahnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita UMK Olahan Okra Kian Laris Usai Ikut UMK Academy – Page 3

    Cerita UMK Olahan Okra Kian Laris Usai Ikut UMK Academy – Page 3

    Mengambil tema “Beri Energi Baru Menuju UMK Maju”, Pertamina UMK Academy 2025 Skala Regional yang telah dilangsungkan kickoff pada 14-21 Mei 2025 di delapan kota di Indonesia ini sukses diikuti oleh 1.490 pelaku usaha. Mereka akan mengikuti pelatihan dan pendampingan di tingkat regional.

    Peserta terbaik di setiap wilayah akan melaju ke tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan lewat kurikulum seperti Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Setiap kurikulum disisipi konsep Go Green untuk membentuk pelaku usaha yang peduli lingkungan.

    Selain menghadirkan kelas yang dibutuhkan UMKM, Pertamina juga menghadirkan sesi coaching one by one secara offline sebagai ruang konsultasi bagi peserta untuk pengembangan usaha. Mereka bisa mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi agar usahanya bisa semakin maju.

    Para peserta yang beruntung juga berpeluang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pameran agar penetrasi pasarnya meningkat. Pertamina juga menyediakan total hibah alat teknologi dengan total senilai ratusan juta rupiah bagi para peserta yang terpilih menjadi Champion Pertamina UMK Academy 2025.

    “Program pengembangan UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Maka dari itu, kami mendorong seluruh peserta UMK Academy, termasuk Okra Nusantara Mandiri untuk terus mengembangkan skala usahanya, meningkatkan kualitas produknya, dan penetrasi pasar,” cetusnya.

  • Ketua Komisi I Sebut Hasil Fit and Proper Bakal Tentukan Penempatan Negara Para Calon Dubes

    Ketua Komisi I Sebut Hasil Fit and Proper Bakal Tentukan Penempatan Negara Para Calon Dubes

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR memulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menjelaskan setelah fit and proper test selesai, para calon dubes diminta Komisi I untuk membuat ringkasan sebanyak satu halaman.

    “Jadi ini fit proper yang satu, perubahannya adalah tidak ada visi-misi mereka. Visi-misinya Bapak Presiden. Yang kedua, tergambar pemahaman mereka tentang negara yang akan, kreditasi yang akan, ditunjuk,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan hasil fit and proper test akan menentukan tiga keputusan yang bisa dilakukan DPR.

    “Kan keputusannya hanya tiga, diterima sesuai dengan surat Presiden, diterima dengan pergeseran negara yang dituju kita lihat dari jawabannya, yang terakhir dikembalikan,” beber dia.

    Adapun, Utut juga berujar bahwa besok Komisi I DPR akan kembali menggelar fit and proper test bagi 12 calon dubes RI lainnya. Sesi pertama pada pukul 10:00 WIB—13:00 WIB dan sesi kedua pukul 14:00 WIB—17:00 WIB dan setelah itu akan ada rapat internal.

    “Mekanisme berikutnya Pimpinan DPR bersurat ke Presiden. Presiden dalam hal ini Kemlu bersurat kepada negara yang akan dituju, apakah keberatan apa tidak dengan orang-orang ini kan begitu. Kita juga kalo mau menerima Dubes mereka kan kita juga demikian,” jelas dia.

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

    Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

    Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

    Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

    Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

    Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

    Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

    Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

    Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

    Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

    Pengurangan Pajak SALT

    Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

    Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

    Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

    Kredit Pajak Anak

    Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

    Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

    Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

    Bonus untuk Lansia

    Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

    Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

    Pemangkasan Anggaran Medicaid

    Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

    Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

    Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

    Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

    Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

    Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

    Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

    Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

    Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

    Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

    Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

    Trump Accounts untuk Tabungan Anak

    Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

    Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

    Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

    Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

    Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

    Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

    Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

    Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

    Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

    Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

    Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

    Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
    Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

    Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

    Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

    Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

    Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

    Potongan Pajak untuk Lembur

    Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

    Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

    Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

    Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

    Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    (ily/hns)

  • Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah, Relagama Bergerak: Nama Baik UGM Tercemar dengan Kasus Remeh

    Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah, Relagama Bergerak: Nama Baik UGM Tercemar dengan Kasus Remeh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak), Bangun Sutoto, mengaku geram karena mantan presiden Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya.

