Blog

  • Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

    Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com

    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    jengah dengan keributan antara dua pihak yang mengaku pengelola
    Kebun Binatang Bandung
    atau Bandung Zoo.
    Farhan mengatakan, restu pengelolaan Bandung Zoo bukan dari Pemerintah Kota Bandung, melainkan dari Pemerintah Pusat dan Kejari.
    “Saya sudah berulang-ulang bilang ya, Kebun Binatang itu sudah kita bantu banyak. Pemerintah pusat itu yang memberikan izinnya, soalnya pemerintah pusat lewat Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi, itu
    ngasih
    izinnya ke yayasan, bukan ke Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
    Selain itu, Pemerintah Kota Bandung sudah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.
    “Kami sudah mediasi, kami sudah selesaikan masalah hukumnya, mau bantuan apa lagi. Yayasan
    pasea
    (berantem)
    wae.
    Ayo selesaikan, kalian bukan anak-anak. Jangan bentar-bentar minta tolong, bentar-bentar minta tolong. Sudah dewasa, tentukan sikap, selesaikan dengan dewasa,” tegas Farhan.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi Bandung Zoo jika perselisihan antara dua pihak yang mengeklaim sebagai pengelola tidak menemukan jalan tengah.
    “Kami sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan. Saya serius, kalau memang enggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi kepada Yayasan Marga Satwa Tamansari, agar ditinjau ulang karena yayasannya tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang baik,” ujarnya.
    Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung dalam kasus ini hanya sebagai pemilik lahan yang telah ditetapkan oleh hukum dan tidak punya kompetensi serta pengalaman untuk mengelola Kebun Binatang.
    “Regulator bukan pelaku. Pemerintah Kota Bandung bukan pelaku bisnis taman hiburan, bukan pelaku bisnis kebun binatang. Kami regulator, jadi kami tegakkan peraturan,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Juli 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Regional 8 Juli 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –

    BPJS Ketenagakerjaan
    menargetkan seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Indonesia mendapatkan perlindungan
    jaminan kecelakaan kerja
    dan kematian.
    Deputi Learning & Development BPJS Ketenagakerjaan,
    Suwilwan Rachmat
    , mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mahasiswa KKN perlu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.
    Dia menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan tupoksinya, melindungi mahasiswa KKN dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
    “Kami secara masif mendorong semua kampus untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa KKN-nya,” kata Suwilwan di sela-sela pelepasan mahasiswa KKN UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/7/2025).
    Suwilwan menambahkan bahwa peserta KKN UNS sudah mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
    Selain UNS, katanya, UGM, Unnes, dan beberapa Perguruan Tinggi (PT) negeri/swasta di Jateng dan DIY sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.
    “Terakhir kami UGM sudah kita lindungi, Unnes juga sudah, beberapa kampus negeri/swasta sudah kita cover,” ungkap dia.
    Menurut Suwilwan, perlindungan ini diberikan bukan hanya untuk program KKN, tetapi juga untuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
    “Jadi kalau mahasiswa itu praktik kerja lapangan, artinya mereka sudah tidak di kampus. Mereka sudah masuk ke industri ataupun mereka magang. Itu sudah seperti masyarakat lainnya,” katanya.
    Lebih lanjut, Suwilwan mengatakan bahwa perlindungan ini diberikan selama mahasiswa melaksanakan KKN.
    Setelah kembali ke kampus, mereka sudah tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan ini.
    “Memang programnya ini jangka pendek, hanya selama mereka di lapangan saja, 45 hari. Kalau memang magang, PKL ada yang tiga bulan, nah itu selama itu. Karena mereka setelah balik ke kampus, mereka sudah menjadi mahasiswa lagi. Bukan menjadi, katakanlah, orang yang bekerja di industri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bonus Atlet Lumajang Peraih Medali Porprov Jatim Bakal Diserahkan pada 9 September
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 Juli 2025

    Bonus Atlet Lumajang Peraih Medali Porprov Jatim Bakal Diserahkan pada 9 September Surabaya 8 Juli 2025

    Bonus Atlet Lumajang Peraih Medali Porprov Jatim Bakal Diserahkan pada 9 September
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke IX sudah selesai digelar di Malang.
    Hasilnya, Kabupaten Lumajang menempati peringkat 17 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
    Perolehan medalinya total 67 dengan rincian 23 medali emas, 10 medali perak, dan 34 medali perunggu.
    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Lumajang Zainul Rofik mengatakan, sesuai janji, pemerintah akan memberikan reward berupa bonus uang tunai untuk atlet yang membawa pulang medali.
    Peraih medali emas akan diberikan bonus berupa uang tunai sebesar Rp 25 juta.
    Bonus ini berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp 20 juta dan dari KONI Lumajang sebesar Rp 5 juta.
    Atlet yang mendapatkan medali perak, akan diberikan bonus sebesar Rp 15 juta.
    Serta peraih medali perunggu akan mendapatkan Rp 7,5 juta.
    Artinya, setidaknya pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 865 juta untuk memberikan bonus kepada para atlet Porprov yang sudah berjuang.
    Rinciannya, Rp 460 juta untuk bonus medali emas, Rp 150 juta untuk bonus medali perak, dan Rp 255 juta untuk bonus medali perunggu.
    Menurut Rofik, penyerahan bonus kepada para atlet rencananya akan digelar secara seremoni pada hari olah raga nasional atau 9 September 2025.
    “Untuk distribusi bonus atlet rencananya akan kami lakukan pada 9 September bersamaan dengan hari olah raga nasional,” kata Rofik.
    Rofik menjelaskan, jumlah bonus yang akan diberikan pemerintah didasarkan pada jumlah medali yang dibawa pulang.
    Sehingga, atlet beregu dan tunggal akan memperoleh bonus yang sama.
    “Kita hitungnya dari jumlah medali ya, jadi kalaupun beregu yang dapat bonus regunya,” jelas Rofik.
    Lebih lanjut, usai para atlet pulang ke Lumajang, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama KONI untuk menggenjot prestasi atlet dalam gelaran Porprov berikutnya.
    “Evaluasi tentu kita lakukan, tahun ini kalau secara jumlah medali kita memang bertambah dari sebelumnya, tapi secara peringkat masih belum seperti yang diharapkan, Bupati ingin Porprov berikutnya kita masuk 10 besar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Tarif Baru Tol Waru-Juanda yang Berlaku Mulai Juli 2025
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 Juli 2025

    Daftar Tarif Baru Tol Waru-Juanda yang Berlaku Mulai Juli 2025 Surabaya 8 Juli 2025

    Daftar Tarif Baru Tol Waru-Juanda yang Berlaku Mulai Juli 2025
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – PT Citra Margatama
    Surabaya
    (PT CMS) merilis tarif baru Jalan Tol Ruas Simpang Susun Waru Bandara Juanda (Waru-Juanda). Tarif baru disebut akan berlaku mulai Juli 2025.
    Penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 642/KPTS/M/2025 tertanggal 25 Juni 2025 tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Ruas Simpang Susun Waru Bandara Juanda.
    Berikut daftar tarif baru jalan
    Tol Waru-Juanda
    :
    Sedangkan tarif yang berlaku selama ini adalah tarif tol yang sudah diberlakukan sejak Maret 2023. Besaran
    tarif Tol Waru-Juanda
    yang berlaku saat ini untuk Golongan I atau kendaraan kecil dan bus Rp 9.000, Golongan II-III Rp 13.500, dan kendaraam Golongan IV-V Rp 18.000.
    Manajer Operasional PT CMS Arif Fathoni belum menjelaskan kapan
    tarif baru Tol Waru-Juanda
    akan diberlakukan.
    “Yang pasti mulai bulan Juli ini. Masih menunggu petunjuk direksi,” katanya dikonfirmasi, Selasa  (18/7/2025).
    Penyesuaian tarif Tol Waru-Juanda menurutnya rutin diberlakukan 2 tahun sekali sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali. 
    Besarannya didasarkan pada laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol.
    Penyesuaian tarif juga sebagai pengembalian investasi bagi pengelola jalan tol agar tercipta keberlangsungan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan biaya operasional dan untuk kehandalan struktur jalan tol.
    “Peningkatan pelayanan jalan tol meliputi pemeliharaan perkerasan jalan, pengecatan
    concreate barrier
    , perbaikan dan pengecatan guardrail perbaikan sarana rambu lalu lintas hingga penanaman pohon di sepanjang jalan tol,” ujarnya.
    Beroperasi sejak 27 April 2008, Tol Waru-Juanda membentang sepanjang 12,9 kilometer dari simpang susun Waru di perbatasan Surabaya-Sidoarjo hingga ke kawasan Bandara Internasional Juanda Surabaya.
    Tol Waru-Juanda tersambung dengan ruas Tol Surabaya-Gempol dan Tol Surabaya-Mojokerto. Memberlakukan sistem operasional terbuka, Tol Waru-Juanda memiliki 6 pintu gerbang tol.
    Tol Waru-Juanda membuka akses jalan bebas hambatan dari Simpang Waru menuju Bandara Internasional Juanda dan kawasan industri SIER serta sejumlah fasilitas umum lainnya di wilayah perbatasan Surabaya-Sidoarjo di bagian selatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berhasil Lalui Krisis Covid-19, DPR Pede RI Bisa Hadapi Tantangan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Berhasil Lalui Krisis Covid-19, DPR Pede RI Bisa Hadapi Tantangan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Adies Kadir optimistis Indonesia bisa melalui tiap persoalan termasuk kebijakan tarif Trump untuk RI mencapai 32%.

    Adies mengatakan pengenaan tarif itu itu merupakan tantangan bagi negara yang menjadi anggota dalam organisasi antarnegara Brics. 

    Namun demikian, dengan pengalaman menghadapi pandemi Covid-19. RI dinilai bisa melewati tantangan terkait tarif resiprokal yang telah diumumkan Presiden AS Donald Trump itu.

    “Tetapi, seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi Covid-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2025).

    Kemudian, Adies menyatakan bahwa pemerintah RI juga tidak akan tinggal diam. Pasalnya, baik itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga pihak terkait lainnya bakal melakukan upaya untuk mengatasi persoalan ini.

    “Jadi memang insyaallah pondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi-strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.

    Adapun, besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.

    Trump mengemukakan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        8 Juli 2025

    Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar Bandung 8 Juli 2025

    Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    menolak usulan Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    untuk membongkar
    Teras Cihampelas

    Farhan
    menjelaskan, keputusan untuk mempertahankan Teras Cihampelas dan tidak membongkarnya diambil melalui proses panjang yang melibatkan kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sambung Farhan, telah melakukan appraisal terhadap Teras Cihampelas untuk mengukur kerugian yang dialami. Perhitungan tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai.
    “Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” ungkap Farhan di Taman Lalu Lintas, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
    Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, karena nilai aset Teras Cihampelas lebih dari Rp 5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan. 
    “Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” jelasnya.
    Farhan mengungkapkan, jika pembongkaran dilakukan, proses tersebut akan memakan waktu enam bulan.
    Selama periode itu, tidak akan ada perawatan. Hal itu berpotensi membuat aset semakin terbengkalai.
    “Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan dan risikonya malah bisa melanggar hukum,” tambahnya.
    Dengan keputusan untuk tidak membongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik untuk Teras Cihampelas.
    Mulai tahun ini dan seterusnya, Farhan memastikan bahwa Pemkot Bandung akan selalu menyiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat.
    “Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.
    Farhan juga menyampaikan bahwa perawatan ini akan dilakukan secara lintas dinas, melibatkan beberapa instansi seperti DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos.
    Selain itu, dua kecamatan dan dua kelurahan di sekitar lokasi juga akan dilibatkan secara aktif.
    “Perawatan bukan hanya dari dinas, tapi juga kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan. Ini aset milik bersama, harus dijaga bersama,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Sawit Was-was Ekspor CPO Turun Imbas Tarif Trump 32%

    Pengusaha Sawit Was-was Ekspor CPO Turun Imbas Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tetap mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia ke AS terus meningkat selama lima tahun terakhir.

    Adapun, volume ekspor tertinggi terjadi pada 2023, yakni mampu mencapai 2,5 juta ton. Sayangnya, volumenya turun menjadi 2,2 juta ton pada 2024 dengan pangsa pasar CPO adalah 89%.

    “Apabila tarif [AS terhadap Indonesia] tetap 32%, ada kemungkinan ekspor [CPO] akan menurun, besarnya berapa belum tahu,” kata Eddy kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Menurut Eddy, importir di Negara Paman Sam akan mengalihkan pasar ke negara dengan tarif lebih rendah, seperti Malaysia, imbas adanya tarif tinggi ini.

    Sebagai pembanding, Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% untuk Malaysia. Besaran tarifnya lebih rendah dibandingkan Indonesia sebesar 32%.

    “Yang paling mungkin importir di AS akan bergeser ke negara lain seperti Malaysia dan negara-negara di Amerika Latin, karena tarif mereka di bawah Indonesia,” ujarnya.

    Meski begitu, Eddy menyebut tren ekspor CPO Indonesia belum tentu akan terus menurun ke depan. Kondisi ini tergantung pada kondisi minyak nabati lain, seperti minyak kedelai hingga minyak bunga matahari.

    “Belum tentu trennya turun terus, tergantung minyak nabati lain. Apabila supply mereka kurang, maka permintaan minyak sawit akan meningkat,” terangnya.

    Menurutnya, harga minyak sawit harus kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Sebab, harga yang kompetitif akan mempengaruhi kinerja ekspor CPO ke depan.

    “Jangan sampai harga minyak sawit lebih mahal dari minyak nabati lain seperti bunga matahari dan minyak kedelai seperti di tahun 2024 dan di awal 2025 [sampai April], ini juga akan menurunkan ekspor minyak sawit,” jelasnya.

    Adapun untuk menghadapi tarif Trump, Eddy menyebut diversifikasi ke pasar nontraditional harus terus dilakukan, seperti ke Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Asia Tengah.

    “Juga harus terus menjaga pasar traditional agar jangan turun seperti China, India, Pakistan dan Uni Eropa yang saat ini sebagai empat besar pasar minyak sawit Indonesia,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, alias tidak mengalami perubahan.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Kepala Negara AS itu juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara. Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, namun hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya. Produk yang dialihkan (transshipped) untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif sesuai dengan kategori tertingginya,” demikian kutipan surat tersebut.

    Dia menjelaskan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, nontarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Sayangnya, hubungan dagang ini sejauh ini belum bersifat timbal balik,” terangnya.

    Menurutnya, pengenaan tarif 32% itu sebenarnya jauh lebih rendah dari tarif yang diperlukan untuk menutup kesenjangan defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dia menambahkan, tarif ini tidak akan berlaku jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan dari Indonesia, memutuskan untuk membangun fasilitas produksi di AS.

    Bukan hanya itu, Trump juga menyebut AS bakal membantu mempercepat proses perizinan secara profesional dan efisien dalam hitungan minggu.

    Selain itu, AS dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif jika Indonesia bersedia membuka akses pasar dan menghapus kebijakan tarif maupun nontarif terhadap AS. Dia menyebut, besaran tarif dapat dinaikkan atau diturunkan, tergantung pada perkembangan hubungan bilateral Indonesia—AS. 

    Bahkan, Trump juga mengancam Indonesia untuk menambah tarif tersebut jika Indonesia melakukan retaliasi dagang. “Apabila Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif atas produk Amerika Serikat, maka besaran kenaikan tersebut akan langsung ditambahkan pada tarif 32% yang telah kami tetapkan,” tandasnya.

  • 5 Tentara Israel Tewas dalam Pertempuran di Gaza, 14 Orang Luka

    5 Tentara Israel Tewas dalam Pertempuran di Gaza, 14 Orang Luka

    Gaza City

    Sedikitnya lima tentara Israel tewas dalam pertempuran di wilayah Jalur Gaza bagian utara, yang melibatkan ledakan bom dan penyergapan bersenjata. Belasan orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang sama di wilayah yang dikuasai kelompok Hamas tersebut.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita Anadolu Agency, Selasa (8/7/2025), militer Israel mengumumkan lima tentaranya “gugur dalam pertempuran di Jalur Gaza bagian utara”. Sekitar 14 orang lainnya, menurut militer Tel Aviv, mengalami luka-luka dalam insiden yang sama.

    Para korban luka, sebut militer Israel, telah “dievakuasi ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis dan keluarga mereka telah diberitahu”.

    Kematian itu terjadi pada Senin (7/7) malam ketika tentara-tentara Israel dari Batalion Netzah Yehuda melakukan patroli berjalan kaki melewati kota Beit Hanoun, Jalur Gaza bagian utara.

    “Lima tentara dari Batalion Netzah Yehuda dari Brigade Kfir tewas dalam pertempuran di Jalur Gaza bagian utara pada Senin (7/7) malam, dan 14 tentara lainnya mengalami luka-luka, termasuk dua orang terluka parah,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Laporan Radio Militer Israel, secara terpisah, menyebut kematian personel militer Tel Aviv itu disebabkan oleh bom yang ditanam di pinggir jalanan kota Beit Hanoun, yang meledak saat tentara-tentara itu melakukan patroli berjalan kaki di sana.

    “Para tentara infanteri terkena bom yang ditanam di pinggir jalan sesaat setelah pukul 22.00 malam pada Senin (7/7), selama operasi darat di Beit Hanoun. Para tentara tersebut beroperasi dengan berjalan kaki, dan tidak berada di dalam kendaraan,” sebut Radio Militer Israel dalam laporannya.

    “Saat mengevakuasi para korban luka dari lokasi ledakan, para militan bersenjata melepaskan tembakan dari penyergapan ke arah pasukan penyelamat, yang mengakibatkan lebih banyak korban,” imbuh laporan tersebut.

    “Evakuasi menjadi rumit dan berkepanjangan, dan pasukan penyelamat tambahan dipanggil,” kata militer Israel dalam pernyataannya.

    Perang Gaza telah berkecamuk selama 22 bulan, yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023. Tel Aviv terus menggempur wilayah Jalur Gaza, dengan tujuan menghancurkan Hamas.

    Lebih dari 57.500 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas di berbagai wilayah Gaza selama perang berkecamuk.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Outlook Ekonomi RI Turun, Istana: Bukan Pesimis, Ini Realistis

    Outlook Ekonomi RI Turun, Istana: Bukan Pesimis, Ini Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan mengungkapkan alasan Pemerintah menurunkan proyeksi atau outlook pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya 5,2% menjadi di kisaran 4,7% hingga maksimal 5% untuk tahun ini. Penyesuaian ini juga telah disetujui oleh DPR. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan latar belakang kebijakan ini agar tak diartikan sebagai bentuk tak optimis saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Hasan menegaskan bahwa langkah pemerintah menurunkan outlook ini bukan berarti menunjukkan sikap pesimistis terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, keputusan tersebut justru merupakan bentuk penyesuaian yang realistis atas kondisi ekonomi global yang saat ini tengah melambat.

    “Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakkan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global hanya sekitar 2,3 persen,” ucapnya kepada wartawan. 

    Menurutnya, penyesuaian outlook ini adalah langkah wajar agar kebijakan pemerintah tetap responsif terhadap dinamika perekonomian dunia. Hasan menambahkan, meski direvisi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap jauh di atas rata-rata prediksi global dan hanya kalah cepat dari sedikit negara di kawasan Asia Tenggara.

    “Tapi dengan penyesuaian-penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global yang hanya sekitar 2,3 persen. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina, yang prediksinya di atas kita,” kata Hasan.

    Lebih lanjut, dia menekankan, dibandingkan negara-negara lain yang hanya diperkirakan tumbuh 0–1 persen, capaian Indonesia tetap tergolong tinggi. Karena itu, revisi target ini bukan cerminan rasa pesimis, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah.

    “Jadi ini bukan bagian dari pesimisme. Justru kita masih sangat optimis dengan melihat situasi secara keseluruhan di dunia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memaparkan sejumlah langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di semester kedua tahun 2025.

    Menurutnya, belanja pemerintah akan menjadi motor penggerak utama, terutama melalui belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.

    Selain itu, program-program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan memberi efek positif terhadap perekonomian.

    “Makanan bergizi gratis ketika banyak itu nanti sudah mencapai target misalnya, itu juga akan menstimulus perekonomian kita,” jelas Hasan.

    Tak hanya itu, dia meyakini rangkaian kebijakan tersebut dapat memperkuat perekonomian nasional menghadapi tekanan global.

    “Jadi nanti mungkin ini penyelesaian-penyelesaian yang dibuat hari ini. Tapi kita berharap tentu ada perbaikan-perbaikan untuk sampai 6 bulan yang akan datang,” pungkas Hasan.

  • Pemerintah Sudah Bayar Bunga Utang Rp257,1 Triliun, Sisa Lebih Banyak pada Semester II

    Pemerintah Sudah Bayar Bunga Utang Rp257,1 Triliun, Sisa Lebih Banyak pada Semester II

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembayaran bunga utang Rp257,1 triliun hingga akhir Juni 2025 atau semester satu, dari rencana Rp552,9 triliun sepanjang tahun ini.

    Artinya, pemerintah masih harus menyiapkan anggaran senilai Rp295,8 triliun untuk melunaskan sisa pembayaran bunga utang hingga akhir tahun nanti. 

    Mengutip dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, realisasi pembayaran bunga utang tersebut telah mencakup 46,5% dari pagu. 

    “Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri senilai Rp235,15 triliun atau 43,7% dari pagu,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (8/7/2025). 

    Selain itu, pemerintah juga melakukan pembayaran bunga utang luar negeri senilai Rp21,9 triliun atau 39,7% dari pagu APBN tahun ini. 

    Membandingkan dengan 2024, pembayaran bunga utang tahun ini memang lebih tinggi Rp55,6 triliun.

    Melihat perbandingan realisasi secara persentase, pembayaran bunga utang sampai dengan semester I/2025 lebih lambat dari periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 48,3% dari pagu.

    Pemerintah dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, pembayaran bunga utang merupakan konsekuensi atas pengadaan utang untuk pembiayaan defisit APBN menjadi salah satu beban fiskal penting yang harus dikelola dengan cermat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara.

    Dalam hal ini, bunga utang mencakup pembayaran kupon atas Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat program pengelolaan utang pemerintah.

    Besaran pembayaran bunga utang mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

    Fluktuasi dalam besaran pembayaran ini menjadikan pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang efektif dan efisien, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar bunga utang.

    Secara inheren, portfolio utang pemerintah mengandung risiko yang dapat memengaruhi jumlah pembayaran bunga, seperti volatilitas suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

    Beberapa faktor lainnya yang dapat memengaruhi pembayaran bunga utang di antaranya volume kebutuhan pembiayaan pemerintah dan sentimen pasar atas surat utang yang ditunjukkan melalui minat investor di pasar perdana SBN.

    Pembayaran Bunga Utang Naik dari Tahun ke Tahun

    Sebagai catatan, pada 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, lalu 2022 menjadi Rp386,3 triliun, 2023 menjadi Rp439,9 triliun, dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun. 

    Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Melihat porsinya, alokasi anggaran untuk pembayaran utang pemerintah tersebut menjelaskan 15,27% dari total rencana awal belanja negara yang senilai Rp3.621,3 triliun.

    Apabila anggaran untuk bayar bunga utang dialihkan untuk belanja lainnya, pemerintah tak perlu pusing efisiensi untuk membiayai program prioritas Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran jumbo.