Xcloud.id

Blog

  • Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi ini mencakup posisi strategis seperti inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), dan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).

    “Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7/2025).

    Dalam perombakan tersebut, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).

    “Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran,” ujar Dody.

    Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Salah satu target utamanya adalah menekan incremental capital output ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.

    Dody menambahkan, efisiensi belanja infrastruktur juga menjadi fokus utama. Belanja yang tidak mendesak akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa ditangani pihak swasta akan dialihkan ke sektor tersebut.

    “Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” tegasnya.

  • Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah agar ada pemangkasan dana untuk pendidikan kedinasan. Pasalnya, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39% dari anggaran pendidikan di APBN. Namun yang menikmati hanya 13.000 orang. 

    Mekeng sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (3/7/2025) malam. 

    Menurut Mekeng, anggaran tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan dana pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi yang angkanya hanya Rp 91,2 triliun per tahun atau 22% dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa. 

    “Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan,” ujar Mekeng.

    Dia mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Pada 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai  Rp 724,2 triliun. Hanya saja, Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal itu karena sasaran penerimanya kurang tepat. 

    “Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dahulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia Emas dan bukan Indonesia cemas,” tandas politisi senior Partai Golkar itu.

    Mekeng menegaskan permintaan pengurangan anggaran pendidikan kedinasan tersebut juga seusai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022. 

    Dalam aturan itu dinyatakan anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat kementerian atau lembaga terkait. 

    “Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas. Namun, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil,” ungkap dia.

    Menurut Mekeng, masih banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak. Ketimpangan mutu antardaerah, antarkelompok sosial, bahkan antarjenis pendidikan masih sangat terasa.

    Di sisi lain, kata dia, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas. Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegas anggota DPR dari Dapil NTT ini.

    Lebih lanjut, Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang. Caranya anggaran untuk pendidikan kedinasan harus dikurangi, sementara untuk pendidikan formal ditingkatkan.

  • Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan dilakukannya amendemen (perubahan) terbatas undang-undang kepemiluan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    “Ya sudah kita lakukan amendemen terbatas saja terkait dengan undang-undang kepemiluan karena hampir pasti dengan putusan ini, revisi undang-undang pemilu tidak berdiri sendiri, tapi harus melakukan kodifikasi atau omnibus law,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Fraksi PKB DPR RI terkait putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pascaputusan MK”.

    Sebab di samping Undang-Undang Pemilu, dia menyebut putusan MK tersebut membawa implikasi pula terhadap sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pilkada hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

    “Banyak undang-undang lain yang berkaitan dengan amar putusan ini,” ucapnya.

    Ditemui usai diskusi, Khozin menjelaskan bahwa amendemen terhadap undang-undang kepemiluan perlu dilakukan bila putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut ditindaklanjuti secara langsung.

    “Itu perspektif. Jika kita konsisten, ingin secara direct putusan MK dilaksanakan, ya way out-nya satu-satunya ya itu harus melakukan amendemen,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Karena kalau tidak melakukan amandemen, ya kita merumuskan satu produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.”

    Meski demikian, dia menyebut bahwa DPR RI masih melakukan pembahasan dan kajian dalam menyikapi putusan MK tersebut, baik itu di tingkat fraksi maupun komisi dan pimpinan DPR.

    Dia menuturkan pada Senin (30/6), Komisi II DPR RI telah lebih dulu menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, hingga Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas ihwal putusan MK tersebut.

    “Nanti kalau tidak salah minggu depan akan ada diskusi juga nanti dari pimpinan MPR dengan partai-partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awalil Rizky Paparkan Beberapa Definisi Utang Pemerintah: Mau Pakai yang Mana?

    Awalil Rizky Paparkan Beberapa Definisi Utang Pemerintah: Mau Pakai yang Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky membeberkan beberapa definisi untuk utang Pemerintah.

    Awalil Rizky memberikan beberapa definisi berdasarkan dari angka dan juga rasio tentunya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia membagikan pemahaman ini.

    “Posisi utang pemerintah pusat memiliki beberapa definisi, berbeda angka dan rasionya atas PDB,” tulisnya dikutip Jumat (4/7/2025).

