Blog

  • 1 dari 2 Jenazah Korban Kapal Tenggelam yang Ditemukan di Jembrana Teridentifikasi Warga Buleleng Bali

    1 dari 2 Jenazah Korban Kapal Tenggelam yang Ditemukan di Jembrana Teridentifikasi Warga Buleleng Bali

    Liputan6.com, Banyuwangi – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim berhasil mengidentifikasi, satu dari dua jenazah korban kapal tenggelam yang ditemukan di perairan Jembrana Bali.

    Jenazah tersebut dipastikan korban dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, atas nama Putu Martayasa (43), berjenis kelamin laki- laki, beralamat di Anturan, Buleleng, Bali.

    “Benar satu jenazah berhasil teridentifikasi, sedangkan satu jenazah lagi masih dalam tahap identifikasi di RUSD Blambangan Banyuwangi,” ujar Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto saat konfrensi pers di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Rabu malam (9/7/2025)

    Berdasarkan data sidik jari, medis dan properti, hasilnya identik dengan korban atas nama Putu Martayasa.

    Sementara itu menurut Kasubdit Dokpol Polda Jatim, AKBP Adam Bimantoro, Untuk satu jenazah lainya masih belum berhasil diidentifikasi, karena kondisinya sudah mengalami pembusukan lanjut. Saat ini kata dia, tim DVI masih akan melakukan pendalaman dengan pembuktian tes DNA.

    “Untuk jenazah yang satunya mengalami pembusukan lanjut. Sidik jarinya sudah tidak bisa diperiksa. Untuk mengungkap identitasnya selanjutnya tim akan melakukan tes DNA,” tambahnya.

    Hingga H-8 kemarin pencarian total sudah ada 12 jenazah yang diterima oleh Tim DVI. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya sudah berhasil diidentifikasi.

  • Cerita Sebenarnya tentang Gibran Akan Urus Papua

    Cerita Sebenarnya tentang Gibran Akan Urus Papua

    Jakarta

    Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua. Mandat itu ternyata bukan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus).

    Awalnya kabar Gibran mendapat tugas khusus dari Prabowo untuk mengurusi Papua itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua dan Prabowo akan memberikan tugas itu ke Gibran.

    “Dan concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, dilihat di YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).

    “Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” lanjut Yusril.

    Yusril menyebut penugasan terhadap wapres ini hal yang wajar. Sama halnya seperti Wapres ke-13 Ma’ruf Amin yang diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sementara itu, Gibran akan diberikan tugas penanganan masalah pembangunan di Papua. Bahkan menurutnya, bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua.

    “Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.

    Gibran Urus Papua Berdasarkan UU Otsus

    Foto: Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Mulia/detikcom)

    Yusril menjelaskan Gibran mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua bukan dari Presiden. Tugas itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” kata Yusril kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

    Adapun badan khusus itu dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Perpres No 121 Tahun 2022. Namun, katanya, aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril mengungkapkan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    “Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” jelas Yusril.

    Gibran, kata Yusril, mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden. Menurut Yusril, secara konstitusional, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah.

    “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” katanya.

    Gibran Siap Ditugaskan di Mana Pun

    Wapres Gibran Rakabuming (Foto: dok. Puspen Kemendagri)

    Wapres Gibran Rakabuming menyatakan siap menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Dia siap melanjutkan hasil kerja eks Wapres Ma’ruf Amin tentang Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, dilansir Antara, Rabu (9/7/2025).

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin. Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Gibran menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan mengecek kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    “Misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun,” imbuhnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebutkan dia fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dia dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” ucap Gibran.

    Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apa pun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (eva/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Damaskus

    Raga kurus kering, wajah penuh bekas luka, rambut dicukur, alis pun hilang, Nora* menatap lelah ke arah kamera. Di pangkuannya, ia menggendong seorang bayi yang sempat dipisahkan secara paksa darinya.

    Foto pertama setelah pembebasannya cepat menyebar di media sosial—lambang trauma yang mengguncang banyak warga Suriah saat ini: Perempuan dari komunitas Alawit–atau yang disebut juga Alawi- menjadi incaran penculik brutal. Nora kini berusaha menghapus jejaknya sebaik mungkin dan meninggalkan negeri.

