Xcloud.id

Blog

  • Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Bisnis.com, JAKARTA —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa Shell Plc kian serius untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

    Perusahaan asal Eropa itu kini tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    “Shell saat ini masih menjajaki peluang investasi di beberapa WK existing di Indonesia melalui disclose data yang diajukan oleh KKKS,” ujar Kepala Divisi Prospektivitas Migas & Manajemen Data WK SKK Migas Asnidar kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Kendati demikian, Asnidar belum bisa memerinci WK mana saja yang menjadi incaran Shell. Dia hanya menegaskan bahwa Shell masih terus melakukan penjajakan.

    “Shell masih menjajaki peluang kerja sama di existing WK yang sedang disclose data juga,” katanya.

    Kabar mengenai Shell yang bakal kembali menanam modal di sektor hulu migas RI pertama kali mencuat pada Mei 2025 lalu. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto bahkan menyebut, selain Shell, Chevron juga kembali berminat berinvestasi di Indonesia.

    Menurutnya, minat investasi perusahaan-perusahaan kelas kakap itu muncul lantaran pemerintah telah melakukan pembenahan untuk menarik investasi hulu migas. Pemerintah kini menyediakan data, teknologi, konektivitas yang bagus hingga regulasi untuk open data.

    “Teknologi makin maju dan mereka [investor] juga punya alat untuk melihat itu sehingga mereka tertarik [kembali berinvestasi di RI],” tutur Djoko di sela-sela acara IPA Convex 2025 di Tangerang, Selasa (20/5/2025) lalu.

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Djoko juga mengatakan, pemerintah harus memberikan dukungan lewat kemudahan perizinan.

    “Kami jelas targetnya untuk menaikkan produksi dan welcome untuk semua teknologi untuk menaikkan produksi. Nah, itu yang membuat mereka tertarik,” imbuhnya.

  • Raja Ecommerce Tutup di RI, Sekarang Makin Kencang Jajah Negara Ini

    Raja Ecommerce Tutup di RI, Sekarang Makin Kencang Jajah Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce asal China yang berpusat di Singapura, Shein, sempat beroperasi di Indonesia pada 2018-2021. Ada upaya untuk kembali menggarap pasar Tanah Air, tetapi langsung ditolak oleh pemerintah. 

    Ditakutkan, Shein akan ‘membunuh’ UMKM lokal karena menawarkan barang dengan harga sangat murah. Pasalnya, Shein menjual langsung barang dari pabrik ke konsumen akhir, tanpa perantara. 

    Model bisnis ini juga dilakoni oleh Temu yang berasal dari China. Keduanya dilarang beroperasi di Indonesia.

    Kendati demikian, Temu dan Shein terus mengekspansi pasar ke negara-negara lain, meski belakangan terhambat oleh kebijakan dari Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif tinggi untuk barang-barang impor asal China.

    Selain itu, Trump juga menghapus kebijakan ‘de-minimis’ yang membebaskan bea masuk bagi barang-barang murah dengan harga di bawah US$800. Selama ini, Shein dan Temu diuntungkan aturan de-minimis, lantas terpukul dengan penghapusannya.

    Shein Jajah India

    Meski begitu, e-commerce China tetap tak patah semangat. Terbaru, Shein melebarkan sayap ke India, setelah sempat dilarang seperti di Indonesia. 

    Shein dilarang di India pada 2020. Setelah 5 tahun, Shein akhirnya kembali ‘menjajah’ negara tersebut sejak awal tahun ini dengan strategi baru.

    Masuknya Shein ke India disambut dengan segmen mode cepat (fast fashion) yang mengalami peningkatan signifikan. Firma konsultan Redseer mencatat lonjakannya mencapai 30-40% sepanjang tahun hingga Maret lalu, dikutip dari India Dispatch, Senin (7/7/2025).

    Lonjakan tersebut terjadi saat pasar apparel hanya bertumbuh 6% atau bernilai US$82 miliar (Rp 1.300 triliun).

    Pertumbuhan tersebut sejalan dengan tren yang bergeser di industri e-commerce India. Kategori fesyen melonjak dari 27% dibandingkan 16% pada 2020 lalu.

    Pembeli disebut tidak lagi membeli barang elektronik mahal dan beralih membeli produk senilai US$5-8 (Rp 81.300-Rp 130 ribu).

    Kolaborasi antara Shein dan konglomerasi India, Reliance, juga jadi nilai plus sendiri. Shein akan memperluas jaringan pemasoknya di India menjadi 1.000 pabrik.

    Hal itu akan memangkas siklus inventaris dari 60 hari menjadi 40 hari. Selain itu juga menghemat modal kerja hingga US$187 juta (Rp 3.040 triliun).

    Selain itu, Shein tak akan membangun toko dari nol. Shein akan memanfaatkan 400 gerai Reliance Trends sebagai fasilitas produksi. 

    Reliance juga akan mengekspor produk Shein buatan India ke luar negeri, yakni Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Dengan begitu, dapat menghindari tarif ekspor yang dialamatkan pada China.

    Masyarakat India juga menyambut baik kehadiran Shein. Laporan Sensor Tower menyebutkan ada 650 ribu pengguna aktif bulanan yang membuka aplikasi Shein 18 kali per bulannya dan lebih dari tiga menit per sesi, atau lebih banyak dibandingkan platform serupa di India.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Viral Mobil Listrik Air EV Terbakar di Bandung, Wuling Klaim Bukan dari Baterai

    Viral Mobil Listrik Air EV Terbakar di Bandung, Wuling Klaim Bukan dari Baterai

    GELORA.CO – SGMW Motor Indonesia (Wuling Indonesia) memastikan peristiwa kebakaran yang dialami Air EV di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (5/7) bukan disebabkan baterai. Berdasarkan pemeriksaan awal setelah pemadaman, komponen baterai dan motor listrik kendaraan itu ditemukan kondisi utuh serta dalam kondisi normal.

    “Kami juga ingin menyampaikan komponen baterai tegangan tinggi yang terletak di bawah kabin mobil dan motor listrik pada bagian belakang mobil ditemukan dalam kondisi yang utuh dan normal usai proses pemadaman selesai,” kata Maulana Hakim, Aftersales Director Wuling Motors dalam keterangannya, dikutip Senin (7/7).

    Atas temuan tersebut, Maulana mengklaim kebakaran yang telah melumat habis mobil berukuran mungil tersebut bukanlah berasal dari komponen utama kelistrikan.

    “Oleh karenanya dapat dipastikan bila komponen tersebut tidak ada kaitannya dan juga bukan pemicu dari insiden ini,” kata Maulana.

    Maulana juga menyebut fokus investigasi ke depan bakal mengarah ke area kap depan kendaraan, tempat di mana menjadi titik mula kebakaran terjadi.

    Dalam sebuah rekaman video yang viral di media sosial, sempat terlihat api muncul dari bagian depan mobil, tepatnya di area kap mesin yang berdekatan dengan port pengisian baterai.

    Api kemudian makin besar usai pemilik mobil gagal memadamkan api karena keterbatasan peralatan. Bahkan, sempat terjadi ledakan saat kebakaran berlangsung.

    “Dengan demikian, investigasi yang lebih dalam tetap berjalan dan kami fokuskan terhadap area kap depan untuk dapat mengetahui penyebab insiden ini. Kami mohon untuk dapat menunggu perkembangan selanjutnya,” kata dia.

    Maulana menambahkan pihak Wuling juga telah bertemu konsumen untuk menyelidiki asal usul penyebab kebakaran.

    “Untuk perkembangan kali ini dapat disampaikan bila kami sudah berhasil melakukan komunikasi dengan konsumen terkait melalui dealer setempat dan telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut perihal asal usul penyebab kejadian ini bersama pihak pihak terkait,” ujar Maulana.

  • Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika pemerintahannya dikritik keluarga besar Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PBSI).

    Gibran menjelaskan bahwa PBSI selama ini selalu memberikan dukungan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika Pilpres 2024 berlangsung.

    Maka dari itu, Gibran mengaku sudah siap jika pemerintahan Prabowo-Gibran diberi masukan hingga kritik yang pedas untuk pemerintahan yang lebih baik.

    “Jadi Bapak-Bapak itu kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedes sekalipun tidak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran juga meminta PBSI terus mendukung program pemerintah baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, para menteri nantinya bakal mengenalkan semua program yang bisa dibantu oleh PBSI.

    Gibran optimistis program kerja PBSI bisa disinergikan dengan program pemerintah pusat maupun daerah.

    “Semoga nanti para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti juga tolong untuk disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga meminta kepada PSBI terus menjaga persatuan dan kesatuan. Pasalnya, ada lebih dari 300.000 masyarakat dengan marga simbolon yang kini tergabung dalam PSBI.

    Gibran menambahkan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai suku dan budaya dengan keunikannya masing-masing. Menurutnya, PBSI harus merawat kekayaan budaya.

    “Perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa,” ujarnya.

  • Heboh! Lafaz Allah hingga gambar masjid jadi backround tarian seksi di Waterbomb Seoul

    Heboh! Lafaz Allah hingga gambar masjid jadi backround tarian seksi di Waterbomb Seoul

    GELORA.CO –  Tampil berani dengan bikini di panggung festival musik musim panas paling populer di Korea, Waterbomb Seoul 2025, komedian Lee Suji tuai kritik panas penggemar internasional.

    Dalam penampilan mengejutkannya bersama duo disc jockey (DJ) Neo dan Aster, sang komedian tampil seksi saat menarikan lagu Like Jennie dari Jennie Blackpink dengan gaya sensual dan energik.

    Namun, penampilannya memicu kontroversi usai warganet menyadari adanya lafaz Allah, gambar masjid, dan simbol keagamaan lain yang digunakan sebagai latar visual pada panggung tersebut.

    Tindakan Lee Suji tersebut tentunya berhasil menyulut amarah para umat muslim di dunia yang merasa sang komedian telah melakukan penistaan agama.

    Dilansir melalui akun X @yeriniff, warganet lantas menyayangkan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang dijadikan sebagai backround penampilan panas Lee Suji.

    “Guys, ini Waterbomb temanya simbol agama apa gimana? Kok ada lafaz Allah, gambar masjid, dll di backround,” tulisnya melalui cuitan.

    “Sedih banget, serasa dibuat mainan,” imbuh akun tersebut, seperti yang telah dikutip oleh tim Hops.ID pada Senin, 7 Juli 2025.

    Dalam unggahan tersebut, tampak sang komedian menari di atas panggung menggunakan bikini berwarna hijau dan celana jeans.

    Sang komedian yang dikenal memiliki tubuh berisi tampak percaya diri menari dengan sensual dan penuh semangat ketika tembang populer milik Jennie Blackpink, Like Jennie, diputar.

    Sementara itu tampak jelas lafaz Allah hingga gambar masjid ditampilkan sebagai latar visual berwarna merah neon dan hitam.

    Penggunaan lafaz Allah, gambar masjid, dan simbol agama lainnya itu membuat warganet menuding sang komedian telah melakukan penistaan agama.

    Karena hal tersebut, umat muslim yang mengetahui hal itu lantas meminta klarifikasi dan pernyataan langsung dari sang artis.

    “Suji, my religion is not for you to mock,” komentar salah satu netizen.

    “Using Allah and a mosque during a performance at Waterbomb is incredibly disrespectful to muslims, my religion is not your aesthetic,” imbuh lainnya.

    “Masa gak tau itu simbol agama atau sengaja biar viral? Najis,” ujar warganet yang lain.

    Tak hanya itu, akun media sosial Lee Suji saat ini terpantau mulai dipenuhi dengan komentar desakan permintaan maaf dari sang komedian yang dituding telah melakukan penistaan agama.

    Sayangnya, diketahui hingga saat ini, baik Lee Suji maupun perwakilan agensi belum memberikan klarifikasi terkait penggunaan lafaz Allah dan masjid sebagai backround.

    Sementara itu, usai mendapat kritikan pedas, video penampilan Lee Suji tersebut telah dihapus dari unggahan media sosial resmi @izitmag_.***

  • Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Mulan Jameela Bangun Jalan di 3 Desa di Kabupaten Garut

    Jakarta –

    Warga Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini bisa bernapas lega. Harapan lama mereka akan akses jalan lingkungan yang layak akhirnya terwujud.

    Hal ini berkat Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Raden Terry Tantri Wulansari atau Mulan Jameela yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero), menginisiasi pembangunan jalan lingkungan di tiga desa sekaligus, yakni Desa Malangbong, Desa Cilampuyang, dan Desa Sakawayana.

    “Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai lokasi dan mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas dan aksesibilitas,” ujar Mulan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Proyek ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang sejak lama disuarakan namun belum terealisasi hingga kini. Pembangunan jalan ini bukan hanya memberikan kemudahan akses, tapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan seperti yang menjadi harapan dan program Presiden Prabowo Subianto ekonomi tumbuh di akar rumput.

    Mulan berharap jalan yang telah dibangun ini dapat menjadi awal dari terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kebutuhan rakyat, terutama mereka yang berada di pelosok.

    “Semoga pembangunan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung kelancaran transportasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mulan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK

    Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK

    Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah perusahaan kebun kelapa sawit milik pemilik PT Duta Palma Group,
    Surya Darmadi
    , disebut sudah membuka kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit meski belum mengantongi izin.
    Hal ini diungkapkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (
    KLHK
    ) Republik Indonesia, Herban Heryandana, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penyerobotan lahan dengan terdakwa perusahaan-
    perusahaan Surya Darmadi
    .
    Dalam persidangan itu, Herban mengaku mengenal sejumlah perusahaan yang hari ini menjadi terdakwa korporasi.
    “Kami mengenal beberapa PT tersebut dan disampaikan melalui kronologi surat-surat yang masuk di Kementerian Kehutanan,” kata Herban, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).
    Beberapa perusahaan Surya Darmadi itu adalah PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.
    Mereka mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada kurun 2012.
    Pihak KLHK merespons permohonan itu namun tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan.
    “Kenapa tidak keluarkan SK pelepasan kawasan hutan?” tanya jaksa.
    “Persyaratan belum dilengkapi sesuai peraturan yang ada saat itu,” jawab Herban.
    Menurut Herban, sampai hari ini, KLHK belum menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk perusahaan-perusahaan Surya Darmadi.
    Jaksa lantas mengulik apakah perusahaan-perusahaan itu menjalankan kegiatan perkebunan sawit meski membuka hutan negara tanpa mengantongi izin.
    Hal ini dibenarkan Herban. Pihaknya bahkan mengantongi citra satelit untuk membuktikan kegiatan perkebunan perusahaan Surya Darmadi.
    “Kami melihat dari permohonan sudah ada kegiatan kebun. Nanti bisa dilengkapi dengan citra satelit,” ujar Herban.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima perusahaan milik Surya Darmadi menyerobot lahan negara secara melawan hukum.
    Kelima perusahaan itu adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani yang berada di bawah PT Duta Palma Group.
    “Merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640,00 dan 7.885.857,36 Dollar AS,” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
    Jaksa juga mendakwa dua perusahaan Surya Darmadi lainnya, Darmex Plantations dan PT Asset Pacific (PT Darmex Pacific).
    Keduanya diduga menjadi sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi kelima perusahaan di atas.
    “Diwakili oleh pengurus/kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan yaitu: Surya Darmadi,” kata jaksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Wamendagri Bima mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Jadi, ada atau tidak putusan MK proses ini berjalan, itu yang pertama. Kedua, putusan MK ini sedang kami pelajari karena bagaimanapun juga revisi itu harus tetap selaras dan senafas dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan,” tuturnya.

    Meski mengarah pada keinginan agar sistem pemilu tidak diubah, Wamendagri tidak langsung menyimpulkan sepakat atau tidaknya dengan MK.

    Dia lebih fokus pada revisi yang sedang dijalankan pemerintah sambil melihat muatan-muatan dari putusan MK yang sekiranya dapat dikolaborasikan.

    “Belum ada kesimpulan, ini kan, baru memulai penelitian baru memulai pengkajian kami akan kaji dulu. Kami berharap putusan MK ini bisa senafas dan selaras dengan UUD 1945,” ucap Bima Arya.

    Dia menyebut pemerintah sedang mempelajari putusan MK itu secara mendetail karena ingin proses revisi nantinya tetap berjalan dengan undang-undang. “Dalam proses kajian ini kami pun melihat muatan-muatan materi substansi dari putusan MK tadi,” sambungnya.

    Bima juga berpandangan adanya pemisahan pemilu itu karena perbedaan pandangan pendapat terkait rezim pemilu. Menurutnya, MK menganggap pilkada dan pemilu adalah satu rezim, sementara banyak kalangan yang berpendapat sebaliknya, sehingga penafsiran ini belum sama.

    “MK menganggap bahwa pilkada dan pemilu itu satu rezim, menafsirkan original intens dari proses perubahan Undang-Undang 1945, sementara banyak berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 itu memisahkan antara rezim pilkada dan rezim pemilu, karena itu turunan undang-undangnya juga akan berbeda,” tutur Bima Arya. (fajar)

  • Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Respons Putusan MK, Wamendagri Bima Arya: Kita Perlu Sistem Pemilu yang Melembaga dan Berkelanjutan

    Wamendagri Bima mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Jadi, ada atau tidak putusan MK proses ini berjalan, itu yang pertama. Kedua, putusan MK ini sedang kami pelajari karena bagaimanapun juga revisi itu harus tetap selaras dan senafas dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan,” tuturnya.

    Meski mengarah pada keinginan agar sistem pemilu tidak diubah, Wamendagri tidak langsung menyimpulkan sepakat atau tidaknya dengan MK.

    Dia lebih fokus pada revisi yang sedang dijalankan pemerintah sambil melihat muatan-muatan dari putusan MK yang sekiranya dapat dikolaborasikan.

    “Belum ada kesimpulan, ini kan, baru memulai penelitian baru memulai pengkajian kami akan kaji dulu. Kami berharap putusan MK ini bisa senafas dan selaras dengan UUD 1945,” ucap Bima Arya.

    Dia menyebut pemerintah sedang mempelajari putusan MK itu secara mendetail karena ingin proses revisi nantinya tetap berjalan dengan undang-undang. “Dalam proses kajian ini kami pun melihat muatan-muatan materi substansi dari putusan MK tadi,” sambungnya.

    Bima juga berpandangan adanya pemisahan pemilu itu karena perbedaan pandangan pendapat terkait rezim pemilu. Menurutnya, MK menganggap pilkada dan pemilu adalah satu rezim, sementara banyak kalangan yang berpendapat sebaliknya, sehingga penafsiran ini belum sama.

    “MK menganggap bahwa pilkada dan pemilu itu satu rezim, menafsirkan original intens dari proses perubahan Undang-Undang 1945, sementara banyak berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 itu memisahkan antara rezim pilkada dan rezim pemilu, karena itu turunan undang-undangnya juga akan berbeda,” tutur Bima Arya. (fajar)

  • Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putusan MK No135/PUU-XXII/2025 menjadi titik krusial bagi sistem demokrasi di Indonesia, karena satu sisi terjadi perubahan skema pelaksanaan pemilu dan di sisi lain menjadi harapan bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    MK melalui putusan itu memerintahkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Secara historis, pemisahan pelaksanaan pemilu sebenarnya telah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menentukan enam model pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:
    1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

    Berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, MK “membuka peluang” bagi pembuat UU untuk membuat skema pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Namun saat itu, DPR dan presiden tidak mengubah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan dengan skema pemilu serentak (Pilpres, pileg) dan pilkada serentak.

    Namun, harus dicermati bahwa dasar MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025, yaitu berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, selalu muncul berbagai permasalahan di tingkat penyelenggara, partai politik, dan pemilih.

    Di tingkat penyelenggara, penggabungan pilpres dan pileg (DPR, DPD, dan DPRD) memunculkan beban kerja yang terlalu berat karena pemilu dilaksanakan dengan 5 kotak suara. Skema lima kotak suara tersebut justru menimbulkan kerumitan dalam penyelenggaraannya, mulai dari proses persiapan hingga rekapitulasi suara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.