Xcloud.id

Blog

  • Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam tarif perdagangan yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN.

    Tanpa menyebut langsung nama Trump dan AS, Anwar menyebut tarif perdagangan kini digunakan untuk “menekan” dan “mengekang”.

    Kecaman ini, seperti dilansir AFP, Rabu (9/7/2025), disampaikan Anwar saat para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur untuk pertemuan tiga hari, yang juga mencakup pembicaraan dengan AS, China dan Rusia.

    Langkah terbaru Trump menetapkan tarif untuk banyak negara akan menjadi agenda utama dalam pertemuan para diplomat top negara-negara ASEAN tersebut.

    “Di seluruh dunia, alat yang dulu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan, kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan mengekang,” kata Anwar saat konferensi dimulai.

    “Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini telah menjadi instrumen tajam dalam persaingan geopolitik,” sebutnya, tanpa secara spesifik menyebut AS.

    Kecaman Anwar terhadap pemberlakuan tarif oleh Trump itu disampaikan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio ke Malaysia untuk melakukan pembicaraan yang dibayangi kekhawatiran perang dagang.

    Rubio diperkirakan akan tiba di Kuala Lumpur pada Kamis (10/7) pagi, untuk ikut menghadiri serangkaian pertemuan selama dua hari.

    Pertemuan itu mencakup konferensi tingkat menteri dan pertemuan para Menlu negara Asia Timur — yang juga akan dihadiri oleh para mitra dagang utama AS-AS seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

    Para pejabat AS menjelang kunjungan Rubio itu mengatakan bahwa Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, kunjungan Rubio itu dilakukan di tengah kekhawatiran banyak negara mengenai pemberlakuan tarif Trump yang bersifat menghukum.

    Trump, pada Senin (7/7), mengatakan dirinya akan memberlakukan tarif 25 persen kepada sekutu utama AS seperti Jepang dan Korsel, sedangkan 12 negara lainnya, termasuk negara-negara ASEAN, mendapatkan tarif sebesar 25 persen untuk Malaysia hingga sebesar 40 persen untuk Laos.

    Pemberlakuan tarif itu akan dimulai pada 1 Agustus mendatang.

    Pertemuan di Malaysia ini digelar saat negara itu menjadi ketua bergilir ASEAN tahun ini.

    “Kohesi kita tidak boleh berakhir pada deklarasi. Itu harus dibangun ke dalam lembaga, strategi, dan keputusan ekonomi kita,” cetus Anwar dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nusron Minta Tambah Anggaran Rp 3,63 T buat Belanja Pegawai-PTSL

    Nusron Minta Tambah Anggaran Rp 3,63 T buat Belanja Pegawai-PTSL

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3,63 triliun untuk tahun 2026. Tambahan tersebut paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

    “Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya, yang kita usulkan adalah Rp 3,63 triliun,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

    Nusron mengatakan tambahan tersebut terdiri dari Rp 1,75 triliun untuk program dukungan manajemen. Dari anggaran tersebut, Nusron mengatakan usulan paling banyak untuk tambahan anggaran belanja pegawai.

    “Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan PPPK, yang itu hasil tenaga honorer yang diputuskan boleh MenPAN-RB yang diangkat menjadi PPPK. Itu jumlahnya 12.513 (orang),” katanya.

    “Ini tidak termasuk yang lagi pada progres, terutama yang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang selama ini terpaksa kita outsourcing kan yang tidak masuk dalam ketentuan MenPAN-RB, yang dianggap non inti seperti pramusaji, office boy, satpam, sopir,” tambahnya.

    Kemudian, Nusron mengatakan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 1,83 triliun. Tambahan anggaran ini untuk mempercepat realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

    Nusron juga mengatakan ada tambahan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk percepatan program rencana detail tata ruang (RDTR).

    “Kekurangan kita ini PTSL itu masih kurang 15 juta hektare,” katanya.

    Nusron mengatakan bahwa pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 Rp 7,7 triliun. Dana tersebut berasal dari rupiah murni Rp 4,3 triliun, PNBP sebesar Rp 1,9 triliun.