    (Ed.; Alawi — bentuk kata sifat atau dipakai untuk menyebut keyakinan, ajaran atau mazhabnya. Sementara Alawit — bentuk kata benda jamak yang lebih sering dipakai untuk menyebut orang-orang dari komunitas tersebut, misalnya “perempuan Alawit” atau “orang Alawit”)

    Tiada hari tanpa dihina dan digebuki

    Selama hampir sebulan Nora terkurung di sebuah ruang bawah tanah, di mana menurut pengakuannya, ia mengalami penyiksaan psikologis dan fisik.

    Sang ibu muda bersama bayi berusia sebelas bulan itu sedang dalam perjalanan menuju pusat bantuan dekat kota pesisir Jablah ketika dihentikan oleh para pria bertopeng dengan kendaraan berplat Idlib.

    Mereka bertanya dari mana asalnya. Saat Nora menyebut dirinya beretnis Alawit, perempuan itu langsung diseret dengan kasar ke dalam mobil. Bahkan mata Nora diikat agar tak bisa melihat saat penculikan terjadi, tuturnya.

    “Aku dihina setiap hari dan dipukuli begitu keras hingga beberapa kali kehilangan kesadaran,” katanya dalam wawancara dengan DW. Selama masa tahanan, bayinya direnggut paksa, dan ia dipaksa menandatangani dokumen—sebuah surat nikah. “Aku menolak. Aku sudah menikah. Setelah itu, penyiksaan menjadi semakin brutal,” ujar Nora.

    Kini Nora hidup di luar negeri, dalam perlindungan, dan sedang menjalani pengobatan karena masalah kesehatan organ kandungan yang serius.

    Penghinaan yang sistematis

    Kisah Nora bukanlah kasus tunggal. Kantor berita Reuters dan sejumlah media Arab maupun internasional melaporkan penculikan dan pemerasan perempuan Alawit.

    Sejak awal tahun, lebih dari 40 perempuan dilaporkan hilang di Suriah, ujar aktivis HAM Bassel Younus kepada DW. Dari Swedia, ia mendokumentasikan pelanggaran HAM secara sistematis melalui jaringan di Suriah.

    “Kebanyakan besar korban penculikan—seperti Nora—adalah dari komunitas Alawit,” ujar Younus.

    Maka target utama adalah perempuan dari minoritas agama yang sama dengan diktator terguling Bashar al Assad, yang dianggap “murtad” oleh kaum Islam radikal.

    Laporan serangan brutal terhadap Alawit yang diduga mendukung Assad oleh kelompok radikal Sunni meningkat drastis pasca kejatuhan Assad. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, kaum Alawit di Suriah berada di bawah tekanan berat, bahkan ancaman nyawa.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada Maret terjadi serangan berdarah terhadap komunitas Alawit dengan korban ratusan jiwa. Berbagai media melaporkan, sebagian pasukan perampok itu memiliki hubungan dengan kementerian dalam negeri Suriah.

    Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa membentuk komisi penyelidikan, tetapi hasilnya belum dirilis. Namun ketakutan akan kekerasan merambah ke minoritas lain, termasuk umat Kristiani, yang sudah merasakan derita serupa.

    Perempuan Alawit bukan korban penculikan acak, tegas aktivis Younus. “Mereka dijadikan simbol penaklukan satu komunitas utuh.” Dalam penjara, Nora menceritakan kerap dihina dengan panggilan “babi” dan “kafir”.

    PBB pun sudah menangani laporan penculikan ini. Komisi investigasi independen PBB untuk Suriah mengatakan kepada DW bahwa laporan kasus yang didokumentasikan akan segera dirilis.

    Pada akhir Juni, komisi itu mengonfirmasi minimal enam penculikan perempuan Alawit di Suriah. Ketua komisi tersebut Paulo Sergio Pinheiro juga menyebut adanya “indikasi kredibel” kasus lainnya. Pemerintah transisi Suriah telah memulai penyelidikan beberapa kasus tersebut. Namun kementerian dalam negeri Suriah enggan memberikan jawaban kepada DW.

