Xcloud.id

Blog

  • Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Raker tersebut beragendakan laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka laporan realisasi semester I dan prognosis II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 08:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut, deregulasi merupakan kunci untuk mendorong percepatan investasi Indonesia.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, merespons adanya tren perlambatan investasi yang terjadi pada triwulan I 2025.

    Menkeu mengungkapkan beberapa fokus utama deregulasi, antara lain percepatan proses perizinan hingga ke tingkat pemerintah daerah (perda), penyederhanaan proses impor bagi industri dalam negeri, serta dukungan investasi strategis melalui relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan pendukung lain seperti insentif fiskal, percepatan investasi langsung (foreign direct investment), dan penguatan peran BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Salah satu contoh deregulasi yang cukup berhasil adalah pada sektor perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 aturan telah dipangkas, sehingga petani kini dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu sebelum masa tanam. Hal ini turut menjelaskan perbaikan pertumbuhan di sektor pertanian,” jelasnya.

    Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurut Menkeu membutuhkan peningkatan investasi yang cukup signifikan. Dalam paparannya, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi pada triwulan I 2025 hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy).

    Kemudian berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen secara tahunan. Meskipun nilai tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp401,5 triliun, namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar 22,1 persen.

    “Berbagai kebijakan, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut diperkuat. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk mengawasi, namun di sisi lain juga memberikan fasilitasi agar industri manufaktur dalam kawasan tersebut mampu bersaing secara global,” ujar Bendahara Negara tersebut.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan percepatan investasi menjadi krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 – 5 persen. Agar tercapai, konsumsi rumah tangga perlu dijaga tumbuh di atas 5 persen, sementara investasi harus tumbuh 4,5-4,7 persen.

    “Padahal, pada triwulan I 2025, pertumbuhan investasi baru mencapai 2,1 persen. Artinya, laju investasi harus ditingkatkan hingga dua kali lipat,” terangnya.

    Sumber : Antara

  • Krisis Dana Ancam Pusat Layanan Autis di Batam, Orangtua Iuran Tiap Bulan Regional 4 Juli 2025

    Krisis Dana Ancam Pusat Layanan Autis di Batam, Orangtua Iuran Tiap Bulan Regional 4 Juli 2025