    “Kemudian dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia Rp 1,09 miliar. Sehingga totalnya adalah Rp 7,7 triliun,” katanya.

    Simak Juga Video: MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim

    (acd/acd)

  • Kementerian Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran, Ini Kata Ketua Banggar DPR

    Kementerian Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran, Ini Kata Ketua Banggar DPR

    Jakarta –

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyikapi sejumlah kementerian yang meminta tambahan anggaran ke DPR RI untuk 2026. Said menyebut pembahasan soal anggaran di DPR masih tahap awal.

    “Ini masih pembahasan awal. Rencana kerja pemerintah baru dibahas sama Badan Anggaran. Tentu yang diterima oleh kementerian atau lembaga saat ini baru alokasi dasar. Biasanya isinya dukungan manajemen,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Said mengatakan Banggar membahas pokok-pokok kebijakan fiskal. Ia mengatakan hal itu akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Nah, Banggar membahas asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal termasuk makro postur di dalamnya, itu bagian dari pengantar nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Said mengatakan fiskal RI di semester kedua masih dalam kategori baik. “Nggak, masih bagus kok. Masih insya Allah. Masih, effort-nya sudah mulai kelihatan. Kalau awal Maret itu sekitar 12,3 persen. Kali ini sudah turun jauh 6 persen dan saya yakin melihat outlook yang disampaikan pemerintah masih mumpuni fiskal kita. Sampai semester kedua,” tambahnya.

    Adapun sejumlah kementerian tengah membahas rancangan anggaran untuk periode 2026. Mayoritas kementerian atau lembaga mengusulkan adanya tambahan anggaran di periode berikutnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi III DPR Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai pada Masa Sidang Sekarang

    Komisi III DPR Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai pada Masa Sidang Sekarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan rampung pada masa sidang sekarang. 

    Dia pun menyebut bahwa rapat panita kerja (panja) hari ini juga langsung membahas substansi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian, lanjutnya, para anggota panja juga tidak bertele-tele dalam menyampaikan pandangannya.

    “Jadi omong substansi, omong substansi, omong substansi ini juga tergantung pada skill ketua rapatnya, kalau Pak Habiburokhman InsyaAllah bisa mengatur alur-alur lintas pembicaraan yang efektif,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025). 

    Dengan demikian, dia menilai para anggota panja berada dalam suasana yang baik pasa rapat perdana panja hari ini.

    “Jadi kawan-kawan juga happy semua tadi ya. Kami berharap ini sih selesai sesuai dengan perencanaan kita di masa sidang ini, ya, masa sidang ini selesai sampai pembahasan tingkat pertama dan kedua,” harapnya.

    Lebih jauh, legislator Gerindra ini menjamin bahwa proses pembahasan DIM akan 100% terbuka dan selalu dilakukan di ruang rapat Komisi III DPR.

    “Dan kami minta perangkat live streaming diaktifkan. Karena siapa tahu ada masyarakat yang mengikuti rapat-rapat kami, ingin memberikan masukan dia bisa live melihatnya dari rumah,” ucapnya.

    Adapun, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menginginkan pembahasan revisi KUHAP bisa segera selesai dengan cepat. Pasalnya, selain demi kepastian hukum juga karena banyak revisi UU lain yang masih mengantre.

    “Jadi kita harapkan ini cepat, selain itu kenapa kita minta cepat? Ada dua rancangan undang-undang juga yang menanti KUHAP ini, antara lain RUU kepolisian dan juga RUU perampasan aset. Jadi ada dua RUU yang menunggu itu,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

  • TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menghormati keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    sebagai Direktur Utama (Dirut)
    Perum Bulog
    .
    TNI menegaskan bahwa proses pengajuan pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2, UU No 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional, khususnya di bidang
    ketahanan pangan
    .
    “Tentara Nasional Indonesia menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog,” ungkapnya.
    Kapuspen menjelaskan, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya bisa dilakukan atas permintaan instansi pemerintah dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.
    “Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Kristomei.
    Kapuspen juga menambahkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI segera mengundurkan diri atau pensiun.
    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diketahui tengah menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi (BKO)
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian.
    TNI menilai, penugasan ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor logistik dan distribusi pangan strategis.
    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
    Novi sendiri menjabat
    Dirut Bulog
    pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir. “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
    Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
    Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
    Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Tengah Tarif 32%, Pemerintah Beberkan Daftar Perusahaan yang Gaet Mitra AS – Page 3

