Xcloud.id

Blog

  • Park Seo Joon Bantah Gugat Restoran Rp 71 M karena Foto Iklan

    Park Seo Joon Bantah Gugat Restoran Rp 71 M karena Foto Iklan

    Seoul, Beritasatu.com – Park Seo Joon mengklarifikasi informasi yang beredar terkait gugatan hukum terhadap sebuah restoran yang menggunakan fotonya tanpa izin untuk keperluan iklan produk. Agensi Park Seo Joon menyatakan mereka menuntut sebesar 60 juta won Korea, bukan 6 miliar won Korea.

    Sebelumnya, aktor yang dikenal lewat drama What’s  Wrong With Secretary Kim? itu dikabarkan menggugat seorang pemilik restoran dengan tuntutan ganti rugi sebesar 6 miliar won Kora atau sekitar Rp 71,2 miliar. Hal ini langsung diluruskan oleh agensi Park Seo Joon, Awesome Entertainment.

    “Perkiraan kerugian akibat penggunaan gambar Park Seo Joon tanpa izin dan tidak sah untuk tujuan iklan adalah sekitar 600 juta won Korea. Namun, dengan mempertimbangkan keadaan restoran, kami hanya menuntut 60 juta won Korea (sekitar Rp 712 juta),” kata agensi, dikutip dari Allkpop, Jumat (4/7/2025).

    Agensi menegaskan, pihaknya telah meminta restoran berhenti menggunakan gambar Park Seo Joon, baik secara daring maupun cetak, sejak tahun 2019. Namun, perbuatan ini disebut Awesome Entertainment akhirnya tetap dilakukan berulang kali. Oleh karena itu, agensi memutuskan membawa masalah ini ke ranah hukum.

    “Awalnya mereka sempat menghapus gambar tersebut, namun kemudian menggunakannya kembali dan akhirnya benar-benar mengabaikan permintaan kami. Oleh karena itu, kami tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalur hukum,” bunyi pernyataan resmi Awesome Entertainment.

    Agensi juga menanggapi kritik publik yang menyebut sang aktor menggugat pelaku usaha kecil dengan jumlah nominal yang tidak proporsional. Awesome Entertainment menekankan, gugatan tersebut telah melalui proses hukum dan pengadilan menyatakan gugatan Park Seo Joon sah.

    “Jumlah ganti rugi yang akhirnya diputuskan oleh pengadilan adalah sebesar 5 juta won Korea (sekitar Rp 59,3 juta),” pungkas agensi.  

    Sebagai informasi, restoran yang digugat tersebut diketahui pernah menampilkan gambar Park Seo Joon dari adegan dari drama What’s Wrong With Secretary Kim?, di mana karakter yang diperankan bintang drama Itaewon Class itu  terlihat menikmati hidangan gejang (kepiting fermentasi).

    Kemudian, pihak restoran menggunakan cuplikan adegan tersebut untuk promosi tanpa izin resmi dari pihak aktor maupun tim produksi drama.

  • Tewas di Gili Trawangan, Brigadir Nurhadi Diduga Gunakan Zat Ilegal

    Tewas di Gili Trawangan, Brigadir Nurhadi Diduga Gunakan Zat Ilegal

    Mataram, Beritasatu.com — Misteri kematian anggota Polri Brigadir M Nurhadi yang ditemukan tewas di sebuah vila mewah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan publik. Polda NTB kini tengah mengusut kasus tersebut secara mendalam.

    Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan, kematian Brigadir Nurhadi diduga berkaitan dengan konsumsi zat ilegal saat menghadiri pesta privat bersama tiga rekannya yang kini berstatus sebagai terduga pelaku, yakni Y, G, dan M.

    Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah vila bernama Villa Tekek, yang berada di kawasan eksklusif Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan sementara, pesta tersebut bertujuan untuk bersenang-senang dan berlangsung secara tertutup.

    “Dari keterangan para saksi, mereka ke sana untuk happy dan berpesta. Dan saat pesta berlangsung, diberikanlah sesuatu kepada korban. Sesuatu yang tidak legal dan tidak seharusnya dikonsumsi,” jelas Kombes Syarif, Jumat (4/7/2025).

    Meski belum disebutkan secara pasti jenis zat yang dikonsumsi, dugaan mengarah pada psikotropika atau narkotika ilegal yang memicu reaksi fatal pada tubuh korban.