    Krisis Dana Ancam Pusat Layanan Autis di Batam, Orangtua Iuran Tiap Bulan
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
     – Pusat Layanan
    Autis
    (PLA) di Kota
    Batam
    , Kepulauan Riau, saat ini menghadapi krisis dana operasional yang serius.
    Orangtua anak penyandang autisme terpaksa mengeluarkan iuran sebesar Rp100 ribu per bulan untuk menutupi biaya operasional lembaga terapi ini, yang merupakan satu-satunya fasilitas pelayanan milik pemerintah bagi anak-anak
    autis
    di Provinsi Kepri.
    Uang iuran tersebut digunakan untuk membiayai terapi air, les musik, serta berbagai kebutuhan operasional PLA, seperti jasa kebersihan dan pembelian kertas.
    “Sejak tiga tahun terakhir, tidak ada dana operasional bagi PLA dari Pemerintah Provinsi,” ungkap Rana, seorang orangtua anak, saat ditemui di Batam Center, Kamis (3/7/2025).
    Rana dan orangtua lainnya mengaku tidak keberatan dengan
    iuran bulanan
    ini. 
    Iuran ini terpaksa dilakukan setelah PLA menginformasikan kepada orangtua bahwa dana operasional dari pemerintah telah terhenti.
    Kondisi ini berimbas pada kekurangan tenaga terapis di PLA Batam.
    Dari awalnya memiliki tiga terapis, kini hanya tersisa satu orang setelah dua terapis lainnya lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    “Saat ini hanya ada satu terapis, sebelumnya tiga orang, tapi dua orang lainnya sudah lolos seleksi PPPK. Jika satu lagi juga lolos, maka tidak ada lagi terapis di PLA,” jelasnya.
    Total staf PLA Batam yang berjumlah lima orang kini juga mengikuti seleksi PPPK, berharap tetap dapat ditempatkan di PLA setelah lulus.
    Namun, harapan ini pupus setelah keputusan penempatan di Tanjungpinang diumumkan.
    Kekurangan dana
    operasional juga berdampak pada jumlah anak yang mengikuti terapi.
    Saat ini, hanya ada 15 anak yang masih mendapatkan layanan terapi, jauh berkurang dari 60 anak sebelumnya.
    “Setelah dana tidak ada, harapan kami adalah ikut seleksi PPPK dan bisa ditempatkan di sini. Namun ternyata berbeda karena mereka ditempatkan di tempat lain. Sekarang kotor di mana-mana,” keluh Rana.
    Ia menambahkan bahwa terapi bagi anak autis di luar PLA sangat mahal, berkisar antara Rp80 ribu-100 ribu per jam.
    Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Siti Hidayati Roma, mengonfirmasi bahwa PLA Batam belum memiliki struktur resmi dan masih dalam proses pembentukan.
    Siti menjelaskan, ada dua opsi untuk kelembagaan PLA ke depan: digabungkan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau masuk ke dalam Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.
    “Selama ini PLA tidak punya struktur organisasi. Kita sudah usulkan agar ada perubahan, dan saat ini sedang diusulkan untuk disusun peraturan gubernurnya,” katanya melalui sambungan telepon.
    Siti menegaskan, PLA tidak memiliki tenaga terapis bersertifikat.
    “Lima staf yang selama ini bekerja di PLA ternyata bukan terapis bersertifikasi. Mereka sudah terbiasa melakukan terapi, tapi secara formal mereka tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
    Siti menambahkan, Dinas Pendidikan tidak dapat mengusulkan formasi terapis ke PLA setelah lulus PPPK, karena hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Kesehatan.
    Sebagai solusi, jika PLA digabungkan dengan SLB atau bidang pendidikan khusus, layanan terapi harus dilakukan melalui kerja sama dengan tenaga profesional.
    Pemprov menargetkan regulasi terkait status hukum PLA dapat rampung tahun ini.
    Setelah statusnya jelas, bantuan resmi dari pemerintah diharapkan dapat dikucurkan dan proses pelayanan bisa berjalan lebih baik.
    “Untuk status PLA tahun ini ditargetkan harus siap. Mudah-mudahan lebih cepat,” tutup Siti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya Surabaya 4 Juli 2025

    Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya Surabaya 4 Juli 2025

    Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa
    menggratiskan biaya pengobatan korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di Selat
    Bali
    .
    Dengan syarat, korban tercatat warga Jatim dan rumah sakit tempat berobat adalah rumah sakit milik Pemprov Jatim.
    “Kami pastikan bahwa Pemprov Jatim akan membebaskan biaya pengobatan para korban selamat laka laut KMP Tunu Pratama Jaya yang dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim,” kata Khofifah, Jumat (4/7/2025).
    Sepanjang Kamis, Kantor SAR Surabaya merilis ada 29 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
    Jenazah 6 korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada masing-masing keluarga.
    “Kita menyampaikan duka yang mendalam khususnya untuk korban yang meninggal dunia. Sebagian besar warga Jatim,” ujarnya.
    Sedangkan, 21 dari 29 korban selamat juga sudah dikembalikan kepada masing-masing keluarga.
    Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, Jumat pagi, tim SAR gabungan sudah memulai upaya pencarian terhadap 30 korban lainnya yang belum ditemukan.
    “Hari ini tim SAR Gabungan memulai pencarian 30 penumpang sesuai data manifestasi yang ada,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS: Ketidakkonsistenan Putusan Perlemah Posisi Hukum MK