    Di Tengah Tarif 32%, Pemerintah Beberkan Daftar Perusahaan yang Gaet Mitra AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan perusahaan-perusahaan Tanah Air yang telah menandatangani kerja sama strategis dengan pihak Amerika Serikat.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan defisit perdagangan antara kedua negara yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Amerika Serikat.

    Haryo menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut mencakup sejumlah sektor penting, termasuk energi dan pertanian. Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan secara rinci isi perjanjian tersebut karena pengungkapan detail kerja sama dikhawatirkan bisa mengganggu kelancaran implementasi di lapangan.

    “Jadi, sementara ini yang bisa kami sampaikan dari sektor energi itu dari Pertamina, kemudian dari sektor pertanian ini ada FKS Group, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga untuk cutton kemudian juga dari PT Sorini Agro Indonesia Asia Korindo untuk corn dan kemudian Asosiasi Produsen Tepung Indonesia untuk Gandum,” kata Haryo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dengan menjalin kemitraan bisnis ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka pendek Indonesia dalam meredam rencana kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat yang mencapai 32 persen.

    Oleh karena itu, Pemerintah berharap, dengan membangun hubungan dagang langsung antarpelaku usaha Indonesia dengan Amerika Serikat maka beban tarif impor bisa dikaji ulang.

     

  • DPR Heran, Duit Negara Ngalir Terus Masalah Lumpur Lapindo Nggak Beres Juga

    DPR Heran, Duit Negara Ngalir Terus Masalah Lumpur Lapindo Nggak Beres Juga

    Jakarta –

    Sudah 18 tahun berlalu sejak tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tapi penanganannya belum juga tuntas. Padahal, anggaran penanganan lumpur ini terus mengalir dari APBN, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku heran proyek penanganan lumpur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum juga menunjukkan progres signifikan. Padahal, sejak tahun 2022 saja alokasi anggarannya konsisten besar, mulai Rp 270 miliar per tahun hingga ratusan miliar pada RAPBN 2026.

    “Di Lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar? Apa nggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh, dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PU, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Ia merinci, alokasi APBN untuk penanganan Lumpur Lapindo di 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 270 miliar, kemudian turun jadi Rp 227 miliar di 2024, lalu Rp 179 miliar di 2025, dan di RAPBN 2026 masih disiapkan Rp 169 miliar.

    Lasarus meminta Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU yang baru, Dwi Purwantoro, untuk memberi perhatian khusus terhadap proyek ini. Ia menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih produktif.

    “Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi?” ujarnya.

    “Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu,” lanjutnya.

    Saat ini Kementerian PU masih menggunakan metode dengan mengalirkan lumpur ke laut menggunakan pompa. Namun Lasarus mempertanyakan efektivitas cara tersebut, yang dianggap belum membawa perubahan berarti.

    (shc/rrd)

  • Startup RI Scan Syarat Pinjam Duit Pakai AI, Incar Fintech Sampai Bank

    Startup RI Scan Syarat Pinjam Duit Pakai AI, Incar Fintech Sampai Bank

    Jakarta, CNBC Indonesia – East Ventures baru saja menggelontorkan investasi ke startup Indonesia bernama Sxored. Namun jumlah pendanaan tidak diungkapkan kepada publik.

    Mengutip keterangan resmi East Ventures, pendanaan tersebut akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya mempercepat pengembangan AI dan Machine Learning milik Sxored.

    Selain itu, juga terkait kemampuan memproses format dokumen tanpa template. Sxored juga akan menggunakan dana yang didapatkan untuk memperluas platform untuk mendukung pelaporan keuangan simulatif dan pengambil data lebih banyak.

