Xcloud.id

Blog

  • Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD

    Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD

    Arsip foto – Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

    Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 06:02 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan bahwa kebutuhan dasar harus menjadi prioritas pada pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2025.

    “Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan,” kata Wibi di Jakarta, Jumat.

    Menurut Wibi, perubahan KUA-PPAS tidak boleh menjadi proses teknis pembahasan anggaran semata. Sebaliknya, harus menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

    Ia juga meminta agar setiap komisi di DPRD DKI dapat membahas anggaran secara lebih optimal, demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta.

    “Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat,” ujarnya.

    Wibi menambahkan, anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir serta pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian utama.

    Karena, kata dia, setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil ‘copy-paste’ yang tidak menyentuh masyarakat.

    “Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Raksasa Ojol Ini Cabut dari RI, Pimpin Revolusi yang Ancam Para Driver

    Raksasa Ojol Ini Cabut dari RI, Pimpin Revolusi yang Ancam Para Driver

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa transportasi Uber tengah menjadi ancaman bagi para driver online. Sempat berkiprah di Indonesia hingga tahun 2018, Uber kini memimpin revolusi taksi tanpa sopir (robotaxi) di Amerika Serikat (AS).

    Bersama anak perusahaan Google yakni Waymo, Uber memperluas layanan robotaxi di Atlanta, setelah sebelumnya hadir di Austin, Texas.

    Layanan ini menggunakan mobil listrik Jaguar I-PACE yang dikemudikan sepenuhnya oleh sistem otomasi tanpa sopir. Tak hanya efisien, pengguna hanya dikenakan tarif setara UberX atau Comfort, tanpa opsi memberikan tip. Dengan kata lain, ini akan menjadi era ancaman bagi para supir atau driver taksi online karena posisi mereka mulai diganti teknologi.

    Uber diketahui menjual divisi kendaraan otomatis pada 2020, menyusul tragedi fatal yang menewaskan pejalan kaki akibat mobil otomatis perusahaan pada 2018.

    Namun kini, Uber kembali ke dunia robotaxi dengan strategi baru, yakni menggandeng mitra teknologi seperti Waymo.

    Kedua perusahaan pertama kali mengumumkan rencana ini pada September 2024, dengan cakupan wilayah seluas 168 kilometer persegi di Atlanta. Layanan ini memungkinkan pengguna memesan mobil otonom Waymo langsung melalui aplikasi Uber, demikian dikutip dari Reuters, Sabtu (28/6/2025).

    Saat ini, terdapat 100 mobil Waymo yang beroperasi di platform Uber di Austin, dan puluhan lainnya akan meluncur di Atlanta.

    Waymo sebelumnya juga menyatakan akan menghadirkan layanan taksi otonom penuh di Washington D.C. pada tahun depan.

    Perusahaan kini memiliki lebih dari 1.500 kendaraan dan menangani lebih dari 250.000 perjalanan per minggu di San Francisco, Los Angeles, Phoenix, dan Austin.

    Namun, industri robotaxi yang makin kompetitif membawa kekhawatiran soal punahnya profesi driver di masa depan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2 Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban? Regional

