Xcloud.id

Blog

  • KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC

    KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC

    KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menyita uang sebesar Rp 10 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank milik negara (BUMN).
    Penyitaan tersebut dilakukan KPK saat memeriksa sejumlah saksi terkait perkara tersebut pada awal pekan Juli 2025.
    “Pada Senin dan Selasa kemarin, penyidik juga menyita uang sejumlah Rp 10 miliar di rekening para pihak tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Budi mengatakan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi pada awal pekan ini untuk melacak pihak-pihak yang diduga ikut menikmati aliran uang dari
    korupsi pengadaan mesin EDC
    tersebut.
    “Benar, pada awal pekan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk didalami keterangannya, guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC,” ujar dia.
    KPK mengatakan, penyitaan tersebut sekaligus sebagai langkah awal asset recovery atas dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 700 miliar tersebut.
    Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan EDC pada salah satu
    bank BUMN
    dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 700 miliar.
    “Dalam perkara dengan tempus 2020-2024, dengan nilai anggaran pengadaan sejumlah Rp 2,1 triliun, hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp 700 miliar, atau sekitar 30 persen dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut,” kata Budi, Selasa (1/7/2025).
    KPK juga sudah menggeledah kantor pusat bank tersebut yang terletak di kawasan Gatot Subroto dan Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6/2025) lalu.
    Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
    Budi menyebut penyidikan masih bersifat umum (sprindik umum), dan lembaganya masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak.
    Sementara itu, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan pihaknya menghormati proses penggeledahan oleh KPK.
    BRI mengaku akan kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.
    “Kami (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” ujar Agustya dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    “Sebagai perusahaan BUMN, maka kami akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” tambahnya.
    Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa BRI mendukung penuh penegakan hukum dan memastikan akan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan KPK.
    Ia juga memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sumber daya manusia (SDM) BRI sudah sesuai standar operasional perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
    “Kami juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memitigasi risiko penyimpangan di masa mendatang,” tutur Agustya.
    “Atas kejadian ini kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal dengan nyaman dan aman,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025 Megapolitan 9 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025 Megapolitan 9 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan
    Samsat Keliling
    di sejumlah titik strategis di wilayah
    Jakarta
    , Rabu (9/7/2025).
    Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan STNK tanpa perlu mengunjungi kantor Samsat Induk.
    Samsat Keliling juga mendukung program
    pemutihan pajak kendaraan
    bermotor, yang memberikan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
    Program pemutihan pajak di Jakarta berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Namun, untuk pengurusan pajak lima tahunan dan pergantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar.
    Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di Jakarta pada Rabu, (9/7/2025):
    Jakarta Pusat:
    Jakarta Utara:
    Jakarta Barat:
    Jakarta Selatan:
    Jakarta Timur:
    Wajib pajak yang ingin memanfaatkan layanan ini perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut:
    Masyarakat diimbau hadir sesuai jadwal operasional yang telah ditetapkan agar pelayanan berjalan tertib dan efisien.
    Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Samsat Keliling di wilayah DKI Jakarta, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Ditlantas Polda Metro Jaya atau menghubungi kantor Samsat terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ungkap Penyebab Anomali Hujan Ekstrem Padahal Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Penyebab Anomali Hujan Ekstrem Padahal Musim Kemarau

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer yang tidak lazim telah menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30% wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau.

    “Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Dwikorita, dikutip dari situs BMKG.

    Kemunduran musim kemarau tahun ini, lanjutnya, merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia. Kedua faktor ini menyebabkan tingginya kelembapan udara yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering.

    Kondisi ini diperburuk oleh berbagai fenomena atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator (Kelvin dan Rossby Equator) yang mendukung pembentukan awan konvektif dan memperbesar potensi hujan lebat.

    “Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025,” paparnya.

    Membentuk Hujan Ekstrem

    Dampak dari kondisi ini, sudah mulai terasa dalam bentuk hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada 5 dan 6 Juli lalu. Hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari tercatat di Bogor, Mataram, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, serta sejumlah wilayah di Jabodetabek, menyebabkan banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat.

    “BMKG telah memberikan peringatan dini cuaca mingguan dan diupdate secara berkala 3 hingga 6 jam sebelum kejadian berlangsung. Peringatan dini tersebut disebarluaskan melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial, WhatsApp Group, dan kanal komunikasi lainnya,” kata Dwikorita.

    BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, serta instansi teknis lainnya guna mengantisipasi risiko lanjutan.

    Fenomena cuaca ekstrem yang terus terjadi ini menunjukkan bahwa dinamika atmosfer masih sangat aktif meskipun Indonesia telah memasuki periode kemarau. Berdasarkan hasil analisis terkini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dalam sepekan ke depan meliputi Jawa bagian barat dan tengah (termasuk Jabodetabek), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku bagian tengah, dan Papua bagian tengah dan utara.