    Tuntutan uang dari luar negeri

    DW selama beberapa minggu melakukan investigasi dan berbicara dengan lebih dari selusin keluarga dan perempuan yang terdampak. Aktivis HAM dan lembaga pengawas memberikan data tambahan. Namun banyak keluarga enggan muncul ke publik karena takut, malu, atau tidak pasti.

    Sami*, pemuda desa dekat Kota Tartus di barat Suriah, adalah salah satu yang berani bicara ke media. Ia bercerita bahwa saudara perempuannya yang berusia 28 tahun, Iman*, menghilang tanpa jejak setelah pergi ke kota. Tidak lama kemudian, keluarga menerima telepon dari nomor asing. Suara anonim mengancam: “Lupakan Iman. Dia tidak akan pernah kembali.”

    Sami melaporkan ke polisi, tapi awalnya mereka menyepelekan dan mengatakan sebagian besar perempuan yang hilang sebenarnya kabur dengan kekasih rahasia. Namun beberapa hari kemudian penculik menghubungi kembali, kali ini menuntut tebusan dengan jumlah lima digit. Keluarga meminjam uang dan mengirimnya lewat sistem Hawala, yang menyulitkan pelacakan, ke Turki.

    Dokumen yang dimiliki DW menunjukkan penerima adalah pengungsi Suriah di Turki. Kasus lain juga terverifikasi dengan pola pembayaran serupa. Namun bagi Sami, tebusan itu sia-sia. Setelah uang ditransfer, kontak terputus dan hingga kini jejak Iman tak berbekas.

    Setali tiga uang dengan nasib Yazidi?

    Maya*, 21 tahun, juga dari dekat Tartus, diculik bersama adik di bawah umur. Saat mereka hendak berbelanja pada Maret, mereka dihentikan pria bersenjata bertopeng. “Mereka tanya kami Alawit atau Sunni. Saat jawab ‘Alawit’, kami diseret ke bus tanpa plat nomor,” ceritanya ke DW.

    Dengan mata tertutup, mereka diangkut berjam-jam melewati wilayah tak dikenal, dihina sebagai “orang kafir” dan “sisa-sisa rezim Assad.”

    Penculik menuduh mereka ikut bertanggung jawab atas kematian ratusan milisi kelompok pemerintahan transisi Islam. Maya dan adiknya akhirnya ditahan di sebuah ruang bawah tanah. “Kami takut dijual,” katanya.

    Di media sosial dan beberapa laporan sudah muncul spekulasi bahwa nasib perempuan Alawit mungkin serupa dengan Yazidi yang pada 2014 diperbudak kelompok teroris “Negara Islam” (ISIS).

    Pemerintah transisi Suriah memang mengintegrasikan kelompok radikal Islam yang komandan-komandannya pernah dituduh terlibat perdagangan manusia, seperti Jenderal Ahmad Ihsan Fayyad al-Hayes yang dituding AS terlibat perdagangan perempuan Yazidi.

    Ketua organisasi HAM “Syrians for Truth & Justice”, Bassam Alahmad, mengatakan dalam wawancara dengan DW: “Hingga kini belum ada bukti perempuan Alawit secara sistematis diperbudak seperti Yazidi dulu.”

    Namun mengkhawatirkan bahwa agama jadi alasan utama dalam penculikan dan pembunuhan. “Perempuan Alawit diserang karena agama mereka—itu alasan serupa yang menimpa perempuan Yazidi,” ungkapnya lebih lanjut.

    Selain itu, menurut Alahmad, komunitas Alawit dianggap bertanggung jawab atas kejahatan rezim Assad. “Itulah inti masalahnya.”

    Maya dan adiknya akhirnya dibebaskan. Kenapa, tak jelas. Setelah dua bulan, mereka diserahkan kembali ke keluarga dalam keadaan tertutup, ketakutan, dan trauma. Mereka selamat. Namun perempuan lain tetap hilang.

    *Nama diganti demi melindungi narasumber.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa iJerman
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Driver Online Bakal Punah, Tandanya Makin Jelas di China dan Amerika

    Driver Online Bakal Punah, Tandanya Makin Jelas di China dan Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih banyak taksi robot yang akan terlihat di jalanan China. Terbaru, Car Inc meluncurkan layanan penyewaan mobil otonom bersama dengan Baidu.