    2 Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban? Regional

    Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban?
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Rudi Kabunang, menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, yang mengusulkan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah retret pelajar
    Sukabumi
    di Sukabumi,
    Jawa Barat
    .
    Adapun
    KemenHAM
    juga bersedia menjadi penjamin para tersangka agar penahanan mereka ditangguhkan.
    Umbu Rudi menyebut langkah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara melindungi korban
    pelanggaran HAM
    .
    “Kalau KemenHAM malah jadi penjamin pelaku intoleransi, lalu siapa yang lindungi korban? Negara jangan jadi pelindung ketidakadilan,” ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Jumat, (4/7/2025) malam.
    Umbu Rudi, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, menilai peristiwa di Sukabumi bukan sekadar konflik sosial biasa, tetapi bentuk nyata pelanggaran hak atas kebebasan beribadah yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila.
    “Negara wajib melindungi anak-anak bangsa dalam menjalankan keyakinannya. Ini bukan isu minor, ini tentang hak dasar yang dilindungi UUD 1945,” tegasnya.
    Umbu juga mempertanyakan pernyataan KemenHAM yang menyebut para tersangka sebagai warga biasa, tidak terorganisir, dan menyesal. Alasan kemanusiaan pun dilontarkan.
    Ada yang istrinya sedang hamil, ada yang punya anak kecil.
    “Kalau begitu, semua pelaku kejahatan bisa berlindung di balik narasi kasihan. Negara ini tidak dibangun dari empati buta, tapi dari hukum yang adil dan tegas,” ujar politikus asal Pulau Sumba, NTT.
    Ia menyayangkan pendekatan mediasi dan Restorative Justice (RJ) yang menurutnya justru mengaburkan garis tegas antara pelanggar dan korban.
    “Apa ini artinya, pelaku intoleransi bisa bebas asal bilang maaf?” katanya.
    “Saya minta Menteri HAM segera membatalkan rencana menjadi penjamin. Kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa? Negara hukum atau negara yang tidak aman bagi minoritas?” tegasnya.
    Ia mengingatkan, terlalu banyak kasus serupa di Indonesia seperti pembubaran ibadah, perusakan rumah ibadat, dan pengusiran umat minoritas yang tidak pernah tuntas karena negara memilih kompromi.
    “Sudah saatnya negara bersikap. Kalau pemerintah tidak tegas, kita sedang menggali kubur untuk keberagaman kita sendiri,” sebutnya.
    Umbu Rudi menyambut baik kehadiran Kementerian HAM dalam Kabinet Prabowo sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi.
    Namun, ia menegaskan, hak itu tak boleh dimaknai sempit.
    “HAM bukan berarti lunak terhadap pelanggar hukum. HAM justru harus menjadi pembela korban, bukan pelindung pelaku,” ujarnya.
    DPR, kata Umbu Rudi, akan terus mengawal kasus ini agar tidak berakhir pada kompromi politik.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah di Kampung Tangkil RT 4 RW 1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sempat didatangi warga pada Jumat (27/6/2025) lalu.
    Warga sempat mengira rumah tersebut dijadikan tempat ibadah umat kristen dan mereka kemudian membubarkan aktivitas serta merusak beberapa fasilitas di tempat tersebut.
    Namun, di rumah tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan retret para pelajar.
    Polisi sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
    Namun, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan siap menjadi penjamin bagi tujuh tersangka.
    Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa Kemenkumham akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi kepada pihak kepolisian.
    “Kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kami lakukan penangguhan penahanan dan ini (permintaan penangguhan penahanan) kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian,” kata Thomas saat berada di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/7/2025), usai menghadiri kegiatan bersama Bupati, Kapolres, dan tokoh agama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video KuTips: Dear Pekerja Kantoran, Atur Target Minum Jangan Sampai Dehidrasi!

    Video KuTips: Dear Pekerja Kantoran, Atur Target Minum Jangan Sampai Dehidrasi!

    Video KuTips: Dear Pekerja Kantoran, Atur Target Minum Jangan Sampai Dehidrasi!

  • Ternyata Gegara Ini Insinyur India Bikin Tikungan Flyover 90 Derajat

    Ternyata Gegara Ini Insinyur India Bikin Tikungan Flyover 90 Derajat

    Jakarta –

    Pemerintah Madhya Pradesh di India Tengah baru-baru ini memberhentikan pekerjaan tujuh insinyur karena desain tikungan 90 derajat pada sebuah flyover.

    Sebuah flyover di atas rel kereta di India menjadi sorotan karena memiliki tikungan 90 derajat. Keberadaan jembatan tersebut menuai kontroversi lantaran bentuk tikungan yang tak biasa dan dianggap tidak aman untuk dilintasi. Mengutip pemberitaan Oddity Central, Chief Minister Madhya Pradesh, Mohan Yadav, kemudian melakukan penyelidikan terhadap desain flyover tersebut.

    Yadav juga mengumumkan tujuh insinyur yang terlibat dalam pengerjaan proyek flyover senilai 200 juta rupee atau setara Rp 37 miliar itu ditangguhkan. Tak cuma itu, kepala insinyur yang memimpin proyek tersebut juga diselidiki terkait desain cacat pada flyover.

    “Tujuh insinyur, termasuk dua insinyur kepala, telah ditangguhkan dengan segera. Penyelidikan internal akan dilakukan terhadap seorang pensiunan insinyur. Baik badan konstruksi maupun konsultan desain telah dimasukkan dalam daftar hitam karena mengajukan desain yang cacat untuk flyover RPB,” ungkap Yadav.

    Untuk diketahui, konsultan desain maupun firma arsitektur yang terlibat dalam pembangunan flyover ini telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh pemerintah setempat. Namun VD Verma, insinyur utama dalam proyek ini mengatakan bahwa dia dan tidak memiliki pilihan lain selain membangun tikungan 90 derajat karena keterbatasan ruang tanah. Keberadaan stasiun metro di sekitar lokasi juga menyulitkan insinyur dalam mendesain flyover, sehingga mau tidak mau membuatnya 90 derajat.

    Otoritas Bhopal kini mengusulkan agar pembebasan tanah bisa dilakukan lebih meluas. Cara itu dipercaya bisa menjadi solusi agar tikungan yang dibuat bisa lebih ideal.

    Flyover di atas rel kereta itu membentang sepanjang 648 meter. Tujuan pembangunan flyover itu adalah untuk mengurangi kepadatan di perlintasan kereta api. Jarak perjalanan bagi 300.000 orang juga jadi lebih mudah. Nyatanya dengan desain tersebut, flyover itu menjadi kontroversi. Saat ini flyover ditutup. Pemerintah memastikan flyover hanya akan dibuka setelah semua perbaikan yang diperlukan selesai dilakukan.

    (dry/din)

  • Harga Emas Hari Ini Menguat Tipis, RUU Pemotongan Pajak AS Picu Kekhawatiran – Page 3

    Harga Emas Hari Ini Menguat Tipis, RUU Pemotongan Pajak AS Picu Kekhawatiran – Page 3

    Sebelumnya, harga emas anjlok 1% pada Kamis, 3 Juli 2025 seiring data penggajian Amerika Serikat (AS) lebih kuat dari perkiraan. Hal ini memperkuat harapan kalau the Federal Reserve (the Fed) atau bank sentral AS tidak mungkin memangkas suku bunga secepat yang diantisipasi sebelumnya sehingga mengurangi daya tarik logam tersebut.

    Mengutip CNBC, Jumat (4/7/2025), harga emas spot merosot 1% menjadi USD 3.325,48 pada pukul 13.03 GMT. Sedangkan harga emas berjangka AS melemah 0,7% menjadi USD 3.336.

    Di sisi lain, dolar AS dan indeks saham berjangka AS menguat setelah penggajian nonpertanian naik 147.000 bulan lalu, berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja. Data tersebut lebih tinggi dari prediksi ekonom yang disurvei oleh Reuters. Ekonom prediksi penggajian naik 110.000.

    Adapun dolar AS yang lebih kuat membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

    “Jumlah lapangan pekerjaan lebih baik dari perkiraan berarti kita melihat kemungkinan yang lebih kecil dari pemangkasan suku bunga the Fed lebih awal dari yang diantisipasi saat ini. Akibatnya dolar AS menguat yang menambah tekanan pada pasar emas,” ujar Direktur High Ridge Futures, David Meger.

    Ia menuturkan, kuncinya adalah fakta kalau gagasan dan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada Juli tidak mungkin terjadi.

    Investor sekarang memprediksi pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 53 basis poin pada akhir tahun, dimulai pada Oktober, turun dari sekitar 66 basis poin yang diharapkan sebelum laporan itu.

    Emas yang tidak memberikan imbal hasil cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah.

  • Dukung Elektrifikasi Nasional, Alva Studio Hadir di Kalimantan Timur

    Dukung Elektrifikasi Nasional, Alva Studio Hadir di Kalimantan Timur

    JAKARTA – Alva sebagai brand lifestyle mobility solution secara resmi meresmikan Alva Studio di Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung elektrifikasi nasional.

    Peresmian tersebut didukung oleh PT Kideco Jaya Agung, sesama unit usaha Indika Energy Group, yang telah membuka jalan bagi Alva untuk lebih dikenal oleh masyarakat Paser dan sekitarnya.

    Kehadiran Alva Studio di Batu Kajang ini memperkuat langkah strategis perusahaan dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik roda dua di luar Pulau Jawa, sekaligus mendekatkan akses terhadap mobilitas berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku industri di wilayah Kalimantan Timur.

    Chief Executive Officer Alva Purbaja Pantja, mengatakan perusahaan menyadari adanya peran penting dalam edukasi awal masyarakat Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terhadap peralihan menuju motor listrik.

    “Untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kideco atas dukungan dan kepercayaannya dalam membuka jalan bagi Alva di wilayah Paser. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas dukungannya terhadap Alva,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat, 4 Juli.

    Seperti diketahui, sebelumnya Alva telah hadir di wilayah Kalimantan Timur melalui Alva Studio di Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur tepatnya di Diari Kopi. Bersamaan dengan itu, Alva juga menghadirkan 7 (tujuh) titik lokasi charging di beberapa lokasi terpisah di Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan sekitarnya.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap pengguna awal dan masyarakat Alva Studio Batu Kajang hadir jauh lebih lengkap, dan layanan purna jual menyeluruh. Mulai dari servis berkala, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas test ride untuk berbagai lini produk unggulan.

  • Ini Alasan Banyak Warga +62 Pilih Tunda Nambah Anak Lebih dari Satu

    Ini Alasan Banyak Warga +62 Pilih Tunda Nambah Anak Lebih dari Satu

    Jakarta –

    United Nations Population Fund (UNFPA) mengatakan banyak orang yang semakin khawatir akan ketidakpastian ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup, yang membuat mereka menahan keinginannya untuk memiliki atau menambah anak. Jika dibiarkan, tren ini bisa mengakibatkan krisis kependudukan di masa depan.

    Hal tersebut terungkap melalui laporan Situasi Kependudukan Dunia atau State of World Population (SWP) 2025 yang dibuat oleh UNFPA dan YouGov. Survei melibatkan 14 ribu responden di 14 negara, yang menjadi tempat tinggal dari lebih sepertiga penduduk global, termasuk Indonesia.

    Laporan ini diterbitkan setiap tahun sejak 1978, menyoroti berbagai isu yang muncul di bidang kependudukan dan kesehatan seksual dan reproduksi. Laporan SWP mengangkat isu-isu tersebut ke arus utama, dan mengeksplorasi berbagai tantangan serta peluang yang dihadirkannya bagi pembangunan internasional.

    Di Indonesia, 74 persen perempuan dan 77 persen laki-laki ingin memiliki dua anak atau lebih. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata global, yakni 62 persen pada perempuan dan 61 persen pada laki-laki.

    Namun, keinginan mereka tertahan oleh kekhawatiran akan tingginya biaya membesarkan anak (39 persen), keterbatasan tempat tinggal (22 persen), hingga ketidakstabilan pekerjaan (20 persen).

    “Krisis fertilitas sesungguhnya bukanlah soal orang yang tidak ingin punya anak, melainkan banyak yang ingin punya anak tapi tidak mampu,” kata Hassan Mohtashami, UNFPA Indonesia Representative pada press briefing SWP 2025, di kantor UNFPA, Jakarta Pusat, Kamis (03/07/2025).

    Survei tersebut juga mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat 5 teratas di antara 14 negara yang respondennya mengatakan mereka merasa tidak mampu untuk memiliki anak pada waktu yang mereka inginkan, yaitu lebih dari 20 persen.

    Sementara itu, Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan krisis fertilitas belum terjadi di Indonesia, tetapi tetap perlu diwaspadai.

    Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki angka pertumbuhan penduduk di Indonesia sekitar 1,1 persen, dengan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) 2,11 persen. Laporan SWP ini menjadi masukan untuk kebijakan kependudukan di Indonesia ke depan.

    “Pemerintah juga sudah memiliki strategi dan program dalam mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan keluarga seperti Quick Wins Kemendukbangga yang di antaranya ada Taman Asuh Sayang Anak,” katanya dalam acara yang sama.

    Pemerintah juga, lanjutnya, sudah sejak lama tidak mengampanyekan ‘dua anak cukup’, diganti dengan edukasi tentang perencanaan keluarga yang matang.

    “Kita jaga itu adalah Empat Terlalu. Kalau ingin punya anaknya jangan terlalu dekat jaraknya, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan terlalu banyak-banyak,” imbuhnya.

    “Kami juga selalu mengedepankan hak dari perempuan. Karena tadi kita tidak memaksa, ya memang ada dari perempuan, mereka mau punya anak berapa saja, itu silahkan. Tapi kami akan mencoba untuk mencapai pandangan, ini loh, kalau ingin membangun keluarga yang sehat, keluarga berencana itu, yang Empat Terlalu itu yang harus dijaga,” ucapnya.

    (suc/naf)

  • Tom Lembong dan Hasto Kompak Dituntut 7 Tahun Penjara

    Tom Lembong dan Hasto Kompak Dituntut 7 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dan Sekretarits PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kompak mendapatkan tuntutan kurungan penjara 7 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    JPU telah menuntut Tom Lembong selama tujuh tahun pidana dalam perkara dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2016. Jaksa menilai bahwa Tom Lembong telah dinyatakan secara sah dan bersalah karena terlibat dalam perkara korupsi impor gula saat menjabat sebagai Mendag periode 2015-2016.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Selain itu, Tom Lembong juga dituntut agar membayar denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp750 juta,” pungkas JPU.

