Blog

Kunjungan Perdana ke Pulau Kelapa, Pramono Disambut Meriah Anak-anak Megapolitan 4 Juli 2025

Kunjungan Perdana ke Pulau Kelapa, Pramono Disambut Meriah Anak-anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com-
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
mengunjungi
Pulau Kelapa
,
Kepulauan Seribu
, DKI Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Pramono tiba di dermaga sekitar pukul 08.19 WIB mengenakan baju koko putih, celana hitam, dan kopiah.
Setibanya di lokasi, Pramono disambut oleh puluhan anak-anak dari Taman Kanak-Kanak yang mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni kombinasi pink-biru, kuning-biru, dan oranye-putih yang berbaris memanjang di dermaga.
Ini kali pertama Pramono menginjakkan kaki di Kepulauan Seribu setelah dilantik menjadi Gubernur Jakarta pada Februari 2025 lalu.
“Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan terima lah sambutan dari kami,” lantun nyanyian para siswa.
Sambutan meriah juga datang dari grup marawis.
“Assalamualaikum apa kabar?” tanya Pramono.
Setelah itu, Pramono menuju tempat
penanaman mangrove
.
Ia terlebih dahulu menggunakan sepatu bot berwarna hijau untuk turun langsung ke area lumpur, menanam mangrove bersama siswa SD dan warga sekitar.
Total, sebanyak 15.000 pohon mangrove ditanam secara serentak di seluruh Kepulauan Seribu pada hari ini.
Tak hanya itu, Pramono juga memberikan secara simbolis 24.000 bibit ikan kerapu kepada dua orang nelayan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:39
Jelang Akhir Pekan Dolar AS Menguat ke Level Rp 16.223

Jakarta –

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam pagi ini bergerak di level Rp 16.200-an.

Dikutip dari data Bloomberg, Jumat (4/7/2025), sekitar pukul 09.20 WIB, nilai tukar dolar AS naik 28,0 poin atau 0,17% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Dolar AS pun bertengger pada level Rp 16.223.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya juga cenderung bervariasi. Dolar AS terpantau menguat 0,03% terhadap won Korea Selatan. Begitu juga terhadap peso Filipina menguat 0,47%.

Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap ringgit Malaysia 0,32%. Begitu juga terhadap baht Thailand nilainya mengalami penguatan 0,09%, serta terhadap dolar Australia nilainya menguat 0,06%.

Sementara itu, nilai tukar dolar AS justru melemah terhadap dolar baru Taiwan sebesar 0,03%, dan terhadap rupee India 0,46%. Nilainya juga melemah terhadap mata uang yuan China 0,05%.

Lalu terhadap terhadap yen Jepang nilainya juga turun sampai 0,14%, terhadap dolar Hong Kong nilainya tercatat turun 0,01%, serta terhadap dolar Singapura nilainya juga mengalami penurunan sebesar 0,02%.

(shc/rrd)

04/07/2025 09:39
Mahfud MD Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional

Surabaya, Beritasatu.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dengan Pilkada.

Mahfud menilai, keputusan ini berpotensi menimbulkan krisis konstitusional dan ketidakpastian hukum, terutama dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam sebuah acara di Universitas dr Soetomo Surabaya, Mahfud menyampaikan, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 patut dikaji ulang secara mendalam.

Ia mengingatkan kebijakan memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional, yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD dengan Pilkada bisa menimbulkan persoalan struktural yang serius.

“Kritik terhadap MK itu sudah banyak sejak dahulu. Jadi, saya kira bagus untuk perkembangan MK ke depan. Setiap kritik itu ditampung lalu dicarikan solusi ilmiahnya,” ujar Mahfud MD, Jumat (4/7/2025).

Salah satu persoalan paling krusial, menurut Mahfud, adalah soal kekosongan jabatan anggota DPRD.