    Penyelidikan mengalami kendala karena minimnya bukti visual dan saksi mata yang dapat menjelaskan kronologi secara perinci, terutama pada rentang waktu krusial antara pukul 20.00 Wita hingga 21.00 Wita.

    “Di lokasi kejadian tidak ada kamera pengawas yang mengarah ke titik kejadian. Area tempat korban ditemukan dan tempat para terduga pelaku berkumpul tidak tercakup CCTV,” ungkap Syarif.

    Hasil eksumasi jenazah menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Brigadir Nurhadi mengonsumsi zat yang tidak layak dikonsumsi manusia, yang diyakini diberikan pada awal pesta berlangsung.

    “Hasil sementara forensik memperkuat adanya zat yang dikonsumsi korban sebelum meninggal. Zat tersebut bukan untuk konsumsi manusia dan menimbulkan efek fatal,” tegas Syarif.

    Saat ini, tim penyidik masih menunggu hasil laboratorium toksikologi dari Mabes Polri guna memastikan kandungan zat tersebut dan kaitannya dengan kematian korban.

    Selain unsur zat berbahaya, penyidik juga menyelidiki faktor sosial yang mungkin ikut memicu peristiwa malam itu. Salah satunya adalah interaksi antara korban dan seorang perempuan yang hadir dalam pesta tersebut.

    “Almarhum sempat mendekati seorang wanita di pesta yang diketahui merupakan teman dari salah satu terduga pelaku. Ini menjadi bagian dari konteks sosial yang kami dalami,” tambahnya.

    Meski belum dapat disimpulkan sebagai motif langsung, interaksi sosial ini dianggap relevan dalam membangun kronologi dan motif kejadian.

    Polda NTB menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini untuk menemukan kebenaran di balik kematian Brigadir Nurhadi yang masih menyisakan banyak tanda tanya.

  • Kenapa Korut Antusias Kirim Ribuan Personel Militer ke Rusia?

    Kenapa Korut Antusias Kirim Ribuan Personel Militer ke Rusia?

    Jakarta –

    Sebuah delegasi perwira senior militer Korea Utara berangkat ke Moskow pada hari Senin (30/7), dan para analis menduga Pyongyang sedang bersiap untuk mengirimkan lebih banyak pasukan dalam beberapa minggu mendatang, untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    Kepala Dewan Keamanan Rusia dan mantan menteri pertahanan, Sergei Shoigu, yang mengunjungi Korea Utara bulan lalu mengatakan kepada media Rusia, Presiden Kim Jong-un telah setuju untuk mengirimkan 6.000 insinyur dan pekerja militer ke wilayah Kursk yang berbatasan dengan Ukraina. Hal ini menandai hubungan militer kedua negara yang kian erat.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut, serta menambahkan informasi bahwa Korea Utara telah menyediakan lebih dari 10 juta peluru artileri dan rudal untuk Rusia. Sebagai imbalannya, Rusia menawarkan kerja sama ekonomi dan teknologi militer.

    Perjanjian yang saling menguntungkan

    Para analis mengatakan, hal ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak dalam aliansi tersebut, dan ada kemungkinan Korea Utara akan mengirim lebih banyak tentara untuk bertempur bersama rekan-rekan Rusia dalam jangka panjang.

    “Baik Moskow maupun Pyongyang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perjanjian ini,” kata Yakov Zinberg, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Kokushikan, Tokyo.

    “Kita tahu ratusan ribu orang tewas dan luka-luka dari pihak Rusia, dan pemerintah tidak ingin memperluas mobilisasi ke kota-kota besar, seperti Moskow dan Sankt Peterburg, karena hal itu dapat membahayakan rezim Putin di kota-kota tersebut,” katanya kepada DW.

    Sementara itu, dengan mengerahkan personel militer tambahan, Pyongyang ingin membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Korut.

    Meskipun klip video tersebut hanya menunjukkan enam peti mati, laporan intelijen Barat menginformasikan 11.000 tentara Korea Utara terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, sekitar 6.000 di antaranya telah tewas, terluka, atau ditangkap.

    Rekaman video itu juga menunjukkan Kim yang menangis dalam sebuah acara budaya bersama dengan Rusia di Pyongyang pada hari Sabtu (28/6), dalam peringatan satu tahun penandatanganan pakta militer bilateral dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin.