    PKS: Ketidakkonsistenan Putusan Perlemah Posisi Hukum MK

    PKS: Ketidakkonsistenan Putusan Perlemah Posisi Hukum MK
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Legislasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru menilai
    Mahkamah Konstitusi
    (
    MK
    ) tidak konsisten ketika memutus memisahkan pemilihan umum (
    pemilu
    ) nasional dan daerah.
    Pasalnya, MK telah mengeluarkan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020. Dalam putusan tersebut, MK mengusulkan enam model keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang.
    Namun, MK justru kembali mengeluarkan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan
    pemilu nasional
    dan daerah.
    “Putusan ini seharusnya masuk dalam ranah manajemen pemilu, bukan konstitusionalitas. Ketidakkonsistenan ini semakin memperlemah posisi hukum MK, apalagi dalam putusan sebelumnya No. 55/PUU-XX/2022,
    Pilkada
    disamakan dengan
    Pemilu
    ,” ujar Zainudin lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2025).
    Ia menilai, MK lewat putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 melangkah terlalu jauh dan dan mengambil peran pembentuk undang-undang.
    “MK seolah-olah mengambil alih peran pembentuk UUD, padahal ranah itu bukan kewenangannya. Ini menjadi preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita,” ujar Zainudin.
    Di samping itu, memisahkan pemilu nasional dan daerah berdampak terhadap masa jabatan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
    Tegasnya, perpanjangan masa jabatan DPRD tidaklah sesuai konstitusi. Sebab, keterpilihan anggota DPRD adalah hasil dari pemilu yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
    “Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa Pemilu adalah bentuk tindakan inkonstitusional. Hal ini melanggar Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, baik dari sisi waktu maupun subjek lembaga yang diatur,” ujar Zainudin.
    Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah antara pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
    Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada.
    Dalam pertimbangan hukum, MK mengusulkan agar pemilihan legislatif (Pileg) DPRD yang bersamaan dengan
    pilkada
    digelar paling cepat dua tahun setelah pelantikan presiden/wakil presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KI DKI Jakarta dorong badan publik jadi lebih informatif

    KI DKI Jakarta dorong badan publik jadi lebih informatif

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus mendorong badan publik melakukan upaya berkelanjutan menjadi lebih informatif dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi.

    Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, di Jakarta Jumat mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kegiatan coaching clinic (pelatihan singkat) melibatkan badan publik.

    Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya badan publik yang kurang dan tidak Informatif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Kegiatan KIP Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik diadakan salah satunya pada Kamis (3/7) di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diikuti empat badan publik, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan RSUD Jatipadang.

    Dalam kegiatan coaching clinic, badan publik mendapatkan pendampingan teknis sekaligus rekomendasi perbaikan dari tim tenaga ahli Komisi Informasi DKI Jakarta, berdasarkan hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) sebelumnya.

    “Coaching clinic ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang dialog konstruktif,” ujar Aang.

    Menurut dia, selain pemaparan hasil evaluasi dan pembahasan kendala yang dihadapi di lapangan, masing-masing badan publik juga menerima catatan strategis untuk perbaikan tata kelola informasi, khususnya dalam rangka menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.

    Aang berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing badan publik agar mampu mengoptimalkan statusnya sebagai badan publik yang informatif.

    “Diharapkan, kegiatan coaching clinic menjadi agenda berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan sistem keterbukaan informasi publik dan pembangunan budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah,” kata Aang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Merek Jepang dan Eropa, Kenapa Orang Indonesia Lebih Pilih Mobil Listrik China?

    Ada Merek Jepang dan Eropa, Kenapa Orang Indonesia Lebih Pilih Mobil Listrik China?

    Jakarta –

    Ada ragam mobil listrik yang tersaji di Indonesia. Dari merek Jepang hingga Eropa pun ada. Tapi kenapa mobil listrik China justru lebih populer?

    Makin ke sini, jumlah mobil listrik yang meramaikan pasar domestik kian ramai. Masing-masing pabrikan berlomba-lomba untuk menyajikan mobil listriknya di dalam negeri dengan keunggulan, fitur, dan juga harga kompetitif.

