Blog

  • Polresta Bandara Tangkap 11 Penyalur PMI Ilegal di Soetta

    Polresta Bandara Tangkap 11 Penyalur PMI Ilegal di Soetta

    Tangerang, Beritasatu.com – Kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal kembali terungkap. Kali ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, berhasil mengamankan 11 tersangka penyalur PMI nonprosedural yang merekrut korban melalui berbagai modus, termasuk media sosial (medsos).

    Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung menjelaskan, para tersangka menggunakan platform media sosial Facebook untuk menjaring calon korban dengan iming-iming gaji besar di luar negeri.

    “Tentu dengan penyampaian melalui media sosial adanya informasi tentang nominal gaji yang cukup besar sehingga membuat masyarakat tergiur bekerja di luar negeri,” ujar Kombes Ronald kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

    Menurut keterangan polisi, para korban dijanjikan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau di perkebunan dengan tujuan negara seperti Abu Dhabi, Qatar, Dubai, hingga Yunani.

    Sementara untuk tujuan di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, para korban justru diarahkan untuk bekerja di perusahaan yang diduga terlibat scamming dan judi online.

    Dalam proses keberangkatan, para tersangka memungut biaya sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta per orang dengan dalih keperluan administrasi.

    Namun, semua proses tersebut tidak melalui prosedur resmi, sehingga menjerumuskan korban dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi.

    “Untuk proses keberangkatan mereka semua tidak sesuai prosedural,” tegas Ronald.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh kepolisian.

    Hasilnya, selama periode Maret-Juli 2025, Polresta Bandara Soetta berhasil mencegah keberangkatan 340 WNI yang diduga menjadi calon korban pengiriman PMI ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta.

    Hingga saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus penyalur PMI ilegal ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan lain, baik di dalam maupun luar negeri.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 83 juncto Pasal 68 dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Polresta Bandara Soetta mengimbau warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait perekrutan tenaga kerja ke luar negeri demi mencegah lebih banyak korban berjatuhan.

  • Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak wacana pemerintah mengubah mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi tiap 1 tahun.

    Asal tahu saja, saat ini penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menuturkan, wacana kembalinya RKAB 3 tahun menjadi 1 tahun berpotensi menghambat investasi dan efisiensi industri nikel. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang wacana tersebut.

    “Pertahankan RKAB 3 Tahun: Sistem ini tidak perlu diubah kembali menjadi 1 tahun. Kepastian jangka menengah sangat vital bagi perencanaan investasi dan operasional perusahaan,” kata Meidy melalui keterangan resmi dikutip Jumat (4/7/2025).

    Dia menuturkan, saat ini terdapat lebih dari 4.100 izin perusahaan pertambangan aktif di seluruh Indonesia. Ini terdiri dari 3.996 IUP, 15 IUPK, 31 KK, dan 58 PKP2B.

    Meidy menyebut, jika masa RKAB kembali menjadi 1 tahun, maka ribuan perusahaan harus mengajukan persetujuan setiap tahun. 

    “Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana mengevaluasi ribuan dokumen secara tepat waktu tanpa menghambat investasi, produksi, dan kontribusi industri tambang bagi perekonomian nasional?” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa RKAB 3 tahun telah terbukti memberikan kepastian usaha dan efisiensi bagi pemerintah maupun perusahaan. Oleh karena itu, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis realisasi alih-alih mengubah penerbitan RKAB menjadi 1 tahun.

    Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat evaluasi output realisasi produksi tahunan untuk memastikan kesesuaian antara target RKAB dengan permintaan riil pasar domestik dan global. Meidy menilai ini lebih efektif daripada mengubah periode RKAB.

    Dia juga merekomendasikan pemerintah untuk menghapus revisi volume semester akhir. Menurutnya, sistem penyesuaian RKAB di akhir tahun berjalan sebaiknya dihentikan. 

    “Gantikan dengan mekanisme penyesuaian berbasis realisasi output tahunan untuk mencegah proyeksi berlebihan [over-optimistic] dan memungkinkan pemantauan yang lebih terukur,” katanya.

    Meidy juga meminta pemerintah mengevaluasi Kepmen ESDM No. 84 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dia menuturkan, ketentuan produksi tidak boleh melebihi kapasitas tertinggi dalam Studi Kelayakan (Feasibility Study) perlu ditinjau ulang. Meidy berpendapat, aturan ini berpotensi mendorong perusahaan mengajukan kenaikan produksi secara agresif.

    Selain itu, aturan tersebut juga berisiko menyebabkan overproduction bijih nikel. Ini terutama saat permintaan smelter domestik stagnan atau menurun akibat pelemahan harga global dan kenaikan biaya produksi.

    “APNI meyakini bahwa kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan melibatkan stakeholders industri akan menjaga kepastian usaha, mendorong efisiensi, serta memastikan kontribusi optimal sektor tambang nikel bagi devisa dan hilirisasi nasional,” tutur Meidy.

    Asal tahu saja, Wacana mengembalikan penerbitan RKAB minerba menjadi 1 tahun sekali sejatinya merupakan usulan Komisi XII DPR RI. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja pada Rabu (2/7/2025).

    Gayung bersambut, Bahli pun merasa sependapat dengan anggota dewan, lantaran kondisi pasar minerba khususnya batu bara global yang buruk belakangan ini.

    “Jadi menyangkut RKAB, memang kalau kita membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, makanya kita lakukan. Tapi mulai hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kita buat RKAB per tahun,” ucap Bahlil

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, saat ini jumlah batu bara yang diperjualbelikan di pasar global mencapai 1,2 miliar hingga 1,3 miliar ton per tahun, sementara Indonesia memproduksi 600 juta hingga 700 juta ton per tahun.

    Artinya, lebih dari 50% penjualan batu bara global dikuasai Indonesia. Namun, menurut Bahlil, produksi batu bara RI itu terlalu jor-joran. Hal itu tak lepas dari penerbitan RKAB yang dilakukan tiga tahun sekali. Akibatnya, produksi menjadi tak terkendali.

    “Saya mengatakan ini jor-joran, akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan, anjloknya harga batu bara tentunya berimbas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba.

    “PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat [RKAB] 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Bauksit pun demikian,” tutur Bahlil.

  • Dukung Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Fasilitasi 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok – Page 3

    Dukung Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Fasilitasi 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok – Page 3

    Dalam pelatihan tersebut, para pelaku usaha mendapatkan pembekalan lengkap, mulai dari literasi bisnis dan keuangan, penguatan kapasitas usaha, perhitungan harga pokok produksi, literasi pajak, penyusunan laporan keuangan, hingga edukasi waspada pinjaman online ilegal dan sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    “Bank Mandiri percaya bahwa industri kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penggerak ekonomi nasional. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemekraf memperkuat fondasi industri kreatif dan mengakselerasi kapabilitas SDM yang bergerak di berbagai sektor  industri kreatif agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman,” tambah Rizki.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi, jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif serta perwakilan Walikota Depok.

    Lebih lanjut, Rizki menjelaskan bahwa Bank Mandiri tidak hanya menyediakan narasumber, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan materi pelatihan layanan keuangan dan perbankan yang relevan dibutuhkan oleh peserta serta pendampingan kepada para peserta pasca pelatihan.

    “Perkembangan ekosistem industri kreatif di kota Depok menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana diharapkan pelaku UMKM ekonomi kreatif tersebut dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kota Depok,” paparnya.

    Kegiatan ini mencerminkan sinergi multipihak untuk memperkuat fondasi industri kreatif nasional sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Selain di Depok, Bank Mandiri juga telah melakukan pelatihan di Surabaya kepada 70 pelaku usaha kreatif. Dalam waktu dekat, pelatihan akan dilanjutkan di Yogyakarta dengan menargetkan 70 orang peserta. Sehingga, secara total, bank berlogo pita emas ini menaik kelaskan 210 pelaku usaha kreatif melalui pelatihan tersebut.

  • PDIP Harap Hakim Bebaskan Hasto dari Tuntutan 7 Tahun Jaksa KPK

    PDIP Harap Hakim Bebaskan Hasto dari Tuntutan 7 Tahun Jaksa KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Kader PDIP Hardiyanto Kenneth berharap kebijaksanaan majelis hakim pengadilan tipikor untuk membebaskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari tuntunan jaksa KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Jaksa KPK menuntut Hasto Kristiyanto 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta dalam kasus Harun Masiku.

    “Kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim mungkin bisa memvonis bebas atau ringan,” ujar Kenneth saat ditemui seusai pembacaan tuntutan jaksa KPK terhadap Hasto di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kenneth mengatakan, fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan ahli dalam kasus ini, tidak menunjukkan bahwa Hasto menjadi pelaku suap dan perintangan penyidikan. Dia berharap, hakim mencermati fakta-fakta tersebut.

    “Fakta persidangan ya tidak ada bukti yang jelas dan saksi-saksi juga tidak ada kan bahwasannya Pak Hasto ini memang menjadi pelaku perintangan kasusnya Harun Masiku. Jadi harapan kita ya terakhir ini kita berharap kepada kebijaksanaan dari majelis hakim,” tandas Kenneth yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini.

    Kenneth mengatakan, kader PDIP umumnya sedih dan kecewa dengan tuntutan jaksa KPK 7 tahun penjara untuk Hasto Kristiyanto. Hanya saja, kata dia, pihaknya tetap menghormati tuntutan jaksa KPK tersebut.

    “Dan juga kepada para penasihat hukum Pak Hasto, pak sekjen. Ya saya berharap ya tetap semangat. Karena memang tugas kita kan belum selesai, ya jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan lemah ya. Terus berdoa. Terus kita percaya bahwa mukjizat itu, kita percaya bahwa mukjizat tetap ada, mukjizat dari Allah itu tetap ada,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, Kenneth mengatakan kader PDIP di akar rumput tetap solid mendukung Hasto Kristiyanto.

    “Kami sebagai klasik PDI perjuangan sangat solid ya. Tentunya saya sebagai seorang kader dan juga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, hari ini hadir di sini, sampai selesai, tadi kan juga ikut orasi juga. Ya, kita solid-lah, beliau sampai detik ini masih menjadi sekjen kami, yang harus kita bela-lah, sampai titik darah penghabisan,” pungkas Kenneth.

    JPU KPK menuntut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Jaksa meyakini Hasto Kristiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membaca tuntutan terhadap Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2024).

    Dalam kasus ini, Hasto bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, eks kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan (komisioner KPU) pada rentang waktu 2019-2020.

    Suap ini agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan PAW Caleg Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.  

    Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.  

     

  • PLN Sebut Tarif Listrik Data Center Indonesia Lebih Kompetitif Dibandingkan Malaysia

    PLN Sebut Tarif Listrik Data Center Indonesia Lebih Kompetitif Dibandingkan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan biaya tarif yang dikenakan negara ke perusahaan data center lebih kompetitif dibandingkan Singapura dan Malaysia.

    Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan perusahaan terus berupaya mendukung pertumbuhan data center di Indonesia. 

    Greg menuturkan tarif rata-rata yang diberlakukan di Indonesia untuk pelanggan data center, dengan perhitungan penggunaan REC, saat ini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif listrik di golongan yang sama (tarif eksisting+REC) dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

    Tarif listrik Renewable Energy Certificate (REC) adalah harga yang ditetapkan oleh PLN untuk setiap unit REC, yang setara dengan 1 MWh listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

    Harga REC ini bervariasi tergantung pada penyedia dan bisa berbeda-beda di setiap negara, namun PLN menawarkan REC dengan harga yang relatif terjangkau.  

    “Penetapan tarif ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pelanggan bisnis strategis, salah satunya sektor data center yang memegang peranan penting dalam transformasi digital dan penguatan infrastruktur teknologi nasional,” kata Greg kepada Bisnis, Jumat (4/7/2025).

    Greg menambahkan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya andal, stabil, namun juga murah dan ramah lingkungan. 

    Dia menambahkan untuk mendukung pertumbuhan tersebut, infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) akan terus diperkuat. 

    “Hal ini tertuang dalam RUPTL 2025–2034, di mana khusus di wilayah Jamali, telah direncanakan pembangunan pembangkit sebesar 33,6 GW dengan 58% berbasis energi baru terbarukan, transmisi sepanjang 13.889 kms, serta gardu induk dengan total kapasitas sebesar 59.730 MVA,” kata Greg saat dihubungi Bisnis pada Jumat (4/7/2025). 

    Greg memastikan pihaknya siap mendukung pengembangan bisnis data center di Indonesia. 

    Menurutnya upaya ini dalam rangka menjalankan arahan Pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sesuai Peta Jalan (Road Map), lanjut Greg, kawasan-kawasan yang akan dikembangkan sebagai hub Data Center mayoritas berada di sistem kelistrikan Jamali seperti Jakarta dan Jawa Barat yang saat ini telah ditopang dengan suplai listrik andal, stabil, dan cukup.

    Selain listrik yang andal dan cukup, Greg mengataka PLN juga siap menghadirkan listrik bersih bagi pelanggan data center melalui layanan green energy as a service berupa Renewable Energy Certificate (REC) dengan harga yang sangat kompetitif. 

    “REC adalah inovasi produk hijau PLN yang menjamin penggunaan EBT [energi baru terbarukan] secara transparan dan diakui internasional,” imbuhnya. 

    Greg menjelaskan setiap sertifikat REC membuktikan listrik yang digunakan pelanggan berasal dari 8 pembangkit hijau PLN yang telah terdaftar pada sistem pelacakan APX Tradable Instrument for Global Renewables (TIGRs) dari Amerika Serikat. 

    Dia menambahkan  layanan tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan data center akan energi bersih yang semakin meningkat.

    “Bukan hanya itu, PLN juga terus berupaya menghadirkan tarif listrik yang terjangkau untuk pelanggan, sesuai arahan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” katanya. 

  • KKP Kerahkan Kapal Pengawas Angkut Warga Pulau Enggano

    KKP Kerahkan Kapal Pengawas Angkut Warga Pulau Enggano

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan kapal pengawas (KP) Orca 05 untuk mengangkut 28 warga Pulau Enggano ke kota Bengkulu. Hal ini sebagai upaya mobilitas warga Pulau Enggano.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menerima laporan dari Nahkoda KP Orca 05 Sutisna Wijaya. Berdasarkan laporan tersebut, KP. Orca 05 telah tiba Kamis pagi (3/7) di Perairan Kota Bengkulu sekitar pukul 08.30 WIB.

    “Alhamdulillah, kami sudah mendapat laporan dari Nakhoda KP. Orca 05 bahwa kapal telah tiba di Kota Bengkulu dengan selamat setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam dari Enggano,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

    Pengerahan KP. Orca 05 merupakan tindaklanjut pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur Benungkulu pada 24 Juni lalu. Menteri Trenggono siap menurunkan kapal untuk membantu mobilisasi masyarakat pulau ke kota, serta membangun wilayah pesisir di sana.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menambahkan, sebanyak 28 penumpang yang berangkat ke Kota Bengkulu. Dari total tersebut, sebanyak 23 penumpang dewasa dan 5 penumpang anak-anak, di mana 26 penumpang merupakan warga Enggano dan 2 orang merupakan perwakilan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai pendamping warga.

    Ipunk memaparkan, setibanya KP Orca 05 di perairan sekitar Pulau Baai Bengkulu, penumpang selanjutnya diangkut ke darat menggunakan speed boat beberapa instansi terkait.

    “Dikarenakan KP. Orca 05 belum bisa sandar di Pelabuhan akibat masih ada pendangkalan alur, maka proses pengangkutan penumpang didukung dengan speed boat dari KSOP, TNI AL, Basarnas dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu,” ujar Ipunk.

    Bahwa saat ini sembari tim menunggu langkah selanjutnya, KP. Orca 05 akan selalu siap membantu warga Pulau Enggano dalam hal transportasi dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano maupun sebaliknya. Adapun jarak dari Pulau Enggano ke Kota Bengkulu sendiri sejauh 90 mil laut. Selama perjalanan, para penumpang disediakan selimut, makanan serta minuman.

    Sebagian besar warga Enggano yang ikut menyeberang mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti berbelanja sembako untuk kebutuhan sehari-hari yang sudah terbatas di Enggano, mengurus pendaftaran sekolah anak pada tahun ajaran baru, dan keperluan bertemu keluarga karena lama berpisah.

    Dilansir dari detikSumbagsel, masyarakat di Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi sejak Maret 2025. Keadaan ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti terlihat pada video viral di media sosial, sejumlah orang membuang pisang bertandan-tandan ke laut.

    Tindakan petani Enggano membuang pisang ke laut karena hasil panen tidak dapat dijual karena kapal pengangkut hasil bumi dari Pulau Enggano tak bisa beroperasi. Imbas dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.

    Rata-rata masyarakat Pulau Enggano berprofesi sebagai petani dan nelayan. Mereka menjual hasil kerja seharian ke luar pulau untuk mendapatkan penghasilan agar memenuhi kebutuhan hidup. Karena alur Pelabuhan Pulau Baai dangkal, kapal yang membawa hasil panen masyarakat lokal tidak bisa bersandar.

    Hal ini sudah dirasakan masyarakat Pulau Enggano selama tiga bulan. Mereka mencari cara untuk mendapatkan uang, seperti menukar hasil panen dan tangkapan ikan dengan beras, minyak, telur, serta bahan pokok lainnya.

    Kondisi tersebut dirasakan juga oleh petani kakao, pinang, kopi, dan lainnya. Mereka memilih beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Lihat juga Video ‘Kesaksian Korban Selamat KMP Tunu Pratama: Ombak Tinggi-Kapal Miring’:

    (ily/fdl)

  • Pramono Sebut Indeks Kemacetan Jakarta Menurun, Nomor Satu Bandung

    Pramono Sebut Indeks Kemacetan Jakarta Menurun, Nomor Satu Bandung

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut berdasarkan survei dari Tomtom, indeks tingkat kemacetan di Jakarta semakin menurun.

    Berdasarkan survei tersebut, Jakarta mengalami penurunan peringkat dari yang sebelumnya sebagai kota dengan peringkat nomor satu termacet se-Indonesia pada 2023 menjadi menjadi peringkat lima saat ini.

    “Sekarang nomor satu Bandung, nomor dua Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, lima Jakarta,” kata Pramono di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Pramono mengatakan, penurunan angka kemacetan tersebut dikarenakan peningkatan fasilitas transportasi publik. Salah satunya dengan kehadiran Transjabodetabek.

    Pramono menjelaskan, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait penambahan rute-rute baru Transjabodetabek, terutama rute yang padat atau memiliki banyak peminat.

    “Memang semua ini kita simulasi sebelumnya, kita hitung kepadatan yang ada. Yang paling penting adalah konektivitas ini harapannya bisa membantu masyarakat darimana pun ke Jakarta. Mereka bisa menggunakan transportasi publik,” ungkapnya.

    “Walaupun konektivitas kita sebenarnya sudah 91 persen, tapi belum digunakan secara maksimal. Saya mentargetkan dengan Dirut Transjakarta, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di atas 31 persen (kenaikan jumlah pengguna),”tuturnya.

    Pramono mengatakan, apabila nantinya target itu bisa tercapai, maka perencanaan Jakarta ke depan untuk mengatasi kemacetan akan dilakukan lebih detail lagi.

    Artinya, kata Pramono, peminat transportasi umum, khususnya Transjakarta sudah sangat baik. Sebab fasilitas Transjakarta yang kini juga tersedia Transjabodetabek sudah cukup bersih dan nyaman.

    “Semua yang sudah naik itu memberikan apresiasi karena bersih, rapi, nyaman dan dibandingkan dengan negara-negara manapun sebenarnya kita sudah tidak kalah di transportasi publik untuk menggunakan busnya,” ucapnya.

    Hanya saja persoalannya, lanjut Pramono, konektivitas transportasi umum di Jakarta belum menyeluruh. Sehingga, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menambah rute-rute termasuk ke daerah penyangga.

    Misalnya adalah rute Transjabodetabek ke arah Bekasi yang dikatakan Pramomo termasuk wilayah yang memberikan konstribusi perpindahan orang paling besar ke Jakarta.

    “Kami sungguh berharap mudah-mudahan warga Bekasi dengan adanya banyak alternatif ini termasuk nanti KRL ke jantung kota, ke Tanah Abang, mudah-mudahan ini akan membuat orang mau dan bersedia untuk naik transportasi publik,” imbuhnya.

    (bel/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ade Armando Resmi Jadi Komisaris PLN Nusantara Power

    Ade Armando Resmi Jadi Komisaris PLN Nusantara Power

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando kini resmi menjabat sebagai komisaris di PLN Nusantara Power, anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah penyegaran struktur Dewan Komisaris yang dilakukan oleh perusahaan energi tersebut.

    Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ade Armando dalam pernyataan melalui pesan singkat kepada wartawan. Ia menyampaikan, serah terima jabatan komisaris telah dilaksanakan pada Kamis (3/7/2025).

    “Benar. Kamis kemarin serah terima jabatan (Komisaris PLN Nusantara Power),” tulis Ade dalam pesannya, Jumat (4/7/2025).

    Penunjukan Ade Armando sebagai komisaris PLN menambah deretan figur publik berlatar belakang akademisi dan media yang masuk ke jajaran strategis perusahaan milik negara.

    Ade sendiri selama ini dikenal sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), sekaligus sebagai sosok yang aktif menyuarakan isu-isu sosial politik melalui berbagai kanal digital.

    Profil Ade Armando

    Ade Armando lahir di Jakarta, 24 September 1961. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Mayor Jus Gani yang pernah menjadi atase di KBRI Maroko dan Filipina, dan Juniar Gani.

    Masa kecilnya dihabiskan di Bogor, dengan riwayat pendidikan di SD Banjarsari I, SMP Negeri 2 Bogor, dan SMA Negeri 2 Bogor.

    Setelah lulus SMA, ayahnya mendorong Ade untuk menjadi diplomat dengan melanjutkan pendidikan ke Fisip UI.

    Namun, seiring waktu, ia justru lebih tertarik pada dunia komunikasi dan akhirnya berpindah jurusan ke Ilmu Komunikasi. Ketertarikannya pada dunia media terlihat sejak kuliah, ketika ia aktif di pers kampus Warta UI.

    Ade menyelesaikan studi sarjana pada 1988 dan meraih gelar doktorandus di bidang komunikasi. Ia kemudian melanjutkan studi ke luar negeri dan berhasil memperoleh gelar Master of Science dalam Population Studies dari Florida State University pada 1991, serta gelar doktor dari Universitas Indonesia pada 2006.

    Karier Jurnalistik dan Politik

    Sebelum aktif di dunia akademik dan politik, Ade Armando mengawali karier sebagai wartawan majalah Prisma pada 1988–1989.

    Ia juga pernah menjadi redaktur di LP3ES (1991–1993) dan harian Republika pada 1993. Keaktifannya dalam isu-isu publik membawanya masuk ke dunia politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Penunjukan Ade Armando sebagai komisaris PLN Nusantara Power ini memicu berbagai tanggapan, baik dari kalangan akademik, politik, maupun masyarakat luas.

    Namun yang pasti, langkah tersebut menandai babak baru dalam kiprah publik Ade Armando. Kali ini di sektor energi dan korporasi BUMN.

  • Rupiah Kalah dari Dolar AS Hari Ini 4 Juli 2025, Simak Penyebabnya – Page 3

    Rupiah Kalah dari Dolar AS Hari Ini 4 Juli 2025, Simak Penyebabnya – Page 3

    Rasio lapangan kerja terhadap populasi turut stabil pada 59,7 persen pada Juni. Jumlah orang yang tidak termasuk angkatan kerja tetapi saat ini menginginkan pekerjaan pada bulan Juni sedikit berubah, yakni 6 juta.

    “Namun, pelemahan mungkin terbatas setelah kongres AS meloloskan RUU (Rancangan Undang-Undang) megabill Trump yang diperkirakan akan bisa menekan dolar AS,” ujar Lukman.

    Pada Kamis (3/7/2025), DPR AS meloloskan RUU pemotongan pajak dan belanja secara besar-besaran. RUU tersebut telah dikirimkan ke meja Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani.

    Aturan tersebut yang disahkan dengan suara 218 banding 214 akan mengukuhkan banyak tujuan kebijakan dalam negeri Trump menjadi undang-undang, sekaligus menambah utang negara sebesar 3,4 triliun dolar AS.

    Trump mengatakan akan menandatangani RUU tersebut pada pukul 5 sore waktu setempat pada hari ini.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp 16.150-Rp 16.250 per dolar AS.

     

  • Ketakutan Umat Kristen Suriah Usai Bom Bunuh Diri di Gereja

    Ketakutan Umat Kristen Suriah Usai Bom Bunuh Diri di Gereja

    Jakarta

    Peringatan: Artikel ini mengandung detail yang dapat mengganggu kenyamanan Anda

    “Abangmu gugur sebagai pahlawan.”

    Kalimat itu didengar Emad saat mengetahui abangnya, Milad, tewas dalam ledakan bom bunuh diri di sebuah gereja di Damaskus, ibu kota Suriah.

    Saat kejadian, Milad dan dua orang lainnya berjuang mendorong pelaku bom bunuh diri keluar dari gedung gereja. Milad tewas seketika di tempat kejadian bersama 24 jemaat lainnya.

    Selain korban tewas, 60 orang menderita luka dalam serangan di Gereja Ortodoks Yunani Nabi Elia pada 22 Juni silam. Tempat ibadah itu terletak di pinggiran timur Damaskus, Dweila.

    Serangan itu menjadi yang pertama kalinya terjadi di Damaskus sejak pasukan pemberontak yang dipimpin kelompok Islam menggulingkan Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Penggulingan itu sekaligus mengakhiri perang saudara yang menghancurkan selama 13 tahun.

    Pihak berwenang Suriah menuding kelompok Negara Islam (ISIS) sebagai dalang di balik serangan ini.

    Kelompok ekstremis Sunni yang kurang dikenal, Saraya Ansar al-Sunnah, kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan. Namun, pejabat pemerintah mengatakan operasi kelompok ini terkait langsung dengan ISIS.

    Milad tengah mengikuti kebaktian Minggu malam ketika seorang pria tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah jemaat sebelum meledakkan rompi berisi bom.

    Emad mendengar ledakan dari rumahnya. Selama berjam-jam, abangnya tidak bisa dihubungi.

    “Saya pergi ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jenazah, tapi saya tidak bisa mengenali abang saya. Separuh wajahnya hangus,” tutur Emad saat ditemui di tempat tinggalnya.

    Hanya ada dua kamar tidur di rumah kecil itu. Emad tinggal di sana bersama beberapa kerabatnya.

    Baca juga:

    Emad yang berusia 40-an tahun punya postur tinggi kurus. Wajahnya yang tegas memancarkan guratan kehidupan keras.

    Seperti abangnya, Emad bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu sekolah di permukiman miskin tersebut. Area ini memang banyak ditinggali para keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah dan kebanyakan memeluk agama Kristen.

    Selama pemerintahan Bashar al-Assad, anggota berbagai komunitas minoritas agama dan etnis di Suriah percaya bahwa negara melindungi mereka.

    Namun, pemerintahan baru yang dipimpin kelompok Islam yang dibentuk para pemberontak yang menggulingkan Assad pada Desember lalu dikhawatirkan tidak akan melakukan hal yang sama.

    Di satu sisi, Presiden interim Ahmed al-Sharaa dan pemerintahannya berjanji untuk melindungi semua warga negara.

    Akan tetapi, kekerasan sektarian mematikan baru-baru ini terjadi di wilayah pesisir Alawi. Hal yang sama menimpa komunitas Druze di sekitar Damaskus.

    Perkembangan ini membuat orang-orang meragukan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan situasi.