    Terakhir adalah melakukan peningkatan skala pelayanan untuk bisa menjangkau pada lebih banyak segmen klien dan sejumlah kasus untuk penggunaan di sektor keuangan.

    Sebagai informasi, Sxored berdiri pada Juni 2024 dan bergerak di bidang penyediaan ekstraksi dokumen dan analisis dokumen kredit. Perusahaan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pekerjaannya.

    Sxored memberikan solusi terpadu pada pemberi pinjaman dengan menggabungkan Optical Character Recognition (OCR) dan kopilot bertenaga AI. Jadi dapat mengotomatisasi dan meningkatkan pemrosesan dokumen kredit.

    Platform akan mengekstraksi dan mengkonsolidasikan data dari e-statement seluruh bank besar di Indonesia. Berikutnya, Sxored menerapkan lebih dari sepuluh indikator deteksi penipuan sebagai cara identifikasi adanya aktivitas manipulasi dan pemalsuan dokumen.

    “Kebanyakan pemberi pinjaman di Indonesia masih memverifikasi dokumen secara manual dengan meninjau file PDF satu per satu dan berharap tidak ada yang terlewat. Kami membangun Sxored untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut. Dengan sistem kami, bank, fintech, bahkan VC dan auditor dapat melakukan underwriting lebih cepat, mendeteksi penipuan dengan lebih akurat, dan melayani lebih banyak nasabah dengan risiko yang lebih rendah,” kata Cyrill James Hardie, Co-Founder & Chief Executive Officer Sxored.

    Asisten AI milik startup itu akan membuat ringkasan informasi peminjam dan mendukung penilaian agunan properti. Pekerjaan lainnya adalah melakukan penilaian harga pasar dan pemetaan aset.

    Principal East Ventures, Wesley Tay menjelaskan platform AI milik Sxored dapat menyelsaikan masalah ddalam layanan keuangan.

    “Kami percaya pada misi Sxored untuk memodernkan infrastruktur pemberian pinjaman dan meningkatkan manajemen risiko. Platform berbasis AI mereka memiliki posisi yang kuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan mendasar dalam layanan keuangan. Kami antusias untuk terus mendukung pertumbuhan mereka seiring dengan upaya mereka dalam melakukan ekspansi,” jelasnya.

     

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peneliti nilai pemisahan pemilu bisa tingkatkan partisipasi pemilih

    Peneliti nilai pemisahan pemilu bisa tingkatkan partisipasi pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

    “Pemisahan pemilihan di level daerah dan level nasional ini memang salah satunya juga untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat agar lebih rasional di dalam memberikan suaranya ketika dia memberikan suara di level daerah maupun untuk pemilu nasional,” kata Devi dalam webinar diikuti di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sumbu dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 salah satunya adalah untuk menggerakkan partai politik agar lebih dekat kepada masyarakat sebagai konstituen.

    Ia menilai pemisahan pemilu dapat memberikan kesempatan bagi partai politik untuk lebih aktif dan fokus di tengah masyarakat.

    Selama ini, tutur Devi, pemilu di tingkat lokal seringkali “tenggelam” oleh ingar bingar pemilu legislatif dan presiden di tingkat nasional sehingga partai politik kurang optimal dalam membangun basis di daerah.

    Dengan jadwal yang terpisah, Devi menilai partai politik dapat lebih serius melakukan pendidikan politik kepada konstituennya di daerah, menjaga eksistensi partai, dan menumbuhkan semangat berdemokrasi yang lebih substansial.

    Selain itu, ia juga menilai partisipasi bermakna akan muncul dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Hal ini karena ada waktu sosialisasi yang lebih longgar antara isu nasional dan lokal.

    “Jadi secara tidak langsung, ini mendorong partai untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

    Namun begitu, Devi menyebut partisipasi pemilih tidak hanya tergantung pada sistem pemilu. Kinerja partai politik dinilai turut berpengaruh dalam meningkatkan angka partisipasi tersebut.

