Xcloud.id

Blog

  • Kadin DKI gandeng Tokyo SME untuk percepatan penetrasi pasar

    Kadin DKI gandeng Tokyo SME untuk percepatan penetrasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menggandeng Tokyo SME Support Center untuk percepatan penetrasi pasar melalui kolaborasi internasional sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua pihak.

    “Kami berkomitmen mendukung percepatan penetrasi pasar anggota Kadin di Jepang,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pertemuan bisnis (business matching) ini adalah langkah konkret memperlebar akses pasar dan menjembatani kebutuhan industri kedua negara.

    Diana mengatakan, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang promosi bisnis, tetapi juga membuka peluang investasi, penguatan rantai pasok dan kolaborasi inovasi teknologi.

    Selain peluang perdagangan, pertemuan ini juga memunculkan tren positif terhadap peningkatan kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di Jepang meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

    “Ini peluang emas bagi anggota Kadin untuk membangun skema kerja sama yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan, sertifikasi dan pengiriman tenaga kerja berkualitas,” katanya.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kadin DKI Jakarta dalam mendukung transformasi anggota menuju pasar global sekaligus memperkuat kontribusi pengusaha daerah dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    Lalu, kegiatan ini sebagai bukti nyata kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kompetitif dan bersaing sehingga Kadin DKI akan terus melakukan perbaikan dalam vokasional sumber daya manusia.

    Sebagai implementasi nyata kerja sama tersebut, delegasi Kadin DKI Jakarta menghadiri “business meeting” di Tokyo, Jepang, yang diikuti oleh 10 anggota perusahaan Kadin dari berbagai sektor industri.

    Acara ini berhasil mencatatkan capaian strategis berupa 70 sesi “business matching” antara pelaku usaha industri di Tokyo dengan pengusaha Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri, menegaskan pentingnya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik sebelum menargetkan pasar ekspor. Hal ini disampaikannya di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar UMKM go global.

    Menurut Faisal, pasar dalam negeri merupakan arena pembelajaran utama bagi pelaku UMKM untuk mengasah ketangguhan bisnis sebelum melangkah ke pasar global.

    “Kalau kita lihat persaingan di UMKM untuk bisa tembus pasar global memang wajib didorong. Namun, sebelum bersaing di luar, market nasional sendiri sebenarnya jadi ladang yang cukup menarik,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (4/7/2025).

    Faisal mencatat persaingan produk lokal kini semakin ketat. Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, mayoritas masih berada di kategori usaha mikro. Mereka tidak hanya bersaing dengan produk luar negeri, tetapi juga dengan sesama pelaku UMKM dalam negeri.

    Meskipun ada tantangan besar, Faisal melihat kondisi ini sebagai peluang pembelajaran dalam pengembangan strategi bisnis bagi UMKM. Ia menilai dukungan dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM sudah mulai terbentuk, mulai dari akses informasi, pelatihan, hingga pendampingan.

    “Dari sektor pemerintah, dari sektor swasta, itu juga dukungannya penuh. Informasi yang didapat pelaku UMKM juga cukup untuk mempersiapkan diri agar bisa tembus ke pasar global,” tambahnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa dorongan agar UMKM naik kelas tidak cukup apabila hanya dilakukan lewat program bersifat top down. Diperlukan kolaborasi yang erat untuk memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang di pasar lokal sebagai fondasi ekspansi global.

    “Pasar lokal bukan sekadar pasar perantara. Ini adalah tempat mereka mengasah ketangguhan bisnis sebelum membawa nama Indonesia ke dunia,” pungkasnya.

  • Harga Honda BeAT dan Yamaha Gear Ultima Juli 2025

    Harga Honda BeAT dan Yamaha Gear Ultima Juli 2025

    Jakarta –

    Honda BeAT dan Yamaha Gear Ultima menjadi dua model skutik yang bisa dipilih konsumen di segmen entry level. BeAT masih menjadi tulang punggung penjualan Honda di Indonesia, juga skutik terlaris di Indonesia. Sementara Gear Ultima merupakan Gear terbaru yang lebih advance yang diluncurkan Yamaha untuk menantang dominasi BeAT. Seperti apa harga kedua motor ini di bulan Juli 2025?