    Ada yang merek Jepang, merek Eropa, namun yang terlihat masif belakangan adalah pabrikan China. Sebut saja merek seperti BYD, Wuling, GWM, Aion, dan merek China lainnya bersaing di segmen kendaraan listrik dalam negeri.

    Merek Jepang pun sebenarnya juga sudah menjual mobil listriknya di Indonesia. Ada Toyota yang mengenalkan bZ4X, Nissan dengan Leaf, hingga Mazda juga sudah memboyong mobil listrik ke Tanah Air. Merek Eropa tak ketinggalan, Citroen misalnya yang juga ikut meramaikan pasar mobil listrik dalam negeri. Namun dari ragam merek itu, rupanya masyarakat Indonesia justru lebih banyak kepincut mobil listrik China.

    Dalam riset yang dilakukan Populix, terungkap unggulnya mobil listrik China di Indonesia karena faktor harga terjangkau. Menurut Populix, mobil listrik sebenarnya belum umum di kalangan masyarakat, maka harga terjangkau menjadi kuncinya.

    Nah harga terjangkau itu memang ditawarkan para produsen mobil listrik China. Kondisi ini justru berbeda dengan mobil listrik merek Jepang, Eropa, ataupun Korea Selatan.

    “Merek Jepang dan Eropa dipandang mahal, menghadapi persaingan yagn ketat karena biayanya yang lebih tinggi dan fiturnya lebih sedikit,” demikian ditulis Populix.

    Populix menjelaskan, merek mobil Jepang memang menawarkan ragam model mobil yang sudah cukup familiar di kalangan masyarakat dan juga kualitasnya sudah terbukti. Layanan purna jual juga sudah tersedia dengan luas sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan perawatan mobilnya. Namun beberapa menilai mobil Jepang terlalu mahal.

    Sementara mobil Eropa, umumnya memang mengisi segmen premium. Sering juga merek Eropa dilihat sebagai merek mewah yang memprioritaskan kemewahan di atas fungsionalitas. Tak cuma itu, harganya juga dianggap terlalu mahal. Merek Korea juga dianggap terlalu mahal sementara fiturnya tak jauh berbeda dengan mobil Jepang.

    (dry/din)

  • Kunjungan Perdana ke Pulau Kelapa, Pramono Disambut Meriah Anak-anak Megapolitan 4 Juli 2025

    Kunjungan Perdana ke Pulau Kelapa, Pramono Disambut Meriah Anak-anak Megapolitan 4 Juli 2025

    Kunjungan Perdana ke Pulau Kelapa, Pramono Disambut Meriah Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengunjungi
    Pulau Kelapa
    ,
    Kepulauan Seribu
    , DKI Jakarta, Jumat (4/7/2025).
    Pramono tiba di dermaga sekitar pukul 08.19 WIB mengenakan baju koko putih, celana hitam, dan kopiah.
    Setibanya di lokasi, Pramono disambut oleh puluhan anak-anak dari Taman Kanak-Kanak yang mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni kombinasi pink-biru, kuning-biru, dan oranye-putih yang berbaris memanjang di dermaga.
    Ini kali pertama Pramono menginjakkan kaki di Kepulauan Seribu setelah dilantik menjadi Gubernur Jakarta pada Februari 2025 lalu.
    “Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan terima lah sambutan dari kami,” lantun nyanyian para siswa.
    Sambutan meriah juga datang dari grup marawis.
    “Assalamualaikum apa kabar?” tanya Pramono.
    Setelah itu, Pramono menuju tempat
    penanaman mangrove
    .
    Ia terlebih dahulu menggunakan sepatu bot berwarna hijau untuk turun langsung ke area lumpur, menanam mangrove bersama siswa SD dan warga sekitar.
    Total, sebanyak 15.000 pohon mangrove ditanam secara serentak di seluruh Kepulauan Seribu pada hari ini.
    Tak hanya itu, Pramono juga memberikan secara simbolis 24.000 bibit ikan kerapu kepada dua orang nelayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Akhir Pekan Dolar AS Menguat ke Level Rp 16.223

    Jelang Akhir Pekan Dolar AS Menguat ke Level Rp 16.223

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam pagi ini bergerak di level Rp 16.200-an.

    Dikutip dari data Bloomberg, Jumat (4/7/2025), sekitar pukul 09.20 WIB, nilai tukar dolar AS naik 28,0 poin atau 0,17% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Dolar AS pun bertengger pada level Rp 16.223.

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya juga cenderung bervariasi. Dolar AS terpantau menguat 0,03% terhadap won Korea Selatan. Begitu juga terhadap peso Filipina menguat 0,47%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap ringgit Malaysia 0,32%. Begitu juga terhadap baht Thailand nilainya mengalami penguatan 0,09%, serta terhadap dolar Australia nilainya menguat 0,06%.

    Sementara itu, nilai tukar dolar AS justru melemah terhadap dolar baru Taiwan sebesar 0,03%, dan terhadap rupee India 0,46%. Nilainya juga melemah terhadap mata uang yuan China 0,05%.

    Lalu terhadap terhadap yen Jepang nilainya juga turun sampai 0,14%, terhadap dolar Hong Kong nilainya tercatat turun 0,01%, serta terhadap dolar Singapura nilainya juga mengalami penurunan sebesar 0,02%.

    (shc/rrd)

  • Mahfud MD Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional

    Mahfud MD Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional

    Surabaya, Beritasatu.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dengan Pilkada.

    Mahfud menilai, keputusan ini berpotensi menimbulkan krisis konstitusional dan ketidakpastian hukum, terutama dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

    Dalam sebuah acara di Universitas dr Soetomo Surabaya, Mahfud menyampaikan, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 patut dikaji ulang secara mendalam.

    Ia mengingatkan kebijakan memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional, yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD dengan Pilkada bisa menimbulkan persoalan struktural yang serius.

    “Kritik terhadap MK itu sudah banyak sejak dahulu. Jadi, saya kira bagus untuk perkembangan MK ke depan. Setiap kritik itu ditampung lalu dicarikan solusi ilmiahnya,” ujar Mahfud MD, Jumat (4/7/2025).

    Salah satu persoalan paling krusial, menurut Mahfud, adalah soal kekosongan jabatan anggota DPRD.

    Dalam sistem pemerintahan, tidak diperbolehkan adanya kekosongan posisi legislatif di daerah, dan juga tidak ada ketentuan tentang penunjukan penjabat atau pelaksana tugas (Plt) untuk DPRD.

    Hal ini berbeda dengan kepala daerah, seperti bupati atau gubernur yang bisa diisi oleh penjabat.

    “Kalau pemilunya ditunda, padahal masa jabatan DPRD itu tidak boleh kosong. DPRD tidak boleh diisi plt. Kalau bupati atau gubernur bisa penjabat, tapi DPRD bagaimana? Itu saya juga belum tahu apa solusinya dari MK,” tegas Mahfud.

    Pemisahan pemilu nasional dan Pilkada memang telah menjadi perdebatan sejak beberapa tahun terakhir. MK, dalam putusan barunya menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak justru menyulitkan pemilih dan penyelenggara, serta mengaburkan akuntabilitas politik.

    Namun, Mahfud MD berpandangan solusi yang ditawarkan MK justru membuka masalah baru dalam tatanan hukum dan politik lokal.

    Atas dasar itu, Mahfud MD mendesak agar putusan MK soal pemisahan pemilu nasional ini dikaji kembali secara ilmiah dan konstitusional guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan.

    Dia menyoroti putusan MK bukan sebagai bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai ajakan berdiskusi secara terbuka dan akademis demi kematangan sistem politik nasional.

    Mahfud MD juga berharap MK membuka ruang dialog dengan publik dan pakar hukum tata negara untuk mencari jalan tengah atas polemik ini.