    Mulai dari rasio per akhir 2024 lalu, ada versi publikasi resmi yang mencapai 39,81 persen.

    “Rasionya per akhir 2024 sbb: versi publikasi resmi (39,81%),” tuturnya.

    Kemudian ada juga untuk versi kewajiban neraca LKPP yang angkanya terbilang cukup tinggi yaitu 46,38 persen.

    “Versi kewajiban neraca LKPP (46,38%),” sebutnya.

    Dan yang terakhir ada kewajiban jangka panjang program pensiun.

    Dimana, untuk kewajiban jangka panjang program pensiun angka hingga 62,45 persen.

    “Versi termasuk kewajiban jangka panjang program pensiun (62,45%),” terangnya.

    “Mau pakai yg mana?,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Honor Akan Buka Toko dan Pusat Servis Pertama di Indonesia

    Honor Akan Buka Toko dan Pusat Servis Pertama di Indonesia

    Jakarta –

    Honor sudah comeback di Indonesia sejak paruh kedua tahun 2024. Selain meluncurkan ponsel-ponsel terbarunya, vendor ponsel asal China ini juga akan mendirikan toko dan pusat servis pertamanya di Indonesia.

    Justin Li, President of Honor South Pacific mengatakan Honor akan meresmikan dua experience store yang berlokasi di pusat perbelanjaan Gandaria City dan Bintaro Xchange pada 18 Juli 2025. Ke depannya, Honor berharap akan membuka setidaknya 10 toko sebelum akhir tahun 2025.

    Experience store ini tidak hanya menampilkan produk-produk terbaru Honor di Indonesia, tapi juga menawarkan servis untuk semua perangkatnya. Li mengatakan Honor sering mendapat pertanyaan tentang layanan purna jual dari pelanggan, dan experience store ini jadi jawabannya.

    “Toko ini baru ini adalah jawaban kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan dukungan, bertanya, dan mendapatkan bantuan hands-on dari pakar Honor,” kata Li dalam peluncuran Honor 400 series di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    “Ini semua merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan value jangka panjang untuk semua pengguna Honor di Indonesia,” imbuhnya.

    Honor Service Center akan menerima layanan perbaikan antar jemput dan perbaikan ekspres. Pelanggan Honor yang berada di luar Jakarta dan Tangerang bisa memanfaatkan layanan Postal Service, di mana perangkat yang ingin diperbaiki bisa dikirimkan ke pusat servis dengan aman.

    “Layanan ini memungkinkan Anda meminta penjemputan secara online, mengirim perangkat Anda untuk diperbaiki, dan mengembalikannya dengan aman tanpa harus meninggalkan rumah,” jelas Li.

    “Untuk menyediakan layanan ini, kami bermitra dengan tidak hanya satu tapi beberapa mitra untuk memastikan pengguna menerima layanan terbaik,” pungkasnya.

    (vmp/fay)

  • Bisa untuk biaya sekolah anak

    Bisa untuk biaya sekolah anak

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Dapat BLT cukai, Khoiriyah: Bisa untuk biaya sekolah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Kegembiraan terpancar dari wajah para buruh rokok di Kudus Jawa Tengah karena puluhan ribu buruh mendapatkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT dari APBD Kabupaten Kudus. 

    Salah satu buruh rokok yang tampak gembira yakni Khoiriyah. Ibu dua anak ini merasa terbantu dengan adanya BLT apalagi saat ini ia seorang “single parent” setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu sedangkan anaknya masih balita dan SMP. “Bantuan ini akan saya gunakan untuk bantu biaya sekolah anak karena yang kecil mau masuk sekolah. Alhamdulillah ada BLT”, katanya, Kamis (3/7). 

    Senada Yani buruh rokok lainnya saat dikonfirmasi, ia juga mengaku senang bisa sedikit membantu membeli keperluan anaknya yang masuk SMA.

    Bupati Kudus Sam’ani Intakoris  menyampaikan jika pencairan BLT DBHCHT kali ini khusus untuk warga kabupaten Kudus sedangkan untuk kabupaten tetangga yang kerja di sejumlah perusahaan rokok di Kudus mendapatkan kucuran BLT DBHCHT dari Pemprov Jawa Tengah. 

    “Pencairan kali ini merupakan tahap kedua sebesar Rp. 600 ribu. Uang ini tolong dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru”, ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (4/7). 

    Plt. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Satria Agus Himawan melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2025 Tahap II.Di PT. Sukun Wartono Indonesia Gondosari Kecamatan Gebog dan Brak Perwakilan PT Djarum Karangbener, Kecamatan Bae. 

    Ada total 49.056 buruh rokok yang menerima Bantuan BLT DBHCHT tahap II ini, total mencapai Rp. 29 miliar. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600 ribu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi tangkap pelaku tawuran di Jatinegara yang tewaskan satu orang

    Polisi tangkap pelaku tawuran di Jatinegara yang tewaskan satu orang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polisi tangkap pelaku tawuran di Jatinegara yang tewaskan satu orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian menangkap pelaku tawuran remaja  yang mengakibatkan satu orang tewas di pintu Tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu (22/6) dini hari.

    “Kami telah menangkap pelaku tawuran di pintu Tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan berinisial FA (18) pada Minggu, 29 Juni 2025 sekitar pukul 20.00 WIB,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono di Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat.

    Pelaku yang merupakan warga Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, tersebut ditangkap di rumah pamannya yang berada di wilayah Tangerang, Banten.

    “Pelaku melarikan diri ke wilayah Tangerang di tempat om pelaku. Sehingga bisa kita amankan pada pukul 20.00 WIB,” ujar Samsono.

    Samsono menyebutkan, setelah melakukan perbuatannya, pelaku bersama teman-temannya sempat melarikan diri ke daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat.

    Mereka ke Puncak, Bogor, sampai mengetahui bahwa ada korban sekitar pukul 14.00 WIB. “Mereka setelah keluar (checkout) dari villa, mereka kabur masing-masing. Dan pelaku melarikan diri ke wilayah Tangerang di tempat omnya,” katanya.

    Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyenangkan kematian dengan hukuman penjara tujuh tahun.

    Satu orang tewas akibat tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam di pintu Tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu (22/6) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

    Korban meninggal berinisial A (18) ini diketahui usai pihak Kepolisian menerima laporan adanya tawuran di pintu Tol Kebon Nanas DI Panjaitan.

    Lalu, pihak Kepolisian langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) tawuran, namun kejadian tawuran sudah selesai.

    Lalu, personel Polsek Jatinegara melakukan pengecekan ke rumah sakit terdekat dari TKP tawuran. Sekitar pukul 03.30 WIB, personel kembali mengecek RS Premier Jatinegara dan ditemukan adanya orang meninggal dunia akibat tawuran tersebut.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.

    Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024, sehingga total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024. Adapun wilayah yang rawan tawuran antara lain Cakung, Pasar Rebo, dan Jatinegara.

    Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di Jakarta Timur.

    Sumber : Antara

  • Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya menggandeng warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo,” kata Uya Kuya di Aula Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan Jakarta, Jumat.

    Karena itu, kata dia, butuh dukungan dari seluruh peserta sosialisasi yang hadir untuk membantu menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum mengetahui manfaatnya.

    Uya mengatakan, Program MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.

    Dalam sosialisasi tersebut, artis sekaligus politisi itu memastikan Program MBG ini dikawal dengan baik oleh dirinya langsung selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Dengan berada di bawah pengawasan saya langsung sehingga Program MBG ini dapat segera dinikmati oleh kelompok penerima manfaat anak-anak peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Astrid Khairunisha berharap Program MBG ini dapat didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan cepat dan segera dinikmati oleh para penerima program tersebut.

    “Dengan memakan makanan sehat dan bergizi akan menciptakan anak-anak yang berkualitas yang mampu bersaing di kancah Internasional,” katanya.

    Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Sukina menyampaikan Program MBG ini ada di dalam Program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Maka dari itu program ini sangat diharapkan dapat mendukung pencapaian visi tersebut. Program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

    Kemudian, Program MBG akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal karena BGN bekerjasama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Program MBG juga membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya di sekitar dapur SPPG. “Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat sehingga keberadaan SPPG memberikan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas sekitar,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksa Agung Mutasi Harli Siregar jadi Kajati Sumut, Tunjuk Kapuspenkum Baru

    Jaksa Agung Mutasi Harli Siregar jadi Kajati Sumut, Tunjuk Kapuspenkum Baru

    Jaksa Agung Mutasi Harli Siregar jadi Kajati Sumut, Tunjuk Kapuspenkum Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Jaksa Agung
    ST Burhanuddin memutasi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung
    Harli Siregar
    menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
    Mutasi ini tercantum dalam surat Keputusan Jaksa Agung nomor 352 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, Jumat (4/7/2025).
    “Harli Siregar, jabatan lama, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” tulis surat keterangan itu dikutip
    Kompas.com
    , Jumat.
    Sementara itu, Burhanuddin menunjuk
    Anang Supriatna
    sebagai Kapuspenkum yang baru.
    Sebelumnya, Anang menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Harli.
    “Infonya (begitu),” kata Harli saat dihubungi.
    Namun, Harli belum menjelaskan lebih detail mengenai pemindahan karena sedang menuju ke Medan, Sumatera Utara untuk melayat anggota kejaksaan yang meninggal dunia karena hanyut saat menjalankan tugasnya.
    “Saya dalam perjalanan ke Medan, melayat staf yang meninggal kemarin,” lanjut Harli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menepis tudingan bahwa sang istri, Agustina Hastarini menggunakan fasilitas negara dalam kunjungan ke Eropa. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang menyudutkan keluarganya tanpa dasar.

    Hal itu disampaikan Maman saat memberikan klarifikasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025), menyusul beredarnya surat dinas di media sosial yang bertuliskan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

    “Saya hadir di sini sebagai bentuk pembelaan kehormatan terhadap istri saya yang telah direndahkan, dilecehkan, bahkan difitnah,” tegas Maman.

    Maman menjelaskan, kunjungan sang istri ke Eropa dilakukan untuk mendampingi anak mereka dan sejumlah pelajar dalam ajang misi budaya internasional.

    Seluruh kebutuhan, seperti konsumsi, transportasi, hingga akomodasi hotel disebut sepenuhnya ditanggung secara pribadi dan tidak melibatkan dana kementerian.

    “Rp 1 pun tidak ada uang dari negara. Semua dibayar sendiri, bahkan sejak Mei 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan tidak ada fasilitas negara ataupun pendampingan dari pihak kedutaan selama istri dan rombongan berada di Eropa.

    Bahkan, menurut Maman, sang istri datang ke bandara tanpa dijemput oleh siapa pun.

    Surat Dinas Tanpa Instruksi Menteri

    Surat dinas yang menyebut “kunjungan istri Menteri UMKM” ke beberapa kota di Eropa menuai reaksi keras dari publik, terutama karena istri menteri bukan pejabat negara.

    Dalam surat itu, Agustina dijadwalkan berkunjung ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan dari 30 Juni 2025 hingga 14 Juli 2025.

    Menanggapi hal itu, Maman menegaskan bahwa tidak ada instruksi, disposisi, maupun arahan dari dirinya terkait surat tersebut.

    Ia bahkan akan menelusuri internal Kementerian UMKM untuk mengusut siapa yang mengeluarkan surat tersebut tanpa sepengetahuannya.

    “Tidak pernah ada perintah dari saya. Saya tidak tahu-menahu soal dokumen itu,” tegas Maman.

    Minta Polemik Tak Diperpanjang

    Meski menghadapi kritik tajam di media sosial, Maman mengaku menghormati semua bentuk kritik sebagai kontrol sosial terhadap pejabat negara.

    Namun ia berharap polemik ini tidak berlarut, apalagi setelah ia menyerahkan seluruh dokumen bukti pembayaran ke KPK.

    “Daripada berpolemik, lebih baik saya tunjukkan bukti ke KPK. Ini tanda pembayaran semua dari rekening istri saya,” jelasnya.

    Sebagai politikus Partai Golkar, Menteri UMKM Maman mengaku ingin membangun tradisi baru yang transparan dan terbuka. Ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai pejabat publik.