    Pasukan Korea Utara ‘membantu rezim Putin’

    Meski Pyongyang menggunakan pengerahan pasukan tambahan sebagai alat propaganda, kehadiran pasukan Korea Utara adalah ‘anugerah’ bagi pemerintah dan warga Rusia.

    “Mayoritas dari mereka yang menjalani wajib militer di Rusia berasal dari wilayah federasi Rusia (dengan etnis non Rusia), sedikit di sana yang menentang mobilisasi ini, tetapi ketika saya berbicara dengan orang-orang Rusia, mereka selalu mengatakan takut akan adanya mobilisasi lagi,” kata Zinberg, yang berasal dari Saint Petersburg.

    “Ketika pemerintah mengumumkan, 6.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan ke garis terdepan, mereka mengatakan kini dapat bersantai karena tahu bahwa mereka aman,” katanya. “Jadi, mengirim pasukan Korea Utara sebenarnya membantu rezim Vladimir Putin.”

    Zinberg menjelaskan lebih jauh, tentara Korea Utara ini digunakan Rusia untuk “menakuti” sekutu-sekutu Eropa Ukraina yang berharap Rusia akan kehabisan tenaga dan materi dengan lebih cepat. Dengan memiliki sekutu bersenjata nuklir di Asia Timur juga akan membuat AS, Korea Selatan, dan Jepang waspada.

    Ra Jong-yil, seorang mantan diplomat dan perwira intelijen senior Korea Selatan, mengatakan “alasan mendasar” mengapa Korea Utara setuju mengirimkan lebih banyak pasukan, adalah karena kerugian bsar yang telah dialami Rusia di front paling depan.

    “Tampaknya sebagian dari pasukan ini juga akan digunakan sebagai pekerja untuk membangun kembali infrastruktur di daerah yang berhasil diduduki Rusia, yang merupakan keahlian pasukan Korea Utara,” katanya.

    Ra memperkirakan, Korea Utara akan “terus mengirimkan lebih banyak personel bahkan setelah pertempuran berakhir, karena Rusia masih akan sangat kekurangan tenaga kerja untuk membangun kembali daerah-daerah hancur akibat pertempuran.”

    Apakah membantu Rusia menjamin kelangsungan rezim Pyongyang?

    Penilaian intelijen menunjukkan, Rusia telah membayar Korea Utara dengan bahan bakar, makanan, dan akses ke peralatan militer canggih yang sebelumnya sulit didapat oleh Pyongyang, karena rezim itu berada di bawah embargo dan sanksi PBB yang ketat atas program rudal nuklirnya.

    Keuntungan lain bagi Pyongyang adalah menaikkan statusnya sebagai sekutu penting kekuatan global. Aliansinya dengan Rusia juga kian mendekatkannya dengan Cina, yang selama ini menjadi mitra dan pelindung rezim Kim.

    “Mereka menyukai status sebagai teman Rusia,” kata Zinberg.

    “Dan saya memperkirakan, Pyongyang akan terus dekat dengan Moskow bahkan setelah perang berakhir, menawarkan pasukan dan pekerja, karena mereka tahu itu bisa memberi mereka imbalan yang setimpal untuk menopang rezim di Korut dan memastikan keberlangsungannya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga Video: Rusia Rilis Rekaman Latihan Militer Bareng Korut

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PMJ gelar Bhayangkara Scooter Day eratkan hubungan dengan masyarakat

    PMJ gelar Bhayangkara Scooter Day eratkan hubungan dengan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menggelar Bhayangkara Scooter Day 2025 untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, khususnya komunitas pecinta vespa dalam memperingati HUT ke-79 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Parkir Polda Metro Jaya pada Minggu (6/7).

    “Sampai saat ini sudah 1.200 peserta yang mendaftarkan diri, kami mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan ini,” kata Ketua Panitia Bhayangkara Scooter Day 2025 AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana di Jakarta, Jumat.

    Krishna mengatakan inisiatif kegiatan ini berasal dari jajaran Polda Metro Jaya yang ingin menyampaikan komitmen Polri dalam mewujudkan Asta Cita Presiden tentang penguatan kepemudaan, kolaborasi, serta penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis di masyarakat.

    Polda Metro Jaya juga ingin mengkampanyekan gagasan Kapolri serta Kapolda Metro Jaya untuk pendekatan humanis berbasis komunitas.

    Lebih lanjut, kegiatan ini untuk membangun ekosistem transportasi yang aman dan berbudaya.