Dalam sistem pemerintahan, tidak diperbolehkan adanya kekosongan posisi legislatif di daerah, dan juga tidak ada ketentuan tentang penunjukan penjabat atau pelaksana tugas (Plt) untuk DPRD.

Hal ini berbeda dengan kepala daerah, seperti bupati atau gubernur yang bisa diisi oleh penjabat.

“Kalau pemilunya ditunda, padahal masa jabatan DPRD itu tidak boleh kosong. DPRD tidak boleh diisi plt. Kalau bupati atau gubernur bisa penjabat, tapi DPRD bagaimana? Itu saya juga belum tahu apa solusinya dari MK,” tegas Mahfud.

Pemisahan pemilu nasional dan Pilkada memang telah menjadi perdebatan sejak beberapa tahun terakhir. MK, dalam putusan barunya menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak justru menyulitkan pemilih dan penyelenggara, serta mengaburkan akuntabilitas politik.

Namun, Mahfud MD berpandangan solusi yang ditawarkan MK justru membuka masalah baru dalam tatanan hukum dan politik lokal.

Atas dasar itu, Mahfud MD mendesak agar putusan MK soal pemisahan pemilu nasional ini dikaji kembali secara ilmiah dan konstitusional guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan.

Dia menyoroti putusan MK bukan sebagai bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai ajakan berdiskusi secara terbuka dan akademis demi kematangan sistem politik nasional.

Mahfud MD juga berharap MK membuka ruang dialog dengan publik dan pakar hukum tata negara untuk mencari jalan tengah atas polemik ini.

04/07/2025 09:38
Berkah Program SMP Swasta Gratis di Depok: Solusi Bangku Kosong, Terima Dana Ratusan Juta Megapolitan 4 Juli 2025

Berkah Program SMP Swasta Gratis di Depok: Solusi Bangku Kosong, Terima Dana Ratusan Juta
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Program sekolah rintisan
sekolah swasta gratis
(RSSG) menjadi berkah sekolah di Kota
Depok
menerima banyak murid.
Hal itu dirasakan
SMP 20 Mei Raudlatussaadah
. Kepala Sekolah SMP 20 Mei Raudlatussaadah, Inayah pun berharap program sekolah swasta gratis terus berlanjut.
“Kami berharap program ini terus berkelanjutan di tahun depan, lalu tahun depannya ada lagi,” kata Inayah kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).
Harapan ini muncul setelah melihat dampak program yang membantu sekolahnya dapat memperoleh murid sesuai daya tampung maksimal, yaitu 60 murid untuk dua kelas.
Untuk program ini, SMP 20 Mei Raudlatussaadah menyediakan kuota kursi 48 orang dan saat ini kuota penuh oleh pendaftar di hari pertama.
Mulanya, SMP 20 Mei Raudlatussaadah kesulitan memperoleh murid baru dengan daya tampung maksimal dari tahun ke tahun.
Bahkan, jumlah siswa di sekolahnya yang baru saja naik ke kelas 9 hanya 37-38 orang untuk dua kelas.
“Jumlah murid kita dari tahun ke tahun ya dua kelas. Dan tahun lalu itu murid barunya hanya 40 murid. Jadi tahun lalu itu kita masih kurang murid,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi ini dapat terjadi lantaran kalah bersaing dengan empat sekolah negeri di wilayah Cimanggis setiap kali mulai menjelang tahun ajaran baru.
Hal itu dianggap wajar karena masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang bagus dan gratis.
“Karena memang, sekolah saya itu dikelilingi oleh sekolah negeri. Sedangkan masyarakat di sini itu semuanya masih minat di negeri, tentu karena gratis,” ujar Inayah.
Oleh karena itu, Inayah menggunakan program ini sebagai cara agar dapat menerima murid lebih banyak di semester baru.
Apalagi,
program RSSG
hanya mensyaratkan kesediaan sekolah dan mendata kuota kursi.
“Pas awal sudah ada yang daftar, sudah sekitar 12 orang. Dan karena itu, di program ini jadi butuh siswa yang dari limpahan itu 48 orang kalau kita ambil 60 siswa,” jelas Inayah.
Melalui 60 murid baru itu, SMP 20 Mei Raudlatussaadah akan menerima alokasi anggaran Rp 180 juta setahun dari
Pemkot Depok
.
Nominal itu dibagi rata dengan rincian subsidi Rp 3 juta per siswa dalam setahun.
Disebutkan, Pemkot Depok belum merincikan secara khusus penggunaan subsidi yang akan diterima setiap sekolah peserta RSSG.
Hal itu memungkinkan penggunaan anggaran berbeda-beda.
“Nah nantinya ya, itu Rp 3 juta sudah include semua. Jadi seperti SPP, kegiatan-kegiatan sekolah, dari situ semua (disubsidi),” ujarnya.
Oleh sebab itu, Inayah belum bisa memastikan apakah subsidi ini juga harus termasuk biaya seragam sekolah dan buku pelajaran siswa.
Ia hanya memastikan subsidi akan menjadi cara agar orangtua murid tidak lagi dipungut biaya.
“Biasanya, di tahun lalu untuk sekolah negeri saja untuk seragam kan bayar. Makanya kita nungguin informasi selanjutnya dari Disdik,” jelas Inayah.
“Walaupun memang tidak dibolehkan, kita akan olah dari yang Rp 3 juta itu agar bisa termasuk buku,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:38
Polemik Jalur Domisili di Tangsel: Warga Tetangga Sekolah, tapi Gagal Masuk Megapolitan 4 Juli 2025

Polemik Jalur Domisili di Tangsel: Warga Tetangga Sekolah, tapi Gagal Masuk
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
— Warga RW 10, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan kekecewaan terhadap hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, khususnya pada jalur domisili di SMP Negeri 4 Tangsel dan SMA Negeri 6 Tangsel.
Mereka menilai sistem penerimaan murid baru tahun ini tidak berpihak pada warga yang tinggal sangat dekat dengan sekolah.
Ketua RW 10 Pamulang Barat, Suhendar mengatakan, tidak ada satu pun dari sembilan anak di lingkungan mereka yang diterima di SMPN 4 dan SMAN 6 Tangsel, meskipun rumah para pendaftar berada sangat dekat dengan sekolah.
“Kami melakukan ini dengan keadaan terpaksa. Karena warga kami yang merasa sudah ada di sini sejak awal, bahkan sebelum sekolah ini berdiri, tidak diterima bersekolah di SMAN 6 SMPN 4 ini. Padahal jaraknya hanya 100 meter, 50 meter, bahkan ada yang tujuh meter,” ujar Suhendar di lokasi, Kamis (3/7/2025).
Menurut Suhendar, warga telah berusaha menyampaikan keberatan melalui dialog dengan pihak sekolah sebanyak tiga kali.
Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan atau solusi.
Karena belum ada tindak lanjut dari pihak sekolah, warga akhirnya menutup sementara akses jalan menuju SMPN 4 dan SMAN 6 Tangsel.
Mereka juga memasang spanduk sebagai bentuk penyampaian protes kepada sekolah maupun pemerintah.
“Kami mengharapkan kepala sekolah bisa meneruskan ke yang lebih tinggi lagi agar peraturan-peraturan seperti itu,” kata Suhendar
“Kami minta agar warga sekitar diberi kesempatan untuk bisa bersekolah di sini daripada yang jauh-jauh,” kata Suhendar.
Warga lainnya, Rangga, mengatakan rata-rata nilai siswa dari RW 10 mencapai 85.
Namun, mereka tetap tidak diterima karena seleksi jalur domisili kini mempertimbangkan nilai akademik di tingkat kecamatan.
Padahal, informasi soal perubahan mekanisme itu baru diterima warga pada 29 Mei 2025, sedangkan pelaksanaan PPDB berlangsung pada Juni.
“Warga kami pada dasarnya merujuk pada aturan sebelumnya, pada zonasi. Karena pada aturan ini, kita terima itu bulan Mei tanggal 29 Mei 2025, terus SPMB Juni, jadi bagaimana kami sosialisasi?, mempersiapkan anak dari warga kami,” kata Rangga.
Warga menutup akses menuju dua sekolah negeri itu dan memasang tiga spanduk berwarna kuning bertuliskan penolakan.
Dua spanduk terpasang di gerbang SMAN 6 dan satu di depan
SMPN 4 Tangsel
.
Salah satu spanduk menyampaikan permintaan maaf atas penutupan jalan, dan juga alasan aksi warga.
“Akses ini ditutup karena sistem penerimaan siswa mengabaikan hak anak-anak kami bersekolah di lingkungan sendiri,” demikian tulisan pada spanduk itu.
Rangga menyebut penutupan jalan ini adalah bentuk aspirasi yang ingin disampaikan ke berbagai pihak, termasuk Gubernur Banten Andra Soni dan Dinas Pendidikan Provinsi.
“Ini bentuk ekspresi warga agar dilihat, didengar oleh pimpinan, Gubernur Banten Pak Andra Soni, lalu juga Kepala Dinas. Kami mohon kebijaksanaannya karena anak-anak warga kami butuh sekolah,” ujar dia.
Hingga kini, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga.
Aksi warga RW 10 menjadi potret nyata ketegangan antara kebijakan zonasi yang bergeser dan kebutuhan riil masyarakat sekitar sekolah.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:37
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sisi Selatan dan Timur Gilimanuk Surabaya 4 Juli 2025

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sisi Selatan dan Timur Gilimanuk
Tim Redaksi
JEMBRANA, KOMPAS.com
– Tim SAR kembali melanjutkan pencarian korban tenggelamnya
KMP Tunu Pratama Jaya
di Selat
Bali
pada Jumat (4/7/2025) pagi.
Pencarian hari kedua ini menyisir area selatan dan timur perairan
Gilimanuk
di Kabupaten
Jembrana
, Provinsi Bali.
Sebanyak dua buah Rigid Inflatable Boat (RIB) dikerahkan pada pencarian hari kedua ini. Personel Basarnas mulai melakukan penyisiran dengan perahu RIB sekitar pukul 07.30 Wita.
Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, I Dewa Hendri Gunawan menyampaikan, pencarian ini berfokus pada para korban yang belum ditemukan.
Pencarian para korban menyisir area selatan dan timur perairan Gilimanuk.
Radius pencariannya dari wilayah Kecamatan Melaya hingga perairan Pebuahan di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana.
Pada Kamis (3/7/2025) pagi, sebagian korban selamat dan meninggal dunia ditemukan di perairan Pebuahan, Jembrana.
Sehingga, petugas menyisir kembali wilayah tersebut untuk menemukan kemungkinan keberadaan korban lainnya.
“Pertimbangannya karena di areal selatan dan timur banyak ditemukan korban pada pencarian hari sebelumnya,” kata Hendri, dikonfirmasi Jumat, di Jembrana.
Pencarian hari kedua ini melibatkan sembilan personel Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana dengan perahu RIB dan
rubber boat
.
Pencarian juga dibantu lima orang personel Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng di perahu RIB.
Tak hanya itu, KN SAR Arjuna, tim gabungan serta SAR Banyuwangi juga turut membantu menyisir korban yang belum ditemukan.
“Selain di laut, petugas juga berjaga di pesisir Pebuahan. Siapa tahu ada korban yang ditemukan di pesisir, bisa segera dievakuasi,” tutup Hendri.
Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Rabu (2/7/2025) malam.
Dari total 65 penumpang dan awak kapal, hingga Kamis malam sebanyak 35 orang telah ditemukan, terdiri dari 29 korban selamat dan 6 meninggal dunia.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:36
Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes Bandung 4 Juli 2025

Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
— Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana akan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di
SMA
dan SMK negeri dari semula 36 siswa menjadi 50 siswa per kelas.
Kebijakan ini diamini anggota Komisi V
DPRD Jabar
, Hasbullah Rahmad. Bahkan ia meminta Forum Kepala Sekolah SMA (FKSS) Jabar fokus pada peningkatan layanan ketimbang rebut mempermasalahkan penambahan rombel.
“Kalau sekolahnya bagus, kan orang datang. Walaupun di pinggir gunung, misalnya, orang tetap akan datang,” ujar Hasbullah dikutip dari Tribun Jabar, Jumat (4/7/2025).
Hasbullah juga mendorong
sekolah swasta
untuk introspeksi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap menarik minat masyarakat.
“Lebih baik fokus ke peningkatan kualitas daripada mempersoalkan ini.
Sekolah swasta
sekarang harus introspeksi diri,” ujarnya.
Menurut Hasbullah, sekolah swasta harus memiliki ciri khas dan kelebihan yang membedakannya dari
sekolah negeri
.
“Misalnya ekstrakurikulernya bagus, siswa baru akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kualitasnya jauh, fasilitas tidak memadai, gurunya sedikit, ya orang enggak mau sekolah di situ,” katanya.
Hasbullah menegaskan, penambahan rombel tidak akan menggerus jumlah siswa sekolah swasta mengingat populasi Jawa Barat yang hampir 50 juta jiwa.
“Dengan jumlah sekolah negeri yang ada, belum bisa kita melayani pendidikan di Jawa Barat dan tidak mungkin itu akan diambil oleh sekolah negeri semua,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, penambahan rombel ini untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal.
“Kami ingin memaksimalkan pelayanan, terlebih apabila anak-anak ingin ke sekolah negeri, harus dilayani,” kata Purwanto.
Purwanto menjelaskan, daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 329 ribu siswa. Sementara lulusan SMP mencapai lebih dari 700 ribu per tahun, sehingga sebagian besar siswa tetap akan masuk sekolah swasta.
Purwanto juga menyampaikan bahwa sekolah swasta tetap memiliki peran penting untuk menampung lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kan, daya tampung sekolah negeri tidak cukup, sehingga separuh lulusan SMP tetap masuk ke sekolah swasta,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penambahan Jumlah Siswa, Anggota DPRD Jabar: Kalau Sekolahnya Bagus Pasti Orang akan Datang

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:35
NHM Siap Dukung Kegiatan Verifikasi Kawasan Hutan di Tambang Emas Gosowong

Jakarta: PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus menunjukan komitmen mereka dalam mengelola kegiatan dan operasional Tambang Emas Gosowong. Salah satunya bentuknya dengan siap mendukung kegiatan verifikasi dari Tim Gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Blok Kencana NHM.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dari hasil kegiatan ini, verifikasi kawasan hutan di Blok Kencana dinyatakan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Blok Kencana sendiri merupakan salah satu wilayah operasi NHM yang memiliki izin resmi hingga tahun 2027.

Kegiatan verifikasi berlangsung sejak Selasa 24 Juni, 2025 di Gosowong, melibatkan tujuh perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) VI Manado, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Akemalamo Ternate, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Halmahera Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Utara.

Tim verifikasi melakukan tinjauan lapangan dan pengecekan dokumen sebagai bagian dari proses penilaian kepatuhan.

(PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) komitmen dalam mengeoloa Tambang Emas Gosowong. Dok. NHM)

Selama kegiatan, Tim Government Relations & Permitting bersama tim Health, Safety & Environmental (HSE) NHM turut mendampingi dan memberikan dukungan teknis serta administratif.

“Atas dukungan Manajemen, kami secara aktif melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan, agar proses verifikasi dapat berjalan lancar,” ungkap Harnevar Piga, Supervisor Government Relations & Permitting NHM.

Ketua Tim Gabungan LHK, Harju, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi acuan bagi NHM untuk terus mempertahankan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan.

“Secara umum, dari hasil verifikasi kawasan blok Kencana sudah lengkap dan diharapkan terus dipertahankan oleh NHM,” ujarnya.

Jakarta: PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus menunjukan komitmen mereka dalam mengelola kegiatan dan operasional Tambang Emas Gosowong. Salah satunya bentuknya dengan siap mendukung kegiatan verifikasi dari Tim Gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Blok Kencana NHM.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dari hasil kegiatan ini, verifikasi kawasan hutan di Blok Kencana dinyatakan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Blok Kencana sendiri merupakan salah satu wilayah operasi NHM yang memiliki izin resmi hingga tahun 2027.

Kegiatan verifikasi berlangsung sejak Selasa 24 Juni, 2025 di Gosowong, melibatkan tujuh perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) VI Manado, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Akemalamo Ternate, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Halmahera Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Utara.

Tim verifikasi melakukan tinjauan lapangan dan pengecekan dokumen sebagai bagian dari proses penilaian kepatuhan.

(PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) komitmen dalam mengeoloa Tambang Emas Gosowong. Dok. NHM)

Selama kegiatan, Tim Government Relations & Permitting bersama tim Health, Safety & Environmental (HSE) NHM turut mendampingi dan memberikan dukungan teknis serta administratif.

“Atas dukungan Manajemen, kami secara aktif melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan, agar proses verifikasi dapat berjalan lancar,” ungkap Harnevar Piga, Supervisor Government Relations & Permitting NHM.

Ketua Tim Gabungan LHK, Harju, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi acuan bagi NHM untuk terus mempertahankan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan.

“Secara umum, dari hasil verifikasi kawasan blok Kencana sudah lengkap dan diharapkan terus dipertahankan oleh NHM,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

04/07/2025 09:34
Wamen Investasi Janji Permudah Izin Investor Masuk Kawasan Khusus – Page 3

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi investasi senilai Rp 2.000 triliun pada 2024 lalu. Biang keroknya adalah regulasi yang tumpang tindih hingga iklim investasi yang tidak kondusif.

Dia menjelaskan, persoalan regulasi menjadi permasalahan klasik pada konteks penanaman modal di Indonesia. Dalam catatannya, ada sekitar Rp 1.500-2.000 triliun investasi batal masuk.

“Kita menemukan kementerian kami ini juga setiap tahun mencatat realisasi investasi yang itu di input oleh para pelaku usaha. Kita menemukan angka di tahun 2024 itu angka unrealisasi investasi itu sekitar Rp 1.500an, mungkin tembus ke angka Rp 2.000 triliun,” kata Todotua dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi, di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Aturan Tumpang Tindih

Dia menjelaskan, beberapa penyebabnya adalah aturan yang tumpang tindih hingga tak kondusifnya iklim investasi di RI.

“Unrealisasi investasi, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti kaya begini, perizinannya iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindi dan lain-lain,” ujar dia.

Meski begitu, Indonesia masih mencatatkan angka jumbo investasi yang masuk seoanjang 2024 lalu. Angkanya mencapai Rp 1.700 triliun, sedikit di atas target yang ditentukan sebesar Rp 1.650 triliun.

04/07/2025 09:33
Kondisi Gold’s Gym Setelah Tutup Mendadak, Member dan Karyawan Meradang

Foto Health

Khadijah Nur Azizah, Averus Kautsar – detikHealth

Jumat, 04 Jul 2025 09:30 WIB

Jakarta – Jaringan pusat kebugaran Gold’s Gym mendadak menutup sejumlah cabang. Member dan karyawan meradang, merasa hak-haknya belum dipenuhi.

04/07/2025 09:30

Blog

Aturan Tumpang Tindih