Blog

  • Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap proses seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap (fixed broadband) dipastikan masih terus berjalan. 

    Meski sebelumnya sempat ditargetkan rampung pada Juni 2025, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan pelaksanaannya kini diupayakan dapat dilakukan pada bulan Juli 2025.

    “As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau tidak ada kendala,” katanya usai ditemu di Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

    Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi tersebut memang memerlukan tahapan yang tidak bisa instan. 

    Salah satu tahap penting adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik dan pelaku industri.

    “Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti,” katanya. 

    Seleksi pita 1,4 GHz dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penetrasi internet berkualitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan nonperkotaan. 

    Menurut Wayan, wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani, sehingga frekuensi ini diharapkan dapat menjadi solusi konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.

    Dalam prosesnya, pemerintah tidak akan mematok tarif secara regulasi, tetapi memberikan ruang bagi peserta lelang untuk mengajukan penawaran tarif terbaik dengan kecepatan layanan hingga 100 Mbps.

    “Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.

    Meski belum dapat memastikan detail peserta seleksi yang akan ikut serta, Wayan menyebut seluruh operator tetap lokal akan diperbolehkan mengikuti proses seleksi.

    Dia menyarankan agar penyelenggara dapat mengembangkan bisnis dari daerah yang belum padat terlebih dahulu sebelum menjangkau kawasan yang sudah ramai kompetisi.

    “Jadi silakan nanti pemain itu mencari bisnisnya ke mana saja. Itu lebih bagus dari luar dulu, baru masuk ke dalam. Ya, karena di dalam sudah banyak kan sekarang. Di galur-galur sudah semua mekanisme bisnis. Semua bisnis yang mengatur dia mau ngejarnya kemana,” ungkapnya .

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel, 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan hal itu memberikan dampak positif bagi APJII untuk berkontribusi dalam penyaluran internet kepada masyarakat. 

    “Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis.com, Minggu (26/1/2025).  

    Arif menilai kebijakan terobosan itu tidak merugikan pemain eksisting. Teknologi BWA diyakini tak mampu menggantikan seluler ataupun pemain internet eksisting, selama pemain BWA hanya diperbolehkan bermain di pasar yang belum terjangkau akses internet.  

    Saat ini jumlah pemain internet di Indonesia lebih dari 1.000 dengan mayoritas pemain di Pulau Jawa, Kehadiran pemain dengan teknologi baru tersebut berpotensi membuat bisnis internet eksisting makin berdarah-darah karena persaingan yang semakin ketat.  

    “Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” kata Arif.

  • Progres Konstruksi Tol Trans Sumatra Palembang-Betung Capai 52%

    Progres Konstruksi Tol Trans Sumatra Palembang-Betung Capai 52%

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengungkap konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Palembang-Betung Struktur tercatat telah mencapai 52% hingga akhir Juni 2025.

    Direktur Operasi III HKI,= Aditya Novendra Jaya menjelaskan bahwa pembangunan Tol Palembang–Betung Struktur yang memiliki panjang mencapai 10,24 kilometer (km) tersebut juga dibarengi dengan konstruksi tempat pelayanan istirahat (TPI) atau rest area yang berada di STA 71+000.

    “Lingkup pekerjaan HKI pada proyek ini yakni pembangunan ramp 4, 6 dan 8 serta membangun satu rest area yang berada di Tol Palembang – Betung, tepatnya di STA 71+000,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

    Adapun, pembangunan Tol Palembang–Betung Struktur ini akan mengintregasikan ruas Tol Kayuagung–Palembang–Betung dengan Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih.

    Ke depan, tersambungnya Tol Kayugaung – Palembang – Betung dan Tol Palembang – Indralaya akan mempercepat arus pengiriman logistik atau waktu tempuh perjalanan masyarakat.

    “Sebelum tol dibangun, waktu tempuh Palembang – Betung dapat mencapai 4 – 5 jam karena kondisi jalan existing yang padat dan sering mengalami kemacetan. Dengan adanya tol, waktu tempuh bisa ditekan menjadi sekitar 1,5 sampai 2 jam,” tambahnya.

    Adapun, rest area yang saat ini tengah dibangun HKI pada Tol Palembang – Betung itu merupakan rest area tipe A dengan fasilitas masjid, toilet umum, restoran, bengkel dan juga ruang untuk UMK.

    Rest area ini juga dirancang dengan kapasitas parkir yang memadai, yakni mampu menampung sebanyak 157 kendaraan kecil dan 40 kendaraan besar, guna memberikan kenyamanan dan mendukung kelancaran mobilitas pengguna jalan. 

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Palembang – Betung Seksi I (Palembang – Rengas) dapat fungsional pada Lebaran 2026.  

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Jalan Tol Palembang – Betung merupakan salah satu koridor utama Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). 

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang–Betung,” jelas Dody dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Untuk diketahui, Tol Palembang – Betung terdiri atas tiga seksi dengan total panjang mencapai 69,19 km. Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km saat ini progres pembangunannya telah mencapai 70,69%.

    Sementara itu, Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung sepanjang 14,69 km saat ini progres konstruksinya mencapai 12,65%.

  • Kasus Penyelundupan WNA China ke Australia Lewat NTT, Pelaku Beli Speed Boat di Kupang

    Kasus Penyelundupan WNA China ke Australia Lewat NTT, Pelaku Beli Speed Boat di Kupang

    NTT – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) kembali mengungkap kasus penyelundupan manusia berkedok wisata di Kabupaten Kupang.

    Kasus ini melibatkan Pan Xiaoming (39), warga China yang hendak ke Australia secara ilegal melalui Kupang.

    “Dia membeli salah satu speed boat di Kupang, lalu hendak membawa tiga orang WNA China lainnya menggunakan kapal tersebut untuk masuk ke Australia,” kata Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Patar Silalahi,di Kupang, Jumat 4 Juli, disitat Antara.

    Dia mengatakan bahwa, penangkapan dan pengungkapan kasus ini dilakukan pada pekan lalu, di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

    Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa, Pan Xiaoming bersama tiga WNA lainnya Yu Junjie, Yang Ao, dan Song Zhonghua, masuk ke Indonesia antara 25 Mei hingga 6 Juni 2025.

    “Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan atau Visa on Arrival,” ujar dia.

    Setibanya di Kupang, para WNA ini menginap di sebuah hotel dan Pan Xiaoming membeli speedboat dari seseorang bernama Haji Dean seharga Rp100 juta.

    Kapal itu direncanakan untuk digunakan berlayar menuju Australia. Dalam pemeriksaan, ditemukan GPS Garmin dengan rute pelayaran Kupang–Australia sejauh 875 km serta histori pencarian internet di ponsel Pan Xiaoming terkait situasi pengamanan pantai Australia.

    “Modus ini sangat terstruktur. Pembelian kapal, titik pelayaran, hingga peran masing-masing pelaku sudah direncanakan sejak awal. Ini bukan perjalanan wisata biasa,” ujar Kombes Patar.

    Pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti seperti satu unit speed boat bernama “TAI SHAN” satu buat GPS Garmin Paspor, ponsel, jerigen BBM, dan dokumen pembelian kapal

    Tersangka dijerat dengan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 122 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana 5 hingga 15 tahun penjara.

    “Kami masih mendalami kemungkinan jaringan yang lebih luas, dan segera akan merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa,” pungkasnya.

  • Maruarar Rayu Sri Mulyani Minta Kebijakan Bebas Pajak Beli Rumah Diperpanjang

    Maruarar Rayu Sri Mulyani Minta Kebijakan Bebas Pajak Beli Rumah Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melanjutkan pemberian PPN DTP 100% untuk sektor perumahan hingga akhir 2025.

    “Saya sudah sampaikan suratnya dan berbicara langsung dengan Menkeu sekitar 2 hari lalu di acara Danantara. Mudah-mudahan surat usulan agar insentif PPN DTP diperpanjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).

    Permohonan perpanjangan PPN DTP itu dilakukan usai mendapat usulan dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan. Menurutnya,kebijakan PPN DTP perlu dilanjutkan untuk mendorong sektor perumahan tetap tumbuh dan berkembang sepanjang tahun ini.

    “Semoga dengan diperpanjangnya insentif PPN DTP oleh pemerintah akan membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan meringankan beban pajak, mendorong pertumbuhan sektor properti, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya. 

    Sebagai informasi, insentif PPN DTP 2025 terdiri dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025 yakni PPN DTP diberikan sebesar 100% untuk bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Selanjutnya, periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, PPN DTP diberikan sebesar 50% untuk bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

  • ‘Ada yang Bangkit dari Kubur’

    ‘Ada yang Bangkit dari Kubur’

    Jakarta

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten disambut antusias masyarakatnya. Bahkan banyak kendaraan yang ‘bangkit dari kubur’ berkat pemutihan tersebut.

    Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten diperpanjang. Semula pemutihan pajak kendaraan itu hanya berlaku hingga 30 Juni 2025, kini masyarakat yang belum sempat mengikuti program tersebut masih bisa menikmatinya hingga 31 Oktober 2025.

    Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan itu dilakukan lantaran tingginya antusias masyarakat. Bahkan kata dia ada kendaraan yang ‘bangkit dari kubur’ untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Ada peningkatan dari pendaftaran ulang kendaraan lama, yang ‘bangkit dari kubur’ itu, dari yang usianya sudah sangat tua, yang muda, maupun yang sedang. Kemudian, dari sisi pendapatan pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan,” ucap Andra Soni dikutip detikNews.

    Perpanjangan ini juga merupakan harapan dari masyarakat karena beberapa ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan uang guna mengikuti program pemutihan pajak kendaraan.

    Lewat pemutihan ini, masyarakat yang menunggak pajak bertahun-tahun diampuni. Denda dan tunggakannya dihapuskan, dengan demikian pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Pajak yang dibayarkan pun jadi lebih ringan karena denda dan tunggakan tak lagi dikenakan dalam pembayaran tahun 2025 ini.

    Perpanjangan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Kepgub Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Perpanjangan dimulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025. Kepgub itu ditetapkan di Serang, 25 Juni 2025 dan ditandatangani Andra Soni.

    “Pembebasan pokok dan atau sanksi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025,” demikian bunyi putusan tersebut.

    Nah buat kamu warga Banten yang belum mengikuti pemutihan, sebaiknya jangan melewatkan kesempatan emas satu ini. Di sisi lain, Andra Soni meyakini program pemutihan ini bisa membuat masyarakat lebih taat menunaikan kewajibannya.

    (dry/din)

  • Trump Teken UU Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T

    Trump Teken UU Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T

    Jakarta

    Paket undang-undang yang berisi pemangkasan pajak hingga anggaran Amerika Serikat (AS) atau One Big Beautiful Bill Act telah disahkan Presiden Donald Trump. Undang-undang itu ditandatangani Trump bertepatan dengan hari kemerdekaan AS pada Jumat, 4 Juli 2025.

    Namun, regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.

    Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.

    Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.

    Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.

    Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.

    Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.

    Angka ini sebenarnya menambah tekanan bagi para pemimpin Partai Republik yang mengusung Trump. Bahkan sebelum laporan CBO keluar, Partai Republik sudah terpecah. Beberapa anggota menolak pemangkasan dana Medicaid dan bantuan pangan, sementara yang lain menganggap pemangkasan itu belum cukup besar.

    Pemangkasan ini dimaksudkan untuk menutupi biaya perpanjangan pemotongan pajak senilai US$ 3,8 triliun dari era Trump. Namun, banyak anggota Republik meragukan proyeksi CBO, dan memilih menggunakan baseline anggaran alternatif.

    (ily/hns)

  • Dorong Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi, MIND ID Perkuat Pembinaan UMK – Page 3

    Dorong Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi, MIND ID Perkuat Pembinaan UMK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta MIND ID, Holding Industri Pertambangan Indonesia, terus memperkuat komitmennya dalam menggerakkan ekonomi daerah lewat pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). Lewat inisiatif ini, MIND ID ingin memastikan bahwa dampak dari program hilirisasi bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi.

    Sepanjang tahun 2024, melalui PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID telah membina 113 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi. Program ini dirancang interaktif dan aplikatif, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan, hingga strategi penguatan daya saing usaha. Harapannya, UMKM binaan mampu memperluas skala bisnis dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

  • Tsunami Impor Makin Deras, Ini Usul PII Soal Negosiasi Tarif – Page 3

    Tsunami Impor Makin Deras, Ini Usul PII Soal Negosiasi Tarif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, berharap pemerintah bisa lebih fleksibel dalam melakukan negosiasi tarif dagang, termasuk dengan Amerika Serikat. Lantaran tsunami barang impor di pasar RI saat ini sudah semakin deras. 

    Dalam konteks ini, putra sulung mantan presiden BJ Habibie tersebut menyoroti peralihan pasar ekspor dari suatu negara, imbas adanya tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Semisal China, yang bakal memperluas ekspor ke negara lain seperti Indonesia.

    “Ini (tsunami ekspor) memang akibat dan itu sudah terjadi. Ini bukan satu hal yang kita harus antisipasi. Kita sudah di tengah di dalamnya ya. Kalau kita lihat pasar kita di Indonesia, banyak sekali produk-produk dari luar, terutama dari Tiongkok,” ucapnya di sela acara Seminar Nasional Outlook Industrialisasi Indonesia di ICE BSD, Sabtu (5/7/2025).

    “Karena kalau kita lihat, ekspor Tiongkok ke Amerika itu kurang lebih 35 persen. Itu kan barangnya ke lain tempat. Di antaranya juga ke Indonesia. Jadi itu harus kita siap-siap,” kata Ilham.

    Di sisi lain, ia mewajari posisi Indonesia dalam perundingan dagang dengan AS, yang memberikan sejumlah penawaran kepada Negeri Paman Sam. Sebagai senjata untuk menegosiasikan tarif impor oleh Donald Trump, agar tidak terlalu besar.  

    Indonesia pada 7 Juli 2025 mendatang dijadwalkan bakal meneken nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Washington DC, terkait kesepakatan dagang dan investasi senilai USD 34 miliar. Dalam kesepakatan itu, Indonesia berupaya menyeimbangkan neraca dagang dengan AS, termasuk dengan impor energi senilai USD 15,5 miliar dari Amerika Serikat.

     

  • Maruarar Usul Kuota Rumah Subsidi Ditambah jadi 500.000 Unit Tahun Depan

    Maruarar Usul Kuota Rumah Subsidi Ditambah jadi 500.000 Unit Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan agar ditambah.

    Dalam laporannya, dia mengaku telah menyampaikan kajian agar kuota FLPP pada tahun depan dapat disiapkan mencapai 500.000 unit.

    “Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500.000 unit rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas,” jelasnya di Kantor BP Tapera, Jumat (4/7/2025).

    Ara menjelaskan, upaya menambah kuota rumah subsidi itu dilakukan guna mengejar realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Ara juga menyebut, pihaknya telah mengusulkan sejumlah program dalam rapat kabinet untuk mendorong program renovasi rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai angka 26 juta rumah lebih.

    Pada saat yang sama, Ara juga menjelaskan bahwa realisasi program 3 juta rumah bakal dikebut lewat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Dalam penjelasannya, dirinya tengah melakukan penyusunan draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait skema penyaluran KUR tersebut.

    “Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal – hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah secara resmi bakal mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung ekosistem perumahan pada tahun ini.

    Dalam penjelasannya, KUR itu bakal disalurkan baik kepada pengembang kecil dan menengah hingga masyarakat perorangan.

    Airlangga menjelaskan, lewat program KUR perumahan ini, pengembang dapat mengajukan pinjaman dengan plafon mencapai Rp5 miliar. Dalam aturan sebelumnya, guyuran KUR modal kerja bagi pengusaha maksimal ditetapkan hanya sebesar Rp500 juta. 

    “Dengan Rp5 miliar [bisa digunakan untuk] membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenornya] bisa sampai 4-5 tahun,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Selain itu, KUR perumahan itu juga bakal dikucurkan untuk mendukung daya beli pasar yang dapat digunakan untuk renovasi rumah yang hendak digunakan untuk usaha maupun renovasi rumah reguler. 

  • ITB Anugerahi Freeport atas Kontribusi Pendidikan dan SDM

    ITB Anugerahi Freeport atas Kontribusi Pendidikan dan SDM

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Freeport Indonesia (PTFI) meraih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai mitra strategis jangka panjang Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB dalam pengembangan pendidikan, riset, dan sumber daya manusia di bidang teknik pertambangan dan energi.

    “Sebuah kehormatan bagi kami dapat meraih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama. Pencapaian ini merupakan komitmen PTFI untuk berkontribusi membangun kapasitas keilmuan nasional berdaya saing global,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas usai menerima penghargaan di ITB, Bandung, Kamis, 3 Juli 2025.

    Kontribusi ini diwujudkan melalui dukungan terhadap kerja praktik, tugas akhir, hingga disertasi 60 mahasiswa, serta penyediaan data lapangan yang telah membantu kelulusan puluhan mahasiswa dari berbagai jenjang.

    Selain itu, program unggulan seperti Papuan Bridge Program turut membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Papua di ITB dan pada tahun 2022 memberi pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa Papua. Di sisi akademik, PTFI juga mendukung kegiatan seperti International Student Mining Competition dan seminar keilmuan, serta mendanai enam topik riset pada 2023.

    “Pada tahun 2025 ini, kami juga menjalin kemitraan strategis melalui program Pra-Universitas Kelas Inspirasi ITB untuk anak-anak Papua yang menerima beasiswa dari PTFI sebagai upaya memperluas kesempatan dan daya saing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Tony.

    Penghargaan diberikan langsung oleh Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., dalam acara Sidang Terbuka Peringatan 105 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI) di Aula Barat ITB, Kampus Ganesha, Bandung.

    Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Dr. A. Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn., atas nama ITB menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan.

    “Semoga penganugerahan penghargaan ini dapat mendorong kemajuan perguruan tinggi teknik lebih jauh lagi serta memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan perguruan tinggi teknik di Indonesia,” ujarnya.

    Penghargaan diberikan kepada 34 individu maupun institusi yang terbagi dalam enam kategori, yakni Ganesa Widya Jasa Adiutama, Ganesa Widya Jasa Utama, Ganesa Widya Jasa, Ganesa Wirya Jasa Adiutama, Ganesa Wirya Jasa Utama, dan Ganesa Wira Adiutama.