    Sebagai dampak dari sikap Jokowi, Bangun membeberkan bahwa nama baik UGM yang dikenal sebagai kampus kerakyatan itu tercemar.

    “Kami mencermati sekaligus merasakan bahwa institusi UGM yang telah berjasa kepada kami saat masih menjadi mahasiswa, menjadi bulan-bulanan publik,” ujar Bangun kepada fajar.co.id, Sabtu (5/7/2025).

    “Marwah dan nama baik UGM telah tercemar dengan kasus yang remeh-temeh ini,” tambahnya.

    Jebolan UGM 2005 ini menegaskan kembali bahwa alumni memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik almamater.

    “Sebagai alumni, kami punya kewajiban untuk menjaga nama baik almamater. Itu dasar kami bersuara. Itu sah dan sudah menjadi satu keharusan bagi kami,” tandasnya.

    Menampik desas-desus bahwa mereka dikendalikan oleh pihak tertentu untuk menyerang Jokowi, Bangun langsung membantah.

    “Kepada siapapun, kami ingatkan bahwa Relagama Bergerak tidak berafiliasi dengan parpol tertentu, juga tidak untuk membela pihak tertentu. Saya ingatkan untuk jangan salah menilai atas sikap kami!,” jelas Bangun.

    Kata Bangun, UGM berdiri di atas tanah perjuangan oleh para pejuang dan dibangun untuk melahirkan para pejuang.

    “Bukan untuk mengkader dan meluluskan para pencundang,” cetusnya menyindir Jokowi.

    “Para pahlawan yang berjuang untuk negeri kita ini, termasuk para founding fathers UGM yang telah tiada, mereka sudah tidak tampak di hadapan kita. Tapi, jasa mereka berdampak kepada kami para alumni,” sambung dia.

  • Lingkungan IKN Kini Diawasi dari Balikpapan

    Lingkungan IKN Kini Diawasi dari Balikpapan

    Balikpapan, Beritasatu.com – Balikpapan menjadi kota di Kalimantan yang memiliki peranan penting untuk mengawasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan secara resmi memulai pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) Regional Kalimantan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

    Pembangunan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap dampak lingkungan, khususnya di wilayah penyangga Ibukota Nusantara (IKN).

    Kota Balikpapan dipilih karena posisinya yang strategis dan dekat dengan IKN. Selain menjadi penghubung utama logistik, Balikpapan juga memiliki tantangan lingkungan tersendiri karena banyaknya aktivitas industri, terutama pengeboran minyak dan gas.

    Pusdal Balikpapan akan menjadi kantor pengawasan lingkungan keenam di Indonesia, dan memiliki peran vital dalam memastikan pembangunan di IKN berjalan sesuai prinsip kelestarian lingkungan.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut, pembangunan Kantor Pusdal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan hidup yang selama 14 tahun terakhir minim dilakukan.

    “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 73 dan 77 memberi mandat kepada menteri untuk melakukan second line inspection, yaitu pengawasan lanjutan ketika pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya,” Menteri Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

    Pusdal akan menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas potensi pelanggaran lingkungan yang terjadi akibat pembangunan maupun aktivitas industri, termasuk eksplorasi migas.

    Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, kantor ini dibangun demi menjamin bahwa pembangunan di IKN tetap mematuhi aturan tata kelola lingkungan. Semua proyek wajib memperhatikan aspek keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem sekitar.

    “Pembangunan di IKN harus menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Kantor ini akan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Pembangunan Kantor Pusdal Regional Kalimantan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2026, dan diharapkan langsung aktif mendukung pengawasan serta tindakan penegakan hukum yang diperlukan demi menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya.