Blog

  • DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasaalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini perlu dikaji ulang.

    Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut, lantaran hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah [pajak] itu kan,” kata Chusnunia, mengutip laman DPR RI, Minggu (6/7/2025).

    Komentar senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Menurutnya, penghasilan para usaha mikro belum tentu memiliki profit mengingat pelaku usaha ini sebagian besar berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah agar tidak membebani para pelaku UMKM, dengan wacana tersebut.

    “Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” ujar Novita.

    Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak, dia khawatir pelaku UMKM sulit bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

    Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan ini justru membuat angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di Tanah Air semakin meningkat.

    “Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli sebelumnya menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).   

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.  

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. 

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Pemerintah Brasil menerapkan rekayasa lalu lintas hingga pembatasan ketat bagi warga sipil yang beraktivitas di sekitar kawasan pusat Kota Rio De Janeiro, Minggu pagi, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    Suasana di sekitar Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro sekitar pukul 07.00 waktu setempat, mulai menunjukkan pembatasan ketat. Penutupan jalan dan pembatasan pergerakan diberlakukan demi kelancaran dan keamanan delegasi yang hadir.

    Pembatasan lalu lintas yang relatif signifikan paling berdampak terjadi di Avenida Atlantica di Copacabana, dan Infante Dom Henrique di Aterro do Flamengo, yang merupakan destinasi wisata pantai mancanegara.

    Lokasi dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit dari lokasi KTT itu adalah titik penginapan kepala negara peserta KTT BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota kabinet di Hotel Sheraton Grand Rio.

    Sejak tengah malam, hanya konvoi delegasi yang diizinkan melintas di jalan-jalan ini. Warga Copacabana yang memiliki bukti tempat tinggal masih diizinkan masuk oleh otoritas berwenang.

    Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro, Brasil, yang menjadi lokasi penyelenggaraan KTT BRICS 2025 mulai didatangi peserta pada, Minggu (6/7/2025) pagi. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bus dan taksi diarahkan untuk menggunakan satu jalur ke dalam kawasan, yaitu melalui Pantai Flamengo, Jalan Barata Ribeiro, dan Jalan Nossa Senhora de Copacabana.

    Tidak hanya kendaraan, pergerakan pejalan kaki di lingkungan sekitar juga akan dibatasi. Bersamaan dengan penutupan lalu lintas, trotoar dan tepi jalan di Atlântica dan Aterro akan dipagari hingga Senin (7/7) tengah malam.

    Menurut salah satu petugas kepolisian federal setempat, tujuannya untuk mengarahkan pejalan kaki ke persimpangan dengan lampu lalu lintas di Copacabana, dan ke koridor bawah tanah di Flamengo.

    Beberapa larangan tambahan bagi pejalan kaki di area tersebut mencakup larangan bersepeda, menggunakan skuter pada siang hari.

    Polisi juga memeriksa benda tajam, kaca, payung, dan tiang bendera.

    Dilansir dari sejumlah media lokal setempat, kereta bawah tanah akan tetap beroperasi dengan semua stasiun dibuka, tidak seperti saat G20.

    Metro Rio menyatakan bahwa perubahan sementara dalam operasional mungkin terjadi sesuai permintaan pihak berwenang.

    Bandara Santos Dumont tidak akan beroperasi penuh. Selama KTT berlangsung, semua penerbangan akan dialihkan ke Bandara Galeão.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt, mengemban tugas pelik: Menghadang ancaman bahaya yang datang dari langit: Drone. Wahana nirawak yang bisa dibeli di toko elektronik pinggir jalan dengan harga terjangkau itu, bisa berubah menjadi momok bagi keamanan.

    Bagi banyak orang, drone hanyalah alat untuk hiburan, bagai bermain layang-layang modern yang melayang dengan gaya kekinian. Dobrindt pun tahu itu. Tapi jika drone terbang tanpa izin di atas markas militer atau bandar udara, maka di sinilah kapabilitas aparat keamanan diuji, terutama Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman.

    Dalam kunjungannya ke kantor BKA, Dobrindt mendapat kuliah tentang cara kerja drone oleh para ahli Kantor Polisi Kriminal Federal di Berlin.

    Unit khusus perlindungan di garis depan

    BKA punya satuan elite yang melindungi kepala negara Frank-Walter Steinmeier dan seluruh pemerintahan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz . Satuan khusus ini menggunakan perlengkapan berteknologi tinggi, termasuk kamera drone dan sistem khusus untuk melawan perangkat musuh.

    Ketika Dobrindt dan Wakil Presiden BKA, Sven Kurenbach, menelusuri arsenal yang dimiliki BKA, bayangan perang di Ukraina mengusik pikirannya. “Kita semua mengenal gambaran-gambaran dari agresi Putin: Drone biasa yang diberi bom dengan lakban,” ujar Dobrindt. Pesawat nirawak mungil itu sudah meruntuhkan wilayah-wilayah luas di Ukraina dan menelan banyak korban jiwa, sementara Ukraina juga membalas dengan drone mereka sendiri.

    Risiko tersembunyi dalam ransel

    Namun ancaman tak hanya jauh di medan perang. Di Jerman, Dobrindt ingin aparat mampu menghadapi kemungkinan drone berbahaya. “Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa hal ini dapat menimbulkan ancaman kapan saja dalam situasi apa pun?”

    Teknologi sekelas film ‘Star Wars’

    Untuk menghadapi ancaman ini, BKA punya teknologi yang tampak seperti di film ‘Star Wars’. Radar mendeteksi drone mencurigakan, lalu pemancar gelombang mengacaukan sinyalnya hingga drone itu membeku di udara, seolah tersihir.

    Seorang ahli dari satuan pengamanan BKA mendemonstrasikan cara kerjanya: Sebuah drone kendali jarak jauh perlahan melayang mendekat, sekitar lima meter di atas tanah. Suaranya mendengung tajam—mirip bunyi kawanan lebah raksasa yang gelisah.

    Jaring langit sebagai senjata terakhir

    Kalau ancaman berlanjut, Jerman punya ‘Sky Wall 100’—senjata yang menembakkan jaring halus ke udara untuk menjebak drone, kemudian menurunkannya dengan parasut.

    Dobrindt tampak sangat terkesan dan menjanjikan dukungan tambahan: “Kami akan terus memperkuat bidang ini.” Itu berarti lebih banyak uang untuk teknologi dan personel. “Tugas kami adalah mengembangkan kompetensi yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.”

    BKA adalah pelopor dalam pertahanan pesawat nirawak, ujarnya dan berterima kasih kepada setiap spesialis dengan jabat tangan atas pekerjaan mereka yang menurutnya “luar biasa”.

    Pertahanan menyeluruh, bukan sekadar militer

    Sang Menteri berbicara soal ‘pertahanan menyeluruh Jerman’—yang meliputi perlindungan militer dan sipil. Tak hanya itu, perlindungan bagi tokoh-tokoh berisiko di luar negeri juga makin diperketat. Karena saat pejabat tinggi bertugas jauh dari tanah air, BKA selalu siap sedia.

    Terutama di wilayah yang tak termasuk dalam kawasan wisata pada umumnya,” kata Dobrindt. Di saat yang bersamaan, ia dikelilingi oleh pasukan khusus berwajah tertutup dengan seragam kamuflase. Pria-pria bertubuh tegap dan bersenjata lengkap itu nyaris tak bisa dibedakan dari tentara.

    SPD dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan

    Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan di Jerman. Kepolisian negara bagian federal pada umumnya bertanggung jawab atas pencegahan ancaman dalam negeri. Mereka sebagian besar tidak memiliki peralatan dan kemampuan untuk menembak jatuh pesawat nirawak yang mencurigakan.

    Oleh karena itu, koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau, yang masih bekerja pada awal tahun 2025, ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan.

    Tujuannya adalah agar, bila diperlukan, Bundeswehr bisa dimintai turun tangan ketika polisi kewalahan menghadapi serangan drone, baik dari segi teknologi maupun personel. Namun, karena pemilihan umum Bundestag yang dipercepat pada 23 Februari, rencana revisi undang-undang ini dipeti-eskan.

    BKA tak perlu cemas

    Dalam perjanjian koalisi partai-partai yang kini berkuasa—Uni Kristen Demokrat CDU -Kristen Sosialis CSU dan SPD—pembicaraan soal perubahan undang-undang keamanan udara, tak lagi disinggung-singgung,

    Sebagai gantinya, aparat keamanan di tingkat federal dan daerah akan terus diperkuat. Tampaknya, BKA tak perlu lagi khawatir soal pertahanan terhadap ancaman drone. Menteri Dalam Negeri Dobrindt sendiri sudah berjanji akan memastikan melindungi Jerman dari ancaman drone berbahaya adalah prioritas—dan dia yakin BKA sudah berada di garis depan untuk melindungi langit negeri tersebut.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang bahwa praktik baik dalam proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025 di sejumlah daerah harus menjadi standar nasional.

    “Dengan demikian, dugaan praktik SPMB yang tidak transparan di beberapa daerah dapat segera diatasi,” ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa sejumlah praktik baik dalam SPMB 2025 berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seperti adanya terobosan untuk mewujudkan transparansi.

    Menurut dia, terobosan tersebut seperti pelibatan siswa OSIS sebagai petugas pendaftaran hingga kerja sama antarinstansi untuk mencegah kecurangan.

    Berikutnya, adanya pos pengaduan yang aktif dan ramah, serta komitmen kuat penyelenggara SPMB di sejumlah daerah untuk bebas dari suap dan kecurangan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk membangun kerja sama dengan sekolah swasta hingga memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menjadi salah satu praktik baik pada SPMB tahun ini.

    Ia memandang bahwa upaya aktif pemda tersebut harus menjadi komitmen bersama ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat dapat berperan aktif untuk merealisasikan kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan maupun mudah diakses bagi masyarakat secara luas.

    Ia berharap para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat secara konsisten membangun sistem SPMB yang mampu menciptakan kemudahan akses pendidikan bagi setiap warga negara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 49 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terparah di Cawang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juli 2025

    49 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terparah di Cawang Megapolitan 6 Juli 2025

    49 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terparah di Cawang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat sebanyak 50 RT terendam
    banjir
    pada Minggu (7/6/2025) sore pukul 16.00 WIB.
    Titik banjir paling banyak berada di wilayah Jakarta Timur yang jumlahnya mencapai 30 RT.
    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 49 RT di wilayah Jakarta,” kata Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Minggu.
    Isnawa mengatakan, kondisi banjir terparah terjadi di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai 270 sentimeter (cm).
    “Penyebab karena curah
    hujan
    tinggi dan luapan Kali Ciliwung,” tuturnya.
    Adapun banjir di Jakarta hari ini sudah terjadi sejak pukul 11.00 WIB setelah kondisi Pintu Air Karet Siaga 3 atau waspada pada pukul 03.00 WIB.
    Ketinggian air banjir bervariasi antara 40-270 cm, terutama di Jakarta Timur.
    Berikut sebaran banjir yang terjadi di Jakarta:
    Beberapa titik banjir sudah surut yakni di Kelurahan Gedong (3 RT), Kelurahan Tanjung Barat (1 RT), dan Kelurahan Kebon Baru (1 RT).
    Sementara jumlah pengungsi dari banjir yang melanda di Jakarta berkisar 105 kepala keluarga (KK) atau 371 jiwa.
    Sejauh ini, BPBD masih dalam proses penanganan penyedotan air di puluhan titik yang merendam berbagai wilayah di Jakarta.
    “Masih terus melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Rute Transjakarta Terganggu Akibat Banjir, Ini Rinciannya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juli 2025

    Sejumlah Rute Transjakarta Terganggu Akibat Banjir, Ini Rinciannya Megapolitan 6 Juli 2025

    Sejumlah Rute Transjakarta Terganggu Akibat Banjir, Ini Rinciannya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sejumlah layanan bus
    Transjakarta
    mengalami gangguan operasional akibat
    banjir
    yang melanda sejumlah ruas jalan di DKI
    Jakarta
    , Minggu (6/7/2025) sore.
    Hujan deras yang terjadi sejak siang menyebabkan genangan di berbagai titik, terutama di sekitar Cawang, Cililitan, dan Pejaten.
    Akibatnya, beberapa rute mengalami pengalihan, perpendekan, hingga penghentian layanan sementara. Informasi tersebut disampaikan secara resmi melalui akun X (Twitter) @
    PT_Transjakarta
    .
    Berikut adalah daftar rute Transjakarta yang terdampak:
    Transjakarta mengimbau pengguna untuk menggunakan transportasi alternatif jika rute yang biasa digunakan mengalami gangguan.
    Informasi terbaru mengenai perubahan rute dapat diakses melalui akun X resmi @
    PT_Transjakarta
    atau aplikasi Transjakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan pelabuhan impor khusus untuk masuknya produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat berdampak baik dan buruh bagi pelaku usaha industri nasional. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan pemerintah akan mengatur tempat pemasukan barang impor TPT. Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor TPT. 

    “Aturan ini dapat memusatkan pengawasan di pelabuhan tertentu sehingga lebih mudah diawasi Bea Cukai,” kata David kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tercantum pada Bab IV tentang Tempat Pemasukan Barang Impor ayat (1-3). 

    Pada ayat pertama disebutkan bahwa impor atas TPT untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor. Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

    Dalam lampiran Permendag 17/2025, impor produk tekstil sudah jadi yang diimpor oleh produsen ataupun importir umum hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon. 

    Kemudian, produk pakaian jadi hanya dapat diimpor lewat pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi, serta pelabuhan udara yaitu Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.

    Meskipun pengawasan disebut dapat lebih ketat, pengusaha melihat ada potensi kelemahan dari aturan ini, lantaran pilihan pelabuhan terbatas.

    “Artinya importir di daerah tanpa pelabuhan yang ditunjuk harus trans-shipment sehingga ongkos logistik naik,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevaluasi aturan pengaturan impor terbaru ini sebagai revisi dari aturan relaksasi impor sebelumnya dalam Permendag 8/2024 yang kini resmi dicabut. 

    Sebagaimana diketahui, peraturan impor terbaru ini menambah persyaratan importasi TPT dengan mewajibkan penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. 

  • Menuju Musda Golkar Sulsel: Appi Dibackup Erwin Aksa, Pengamat Sebut Pertemuan TP dengan Bahlil Bentuk Komunikasi Politik yang Positif

    Menuju Musda Golkar Sulsel: Appi Dibackup Erwin Aksa, Pengamat Sebut Pertemuan TP dengan Bahlil Bentuk Komunikasi Politik yang Positif

    “Ini bentuk perhatian serius dari DPP agar Musda berjalan baik, demokratis, dan bermartabat. Sulsel adalah ladang suara Golkar, maka wajar jika DPP ingin semua proses berjalan tanpa konflik yang bisa merusak soliditas partai,” lanjutnya.

    Menurutnya, dinamika menjelang Musda memang wajar diwarnai manuver politik, tetapi jangan sampai menimbulkan kesan eksklusivitas atau diskriminasi terhadap kader lain.

    “Pertemuan seperti ini penting untuk mencegah terjadinya konflik internal, seperti perebutan dukungan atau munculnya kader-kader yang merasa dikesampingkan. Golkar harus menunjukkan kedewasaan politik,” tegasnya.

    Ia juga menilai, semakin banyak kader yang siap bertarung dalam Musda, justru menunjukkan partai dalam kondisi sehat. Selain Taufan Pawe, tokoh-tokoh seperti Munafri Arifuddin (Appi), Adnan Purichta Ichsan, Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Ina Kartika Sari disebut memiliki potensi besar.

    “Semakin banyak yang maju, semakin bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana semua kader bisa bersatu pasca-Musda. Tidak boleh ada lagi praktik sapu bersih atau kader yang dieliminasi,” ujar Firdaus.

    Ia juga menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan internal sebelum Musda, termasuk menyatukan kembali hubungan antar elite seperti Taufan Pawe dan Nurdin Halid.

    “Konflik lama harus selesai. Musda harus dibuka secara fair. Hasil Musda nanti harus dihormati bersama dan digunakan untuk memperkuat partai, bukan memecah belah,” jelasnya.

    Firdaus menegaskan bahwa Musda bukan sekadar ajang kontestasi kekuasaan, tetapi momentum konsolidasi total partai di daerah.

  • Yamaha X-Ride 125 Warna Baru Resmi Meluncur, Makin Sangar dan Segar!

    Yamaha X-Ride 125 Warna Baru Resmi Meluncur, Makin Sangar dan Segar!

    Jakarta

    PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing baru saja meluncurkan Yamaha X-Ride 125 dengan pilihan warna baru.

    Yamaha mengklaim penyegaran ini diharapkan bisa menarik minat generasi muda yang ingin tampil beda dan aktif menjelajah.

    Yamaha X-Ride 125 model 2025 Foto: dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

    “Penyegaran warna dan grafis ini selaras dengan karakter generasi muda yang aktif dan ingin tampil standout. Tiga warna baru ini juga mempertegas identitas X-Ride sebagai skutik adventure yang bisa diandalkan untuk harian maupun touring akhir pekan,” ujar Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

    Warna baru yang ditawarkan antara lain Blue (biru), Sand (coklat), dan Black Red (hitam-merah).

    X-Ride 125 Blue menjadi varian terbaru dengan kombinasi biru muda dan donker yang terkesan modern dan dinamis.

    Sementara X-Ride 125 Sand mengusung nuansa cokelat ala pasir pantai. Warna coklat ini tampak manis dengan kombinasi fasia berawarna putih. Diklaim X-Ride dengan kelir ini cocok buat penyuka alam dan petualangan.

    X-Ride 125 Black Red hadir dengan warna dominan hitam yang diberikan aksen merah menyala di beberapa bagian.

    Yamaha X-Ride 125 Sand Foto: dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

    Tak cuma ubahan kosmetik, X-Ride 125 tetap dibekali fitur-fitur andal seperti Answer Back System, lampu LED dengan DRL, dan desain stang serta jok bergaya adventure.

    Untuk kenyamanan, motor ini sudah menggunakan sub-tank suspension dan ban tubeless tapak lebar ring 14.

    Di balik tampilannya yang kekar, X-Ride mengusung mesin Blue Core 125cc yang efisien dan bertenaga. Diklaim skutik 125 cc punya tenaga maksimal 9,3 HP dan torsi 9,6 Nm.

    Yamaha masih memberikan garansi 5 tahun untuk rangka, DiASil Cylinder, Forged Piston, dan komponen FI.

    Ttak ada perbedaan harga antara warna. Harga Yamaha X-Ride 125 model terbaru ini dibanderol Rp 20.785.000 OTR Jakarta.

    (mhg/din)

  • KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau yang dikenal dengan MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tepat waktu.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan, laporan KKPRL merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

    “Ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku,” kata Kartika dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Kartika juga meminta perusahaan yang tergabung dalam MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan tepat waktu. Mengingat, perusahaan yang terlambat melapor KKPRL akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp5 juta per hari.

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP.

    “Sampaikan laporan tahunan secara tepat waktu jangan sampai telat, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.

    Untuk membantu dan mempermudah akses penyampaian laporan tahunan KKPRL, Kartika menyebut bahwa KKP telah menyiapkan sistem aplikasi e-Sea https://e-sea.kkp.go.id/ yang dapat diakses oleh pemegang KKPRL.

    Adapun hingga 2025, KKP setidaknya telah menerbitkan persetujuan KKPRL untuk MIND ID dengan total PNBP mencapai lebih dari Rp165 Miliar yang berasal dari kegiatan pertambangan di laut, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) guna mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat.

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Ardi terbit pada 24 Agustus 2023. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Agustus setiap tahunnya.