    Honda BeAT ditawarkan dengan harga mulai Rp 18 jutaan hingga Rp 20 jutaan. Compact sportmatic dari pabrikan sayap mengepak ini ditawarkan dalam dua varian, standard dan street. Berikut pilihan tipe dan harga Honda Beat:

    Honda BeAT dan Yamaha Gear Ultima Foto: Dok. Istimewa

    1. BeAT CBS: Rp 18,.930.000

    2. BeAT Deluxe: Rp 19.801.000

    3. BeAT Deluxe Smart Key: Rp 20.331.000

    4. BeAT Street: Rp 19.801.000

    Sementara itu Yamaha Gear Ultima harganya start dari Rp 19 jutaan. Ini wajar, mengingat Gear Ultima pakai mesin lebih besar, 125cc, berbanding 110cc di Honda BeAT. Gear Ultima juga sudah dilengkapi speedometer digital dan fitur konektivitas Y-Connect. Berikut harga terbaru Yamaha Gear Ultima:

    1. Gear Ultima Hybrid: Rp 19.990.000

    2. Gear Ultima Hybrid S: Rp 21.500.000

    Opsi lainnya ada Yamaha Gear varian standard yang ternyata masih dijual di Indonesia kendati sudah ada versi Gear Ultima. Yamaha Gear varian sebelumnya ini dijual dengan harga lebih terjangkau lagi, mulai Rp 19.045.000.

    Sebagai catatan, harga Honda BeAT dan Yamaha Gear Ultima di atas adalah harga yang berlaku on the road Jakarta pada Juli 2025. Harga di setiap kota atau daerah tentunya bisa berbeda-beda. Untuk informasi lebih detail, kamu bisa mengunjungi dealer resmi Honda dan Yamaha di sekitar rumah.

    Yamaha Gear standard Foto: Yamaha

    (lua/din)

  • Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti persoalan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kepulauan Seribu, termasuk di Pulau Tidung.

    “Tadi ada keluhan juga untuk BBM dan minta untuk BBM apung. Terutama di Pulau Tidung. Dan itu saya sudah koordinasikan,” kata Pram di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat.

    Pram memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat khusus.

    Ia menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan penyelesaian distribusi BBM agar nelayan Kepulauan Seribu tidak kesulitan melaut.

    “Saya sudah minta ke Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati), ini harus jadi rapat khusus supaya persoalan BBM di Kepulauan Seribu ini menjadi prioritas,” kata Pram.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat (4/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pram juga meminta warga menyampaikan persoalan apa adanya setiap dirinya berkunjung ke pulau. Keluhan langsung dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

    “Kalau masyarakatnya menyampaikan apa adanya, itulah yang harus didengar pemimpin. Bahkan persoalan air, persoalan bahan bakar, rata-rata mereka keluarkan itu dan itu bagus,” katanya.

    Sebelumnya, pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, Pram berjanji mengaktifkan kembali SPBU terapung di Kepulauan Seribu. Pram mengatakan SPBU terapung sangat dibutuhkan warga Kepulauan Seribu.

    “Salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat,” kata Pram.

    Pram mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta akan menempatkan sejumlah SPBU Apung di beberapa titik di Kepulauan Seribu. Dengan adanya SPBU Apung maka turut membantu warga yang berprofesi sebagai nelayan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diungkap Anggota Dewan Sumut, Proyek Jalan yang Terjerat OTT Belum Pernah Dibahas di DPRD

    Diungkap Anggota Dewan Sumut, Proyek Jalan yang Terjerat OTT Belum Pernah Dibahas di DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengungkapkan pertemuannya dengan seorang anggota DPRD Sumatera Utara.

    Dikatakan Ferdinand, pertemuan itu berlangsung di sela persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, kemarin.

    Dalam pertemuan itu, Ferdinand mendapatkan informasi mengejutkan terkait proyek jalan yang menjadi objek Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara.

    “Di sela persidangan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, saya bertemu dengan seorang anggota DPRD Sumut,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (4/7/2025).

    Menurut pengakuan anggota dewan tersebut, kata Ferdinand, proyek jalan yang menjadi sasaran OTT itu ternyata belum pernah dibahas secara resmi di DPRD Sumut, termasuk soal lokasi proyek.

    “Anggota DPRD Sumut ini mengatakan bahwa jalan yang di OTT korupsi itu belum dibahas di Dewan terkait lokasi proyek,” Ferdinand menuturkan.

    Ferdinand bilang, kemungkinan ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyoroti kemungkinan adanya tindakan sepihak dari Gubernur Sumut.

    “Tampaknya Gubernur menggunakan kewenangan yang sewenang-wenang,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi ini mencakup posisi strategis seperti inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), dan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).

    “Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7/2025).

    Dalam perombakan tersebut, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).

    “Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran,” ujar Dody.

    Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Salah satu target utamanya adalah menekan incremental capital output ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.

    Dody menambahkan, efisiensi belanja infrastruktur juga menjadi fokus utama. Belanja yang tidak mendesak akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa ditangani pihak swasta akan dialihkan ke sektor tersebut.

    “Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” tegasnya.

  • Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah agar ada pemangkasan dana untuk pendidikan kedinasan. Pasalnya, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39% dari anggaran pendidikan di APBN. Namun yang menikmati hanya 13.000 orang. 

    Mekeng sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (3/7/2025) malam. 

    Menurut Mekeng, anggaran tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan dana pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi yang angkanya hanya Rp 91,2 triliun per tahun atau 22% dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa. 

    “Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan,” ujar Mekeng.

    Dia mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Pada 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai  Rp 724,2 triliun. Hanya saja, Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal itu karena sasaran penerimanya kurang tepat. 

    “Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dahulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia Emas dan bukan Indonesia cemas,” tandas politisi senior Partai Golkar itu.

    Mekeng menegaskan permintaan pengurangan anggaran pendidikan kedinasan tersebut juga seusai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022. 

    Dalam aturan itu dinyatakan anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat kementerian atau lembaga terkait. 

    “Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas. Namun, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil,” ungkap dia.

    Menurut Mekeng, masih banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak. Ketimpangan mutu antardaerah, antarkelompok sosial, bahkan antarjenis pendidikan masih sangat terasa.

    Di sisi lain, kata dia, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas. Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegas anggota DPR dari Dapil NTT ini.

    Lebih lanjut, Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang. Caranya anggaran untuk pendidikan kedinasan harus dikurangi, sementara untuk pendidikan formal ditingkatkan.

  • Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan dilakukannya amendemen (perubahan) terbatas undang-undang kepemiluan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    “Ya sudah kita lakukan amendemen terbatas saja terkait dengan undang-undang kepemiluan karena hampir pasti dengan putusan ini, revisi undang-undang pemilu tidak berdiri sendiri, tapi harus melakukan kodifikasi atau omnibus law,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Fraksi PKB DPR RI terkait putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pascaputusan MK”.

    Sebab di samping Undang-Undang Pemilu, dia menyebut putusan MK tersebut membawa implikasi pula terhadap sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pilkada hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

    “Banyak undang-undang lain yang berkaitan dengan amar putusan ini,” ucapnya.

    Ditemui usai diskusi, Khozin menjelaskan bahwa amendemen terhadap undang-undang kepemiluan perlu dilakukan bila putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut ditindaklanjuti secara langsung.

    “Itu perspektif. Jika kita konsisten, ingin secara direct putusan MK dilaksanakan, ya way out-nya satu-satunya ya itu harus melakukan amendemen,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Karena kalau tidak melakukan amandemen, ya kita merumuskan satu produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.”

    Meski demikian, dia menyebut bahwa DPR RI masih melakukan pembahasan dan kajian dalam menyikapi putusan MK tersebut, baik itu di tingkat fraksi maupun komisi dan pimpinan DPR.

    Dia menuturkan pada Senin (30/6), Komisi II DPR RI telah lebih dulu menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, hingga Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas ihwal putusan MK tersebut.

    “Nanti kalau tidak salah minggu depan akan ada diskusi juga nanti dari pimpinan MPR dengan partai-partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awalil Rizky Paparkan Beberapa Definisi Utang Pemerintah: Mau Pakai yang Mana?

    Awalil Rizky Paparkan Beberapa Definisi Utang Pemerintah: Mau Pakai yang Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky membeberkan beberapa definisi untuk utang Pemerintah.

    Awalil Rizky memberikan beberapa definisi berdasarkan dari angka dan juga rasio tentunya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia membagikan pemahaman ini.

    “Posisi utang pemerintah pusat memiliki beberapa definisi, berbeda angka dan rasionya atas PDB,” tulisnya dikutip Jumat (4/7/2025).

    Mulai dari rasio per akhir 2024 lalu, ada versi publikasi resmi yang mencapai 39,81 persen.

    “Rasionya per akhir 2024 sbb: versi publikasi resmi (39,81%),” tuturnya.

    Kemudian ada juga untuk versi kewajiban neraca LKPP yang angkanya terbilang cukup tinggi yaitu 46,38 persen.

    “Versi kewajiban neraca LKPP (46,38%),” sebutnya.

    Dan yang terakhir ada kewajiban jangka panjang program pensiun.

    Dimana, untuk kewajiban jangka panjang program pensiun angka hingga 62,45 persen.

    “Versi termasuk kewajiban jangka panjang program pensiun (62,45%),” terangnya.

    “Mau pakai yg mana?,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Honor Akan Buka Toko dan Pusat Servis Pertama di Indonesia

    Honor Akan Buka Toko dan Pusat Servis Pertama di Indonesia

    Jakarta –

    Honor sudah comeback di Indonesia sejak paruh kedua tahun 2024. Selain meluncurkan ponsel-ponsel terbarunya, vendor ponsel asal China ini juga akan mendirikan toko dan pusat servis pertamanya di Indonesia.

    Justin Li, President of Honor South Pacific mengatakan Honor akan meresmikan dua experience store yang berlokasi di pusat perbelanjaan Gandaria City dan Bintaro Xchange pada 18 Juli 2025. Ke depannya, Honor berharap akan membuka setidaknya 10 toko sebelum akhir tahun 2025.

    Experience store ini tidak hanya menampilkan produk-produk terbaru Honor di Indonesia, tapi juga menawarkan servis untuk semua perangkatnya. Li mengatakan Honor sering mendapat pertanyaan tentang layanan purna jual dari pelanggan, dan experience store ini jadi jawabannya.

    “Toko ini baru ini adalah jawaban kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan dukungan, bertanya, dan mendapatkan bantuan hands-on dari pakar Honor,” kata Li dalam peluncuran Honor 400 series di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    “Ini semua merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan value jangka panjang untuk semua pengguna Honor di Indonesia,” imbuhnya.

    Honor Service Center akan menerima layanan perbaikan antar jemput dan perbaikan ekspres. Pelanggan Honor yang berada di luar Jakarta dan Tangerang bisa memanfaatkan layanan Postal Service, di mana perangkat yang ingin diperbaiki bisa dikirimkan ke pusat servis dengan aman.

    “Layanan ini memungkinkan Anda meminta penjemputan secara online, mengirim perangkat Anda untuk diperbaiki, dan mengembalikannya dengan aman tanpa harus meninggalkan rumah,” jelas Li.

    “Untuk menyediakan layanan ini, kami bermitra dengan tidak hanya satu tapi beberapa mitra untuk memastikan pengguna menerima layanan terbaik,” pungkasnya.

    (vmp/fay)