    JPU menjelaskan faktor yang memberatkan tuntutan Mendag Tom Lembong selama tujuh tahun pidana. JPU menjelaskan hal yang memberatkan tuntutan itu adalah Tom Lembong dinilai tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dalam perkara importasi gula ini.

    “Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya,” ujar JPU.

    Jaksa menambahkan, faktor yang memberatkan lainnya karena Tom Lembong tidak mendukung program pemberantasan korupsi dari pemerintah.

    Di samping itu, jaksa juga mengungkap bahwa hal yang meringankan pejabat menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini adalah tidak pernah dihukum.

    “Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” pungkasnya.

    Hasto Dituntut 7 Tahun Penjara

    Sementara itu, pada kasus yang lain Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dituntut hukuman penjara selama 7 tahun dalam perkara perintangan kasus suap Harun Masiku.

    Surat tuntutan dibacakan pada Kamis (3/7/2025), dalam persidangan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus buron Harun Masiku, yang mana Hasto merupakan terdakwa.

    Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor r jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menjerat buron Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan sekunder, Hasto turut didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.

     Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan alasan yang memberatkan sekaligus meringankan tuntutan pidana terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Pada sidang pembacaan surat tuntutan, Kamis (3/7/2025), Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan. 

    Tim JPU menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan tuntutan itu. 

    “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025). 

    Sementara itu, alasan dari pertimbangan JPU yang meringankan tuntutan kepada Hasto adalah perilakunya yang sopan selama persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum. 

  • RI Siapkan Rp 249 Triliun buat Impor Minyak & Gas AS

    RI Siapkan Rp 249 Triliun buat Impor Minyak & Gas AS

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (kurs Rp 16.100) untuk belanja produk energi dari Amerika Serikat (AS). Produk energi itu meliputi Liquefied Petroleum Gas (LPG), crude (minyak), dan Liquefied Natural Gas (LNG).

    Belanja energi ini merupakan tawaran pemerintah Indonesia ke AS dalam proses negosiasi agar tidak dikenakan tarif impor 32%.

    Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan belanja energi ke AS tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun lalu. Ia menyebutkan tahun lalu belanja energi ke AS hanya US$ 4,2 miliar.

    “Jadi untuk tahun ini sesuai dengan komitmen kita untuk trade balance antara Indonesia dengan Amerika, ini akan menyesuaikan dengan negosiasi,” terang Yuliot di Kantor Kementerian ESDM Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Yuliot menjelaskan belanja energi dari AS ini selain sebagai tawaran dalam negosiasi, juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Yang pertama kan kita membutuhkan LPG, jadi untuk LPG kita juga akan meningkatkan impor dari Amerika. Kemudian crude untuk kebutuhan dalam negeri,” katanya.

    Sementara untuk minyak, Yuliot mengatakan sebenarnya RI selama ini juga telah mengimpor minyak dari AS namun melalui negara lain. Ia mengatakan kali ini, peningkatan impor minyak ini akan dicatat langsung dari AS.

    “Selama ini kan juga kita mengimpor crude, ada yang dari Amerika tetapi melalui negara lain. Jadi nanti akan diusahakan pencatatan langsung untuk impor dari Amerika. LNG termasuk yg salah satu komoditas yang diimpor dari AS,” katanya.

    Sementara itu untuk produk BBM, Yuliot mengatakan masih dalam tahap pertimbangan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan RI saat ini sedang mengusahakan peningkatan produksi dalam negeri.

    “Untuk BBM kita masih melihat, karena untuk BBM itu kan juga kita di dalam negeri kan juga diusahakan peningkatan produksi di dalam negeri, dengan selesainya progres untuk perbaikan yang ada di kilang-kilang dalam negeri, kemudian upgrade teknologi kita juga akan melihat sebagian besar kebutuhan itu akan berasal dari dalam negeri,” katanya.

    Terkait dengan volume, Yuliot belum menjelaskan detilnya. Soal waktu realisasi impor energi dari AS tersebut, Yuliot mengatakan tinggal menunggu keputusan hasil negosiasi.

    “Ya tergantung dari negosiasi yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian,” tutur Yuliot

    (acd/acd)