Xcloud.id

Blog

  • Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera. Sejak kunjungan lapangan awal Desember 2025, berbagai bantuan kemanusiaan serta pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi bantuan telah terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk segera didistribusikan kepada warga terdampak.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang cukup sulit.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bantuan yang dikirim ke Sumatera Utara tidak hanya berupa tenda, tetapi juga berbagai peralatan pendukung lainnya.

    “Untuk di Sumatera Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, Starlink lima unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin sembilan unit, lampu emergency sebanyak tiga box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatera Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi. Pasokan listrik juga sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan di wilayah terdampak.

    Dapur Umum dan Listrik Aceh Jadi Prioritas

    Di Aceh, Menteri ESDM meminta tim ESDM Siaga Bencana mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Pemulihan pasokan listrik di Aceh juga terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan kembali tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM memasang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah masuk ke sistem 20 kV Aceh pada Sabtu (13/12/2025), sementara 5 MW lainnya dijadwalkan beroperasi pada Minggu (14/12/2025). PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember, sedangkan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW ditargetkan commissioning pada 30 Januari 2026.

    Distribusi BBM dan LPG Tetap Aman

    Pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM tercatat aman, dengan bensin hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU dan 118 dari 133 agen LPG telah kembali beroperasi.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy.

    Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bantuan juga telah disalurkan. Satu unit genset dikirim ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, sehingga warga dapat kembali melaksanakan salat Jumat dengan nyaman. Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    Selain itu, PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali beroperasi normal.

    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pemerintah turut menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh pada Minggu (7/12/2025), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

  • PPP Jember Siapkan 155 Kader Pemimpin untuk Hadapi Pemilu

    PPP Jember Siapkan 155 Kader Pemimpin untuk Hadapi Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyiapkan 155 kader pemimpin untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

    Masing-masing 31 pengurus anak cabang di tingkat kecamatan mengirinkab tiga kader pria dan dua kader perempuan yang berusia di bawah 35 tahun, untuk diikutsertakan dalam Latihan Kepemimpinan Kader Dasar, di Hotel Royal, Jember, Sabtu dan Minggu, 13-14 Desember 2025.

    “Sukarno pernah mengatakan, ‘Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia’. Karena itu hari ini kita hadirkan bukan hanya 10 pemuda, tapi 155 peserta di bawah usia 35 untuk mengguncang Kabupaten Jember dan insya Allah kita akan siap untuk menghadapi pemiu yang akan datang,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq, dalam sambutannya, Sabtu (13/12/2025).

    Setelah LKK Dasar di tingkat kabupaten, PPP Jember akan menggelar LKK Dasar tingkat kecamatan yang diikuti kader tingkat ranting atau desa. “Ini bukti keseriusan kami ingin PPP besar, kita harus mulai menggarap kaderisasi untuk mempersiapkan kader-kader PPP di masa depan,” kata Madini.

    Madini mengingatkan, pemilih pada pemilu mendatang akan didominasu kaum muda. “Kalau kita tidak mulai menggarap anak-anak muda, PPP ini akan jadi partai orang-orang tua,” katanya.

    Target PPP pada pemilu mendatang adalah memiliki wakil di tujuh daerah pemilihan DPRD Jember. Menurut Madini, oara peserta pelatihan kader dasar ini akan menjadi mesin penggerak partai. [wir]

  • Desa Wisata Penglipuran beri pengalaman turis sehari jadi orang Bali

    Desa Wisata Penglipuran beri pengalaman turis sehari jadi orang Bali

    pengalaman ini dihadirkan selama momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mulai 21 Desember 2025

    Denpasar (ANTARA) – Pengelola Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, segera menerapkan konsep yang membuat pengunjung, turis atau wisatawan mendapat pengalaman sehari menjadi orang Bali.

    Kepala Pengelola Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarsa di Denpasar, Sabtu, mengatakan pengalaman ini dihadirkan selama momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mulai 21 Desember 2025.

    “Wisatawan inginnya menjadi orang Bali sehari, yaitu memakai pakaian adat Bali itu memang yang sedang dicari sekarang, ini akan kami kombinasikan, ketika mereka berpakaian adat Bali mereka juga bisa melihat secara langsung atraksi budaya yang kita punya di Penglipuran,” kata dia.

    Pengelola dan masyarakat desa adat telah menyiapkan sejumlah atraksi budaya selama periode Natal dan tahun baru kali ini, salah satunya parade barong macan yang akan ditampilkan oleh generasi muda.