    “Potensi hujan ini diperkirakan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur Indonesia pada periode 10 hingga 12 Juli 2025,” imbuhnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan memperhatikan peringatan dini guna menghindari dampak yang lebih besar dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap perkembangan cuaca, karena dinamika atmosfer yang terjadi saat ini masih cukup kompleks,” tutup Dwikorita.

    (rns/rns)

  • Yusril Tegaskan Gibran Tak Berkantor ke Papua: Hanya Sekretariat Badan Otsus

    Yusril Tegaskan Gibran Tak Berkantor ke Papua: Hanya Sekretariat Badan Otsus

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua dalam rangka tugas percepatan pembangunan Papua. Yusril menjelaskan untuk menyukseskan program ini pemerintah akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk berkantor di Papua.

    Yusril menjelaskan Gibran mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua. Tugas itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” kata Yusril kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

    Adapun badan khusus itu dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Perpres No 121 Tahun 2022. Namun, katanya, aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril mengungkapkan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    “Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” jelas Yusril.

    “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” katanya.

    Sebelumnya, Yusril mengungkap pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua. Yusril menyebut kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan di Papua tersebut.

    “Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” lanjut Yusril.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tom Lembong Akan Bacakan Nota Pembelaan di Sidang Korupsi Impor Gula Hari Ini – Page 3

    Tom Lembong Akan Bacakan Nota Pembelaan di Sidang Korupsi Impor Gula Hari Ini – Page 3

    Dalam dakwaannya, JPU menyebut Tom Lembong menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016. Ia diduga menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Parahnya, perusahaan-perusahaan tersebut diketahui tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula konsumsi. Mereka adalah produsen gula rafinasi yang seharusnya tidak diperkenankan memproduksi gula kristal putih untuk pasar umum.

    Lebih jauh lagi, Tom Lembong tidak menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola pengendalian pasokan dan harga gula. Sebaliknya, ia menunjuk sejumlah koperasi seperti:

    Induk Koperasi Kartika (Inkopkar)
    Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol)
    Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol)
    Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri Terancam Hukuman Berat

    Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Ancaman hukuman dalam pasal tersebut mencakup pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda miliaran rupiah, serta kemungkinan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset.

     

    Reporter: Nur Habibie/Merdeka

  • Kemkomdigi Minta Tambahan Anggaran Rp 12,6 T di 2026

    Kemkomdigi Minta Tambahan Anggaran Rp 12,6 T di 2026

    Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi) usulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 T untuk tahun 2026.

    Anggaran tersebut akan berfokus pada pelaksanaan 4 program prioritas, termasuk mendorong akses internet Papua, Pusat Data Nasional serta teknologi kecerdasan buatan (AI)

    Klik di sini untuk melihat video 20Detik lainnya!

  • Dua Pesawat Militer AS Mendarat di Bandara Komodo, TNI AU Pastikan Pengamanan Sesuai Prosedur – Page 3

    Dua Pesawat Militer AS Mendarat di Bandara Komodo, TNI AU Pastikan Pengamanan Sesuai Prosedur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pesawat militer asing milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis CMV-22 Osprey mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (6/7/2025) sore. Kehadiran dua pesawat tempur canggih itu sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial.

    Namun, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menegaskan bahwa seluruh rangkaian aktivitas penerbangan tersebut berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan prosedur pengamanan militer internasional yang berlaku.

    “Pengamanan berjalan aman dan lancar. Semua sesuai prosedur,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).

    Pesawat pertama yang diamankan adalah CMV-22 Osprey dengan nomor registrasi 169456, membawa 8 kru tanpa penumpang. Sementara pesawat kedua, juga tipe Osprey, dengan nomor registrasi 169450, mengangkut 7 kru.

    Kedua pesawat tersebut menempuh rute Denpasar – Labuan Bajo – Darwin (Australia) dan hanya melakukan technical landing for refuel (pengisian bahan bakar) sebagai bagian dari misi PACOM transit dari Filipina menuju Australia.

    “Pesawat tiba pukul 17.51 WITA dan kembali lepas landas pukul 19.25 WITA. Seluruh kegiatan berlangsung hingga pukul 19.27 WITA tanpa kendala berarti,” jelas Kristomei.

    Mayjen Kristomei menegaskan bahwa pengamanan terhadap penerbangan militer asing di wilayah Indonesia adalah bagian dari tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang diperbarui dalam UU No. 3 Tahun 2025.

    “TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Karena itu, semua aktivitas militer asing yang melintas atau singgah di wilayah kita harus sesuai ketentuan,” tegasnya.

    TNI juga memastikan koordinasi lintas instansi dilakukan untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan penerbangan, dan ketertiban wilayah udara nasional.

  • Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Data tersebut disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin 7 Juli 2025.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

    Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online.

    Seperti apa langkah kementeria terkait? Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), temuan tersebut merupakan hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK.

    Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK yang terlibat judi online, ditemukan lebih dari setengah juta yang identik.

    “Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lantas, seperti apa data NIK penerima bansos terlibat judi online? Apa langkah yang dilakukan kementerian terkait ada 571.410 NIK penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 3 Jurus Baru Prabowo Berantas Kemiskinan

    3 Jurus Baru Prabowo Berantas Kemiskinan

    Jakarta –

    Sebanyak tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal diluncurkan bulan ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan program-program ini bakal menjadi jurus utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

    Program-program yang bakal diluncurkan langsung oleh Prabowo itu merupakan bagian dari tiga pilar kebijakan prioritas, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan juga penggerak ekonomi kerakyatan.

    “Ini merupakan bagian dari trisula program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” beber Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    3 Jurus Prabowo Berantas Kemiskinan:

    1. Sekolah Rakyat

    Program yang pertama akan diluncurkan bulan ini adalah Sekolah Rakyat. Sekitar 100 unit Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi di tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli ini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem.

    Menurutnya banyak sekali anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tak bisa bersekolah, bahkan meskipun sudah ada banyak layanan pendidikan gratis bantuan pemerintah. Nah anak-anak seperti ini akan disekolahkan negara secara gratis lewat program Sekolah Rakyat untuk pendidikan dasar dan menengah.

    “Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrem ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat,” beber Hasan Nasbi.

    Siswa-siswa penerima bantuan Sekolah Rakyat akan diberikan pendidikan terpadu lewat skema asrama. Mereka akan mendapatkan kurikulum pendidikan nasional dengan mendapatkan tempat tinggal khusus di asrama, para siswa juga akan dijamin kehidupannya dari mulai kebutuhan pangan hingga sandang di Sekolah Rakyat.

    “Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7% masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrem,” sebut Hasan Nasbi.

    Program ini dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin. Sejalan dengan itu, orang tua dari para murid Sekolah Rakyat juga akan dibina dan diberikan bantuan sosial untuk memperbaiki nasibnya.

    2. Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

    Program kedua adalah kelanjutan dari layanan Cek Kesehatan Gratis yang sudah diluncurkan sejak awal tahun ini. Kali ini yang berbeda adalah layanan itu diberikan khusus untuk anak-anak sekolah.

    “Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC, dan juga pemeriksaan kejiwaan,” beber Hasan Nasbi.

    Pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program yang diberikan secara cuma-cuma ini. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia tidak hanya diberikan pendidikan yang bagus, tapi juga kesehatannya harus terjaga dengan baik.

    “Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal yang perlu diatasi itu bisa diatasi dan diantisipasi sejak usia dini,” lanjut Hasan Nasbi.

    3. Koperasi Desa Merah Putih

    Program terakhir yang jadi jurus Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengoperasian perdana Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

    “Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” beber Hasan Nasbi.

    Puluhan Koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada tanggal 19 Juli 2025 mendatang. Total ada 92 koperasi pada 38 provinsi di seluruh Indonesia yang memulai operasinya.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan untuk memajukan ekonomi dari desa. Targetnya, 80 ribu lebih koperasi yang akan dibentuk dapat membuka lapangan kerja untuk 2 juta orang pekerja.

    Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa, mengurangi arus urbanisasi masyarakat ke kota besar, dan juga meningkatkan sumber daya manusia di desa.

    Tonton juga “Sekolah Rakyat Akan Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli” di sini:

    (hal/rrd)

  • Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini

    Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini

    Liputan6.com, Bandung – Kalender Jawa adalah salah satu sistem penanggalan tradisional yang masih tetap digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama mereka yang tinggal di wilayah Jawa dan sekitarnya.

    Meski dunia telah memasuki era modern, kalender ini masih dianggap memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi kalangan yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya leluhur kalender Jawa menjadi bagian penting.

    Kemudian salah satu hal utama dalam kalender ini adalah “weton” yaitu kombinasi antara hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran khas Jawa seperti Legi, Pahing, Pahing, Wage, dan Kliwon.

    Weton diyakini memiliki makna simbolik yang mendalam terutama bagi masyarakat yang mempercayainya. Fungsi weton pun beragam, mulai dari mengetahui hari kelahiran hingga membaca watak seseorang hingga menentukan kecocokan pasangan.

    Selain itu, bagi banyak orang yang memegang teguh budaya weton sering kali penting untuk menentukan hari-hari yang dianggap membawa keberuntungan. Karena nilai-nilai simbolis tersebut, banyak orang masih mengandalkan perhitungan weton.

    Hal-hal seperti memilih waktu terbaik untuk menikah, memulai usaha baru, membangun tempat tinggal, atau menjalani upacara adat kerap diselaraskan dengan perhitungan hari dan pasarannya.

    Pengaruh weton begitu kuat dalam kehidupan tradisional sehingga banyak keluarga masih meminta pertimbangan orang yang dituakan atau ahli perhitungan hari. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap warisan budaya hingga kini.