    Banyak anggota keluarga Emad yang menyuarakan sentimen ini.

    “Kami tidak aman lagi di sini,” kata mereka.

    Dua bulan sebelum wisuda, Angie Awabde, 23 tahun, terjebak dalam serangan di gereja. Dia mendengar suara tembakan sebelum ledakan besar.

    “Semuanya terjadi dalam hitungan detik,” tuturnya sembari terbaring di ranjang rumah sakit.

    Dia mengalami luka serpihan di wajah, tangan, dan kakinya, serta patah tulang kaki.

    Angie kini sangat ketakutan dan merasa tidak ada masa depan bagi umat Kristen di Suriah.

    “Saya hanya ingin meninggalkan negara ini. Saya sudah melewati krisis, perang, ledakan mortir. Saya tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi pada saya di dalam gereja,” ujarnya.

    “Saya tidak punya solusi. Mereka yang harus mencari solusi, ini bukan tugas saya. Jika mereka tidak bisa melindungi kami, kami ingin pergi.”

    Sebelum perang saudara selama 13 tahun, umat Kristen mencakup sekitar 10% dari 22 juta penduduk Suriah. Namun, jumlah ini menyusut drastis karena ratusan ribu orang memilih kabur ke luar negeri.

    Selama perang, gereja-gereja memang tidak luput dari pemboman pemerintah Suriah dan pasukan sekutu Rusia. Namun, serangan berlangsung ketika tidak ada jemaat di dalamnya.

    Ribuan umat Kristen juga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman dari kelompok Islamis garis keras dan jihadis, seperti ISIS.

    Di luar rumah sakit tempat Angie dirawat, deretan peti mati beberapa korban serangan gereja siap untuk dikebumikan. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat Suriah menghadiri upacara di bawah pengamanan ketat di gereja terdekat.

    Dalam khotbahnya, Patriark Gereja Ortodoks Yunani di Suriah, John Yazigi, menegaskan “pemerintah memikul tanggung jawab penuh”.

    Dia menyatakan bahwa telepon belasungkawa dari Presiden Ahmed al-Sharaa “tidak cukup bagi kami,” yang disambut tepuk tangan jemaat.

    “Kami berterima kasih atas teleponnya. Tapi kejahatan yang terjadi sedikit lebih besar dari itu.”

    Sharaa sendiri minggu lalu telah berjanji bahwa mereka yang terlibat dalam serangan “keji” itu akan dibawa ke pengadilan.

    Sehari setelah pengeboman, dua tersangka tewas dan enam lainnya ditangkap dalam operasi keamanan terhadap sel ISIS di Damaskus.

    Namun, langkah ini belum banyak meredakan kekhawatiran di sini tentang situasi keamanan, terutama bagi pemeluk agama minoritas.

    Baca juga:

    Suriah juga mengalami pengetatan kebebasan sosial, termasuk dekrit tentang cara perempuan berpakaian di pantai.

    Selain itu, terjadi serangan terhadap pria yang mengenakan celana pendek di tempat umum, serta penutupan bar dan restoran karena menyajikan alkohol.

    Banyak pihak di Suriah khawatir bahwa ini bukan kasus tunggal, melainkan tanda-tanda dari rencana yang lebih luas untuk mengubah masyarakat Suriah.

    Archimandrite Meletius Shattahi, direktur jenderal badan amal dari Patriarkat Ortodoks Yunani Antiokia, merasa pemerintah tidak berbuat cukup banyak untuk menangani perubahan ini.

    Dia merujuk pada video-video yang beredar secara daring yang menunjukkan para ulama bersenjata menyerukan Islam melalui pengeras suara di permukiman Kristen.

    Shattahi menambahkan bahwa ini bukanlah “insiden individu”.

    “Ini terjadi secara terbuka di depan semua orang, dan kami tahu betul bahwa pemerintah kami tidak mengambil tindakan apa pun terhadap [mereka] yang melanggar hukum dan aturan,” katanya.

    Kelambanan tindakan inilah, menurut dia, yang diduga menyebabkan serangan di Gereja Nabi Elias.

    Lihat juga Video: Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini