Xcloud.id

Blog

  • Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 115,7 miliar di 2026. Ia pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk bisa memenuhi kebutuhan di tahun depan.

    Usulan tambahan anggaran itu disampaikan AHY saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Jika usulan itu disetujui, maka total keseluruhan anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 315,93 miliar.

    “Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 315,9 miliar,” kata AHY dalam rapat kerja Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Lebih lanjut, AHY menjelaskan tambahan anggaran tersebut diusulkan guna memperkuat dukungan manajemen dan pelaksanaan program koordinasi. Terdapat empat fokus utamanya.

    Hal itu meliputi pemerataan pembangunan kewilayahan termasuk agraria dan tata ruang; konektivitas dan multimoda transportasi; infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan dan irigasi; serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini di antaranya proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    “Giant Sea Wall harus terus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” beber AHY.

    “Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp 115 miliar,” tambah AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan pihaknya bersama jajaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tengah berupaya mencari sumber-sumber investasi baru untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan pembiayaan signifikan.

    “Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit,” imbuhnya.

    Tonton juga “AHY Ingin BRAINS Hadirkan Gagasan Strategis untuk Pemerintah” di sini:

    (acd/acd)

  • Trump Bakal Terapkan Tarif Impor 1 Agustus

    Trump Bakal Terapkan Tarif Impor 1 Agustus

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) akan menerapkan tarif impor pada 1 Agustus mendatang. Sejak menjabat, Presiden AS Donald Trump memang membuat perdagangan global terguncang dengan rencana penerapan tarif impor di negara tersebut.

    al inilah yang membuat beberapa negara mitra dagang AS berupaya untuk membuat kesepakatan dengan AS.

    Pada bulan April, Trump mengumumkan tarif sebesar 10% pada sebagian besar negara dan bea tambahan hingga 50%. Kemudian Trump menunda penerapan tarif tersebut selama tiga minggu.

    Trump telah mengisyaratkan tarif tersebut mulai berlaku 1 Agustus. Kendati begitu, dia belum mau membeberkan negara mana saja yang dikenakan tarif, termasuk kenaikan tarif.

    Dalam unggahan di situs web Truth Social, Trump menyampaikan AS akan mulai mengirimkan surat tarif mulai pukul 12.00 siang waktu setempat mulai hari Senin. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan tarif yang lebih tinggi akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    Pada Jumat (4/7) lalu, Trump mengaku telah menandatangani serangkaian surat kepada 12 negara. Surat tersebut berisi pemberitahuan tarif yang akan berlaku untuk negara tersebut. Kendati begitu, dia menolak menyebutkan nama negara tersebut.

    Trump sempat mengatakan tarif bisa lebih tinggi lagi, berkisar hingga 70% dan sebagian besar akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    “Saya menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim pada hari Senin, mungkin dua belas. Beda jumlah uangnya, beda jumlah tarifnya,” imbuh Trump, dikutip Reuters, Senin (7/7/2025).

    Tonton juga “Trump Skeptis dengan Rencana Elon: Partai Ketiga Tak Pernah Berhasil” di sini:

    (rea/kil)

  • DPR-Pemerintah Bahas RKUHAP Besok, Sorot “Restorative Justice” dan Peran Advokat

    DPR-Pemerintah Bahas RKUHAP Besok, Sorot “Restorative Justice” dan Peran Advokat

    DPR-Pemerintah Bahas RKUHAP Besok, Sorot “Restorative Justice” dan Peran Advokat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR bersama
    pemerintah
    akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (
    KUHAP
    ) mulai Selasa (8/7/2025).
    Awalnya,
    revisi KUHAP
    akan dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Senin (7/7/2025). Namun, pembahasan tersebut ditunda yang direncanakan akan menghadirkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    “Saya perlu menyampaikan kepada publik terkait
    RUU KUHAP
    yang rencananya raker hari ini dengan Mensesneg dan Menteri Hukum, itu ditunda sampai besok, Selasa 8 Juli, jam 13. Kita mulai raker dengan Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara tentang RUU KUHAP,” ujar Ketua
    Komisi III
    DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
    Lanjutnya, salah satu poin revisi KUHAP adalah keadilan restoratif atau restorative justice dan penguatan peran advokat.
    Habiburokhman juga menyampaikan, kewenangan aparat hukum juga tak bergeser lewat revisi KUHAP yang ditargetkan sah pada tahun ini.
    “Intinya insya Allah fokusnya adalah pada maksimalisasi restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat, serta dengan catatan kita tidak mengutak-atik, tidak mengurangi, dan tidak menggeser kewenangan antara institusi, jadi akan tetap ajeg sebagaimana selama ini,” ujar Habiburokhman.
    Pemerintah
    sendiri resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, pada Senin (23/6/2025).
    DIM tersebut diteken diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
    “Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Supratman dalam pidatonya.
    Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia. Ia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
    “Mudah-mudahan, dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari Tahun 2026, Hukum Acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujar Supratman.
    Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, DIM revisi KUHAP dari pemerintah memuat sekitar 6.000 poin.
    Pemerintah menyusun DIM tersebut usai mendengarkan aspirasi dari perguruan tinggi, kementerian/lembaga, advokat, dan koalisi masyarakat sipil.
    “Meskipun tidak semua masukan itu akan kita tuangkan. Tetapi kita secara fair akan memberitahu kepada DPR bahwa ini adalah hasil penyusunan yang kita ambil dari masukan masyarakat sipil, dari ahli maupun dari teman-teman advokat,” kata Eddy di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Terkait dibuka atau tidaknya DIM revisi KUHAP ke publik, ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada DPR.
    “Etikanya begitu ya, jadi jangan dikejar-kejar mana daftar inventaris masalahnya, jangan, tunggu dari DPR, DPR akan membuka kepada publik,” ujar Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta –

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform ‘wondr by BNI’. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

    “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Adapun program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Tonton juga “Prabowo Siap Dorong Ekonomi Hijau, Inklusi & Keberlanjutan Bersama!” di sini:

    (akd/ega)

  • RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    Jakarta –

    Indonesia resmi menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS, ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

    Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo mengatakan negara-negara BRICS bisa menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto kepada awak media saat mendampingi Prabowo di KTT BRICS Rio, Senin (7/7/2025).

    Deklarasi pemimpin BRICS juga memuat komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara anggota menegaskan bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    Selain itu, deklarasi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia memandang pilar ini penting untuk memastikan transformasi sosial yang merata di antara negara-negara anggota BRICS.

    Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS turut menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan perdamaian global.

    Tonton juga “Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS” di sini:

    (hal/rrd)

  • RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    Jakarta –

    Indonesia resmi menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS, ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

    Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo mengatakan negara-negara BRICS bisa menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto kepada awak media saat mendampingi Prabowo di KTT BRICS Rio, Senin (7/7/2025).

    Deklarasi pemimpin BRICS juga memuat komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara anggota menegaskan bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    Selain itu, deklarasi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia memandang pilar ini penting untuk memastikan transformasi sosial yang merata di antara negara-negara anggota BRICS.

    Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS turut menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan perdamaian global.

    Tonton juga “Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS” di sini:

    (hal/rrd)

  • Polri Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun 2026, untuk Gaji Pegawai hingga Mobil Listrik

    Polri Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun 2026, untuk Gaji Pegawai hingga Mobil Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengusulkan penambahan anggaran sebanyak Rp63,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Asrena Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat menilai usulan penambahan anggaran dibutuhkan mengingat pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp109,6 triliun dinilai kurang. 

    Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengusulkan agar anggaran ideal untuk anggaran Polri TA 2026 itu mencapai Rp173,4 triliun.

    “Sesuai usulan rencana kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan sesuai surat Kapolri 10 Maret 2026 dan setelah diterimanya pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun maka polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun,” ujar Wahyu di kompleks Senayan, Senin (7/7/2025).

    Dia menjelaskan jumlah yang diusulkan koprs Bhayangkara tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja Polri selama TA 2026.

    Dia menjabarkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun yang diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80% personel Polri dan ASN.

    Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp13,8 triliun untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtibmas, termasuk di perbatasan hingga daerah terluar.

    Selain itu, anggaran akan dikucurkan untuk belanja modal sebesar Rp45,1 triliun yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik alias electric vehicle (EV), kapal pemburu cepat hingga peralatan untuk mendukung penindakan sejumlah kasus pidana. 

    “Sehingga pada tahun anggaran 2026 Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026,” pungkasnya.

  • Kasus HIV Meroket sampai Naik 500 Persen di Filipina, Banyak Pasien Usia Anak

    Kasus HIV Meroket sampai Naik 500 Persen di Filipina, Banyak Pasien Usia Anak

    Jakarta –

    Terjadi lonjakan baru kasus HIV sebesar 543 persen di Filipina. Hingga Maret 2025, lebih dari 139.610 orang Filipina hidup dengan HIV, dan pemerintah memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 255 ribu pada akhir tahun.

    Para ahli mengatakan lonjakan tersebut didorong oleh faktor-faktor, seperti pendidikan seks yang buruk, seks tanpa kondom di antara mereka yang bertemu lewat aplikasi kencan, stigma, dan rasa malu budaya.

    Budaya konservatif Filipina didominasi oleh Kristen juga membuat diskusi terbuka tentang seks dan HIV menjadi sulit, bahkan dalam keluarga.

    Departemen Kesehatan Filipina atau The Department of Health (DOH) kini mencatat 57 kasus HIV baru setiap hari. Padahal, sebelumnya negara tersebut hanya mencatat enam infeksi baru setiap hari pada tahun 2010.

    Sebagian besar kasus baru masih tercatat di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. DOH memperkirakan ada sekitar 100.550 orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang tidak terdata.

    “Yang mengganggu saya adalah pergeseran kelompok usia. Satu dekade lalu, sebagian besar kasus baru berusia 25 hingga 34 tahun,” terang Menteri Kesehatan Filipina Dr Teodoro Herbosa, dikutip dari The Straits Times, Senin (7/7/2025).

    “Sekarang, hampir 50 persen berusia 15 hingga 24 tahun. Bagi saya, itulah bagian yang mengkhawatirkan,” sambungnya.

    Pasien termuda masih 12 tahun

    Pasien yang paling muda didiagnosis tahun ini adalah anak berusia 12 tahun di provinsi pulau Palawan. Dr Herbosa mengatakan hal itu terjadi karena kasus pelecehan seksual.

    Ia menjelaskan bahwa meningkatnya kasus HIV di antara anak di bawah umur di sana mungkin terkait dengan grooming dan eksploitasi, termasuk oleh pelaku kejahatan seks asing yang menargetkan daerah miskin.

    Dr Herbosa mengatakan banyak anak muda di Filipina yang memiliki akses lebih luas ke pornografi dan melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. Tetapi, mereka tetap tidak menyadari bagaimana penyakit menular seksual seperti HIV ditularkan.

    Ia menambahkan sebagian besar lahir setelah puncak krisis AIDS pada tahun 1980-an dan kurang memahami sepenuhnya bahaya virus tersebut.

    “Ada spa yang beroperasi seperti rumah bordil. Ada perilaku seks anonim dan tanpa kondom, dan saya menemukan ada juga pesta seks yang terjadi di mana orang-orang menggunakan narkoba. Jika Anda menggabungkan semua itu dengan kurangnya pendidikan seks dan internet, pornografi, semuanya bertambah,” tegas Dr Herbosa.

    Untuk menanggapi hal ini lebih agresif, DOH pada bulan Juni merekomendasikan agar Presiden Ferdinand Marcos Jr menyatakan HIV sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional. Tetapi, Presiden Marcos belum memberikan tanggapan.

    “Kita memerlukan pendekatan yang melibatkan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, seperti yang kita lakukan saat melawan COVID-19,” lanjutnya.

    Siasat Filipina tekan kasus HIV

    Pada 2018, Filipina mengesahkan Undang-Undang Kebijakan HIV dan AIDS, yang dipuji sebagai tonggak sejarah untuk mengukuhkan akses terhadap pengujian dan pengobatan sebagai hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menurunkan usia persetujuan untuk pengujian HIV dari 18 menjadi 15 tahun, yang memungkinkan remaja untuk menjalani pengujian tanpa izin orang tua.

    Pemerintah sejak itu telah memperluas layanan HIV di seluruh negeri. Puluhan klinik higiene sosial yang dikelola negara kini menawarkan pengujian gratis, pengobatan antiretroviral, konseling, dan pendidikan.

    Negara ini juga memiliki Undang-Undang Kesehatan Reproduksi yang mewajibkan akses universal terhadap alat kontrasepsi di klinik-klinik ini.

    Kebanyakan dari pasien yang masih muda menolak untuk pengobatan karena tidak ingin orang tua mereka tahu. Hal itu sangat berdampak pada kesehatannya.

    “Dan kemudian, mereka (pasien) kembali kepada kami tiga tahun kemudian dengan HIV stadium lanjut atau AIDS yang parah,” ungkap Dr Herbosa.

    Dr Herbosa mengatakan yang terbaik adalah PLHIV mengonsumsi obat terapi antiretroviral sedini mungkin. Sebab, obat tersebut menekan virus, mengurangi risiko penularan, serta memungkinkan mereka yang terdiagnosis untuk hidup lama dan sehat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kata Kemenkes soal Tantangan Pemberian Obat ARV Bagi Remaja Terpapar HIV”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • Satu Jenazah Baru Korban KMP Tunu Pratama Jaya Berhasil Teridentifikasi

    Satu Jenazah Baru Korban KMP Tunu Pratama Jaya Berhasil Teridentifikasi

    Liputan6.com, Banyuwangi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur, berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

    Jenazah yang berhasil diidentifikasi tersebut yaitu jenazah yang pertama kali ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Saat ini jenazah tersebut masih berada di RSUD Blambangan Banyuwangi.

    “Telah ditemukan dua jenazah, yang satu telah teridentifikasi, sedangkan satu jenazah lagi masih proses identifikasi,” ujar Tim DVI Polda Jatim AKBP Adam Bimantoro Senin (7/7/2025) saat menggelar konfrensi pers di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    Adam juga mengatakan, untuk jenazah korban kapal tenggelam yang pertama, tim DVI melakukan serangkaian identifikasi dan mencocokkan data primer, meliputi sidik jari serta gigi. Selain itu satu dari dua hal tersebut ditemukan pada jenazah, sehingga identifikasi jenazah dapat dirilis.

    Tim DVI juga telah mencocogkan hasil antemortem dengan data sekunder, yang meliputi property yang dipakai hingga ciri- ciri khusus.

    “Dari primer sidik jari terkonfirmasi, pada gigi terkonfirmasi,” katanya.

    Sedangkan dari data pemeriksaan orto dan antemortem teridentifikasi bahwa jenazah berjenis kelamin laki- laki, berwajah bulat, berambut botak, berkumis dan berjenggot yang telah berubah.

    Sementara itu, untuk properti yang digunakan antara lain, kaos dengan celana pendek yang memiliki banyak kantong berwarna abu- abu hijau atau hijau army.

    “Sehingga dapat kami simpulkan, korban pertama terkonfirmasi atas nama I Kadek Oka, umur 51 Tahun,” tambahnya.

    Korban lahir pada September 1973, dan merupakan warga Klungkung Bali. Sementara itu, untuk jenazah lain yang juga berjenis kelamin laki- laki, yang ditemukan di perairan Muncar, pada Minggu (6/7/2025) sore, saat ini masih ditangani tim DVI Polda Jatim  di RSUD Blambangan Banyuwangi.

     

  • Ganas! Lagi-lagi Pebalap Muda Yogyakarta Taklukkan Eropa

    Ganas! Lagi-lagi Pebalap Muda Yogyakarta Taklukkan Eropa

    Jakarta –

    Lagi-lagi pebalap muda Yogyakarta berhasil juara di Eropa. Kalau sebelumnya Veda Ega Pratama menang di RedBull Rookies Cup (RBRC) Italia, sekarang giliran M. Kiandra Ramadhipa yang mencetak sejarah dengan meraih podium tertinggi dalam race pertama balap European Talent Cup (ETC) Prancis. Keduanya merupakan pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM).

    M. Kiandra Ramadhipa berhasil melaju kencang dan tampil memukau dalam gelaran FIM JuniorGP World Championship yang berlangsung di sirkuit Magny-Cours, Prancis 5-6 Juli 2025. Raihan Ramadhipa sekaligus menjadi prestasi pertama pebalap Indonesia di balapan bergengsi benua Eropa ini.

    Pada balapan pertama ETC yang berlangsung Minggu, 6 Juli 2025 Ramadhipa yang turun bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team tampil luar biasa. Kondisi track yang hujan, membuat jadwal start ditunda sebanyak dua kali. Lintasan basah menjadi tantangan untuk Ramadhipa yang baru pertama kali turun di lintasan arena balap ini. Balap pun dikurangi menjadi sembilan lap atas penundaan jadwal start.

    Pemuda asal Sleman, Yogyakarta, ini mampu melakukan start dengan baik dari posisi dua. Persaingan di grup depan sangat rapat. Beberapa pebalap melakukan slipstream terhadap Ramadhipa dalam beberapa kesempatan, hingga membuatnya sempat tergeser ke posisi kedelapan. Namun, dia bisa bangkit dan berada di posisi empat besar pada lap kedua terakhir.

    Pebalap-pebalap muda Yogyakarta taklukkan Eropa Foto: Dok. Astra Honda Motor (AHM)

    Memulai lap terakhir dengan berada di posisi kedua, Ramadhipa turun ke posisi ketiga di sektor pertama. Tetapi, dia berhasil melewati dua pebalap di depan, lalu memimpin balapan dan bertahan hingga akhir. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Magny Cours dan jadi capaian bersejarah pertama kali dari pebalap Indonesia di sirkuit ini.

    Balapan kedua juga masih berlangsung di lintasan basah. Ramadhipa melakukan start dengan bagus dan bertahan di posisi kedua. Namun, dia dilewati dua pebalap dan ada di posisi keempat grup terdepan. Ramadhipa mencoba bertahan dengan tiga pebalap di depan, tetapi tidak mudah, sehingga ia tertinggal. Bersaing sendiri di posisi keempat, Ramadhipa semakin terpisah dari tiga pebalap di depan sekaligus para pebalap di belakangnya, ditambah hujan yang mempengaruhi lintasan.

    Dia hampir melakukan kesalahan di lap ketujuh yang membuatnya bergoyang hebat di atas motor, tetapi bisa melakukan penyelamatan dan bertahan. Tidak berselang lama, pebalap di urutan kelima mengalami high side, dan akhirnya balapan dihentikan setelah bendera merah keluar. Ramadhipa finis di posisi empat dan meraih 13 poin penting dengan total 73 poin. Kini ia berada di peringkat keempat klasemen.

    “Kondisi hari ini sulit, tetapi sangat berbeda antara kedua balapan. Saya bisa bertahan di grup depan hingga lap-lap akhir. Akhirnya, saya berusaha memimpin balapan dan berhasil. Saya sangat senang dengan kemenangan pertama kami di ajang ini. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Borja Gomez (mantan pebalap Moto2 yang meninggal di Magny Cours) dan seluruh warga Indonesia. Pada race kedua, kondisinya lebih buruk dan target saya adalah bisa finish. Saya mengendalikan diri dan mencoba untuk tidak buru-buru, hingga bisa mengamankan 13 poin penting untuk klasemen. Saya hampir terjatuh, tetapi yang terpenting adalah hasil akhir. Saya sangat senang dengan apa yang kami capai di Magny-Cours,” ujar Ramadhipa.

    Pebalap-pebalap muda Yogyakarta taklukkan Eropa Foto: Dok. Astra Honda Motor (AHM)

    Poin Perdana

    Balapan JuniorGP berlangsung di lintasan basah karena hujan yang belum pernah dihadapi Veda sebelumnya. Jumlah lap pun dikurangi menjadi 10, saat lap pertama berjalan, tiga pebalap sudah terjatuh. Veda yang memulai jalannya balapan dari posisi ke-12 melakukan start dengan aman. Pebalap Astra Honda Racing Team tersebut berada di belakang rekan satu timnya Zen Mitani, dengan konsisten. Memasuki lap ke-8, bendera merah berkibar setelah ada pebalap terjatuh di tikungan 13. Balapan akhirnya dihentikan lebih awal. Atas hasil finis di posisi ke-12, Veda berhak meraih empat poin dan saat ini berada di posisi ke-19 klasemen sementara.

    “Balapan hari ini sulit karena kondisi basah yang membuat lintasan jadi sangat licin. Saya mencatat peningkatan lap demi lap dan saya sudah melakukan yang terbaik. Inilah hasil yang kami dapatkan di Magny-Cours, tetapi paling tidak kami meraih poin perdana musim ini di JuniorGP. Kami akan berjuang lagi di MotorLand agar bisa meraih hasil lebih baik sebelum jeda musim panas,” ujar Veda.

    General manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya mengatakan capaian bersejarah dan poin penting yang diraih oleh pebalap binaan Honda merupakan wujud kerja keras serta kemampuan adaptasi yang mereka miliki.

    “Meskipun baru pertama kali balapan di Prancis, kedua pebalap binaan kami mampu beradaptasi cepat, kompetitif, bahkan mencetak prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Semoga semangat Satu Hati yang mereka tunjukkan bisa menginspirasi generasi muda dalam memperjuangkan mimpinya,” ujar Andy.

    Putaran FIM JuniorGP berikutnya akan berlangsung pada 24-27 Juli 2025 di MotorLand Aragon, sirkuit yang sudah dikenal oleh kedua pebalap tersebut. Namun, sebelum berangkat ke Spanyol, Veda dan juga Ramadhipa akan turun pada putaran kelima Red Bull Rookies Cup di Sirkuit Sachsenring, Jerman, 12-13 Juli mendatang.

    (lua/din)