    Batch pertama mobil bernama Apollo itu akan bisa menampung tiga penumpang sekaligus, dikutip dari Reuters, Rabu (9/7/2025).

    Perusahaan telah membuka reservasi bagi mereka yang berminat bagi mereka berusia 18 tahun. Pemesanan dapat dilakukan untuk rentang waktu empat jam hingga tujuh hari.

    Pengembangan taksi yang bisa berjalan sendiri memang tengah masif. Di China, pemain taksi robot mulai menjamur misalnya WeRide, Pony.Ai dan AutoX.

    Di AS, juga ada Waymo yang cakupan layanannya kian meluas. Philadelphia dan New York City masuk dalam wilayah yang tengah dipetakan kendaraan self drivingnya.

    Sementara itu, taksi Waymo sudah terlihat lalu lalang di beberapa daerah di AS seperti Santa Mobica, Los Angeles, Atlanta, Austin, Bay Area hingga Phoenix.

    Waymo berencana merilis layanannya di Miami untuk tahun ini. Tahun depan, giliran Washington DC yang bisa mencicipi langsung layanan tersebut.

    Waymo juga bekerja sama dengan perusahaan ride hailing Uber untuk memperluas layanannya dengan mobil listrik Jaguar I-Pace. Layanannya meluncur di Atlanta dan Austin dengan tarif setara UberX atau Comfort.

    Tesla juga masuk ke industri ini. Beberapa waktu lalu perusahaan milik Elon Musk meluncur di Austin.

    Namun tak lama, layanan itu memicu penyelidikan dari otoritas keselamatan transportasi setempat. Dari video yang beredar, robotaxi Tesla terekam melaju melawan arus dan mengerem mendadak di tengah jalanan.

    Selain itu, mobil juga berlaku aneh pada mobil polisi yang sedang parkir.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesanan Chery Tiggo 8 CSH Membludak, SPK Tembus Segini!

    Pesanan Chery Tiggo 8 CSH Membludak, SPK Tembus Segini!

    Jakarta

    Pesanan Chery Tiggo 8 CSH membludak. Sejak meluncur Mei, pemesanannya tembus 2.500 unit.

    Chery Tiggo 8 CSH banyak diminati orang Indonesia. Buktinya, pemesanan Chery Tiggo 8 CSH membludak. Sejak meluncur Mei 2025, PT Chery Sales Indonesia mencatat mobil berteknologi PHEV itu dipesan sebanyak 2.500 unit. Pencapaian tersebut secara langsung mengantarkan Chery TIGGO 8 CSH mencatatkan sejarah baru di industri otomotif Tanah Air, dengan menjadi model PHEV pertama yang berhasil meraih penjualan ribuan unit hanya dalam hitungan bulan pasca-peluncuran.

    “Kami bersyukur bahwa kesuksesan Chery TIGGO 8 CSH mencerminkan antusiasme tinggi konsumen Indonesia terhadap teknologi Chery Super Hybrid. Lonjakan penjualan serta respons positif dari pengunjung juga menjadi bukti bahwa Chery semakin dipercaya sebagai merek otomotif pilihan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk seluruh Chery Family, hal itu menjadi api semangat kami untuk terus menghadirkan kendaraan berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung transisi menuju mobilitas ramah lingkungan,” ungkap Head of Brand and Marketing Department PT Chery Sales Indonesia Rifkie Setiawan dalam siaran persnya.

    Kehadiran Tiggo 8 CSH juga menjadi pilar penting dalam mendorong target penjualan ambisius Chery yakni sebesar 2.000 unit per bulan. Chery juga telah melakukan pengiriman unit ke garasi konsumen. Sejak peluncuran sampai periode Juni 2025, lebih dari 1.200 unit Tiggo 8 CSH sudah dikirim ke konsumen Tanah Air.

    Spesifikasi Chery Tiggo 8 CSH

    Sebagai informasi tambahan, Chery Tiggo 8 CSH ini tidak seperti hybrid konvensional yang masih sangat bergantung pada mesin bensin. Chery Super Hybrid mampu menghasilkan tenaga ke roda secara independen dari motor listriknya, memberikan efisiensi energi yang lebih tinggi, akselerasi yang lebih responsif, dan pengalaman berkendara yang lebih halus dan senyap.