    “Kami juga akan memberikan edukasi keselamatan berkendara sebagai bagian dari komitmen kami menekan angka kecelakaan lalu lintas,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu.

    Dirinya mengajak semua komunitas dan individu pecinta kendaraan roda dua, tak hanya Vespa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Ia mengatakan panitia menyediakan berbagai kegiatan dan hiburan bagi pecinta motor serta masyarakat umum yang ikut serta.

    “Kami ingin menciptakan ruang interaksi yang menyenangkan sekaligus edukatif antara Polri dan masyarakat, khususnya para scooterist Vespa,” kata lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016 ini

    Krishna mengatakan komunitas Vespa memiliki filosofi pertemanan yang tidak pernah memilih-milih siapa orangnya dengan semboyan “Satu Vespa Sejuta Saudara”.

    Kalimat itu kemudian tangkap, bahwa naik Vespa tidak hanya sekadar naik motor, tapi juga bagaimana membangun semangat persaudaraan yang kental.

    “Kami selaku panitia melihat hal ini bisa menjadi meeting point dengan kondisi Polri hari ini yang harus selalu dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengatakan acara yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” ini akan menampilkan berbagai kegiatan yakni safety riding dengan rute sepanjang 24 kilometer di sekitar Jakarta.

    Dalam kegiatan itu, juga digelar pelayanan publik seperti perpanjangan SIM dan konsultasi surat kendaraan, hiburan dari musisi ternama, termasuk Coconut Treez, Orkes PJM, DJ, dan Svara Bhayangkara Band, serta berbagai games interaktif dengan hadiah dan hadiah menarik.

    Rangkaian acara dimulai pukul 07.00 WIB yang dibuka oleh Kapolda Metro Jaya, kemudian riding bersama disertai berbagai hiburan hingga pukul 17.00 WIB.

    Masyarakat dapat mengikuti acara ini dengan mendaftar melalui panitia atau komunitas Vespa yang terdaftar.

    Nanti akan ada loket layanan konsultasi terkait surat-surat kendaraan dan pembagian helm gratis.

    “Kami menunggu kehadiran teman-teman scooterist Vespa meramaikan acara ini dan sama-sama mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dan generasi muda,” ujar Krishna.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Kemungkinan Upacara Kemerdekaan di IKN, Kepala Otorita: Masih Tunggu Arahan – Page 3

    Soal Kemungkinan Upacara Kemerdekaan di IKN, Kepala Otorita: Masih Tunggu Arahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan upacara hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Garuda IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2025, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

    “Kami masih tunggu arahan pemerintah pusat terkait upacara kemerdekaan 2025 di tingkat nasional,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Balikpapan, Jumat (4/7/2025) seperti dilansir Antara.

    Pemerintah pusat belum menyampaikan secara resmi, lanjut dia, apakah upacara kenegaraan akan digelar di Istana Garuda IKN atau tetap di Istana Merdeka, Jakarta.

    Kendati demikian, Otorita IKN tetap bakal menyelenggarakan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) secara internal di kawasan IKN, bahkan telah menyiapkan rangkaian kegiatan memeriahkan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2025 tersebut.

    Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 yang telah disusun salah satunya pembukaan kegiatan perlombaan dan pertandingan di Lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI IKN, yang akan diikuti lebih dari seribu peserta dari internal Otorita IKN.

    “Tercatat ada 11 jenis perlombaan dan pertandingan yang akan dilaksanakan untuk meriahkan HUT RI di IKN,” tambahnya.

    Perlombaan dan pertandingan tersebut, antara lain sepak bola, tarik tambang, serta Nusantara Idol, kata dia lagi, dan bird race yang rencananya berlangsung di kawasan Gunung Parung.

     

  • BISKITA Trans Depok Bakal Tambah Koridor Baru Tahun Depan, Ini Rutenya

    BISKITA Trans Depok Bakal Tambah Koridor Baru Tahun Depan, Ini Rutenya

    Jakarta –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menambah koridor baru layanan BISKITA Trans Depok tahun depan. Penambahan rute bertujuan mengurangi kemacetan.

    Berdasarkan situs Pemerintah Kota Depok, saat ini BISKITA Trans Depok baru melayani satu koridor, yakni Terminal Margonda-Stasiun LRT Harjamukti. Tahun depan, Dishub merencanakan penambahan koridor baru, seperti rute Sawangan-Margonda dan Citayam-Margonda-UI hingga Kelapa Dua.