    Selama menggunakan pakaian adat, wisatawan dapat menyusuri desa yang pernah mendapat gelar desa terbaik dari UN Tourism itu dari selatan ke utara memasuki hutan bambu.

    Selain itu menjadi orang Bali juga akan dirasakan lewat kuliner khas yang dihidangkan di sana seperti mujair nyat-nyat.

    Lebih jauh Sumiarsa mengingatkan bahwa saat ini rumah-rumah warga desa adat dibuka sebagai penginapan lokal dengan pengalaman bermalam di rumah tradisional khas desa tersebut.

    Kepada media, pengelola mengatakan bahwa langkah ini telah disiapkan seluruh elemen masyarakat, mereka cenderung sudah memetakan waktu padatnya kunjungan sehingga masyarakat yang menjadi petugas, pelaku UMKM, maupun penyedia jasa sudah siap menyambut.

    Dengan konsep ini, pengelola Desa Wisata Penglipuran memprediksi jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.000 kunjungan per hari.

    Angka ini juga disesuaikan dengan kemampuan daya tampung sehingga tidak terjadi overtourism, apalagi wisatawan yang berlibur akan berdampingan dengan warga lokal yang menjaga keasrian desa.

    Jika diproyeksikan berdasarkan data kunjungan mereka, wisatawan nusantara akan menjadi pengunjung dominan di sana, dengan didominasi berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta.

    Namun pengelola mengakui kunjungan dari kawasan Sumatera dipastikan akan turun sebab beberapa provinsi sedang dilanda bencana.

    Jika dihitung secara tahunan, dari Januari hingga November 2025 jumlah kunjungan ke Desa Wisata Penglipuran mencapai 826 ribu atau rata-rata 2 ribu kunjungan per hari, sehingga diperkirakan hingga Natal atau akhir tahun kunjungan mencapai 900 ribu kunjungan.

    Melihat potensi bencana musim hujan, Sumiarsa mengatakan, pihaknya sudah menata area yang rawan dan memastikan terpasangnya tanda-tanda peringatan pada titik-titik penting sehingga menekan potensi dampak musim hujan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin sebut kerja sama industri RI dan Rusia makin kuat

    Menperin sebut kerja sama industri RI dan Rusia makin kuat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutka kerja sama industri antara Indonesia dengan Rusia terus menunjukkan perkembangan pesat dan semakin strategis.

    Menperin mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan bilateral dan membuka gelaran Indonesia-Russia Business Matching yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI di Moskow, pada awal Desember 2025.

    “Hubungan kedua negara telah bergerak ke arah yang lebih substantif dan komprehensif, khususnya dengan pertemuan antara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, yang memperkuat koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas,” kata Agus dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Selama ini, lanjut dia, perkembangan kerja sama ekonomi kedua negara sangat positif. Pada tahun 2024, total perdagangan bilateral nonmigas mencapai 3,9 miliar dolar AS, dengan tren peningkatan sebesar 18,69 persen sejak tahun 2020. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat menjadi 4,04 miliar dolar AS.

    Di sisi lain, investasi Rusia di Indonesia juga mencatat pergerakan yang konsisten. Pada 2024, total investasi mencapai 262,7 juta dolar AS, sementara hingga September 2025, investasi Rusia telah mencapai 147,2 juta dolar AS.

    “Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelaku industri Rusia terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pengembangan industri di Indonesia,” ujar Menperin.

    Lebih lanjut, Agus mengemukakan, Indonesia dan Rusia tengah menjajaki penyelesaian dua dokumen penting kerja sama industri. Dokumen tersebut meliputi “MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding” dan “MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos”.

    Salah satu MoU, yakni riset keselamatan penggunaan chrysotile asbestos, telah ditandatangani Menperin RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov di Moskow pada 8 Desember 2025.

    “Kami berharap, MoU lainnya dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kejelasan kerangka kolaborasi bagi industri besar maupun IKM kedua negara,” katanya.

    Agus menambahkan, dialog intensif untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis antara pelaku industri Indonesia dan Rusia menjadi faktor penting dalam kelancaran hubungan dagang dan investasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya logistik akibat jarak geografis yang cukup jauh.

    Oleh karena itu, Menperin mengapresiasi penyelenggaraan “Working Group on Trade, Investment and Industry” ke-6 pada 11-12 Maret 2025 sebagai bagian dari sidang komisi bersama Indonesia-Rusia yang dilaksanakan pada April 2025 di Jakarta.

    Forum tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang mencakup isu industri, penguatan rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standardisasi, sertifikasi, pertanian, hingga sektor finansial.

    Indonesia pun mendukung dukungan penuh percepatan penyelesaian dan penandatanganan “Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement” (IEAEU FTA).

    Menurutnya, perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia melalui peningkatan daya saing tarif dan pengurangan hambatan non-tarif.

    “Kami berharap perjanjian ini dapat segera ditandatangani dan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok serta memperluas penetrasi produk industri nasional di kawasan Eurasia,” kata Agus.

    Dalam konteks kerja sama multilateral, tambah dia, Indonesia juga menyatakan komitmen kuat dalam mendukung program-program di bawah naungan BRICS. Salah satu fokus penting adalah partisipasi Indonesia dalam BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC).

    Kerja sama itu akan menitikberatkan pengembangan berbagai sektor seperti digitalisasi industri, teknologi mobilitas baru, transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bioindustri.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

    Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 

    Hingga awal Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi pada akhir November lalu terus bertambah.

    Berdasarkan data terbaru BNPB per pukul 19.05 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 1.006 jiwa.
    Daerah dengan korban jiwa terbanyak
    BNPB mencatat, jumlah korban meninggal paling banyak berasal dari beberapa kabupaten dan kota terdampak. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 184 orang.

    Selanjutnya, korban meninggal dunia juga banyak tercatat di Aceh Tamiang sebanyak 159 jiwa, serta Tapanuli Tengah dengan 116 jiwa.
     

    Ratusan korban masih hilang
    Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat masih banyak korban yang belum ditemukan. Hingga pembaruan data terakhir, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 217 jiwa.

    Sementara itu, jumlah korban luka-luka akibat bencana banjir dan longsor ini dilaporkan mencapai sekitar 5,4 ribu orang.
    Bencana melanda 52 kabupaten
    Banjir dan longsor tersebut berdampak luas dan melanda 52 kabupaten di sejumlah provinsi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dari sisi pengungsian, jumlah pengungsi terbanyak tercatat berada di Aceh Tamiang dengan 209,5 ribu jiwa. Disusul Aceh Utara sebanyak 69,6 ribu jiwa, serta Bireuen dengan 54,1 ribu jiwa.
    Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak
    Dampak bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam jumlah besar. BNPB mencatat sebanyak 158 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.

    Selain itu, tercatat 1,2 ribu fasilitas umum rusak, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah. Kerusakan juga terjadi pada 290 gedung atau kantor, serta 145 jembatan yang menghubungkan antarwilayah.

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 
     
    Hingga awal Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi pada akhir November lalu terus bertambah.
     
    Berdasarkan data terbaru BNPB per pukul 19.05 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 1.006 jiwa.
    Daerah dengan korban jiwa terbanyak
    BNPB mencatat, jumlah korban meninggal paling banyak berasal dari beberapa kabupaten dan kota terdampak. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 184 orang.

    Selanjutnya, korban meninggal dunia juga banyak tercatat di Aceh Tamiang sebanyak 159 jiwa, serta Tapanuli Tengah dengan 116 jiwa.
     

    Ratusan korban masih hilang
    Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat masih banyak korban yang belum ditemukan. Hingga pembaruan data terakhir, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 217 jiwa.
     
    Sementara itu, jumlah korban luka-luka akibat bencana banjir dan longsor ini dilaporkan mencapai sekitar 5,4 ribu orang.
    Bencana melanda 52 kabupaten
    Banjir dan longsor tersebut berdampak luas dan melanda 52 kabupaten di sejumlah provinsi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
     
    Dari sisi pengungsian, jumlah pengungsi terbanyak tercatat berada di Aceh Tamiang dengan 209,5 ribu jiwa. Disusul Aceh Utara sebanyak 69,6 ribu jiwa, serta Bireuen dengan 54,1 ribu jiwa.
    Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak
    Dampak bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam jumlah besar. BNPB mencatat sebanyak 158 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
     
    Selain itu, tercatat 1,2 ribu fasilitas umum rusak, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah. Kerusakan juga terjadi pada 290 gedung atau kantor, serta 145 jembatan yang menghubungkan antarwilayah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Terbelit Korupsi, Eks Presiden Bolivia Luis Arce Ditahan 5 Bulan Sambil Tunggu Persidangan

    Terbelit Korupsi, Eks Presiden Bolivia Luis Arce Ditahan 5 Bulan Sambil Tunggu Persidangan

    JAKARTA – Pengadilan Bolivia memerintahkan mantan Presiden negara itu, Luis Arce, tetap ditahan selama lima bulan sambil menunggu persidangan atas tuduhan korupsi, perkembangan terbaru dalam kasus yang mengancam akan memperburuk ketegangan politik Bolivia.

    Arce, 62 tahun, seorang pemimpin dari partai Gerakan Menuju Sosialisme Bolivia, terpilih pada tahun 2020 dan meninggalkan jabatannya sebulan yang lalu setelah terpilihnya pemimpin sayap kanan pertama Bolivia dalam hampir dua dekade.

    Ia dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran tugas dan penyelewengan keuangan. Arce menghadapi hukuman hingga enam tahun penjara jika terbukti bersalah.

    Dua hari setelah penangkapan mendadak Arce di jalanan ibu kota Bolivia, La Paz, seorang hakim memerintahkan penahanannya dalam sidang virtual pada Jumat, 13 Desember.

    Dilansir ABC News, Arce dipindahkan ke salah satu penjara terbesar Bolivia di La Paz pada malam hari. Belum ada tanggal persidangan yang diumumkan.

    Tuduhan tersebut menyangkut dugaan pengalihan jutaan dolar dari dana negara ke rekening pribadi dan bermula ketika Arce menjabat sebagai menteri perekonomian di bawah mantan Presiden Evo Morales dari tahun 2006 hingga 2017.

    Meskipun skandal ini pertama kali mencuat pada tahun 2017, penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut terhenti selama masa kepresidenan Morales karena pengadilan Bolivia terbukti tunduk pada kekuasaan politik saat itu.

    Kasus ini dibuka kembali ketika Presiden konservatif Rodrigo Paz menjabat bulan lalu, mengakhiri hampir dua dekade dominasi oleh Partai Gerakan Menuju Sosialisme, atau MAS.

    Paz berkampanye dengan janji untuk membersihkan pemerintahan dan mencari keadilan atas korupsi saat ia berkuasa di tengah gelombang kemarahan atas krisis ekonomi terburuk Bolivia dalam empat dekade.

    Arce mengkritik tuduhan tersebut sebagai penganiayaan politik.

    “Saya adalah kambing hitam,” katanya kepada hakim, menegaskan ia tidak memiliki keterlibatan pribadi dalam dana pemerintah yang sedang diselidiki, yang mendukung masyarakat adat dan petani yang menjadi tulang punggung dukungan MAS.

    “Tuduhan tersebut bermotivasi politik,” tegas dia.

  • 7 Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000 Surabaya

    7 Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000 Surabaya

    Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com – Bus wisatawan asal Surabaya ditawan warga lokal (warlok) di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur gara-gara tak bayar “uang pengawalan”, Sabtu (13/12/2025).
    Saat insiden tersebut, para wisatawan tengah berwisata di kawasan Mutiara Pulau Tabuhan dan Bangsring Underwater.
    Dari cerita yang beredar, selain membayar uang parkir sebesar Rp 25.000, bus juga dimintai tambahan pembayaran sebesar Rp 150.000.
    Namun agen wisata yang membawa wisatawan mayoritas lanjut usia itu enggan membayar pungutan yang dianggap tak jelas peruntukannya, menyebabkan bus yang mereka tumpangi dilarang keluar dari area wisata.
    Dikonfirmasi, pengelola wisata Bangsring Underwater, Wildan membenarkan kejadian yang ramai jadi bahan pembicaraan publik itu.
    “Ya, awalnya karena bus wisatawan hendak masuk ke Bangsring tapi tidak bisa karena memang aturannya, bus tidak boleh masuk, harus shuttle,” terang Wildan.
    Namun bus tersebut akhirnya diarahkan ke area wisata Mutiara Tabuhan oleh dua pria berinisial BO dan BU untuk kemudian melakukan pembayaran parkir di sana.
    Sementara para lansia, setelah sempat terjadi perdebatan, mereka diminta untuk berjalan kaki dari area Mutiara Tabuhan ke wisata Bangsring Underwater yang memang menjadi tujuan utama mereka. Jaraknya sekitar 400 meter.
    Namun kemudian, meski sudah membayar parkir di Mutiara Tabuhan, bus rombongan tersebut dipindah ke area Bangsring Underwater, dan dimintai uang pengawalan ketika hendak pulang.
    “Agen tadi marah-marah, mau bayar tapi harus jelas. Sementara sudah jelas sebetulnya bahwa sesuai aturan, bus tidak boleh masuk,” tambahnya.
    Terus didesak oleh dua warga lokal, agen wisata pun meminta bukti bayar berupa kwitansi namun mereka hanya diberi kwitansi tanpa stempel resmi dengan alasan stempel tak sedang berada di tangan para pria itu yang semakin membuat jengah agen wisata.
    Agen wisata pun sempat mengancam akan melapor ke polisi atas peristiwa yang dialami, namun bukannya mereda, pria pemalak justru menantang balik. Ia mengatakan mereka tak takut.
    “Akhirnya marah ke saya, ya saya bilang, ibarat tidak ikut makan nangka tapi saya kena getahnya,” tutur Wildan.
    Sebab, selain kena marah meski tak terlibat dan menikmati tarikan pungutan liar tersebut, ramainya pemberitaan tersebut juga menyudutkan wisata Bangsring Underwater yang selama ini telah mematuhi aturan.
    Para pengelola wisata Bangsring Underwater berharap, pihak berwajib dapat bertindak tegas, mengingat peristiwa serupa telah terjadi berulang kali.
    Sementara itu, Kapolsek Wongsorejo, AKP Eko Darmawan mengatakan bahwa para pelaku telah diamankan pihak kepolisian.
    “Sudah kita amankan. Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan kita dalami,” kata Darmawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inalum salurkan ratusan paket bantuan ke Sumatera

    Inalum salurkan ratusan paket bantuan ke Sumatera

    aksi kemanusiaan ini berfokus pada penyaluran bantuan esensial untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan

    Jakarta (ANTARA) – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyalurkan ratusan paket bantuan ke wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Rangkaian aksi kemanusiaan ini berfokus pada penyaluran bantuan esensial untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan bencana di daerah yang terdampak, mulai dari Sumatera Utara hingga ke Provinsi Aceh,” tulis manajemen Inalum dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Aksi tersebut dimulai pada tanggal 29 November 2025 di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor.

    Bantuan yang disalurkan merupakan paket sembako seperti beras, minyak goreng, mi instan, ikan kemasan siap saji dan telur.

    Selanjutnya, rangkaian penyaluran bantuan bencana dilanjutkan ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Desember 2025.

    Bantuan kemanusiaan ini diterima melalui Pos Penerima Bantuan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat.

    Di lokasi ini, Inalum mendistribusikan ratusan paket sembako sebagai dukungan logistik bagi masyarakat yang terdampak.

    Tidak berhenti di Sumatera, Tim Inalum Peduli kemudian mengalihkan fokus ke Provinsi Aceh. Pada tanggal 4 Desember 2025, penyaluran bantuan dilakukan ke Pos Penerima Bantuan Bencana BPBD Provinsi Aceh, yang dikhususkan untuk korban banjir bandang.

    Aksi ini menegaskan bahwa kepedulian perusahaan mencakup area yang luas dan tanggap terhadap bencana hidrometeorologi.

    Selain bantuan sembako yang menjadi fokus utama di ketiga lokasi tersebut—yang meliputi kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, dan air mineral—Inalum juga menyalurkan perlengkapan khusus.

    Perlengkapan ini mencakup kebutuhan penting bagi ibu dan balita, menunjukkan perhatian terhadap kelompok rentan dalam situasi darurat bencana.

    Melalui rangkaian aksi kemanusiaan ini, Inalum menyatakan tujuannya untuk terus berupaya mengawal dan mendukung pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Komitmen ini selaras dengan harapan bahwa bantuan yang diberikan dapat secara signifikan meringankan beban para korban dan pada akhirnya dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

    Aksi ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Inalum sebagai salah satu perusahaan BUMN, yang secara konsisten hadir di tengah masyarakat saat terjadi musibah.

    “Peran aktif ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek kemanusiaan dan solidaritas nasional,” tulis manajemen Inalum.

    Dengan telah tersalurkannya ratusan paket bantuan di Kecamatan Pakkat, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh, diharapkan para korban dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.

    Inalum menegaskan kembali komitmennya untuk terus memantau dan memberikan dukungan lanjutan guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal hingga kondisi masyarakat kembali normal.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU Sebut Pentingnya Modernisasi Hukum Persaingan Usaha di Era Digital

    KPPU Sebut Pentingnya Modernisasi Hukum Persaingan Usaha di Era Digital

    Jakarta –

    Seperempat abad telah berlalu sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Selama kurun waktu tersebut, lanskap ekonomi Indonesia telah bermetamorfosis drastis, dari perdagangan konvensional berbasis aset fisik menuju ekosistem digital yang cair, cepat, dan terintegrasi.

    Sayangnya, fondasi hukum yang menjaga persaingan usaha di negeri ini belum mengalami pembaruan substantif. Kesenjangan antara regulasi lawas dan realitas pasar baru inilah yang menjadi alarm bagi daya saing nasional.

    Urgensi tersebut menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Modernisasi Kebijakan Persaingan Usaha untuk Daya Saing’ yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama PROSPERA di Jakarta, Jumat (12/12/2025) lalu. Forum ini sebagai langkah KPPU dalam merumuskan peta jalan baru bagi ekonomi Indonesia.

    Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah prasyarat mutlak bagi fondasi ekonomi nasional. Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan dua dekade lalu.

    “Indonesia tengah bertransformasi besar. Kita melihat platform digital kini memegang peran ganda (dual role), sebagai penyedia pasar (marketplace) sekaligus sebagai pelaku usaha yang berdagang di dalamnya,” kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Dia mengatakan kondisi ini memicu risiko persaingan yang belum terakomodasi dalam UU No. 5/1999, seperti perilaku anti persaingan berbasis data, diskriminasi algoritmik, hingga dominasi pada pasar dua sisi (two-sided market). Tanpa regulasi yang adaptif, inovasi akan terhambat dan pelaku usaha baru akan kesulitan menembus pasar yang dikuasai raksasa teknologi.

    “Kinerja persaingan usaha nasional dinilai masih perlu pembenahan serius. Kelemahan regulasi ini berdampak sistemik yakni menahan laju inovasi, menciptakan inefisiensi pasar, dan pada akhirnya merugikan konsumen,” tuturnya.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, anggota KPPU Eugenia Mardanugraha memaparkan bahwa PROSPERA telah menyusun empat buku penting bagi KPPU yang menjadi bahan diskusi di kegiatan. Keempat buku tersebut meliputi (i) Capaian dan Tantangan Dua Puluh Lima Tahun Undang-Undang Persaingan Usaha; (ii) Analisis Kesenjangan Regulasi Persaingan Usaha antara UU No. 5/1999 dan Standar Internasional; (iii) Memodernisasi Hukum Persaingan Usaha Indonesia untuk Ekonomi Digital; dan (iv) Persaingan Usaha, Konsumen Sejahtera, Ekonomi Efisien & Inovatif.

    “Keempat dokumen ini yang mencakup analisis kesenjangan regulasi hingga strategi ekonomi digital, diharapkan menjadi cetak biru modernisasi hukum persaingan usaha,” pungkas Eugenia.

    Sebagai informasi tambahan, diskusi publik ini menghadirkan perspektif komprehensif dari para begawan ekonomi dan hukum, antara lain Prof. Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Hukum USU), Prof. Mohamad Ikhsan (Guru Besar FEB UI), Carlo Agdamag (Access Partnership), dan Titik Anas (PROSPERA). Para pakar sepakat bahwa implementasi hukum persaingan usaha telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dan pentingnya competitive neutrality (netralitas persaingan) sebagai prinsip utama untuk mencapai efisiensi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adopsi standar internasional dari OECD dan UNCTAD serta transformasi regulasi persaingan usaha di era digital menjadi krusial agar iklim usaha Indonesia kompetitif di mata investor global.

    (akn/ega)

  • Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

    Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

    Padang Pariaman, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana segera menyiapkan lahan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak agar penyintas bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.

    “Pembangunan huntara ini harus kita percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi,” kata Mahyeldi saat meninjau kondisi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Mahyeldi, pembangunan huntara menjadi kebutuhan utama setelah bencana meluluhlantakkan permukiman warga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Huntara diharapkan menjadi solusi sementara bagi penyintas sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

    Mantan wali kota Padang itu menjelaskan, seluruh pembiayaan pembangunan huntara akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan data rumah terdampak, pembebasan lahan, hingga memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

    Hingga saat ini, Mahyeldi menyebut baru empat daerah yang melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. 

    “Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ujarnya.

    Selain penyediaan lahan, gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

    “Masa tanggap darurat Sumbar sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, setelah itu kita ingin langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

    Mahyeldi menambahkan, terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema huntara dan hunian tetap (huntap) untuk relokasi yang difasilitasi pemerintah.

    “Kedua skema tersebut ditanggung oleh BNPB. Pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan dan memastikan data masyarakat terdampak benar-benar valid,” pungkasnya.