    Jantung dari performa impresif Tiggo 8 CSH adalah mesin Acteco H4J15 berkapasitas 1.500 cc turbo, yang dikembangkan eksklusif buat platform Chery Super Hybrid generasi terbaru. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 243 PS dan torsi hingga 215 Nm dengan konsumsi bahan bakar sangat efisien, mencapai 76 km/liter berdasarkan pengujian WLTC. Efisiensi termal mesin yang mencapai 44,5% turut menempatkannya jauh di atas rata-rata standar industri saat ini.

    Sinergi antara mesin bertenaga dan motor listrik, disempurnakan oleh Transmisi 1DHT Super Electric Hybrid tanpa stepless. Transmisi canggih ini memungkinkan perpindahan daya yang halus dan presisi.

    Untuk mendukung performa berkendara jarak jauh maupun aktivitas harian, Chery Tiggo 8 CSH dibekali baterai Lithium Iron Phosphate (Li-Po) berkapasitas 18,3 kWh, yang mengantongi sertifikasi IP68 Waterproof. Baterai tersebut dirancang untuk tahan dalam kondisi suhu ekstrem mulai dari -35°C hingga 60°C.

    Performa tinggi yang dihasilkan juga memungkinkan Tiggo 8 CSH menempuh jarak sejauh 90 km dalam mode full EV, sehingga memberikan pilihan berkendara yang ramah lingkungan untuk mobilitas perkotaan. Pengisian daya baterai pun sangat praktis, dengan kemampuan pengisian cepat dari 30% hingga 80% hanya dalam waktu 20 menit melalui port CCS2. Ketika daya baterai menipis saat berkendara, mesin yang beroperasi secara otomatis akan memasok daya.

    (dry/din)

  • Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menyambut dengan hangat bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan tetap BRICS.

    Lula menyebut Indonesia sebagai sahabat lama yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

    Hal ini disampaikannya dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Kami menyambut Indonesia sebagai anggota BRICS seperti membuka pintu rumah saya untuk seorang teman lama,” ujar Lula.

    Menurut Lula, Indonesia memiliki peran bersejarah dalam mengibarkan semangat perjuangan global south sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

    “70 tahun yang lalu, pada Konferensi Bandung, Indonesia telah mengibarkan panji perjuangan untuk tatanan internasional yang lebih adil,” katanya.

    Lula turut mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang mengkritik penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dan menekankan pentingnya penegakan hukum internasional. Menurutnya, Indonesia dan Brasil memiliki suara yang penting untuk mendukung perdamaian dunia.

    “Seperti Brasil, Indonesia selalu menyatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari perang di Ukraina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas partisipasi Indonesia dalam kelompok Sahabat Perdamaian yang diusulkan oleh China dan Brasil,” lanjutnya.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Secara lebih luas, Presiden Lula menyampaikan pentingnya penguatan hubungan antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Indonesia atas dukungan berkelanjutan mereka dalam memperkuat hubungan antara Brasil dan Asean,” tandas Lula.

  • Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, lulusan
    Sekolah Rakyat
    tidak akan dipaksa untuk menempuh pendidikan tinggi jika memang tidak memilih jalur tersebut.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa
    lulusan Sekolah Rakyat
    juga dipersilakan jika ingin langsung bekerja atau berbisnis dan pemerintah akan memfasilitasinya.
    “Bagi yang memang memilih jalur akademik, ya, masalahnya memilih jalur untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi bagi mereka yang ingin kerja, yang ingin usaha, ya difasilitasi ke sana,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak akan mewajibkan satu jalur tunggal bagi para siswanya, melainkan akan mendampingi mereka sesuai bakat, minat, dan pilihan karier masing-masing.
    “Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus kuliah,” ujar Gus Ipul.
    Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari berpesan soal pentingnya membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    Menurut dia, hal tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat  memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu dalam meraih cita-cita.
    “Mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan cita-cita mereka itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang mampu,” kata Qodari.
    “Ada yang mau jadi polwan, guru, dokter, semua cita-cita yang mulia,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa lulusan Sekolah Rakyat dipastikan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya setelah menyelesaikan pendidikan.
    Mereka dapat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, tanpa adanya ikatan kewajiban dengan pemerintah atau lembaga tertentu.
    Dia menjelaskan bahwa tujuan utama sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk program strategis pemerintah.
    “Saya kira orientasinya bukan untuk lapangan kerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Nuh, di Kementerian Sosial, 19 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, cek status BSU hingga jadwal Timnas di Piala AFF U-23 2025

    Terpopuler, cek status BSU hingga jadwal Timnas di Piala AFF U-23 2025

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, BSU tak kunjung cair? coba cek lagi status Anda hingga jadwal dan cara beli tiket Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2025. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠BSU tak kunjung cair? coba cek lagi status Anda di sini

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Namun, di tengah penantian pencairan tahap kedua, tidak sedikit calon penerima yang mempertanyakan mengapa bantuan tersebut belum juga cair ke rekening masing-masing.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Profil Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas tak wajar

    Kabar meninggalnya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), membawa duka mendalam bagi dunia diplomasi Indonesia.

    Lantas, siapakah sebenarnya Arya Daru Pangayunan yang dikenal sebagai salah satu staf muda Kemenlu tersebut?

    Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠KPK tetapkan lima tersangka kasus pengadaan mesin EDC bank

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank pemerintah pada tahun 2020–2024.

    “CBH sebagai Wakil Direktur Utama BRI, IU sebagai Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI, DS sebagai SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, bersama-sama dengan EL dari PT PCS, dan RSK dari PT BIT,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Yusril: Wapres tak berkantor di Papua, tapi Sekretariat Badan Otsus

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

    Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Piala AFF U-23 2025: Jadwal dan cara beli tiket Timnas Indonesia

    Kejuaraan sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara, Piala AFF U-23 2025, akan segera digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Turnamen yang kini mengusung nama resmi ASEAN U-23 Mandiri Cup 2025 ini akan memanfaatkan dua stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

    Simak jadwal dan harga tiket Timnas Indonesia U-23 di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas – Page 3

    Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas – Page 3

    Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

    “Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.

    “Di sisi lain, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut sekitar 571 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) diduga ikut main judol dengan nilai transaksi ratusan miliar. Data ini ditemukan ketika Kemensos menyandingkan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kemensos mencocokkan sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol dengan angka transaksi menembus Rp 957 miliar.

    Meski begitu, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu benar-benar bermain judol secara sadar. Kemensos masih akan menelusuri lebih lanjut bersama PPATK.

  • Top 3 News: Empat Pernyataan Polisi Terkait PNS Kemlu RI Ditemukan Tewas di Kamar Kos – Page 3

    Top 3 News: Empat Pernyataan Polisi Terkait PNS Kemlu RI Ditemukan Tewas di Kamar Kos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang pria berinisial ADP (39) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) ditemukan dengan kepala terbungkus selotip di kamar indekos kawasan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tewasnya PNS Kemlu RI tersebut. Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandhi menerangkan, pihaknya telah mengantongi rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun belum dapat disimpulkan penyebab kematian.

    Selain itu, polisi menemukan sejumlah obat-obatan di dalam kamar kos ADP. Dari hasil olah TKP, obat yang ditemukan diduga untuk sakit kepala dan lambung. Rezha mengatakan, obat-obatan itu ditemukan di kamar korban.

    Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merebut kembali jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikelola tanpa izin.

    Ketua Satgas PKH Febrie Adriansyah menyebut, penguasaan kembali lahan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama berlangsung selama Februari hingga Maret 2025.

    Satgas menguasai kembali lahan seluas 1.019.000 hektare. Lahan tersebut tersebar di sembilan provinsi, 64 kabupaten, dan melibatkan 369 perusahaan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Indrajaya menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua

    Menurutnya, Papua memang butuh perhatian khusus pemerintah. Indrajaya menilai, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

    Menurut politisi asal Dapil Papua Selatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 9 Juli 2025:

    Viral Polisi dan Selingkuhan Digerebek Istri saat Bermesraan di Kamar Kos di Belu NTT