    “Langkah ini diharapkan tak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga membangun budaya mobilitas baru yang lebih ramah lingkungan dan inklusif,” ujar Kadishub Kota Depok Zamrowi seperti dilihat detikcom di situs Pemkot Depok, Jumat (4/7/2025).

    Zamrowi mengatakan belum lama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait usulan penambahan rute tersebut. Jadi ke depan akan terwujud koridor tengah dan barat.

    “Rute tersebut telah kami kaji, saat ini bersama Kemenhub sudah ada pertemuan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Zamrowi menjelaskan rute Sawangan-Margonda dan Citayam-Margonda-UI hingga Kelapa Dua dipilih karena bagian dari strategi mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Arti Nama ‘Lepas’, Merek Mobil China yang Mau Masuk Indonesia

    Ini Arti Nama ‘Lepas’, Merek Mobil China yang Mau Masuk Indonesia

    Jakarta –

    Kemunculan merek mobil baru asal China, Lepas, menjadi perbincangan di Indonesia. Sebab, merek itu terdengar unik dan sangat melokal. Lantas, apa sebenarnya arti nama Lepas? Benarkah nama tersebut berasal dari bahasa Indonesia?

    Wui Zhong selaku Deputy Chief Executive Officer (CEO) Lepas menjelaskan, Lepas merupakan akronim dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni Lead dan Passion. Sehingga, nama tersebut tak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia.

    “Lepas merupakan nama hasil gabungan Leap dan Passion. Nama ini juga terinspirasi dari kata Leopard (macan tutul),” ujar Wui Zhong saat wawancara eksklusif melalui sambungan video, dikutip Jumat (4/7).

    Chery luncurkan brand mobil baru bernama Lepas Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Secara harfiah, Leap berarti lompatan. Menurut presentasinya, Zhong menjelaskan, kata tersebut mewakili semangat globalisasi yang melampaui batas wilayah dan budaya. Maksudnya, mereka ingin melompati batas-batas yang ada, termasuk teknologi dan desain kendaraan.

    Sementara Passion merupakan gairah. Maka, jika dihubungkan, Lepas punya arti kemauan atau tekad melampaui batas. Namun, mengingat merek itu terinspirasi dari macan tutul, mereka juga mengaitkan kata Lepas dengan ‘Leopard Aesthetics’.

    Menariknya, pelafalan merek ‘Lepas’ tak sama seperti langgam ‘lepas’ di bahasa Indonesia. Sebab, penyebutan huruf e-nya seperti kita mengucapkan ‘leopard’ atau ‘lesehan’.

    Berkaca dari kenyataan tersebut, Lepas tetap akan menggunakan nama itu di Indonesia. Meski terdengar unik, mereka tak mau menggantinya. Lagipula, masyarakat lokal lama-lama juga akan terbiasa dengan nama tersebut.

    Sebagai catatan, Lepas merupakan sub brand Chery Holding Group yang fokus ke mobil-mobil premium dan sporty. Mereka akan melakukan debutnya di Tanah Air melalui pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025.

    Kini, Lepas punya tiga produk yang kemungkinan akan masuk Indonesia, yakni Lepas L4, L6 dan L8. Namun, sebagai permulaan, mereka lebih dulu mengenalkan L8 sebagai model pertama.

    (sfn/sfn)

  • Pemprov Jakarta Minta Maaf Car Free Night Besok Batal Digelar – Page 3

    Pemprov Jakarta Minta Maaf Car Free Night Besok Batal Digelar – Page 3

    “Kami sangat menghargai antusiasme warga dan kerja keras panitia. Keputusan ini tentu tidak mudah, namun dipandang sebagai langkah terbaik dalam situasi yang ada mempertimbangkan arus lalu lintas dan aktivitas rutin sore dan malam hari warga di hari tersebut,” jelas Chico.

    Meski pun Car Free Night batal, Chico menyatakan Pemprov DKI tetap mendorong warga bersama instansi dan perangkat pemerintah mulai dari RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan untuk memperingati Tahun Baru Islam secara khidmat dan bermakna di lingkungan masing-masing.

    “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senatiasa mendukung peringatan dan perayaan momen keagamaan sebagai ikhtiar merawat spiritualitas warga, termasuk momen Tahun Baru Islam,” Chico menandasi.  

  • 5 Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa Nasional

    5 Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa Nasional

    Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri UMKM
    Maman Abdurrahman
    mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
    Pantauan di lokasi, Maman tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 15.00 WIB.
    Dia tiba mengenakan kemeja batik dan menumpangi mobil Toyota Alphard dengan pelat nomor RI 27.
    Maman mengatakan, kehadirannya ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara terkait dengan isu yang tengah beredar mengenai istrinya yang meminta
    fasilitas negara
    untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa.
    “Kehadiran saya ke KPK, saya ingin sampaikan atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” kata Maman.
    Maman mengaku berinisiatif untuk menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik yang tengah berkembang di masyarakat.
    “Saya berinisiatif sendiri ingin menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik isu yang beberapa hari ini berkembang terhadap diri saya dan keluarga saya,” ujarnya.
    Maman mengatakan, setelah bertemu dengan salah satu deputi di KPK, ia akan segera memberikan penjelasan.
    “Nanti untuk lebih jelasnya, saya mohon kepada teman-teman bisa tunggu sebentar, kasih saya waktu sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan beberapa dokumen yang saya miliki terkait keberangkatan keluarga saya, oke,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025) siang.
    Langkah ini diambil untuk menjelaskan polemik terkait surat berkop Kementerian UMKM yang menyebut adanya kunjungan istri menteri ke sejumlah negara di Eropa.
    “Nanti jam 15.00 WIB ke KPK saja. Saya akan datang ke KPK dan menjelaskan semuanya di KPK,” ujar Maman, dikutip dari ANTARA, Jumat.
    Surat yang dimaksud mencuat di media sosial dan memicu perdebatan publik.
    Di dalam surat tersebut tertulis “Kunjungan
    Istri Menteri UMKM
    Republik Indonesia” dengan nama
    Agustina Hastarini
    , istri Maman Abdurrahman, sebagai peserta kegiatan.
    Rangkaian kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki itu disebut sebagai bagian dari misi budaya.
    Kota-kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
    Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, turut berisi permohonan kepada kedutaan besar RI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patrialis Akbar: Putusan MK tentang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Patrialis Akbar: Putusan MK tentang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah substansi konstitusi.

    Menurut Patrialis, hal tersebut bertentangan langsung dengan fungsi MK yang sejatinya hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pasal ini menjelaskan kewenangan MK, antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bukan mengubah undang-undang dasar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah Pemilu nasional dan lokal Komisi III DPR pada Jumat (4/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, rujukan utama MK harus selalu konstitusi, dan lembaga ini bertugas menjaga kemurnian konstitusi sebagai pedoman utama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

    “MK tidak diberikan kewenangan mengubah konstitusi, yang berhak mengubah konstitusi hanyalah MPR saja. Jika ingin mengubah substansi konstitusi, maka apabila MK mengubah substansi konstitusi, maka MK sama saja melanggar konstitusi,” tegasnya.

    Patrialis menilai, soal perubahan atau revisi konstitusi seharusnya diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki wewenang sebagaimana diatur konstitusi.

    “Jadi serahkan saja kepada lembaga yang memang sudah diberikan fungsi dan kewenangannya oleh konstitusi. Kita kan bicara tentang masalah hidup berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

    Terkait putusan MK Nomor 135/2024 yang membahas pemisahan pemilu, Patrialis juga menyoroti bahwa alasan yang digunakan MK lebih bersifat teknis, bukan persoalan konstitusionalitas.

    Oleh sebab itu, dia pun merujuk pada pertimbangan hukum di halaman 138 putusan tersebut. Bahwa, di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan antara lain, selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu, menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang dan seterusnya merupakan persoalan teknis, bukan persoalan konstitusionalitas.

    Menurut Patrialis, hal-hal teknis seperti ini seharusnya dibahas dan diatur oleh DPR bersama pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum, bukan dijadikan dasar bagi MK untuk memutuskan perkara.

    “Tapi kalau ingin menjadikan pesan-pesan itu boleh saja, tapi tidak jadi landasan diputusnya perkara ini dari masalah-masalah teknis,” tambahnya.

    Dengan paparan tersebut, Patrialis menilai putusan MK Nomor 135/2024 bertentangan dengan konstitusi. “Dengan paparan singkat ini, saya, bahwa putusan MK nomor 135 itu, 135/2024 bertentang dengan konstitusi,” pungkas Patrialis.