  • Berkah Program SMP Swasta Gratis di Depok: Solusi Bangku Kosong, Terima Dana Ratusan Juta Megapolitan 4 Juli 2025

    Berkah Program SMP Swasta Gratis di Depok: Solusi Bangku Kosong, Terima Dana Ratusan Juta Megapolitan 4 Juli 2025

    Berkah Program SMP Swasta Gratis di Depok: Solusi Bangku Kosong, Terima Dana Ratusan Juta
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Program sekolah rintisan
    sekolah swasta gratis
    (RSSG) menjadi berkah sekolah di Kota
    Depok
    menerima banyak murid.
    Hal itu dirasakan
    SMP 20 Mei Raudlatussaadah
    . Kepala Sekolah SMP 20 Mei Raudlatussaadah, Inayah pun berharap program sekolah swasta gratis terus berlanjut.
    “Kami berharap program ini terus berkelanjutan di tahun depan, lalu tahun depannya ada lagi,” kata Inayah kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).
    Harapan ini muncul setelah melihat dampak program yang membantu sekolahnya dapat memperoleh murid sesuai daya tampung maksimal, yaitu 60 murid untuk dua kelas.
    Untuk program ini, SMP 20 Mei Raudlatussaadah menyediakan kuota kursi 48 orang dan saat ini kuota penuh oleh pendaftar di hari pertama.
    Mulanya, SMP 20 Mei Raudlatussaadah kesulitan memperoleh murid baru dengan daya tampung maksimal dari tahun ke tahun.
    Bahkan, jumlah siswa di sekolahnya yang baru saja naik ke kelas 9 hanya 37-38 orang untuk dua kelas.
    “Jumlah murid kita dari tahun ke tahun ya dua kelas. Dan tahun lalu itu murid barunya hanya 40 murid. Jadi tahun lalu itu kita masih kurang murid,” tuturnya.
    Menurutnya, kondisi ini dapat terjadi lantaran kalah bersaing dengan empat sekolah negeri di wilayah Cimanggis setiap kali mulai menjelang tahun ajaran baru.
    Hal itu dianggap wajar karena masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang bagus dan gratis.
    “Karena memang, sekolah saya itu dikelilingi oleh sekolah negeri. Sedangkan masyarakat di sini itu semuanya masih minat di negeri, tentu karena gratis,” ujar Inayah.
    Oleh karena itu, Inayah menggunakan program ini sebagai cara agar dapat menerima murid lebih banyak di semester baru.
    Apalagi,
    program RSSG
    hanya mensyaratkan kesediaan sekolah dan mendata kuota kursi.
    “Pas awal sudah ada yang daftar, sudah sekitar 12 orang. Dan karena itu, di program ini jadi butuh siswa yang dari limpahan itu 48 orang kalau kita ambil 60 siswa,” jelas Inayah.
    Melalui 60 murid baru itu, SMP 20 Mei Raudlatussaadah akan menerima alokasi anggaran Rp 180 juta setahun dari
    Pemkot Depok
    .
    Nominal itu dibagi rata dengan rincian subsidi Rp 3 juta per siswa dalam setahun.
    Disebutkan, Pemkot Depok belum merincikan secara khusus penggunaan subsidi yang akan diterima setiap sekolah peserta RSSG.
    Hal itu memungkinkan penggunaan anggaran berbeda-beda.
    “Nah nantinya ya, itu Rp 3 juta sudah include semua. Jadi seperti SPP, kegiatan-kegiatan sekolah, dari situ semua (disubsidi),” ujarnya.
    Oleh sebab itu, Inayah belum bisa memastikan apakah subsidi ini juga harus termasuk biaya seragam sekolah dan buku pelajaran siswa.
    Ia hanya memastikan subsidi akan menjadi cara agar orangtua murid tidak lagi dipungut biaya.
    “Biasanya, di tahun lalu untuk sekolah negeri saja untuk seragam kan bayar. Makanya kita nungguin informasi selanjutnya dari Disdik,” jelas Inayah.
    “Walaupun memang tidak dibolehkan, kita akan olah dari yang Rp 3 juta itu agar bisa termasuk buku,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.