    “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di dalam memberikan suaranya dalam pemilu. Itu ada tentang figur, kemudian juga ada tentang kesesuaian dengan konteks yang dibawa, kemudian dengan engagement-nya (pelibatan) dia (pemilih) dengan partai politik, kemudian juga dengan kesadaran berpolitiknya dia,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan kedekatan orang Indonesia dengan partai politik terbilang rendah sehingga pemilih bisa berganti-ganti pilihan dalam setiap pemilu.

    “Ideologi partai itu enggak dekat dengan masyarakat karena kita publik enggak kenal dengan partai politiknya, apalagi dengan bangunan pemilu yang sekali saja dalam lima tahun ‘kan semakin menjauhkan itu atau misalnya pemilu kita yang ternyata kecenderungannya personal politik,” kata Ninis, sapaan akrabnya.

    Ninis menduga ketidakdekatan pemilih dan partai politik bisa terjadi karena lemahnya pelembagaan partai politik selama ini.

    Selain itu, dia menyebut partisipasi pemilih dalam pemilu juga dipengaruhi oleh ketersediaan akses informasi. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu bertanggung jawab menyediakan informasi terkait peserta pemilu, baik calon anggota legislatif, presiden/wakil presiden, maupun kepala/wakil kepala daerah, kepada pemilih.

    “Akses informasi itu juga digunakan untuk bisa meningkatkan kesadaran publik,” ucap Ninis dalam webinar yang sama.

    Sebelumnya, Kamis (26/), MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024.

    Mahkamah memutuskan bahwa pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau presiden/wakil presiden hasil pemilu nasional.

    Dalam pertimbangan hukum, MK salah satunya menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Ditargetkan Bisa Ekspor Produk Unggulan RI

    Kopdes Merah Putih Ditargetkan Bisa Ekspor Produk Unggulan RI

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan peta jalan (roadmap) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga 2029. Hal ini pertama kalinya Budi Arie menjelaskan peta jalan sejak program tersebut diumumkan.

    Penjelasan roadmap itu juga disampaikan Budi Arie di hadapan Komisi VI DPR RI. Budi Arie menerangkan program tersebut dirancang secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada 2025, pemerintah fokus pada pembentukan badan hukum serta kelembagaan koperasi.

    Di 2025, pihaknya juga akan pembangunan sarana, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas.

    “Di tahun 2026, koperasi mulai memperkuat dengan pengembangan usaha berbasis lokal. Di tahun 2027, koperasi akan mulai masuk di tahap konsolidasi jaringan dan realisasi produk,” kata Budi Arie di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lalu pada 2028, Budi Arie menjelaskan program tersebut akan fokus pada pengembangan produk unggulan ekspor. Pada 2029, pihaknya menargetkan adanya pilar kemandirian ekonomi melalui Kopdeskel Merah Putih.

    “Tahun 2029 kita menargetkan hadirnya pilar kemandirian ekonomi desa dengan koperasi sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Budi Arie.

    Budi Arie menegaskan pelaksanaan program ini akan menyasar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dengan prioritas beberapa daerah yang potensial secara ekonomi dan juga secara lembaganya. Program tersebut melibatkan kerja sama 16 kementerian/lembaga, pemerintah desa, BUMN, pemerintah daerah, swasta dan pihak pihak lain lainnya.

    Per 9 Juli 2025 pagu, terdapat 80.560 Kopdeskel Merah Putih yang telah terbentuk. Sebanyak 77.120 Kopdeskel Merah telah memiliki SK badan hukum.

    Rencananya, peluncuran kelembagaan program tersebut diselenggarakan pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah. Pada saat yang sama dilaksanakan juga secara hybrid 103 titik percontohan dari 38 provinsi. Acara tersebut akan dihadiri oleh Prabowo.

    “Program Kopdes merah putih terus kami percepatan karena bukan sekedar program tapi sebuah gerakan ekonomi nasional untuk membangkitkan ekonomi dari bawah berbasis kearifan lokal gotong royong dan solidaritas sosial,” ujar Budi Arie.

    Tonton juga Video: Momen Zulhas Tinjau Kopdes Merah Putih di Bandung

    (rea/kil)