Blog

  • Ketua DPR: APBN 2026 harus buat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas

    Ketua DPR: APBN 2026 harus buat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas

    Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan APBN Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

    “Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, tahun 2025 memiliki berbagai dinamika perekonomian, di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional.

    Untuk itu, menurut dia, DPR akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik.

    Sedangkan untuk fungsi pengawasan, dia menyebut DPR RI akan mengarahkan pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

    “Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” katanya.

    Pada masa sidang ini, dia mengatakan DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, mengenai ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.

    Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan tahun baru, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, serta pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

    Lalu soal pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

    “Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” lanjut dia.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Saat ini, kata dia, Satgas tengah mengawasi fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

    “(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY Ingatkan Persaudaraan Modal Utama Menjadi Bangsa Kuat, Banyak Negara Hancur karena Konflik

    SBY Ingatkan Persaudaraan Modal Utama Menjadi Bangsa Kuat, Banyak Negara Hancur karena Konflik

    GELORA.CO – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti negara-negara yang hancur karena konflik saudara.

    Disebutnya, demikian itu dikarenakan gagalnya merajut persaudaraan.

    SBY menekankan rasa persaudaraan, kerukunan dan kebersamaan adalah modal utama untuk menjadi bangsa kuat.

    “Dunia banyak memberikan pelajaran. Banyak negara, banyak bangsa yang hidup dalam kegelapan dan tidak memiliki harapan atas masa depannya. Mengapa itu terjadi? Karena bangsa itu gagal untuk merajut persaudaraan, kebersamaan dan kerukunan,” katanya dalam Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 Demokrat, Senin malam, 12 Januari 2026.

    Ia mengatakan bahwa banyak bangsa bangsa yang mudah terpecah belah, dan terus dalam suasana pertikaian akibat tidak bisa menjaga persaudaraan.

    “Bukan bukan contoh seperti itu yang ingin kita bangun dan tuju di negeri ini. Bukan itu pilihan yang mesti dipilih oleh bangsa kita,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Lanjut SBY, ia berharap pada pemerintah. Khususnya pemimpin untuk bertanggung jawab secara moral untuk memastikan Indonesia untuk tetap rukun dan bersatu dalam persaudaraan yang tinggi. 

    “Menjaga persatuan dan kerukunan, unity in diversity, harmony in diversity, bukan not to be taken for granted,” tegasnya.

    “Harus dijaga, dirawat sampai kapan pun dan itu misi, kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin di negeri ini, termasuk para pemimpin agama, para tokoh masyarakat di samping mereka-mereka yang sedang mengemban amanah untuk memimpin negara dan pemerintahan,” tutupnya.

  • Komisi I Desak Kemenlu Gerak Cepat Tangani Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon

    Komisi I Desak Kemenlu Gerak Cepat Tangani Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, merespons serius kabar penculikan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh bajak laut di Perairan Gabon, Afrika Tengah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), harus bergerak cepat menangani kasus tersebut.

    Menurut Daeng Ical sapaan karibnya, pemerintah tidak boleh menunggu terlalu lama untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Jika kabar penculikan tersebut terbukti benar, maka langkah-langkah penanganan harus segera ditentukan secara terukur dan terkoordinasi.

    “Keselamatan empat WNI harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, harus bergerak cepat dan tidak boleh lamban menghadapi situasi seperti ini,” ujar Daeng Ical.

    Ia menegaskan, Kemenlu perlu segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas setempat dan mitra internasional, untuk menentukan langkah terbaik dalam upaya penyelamatan para WNI tersebut.

    “Jika informasi ini benar, maka Kemenlu harus segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan aparat keamanan dan pemerintah negara setempat, agar langkah yang diambil tepat dan efektif,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Daeng Ical mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Ia mencontohkan keberhasilan penyelamatan WNI dan kapal kargo MV Sinar Kudus yang dibajak perompak di Perairan Somalia pada tahun 2011.

    “TNI memiliki pengalaman berharga dalam operasi penyelamatan WNI di luar negeri, seperti pada kasus MV Sinar Kudus. Pengalaman tersebut harus menjadi modal penting jika diperlukan langkah-langkah khusus demi menyelamatkan saudara-saudara kita,” katanya.

  • Laris Manis, Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2025 Meroket!

    Laris Manis, Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2025 Meroket!

    Jakarta

    Pasar mobil listrik tancap gas pada 2025. Kenaikannya sampai 141 persen! Lonjakan fantastis ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia makin mantap beralih ke kendaraan tanpa emisi.

    Berdasarkan data wholesales (pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang tahun 2025 kemarin, total ada 103.931 unit mobil listrik yang terdistribusi secara nasional. Angka ini naik drastis sekitar 141% dibandingkan tahun 2024 yang mengirim sebanyak 43.188 unit.

    Hanya dalam lima tahun, angka penjualannya melesat dari ratusan unit menjadi ratusan ribu unit.

    Penjualan total nasional secara wholesales mencapai 803.687 unit. Dengan capaian 103.931 unit, mobil listrik sudah mengambil pangsa pasar sebesar 12,93 persen.

    Penjualan Mobil Listrik dalam 5 Tahun Terakhir

    Berikut ini data wholesales mobil listrik selama 5 tahun terakhir:

    2025: 103.931 unit2024: 43.188 unit2023: 17.051 unit2022: 10.327 unit2021: 687 unit2020: 125 unit

    Melihat lebih detail ke performa bulanan di tahun 2025, pasar mobil listrik sebenarnya sempat memulai tahun dengan santai. Di Januari dan Februari, angka distribusi masih di kisaran 2.500 sampai 5.000-an unit.

    Puncak gairah pertama terjadi pada bulan Maret dengan 9.143 unit, kemungkinan besar didorong oleh pengiriman unit pesanan dari pameran awal tahun. Namun, pasar sempat mengalami normalisasi di pertengahan tahun, dengan angka yang bergerak stabil di kisaran 5.000 hingga 6.000 unit.

    Kejutan sesungguhnya baru muncul di kuartal keempat. Oktober dan November menjadi saksi di mana distribusi menembus angka belasan ribu unit per bulan. Puncaknya, Desember 2025 menutup tahun dengan ledakan 21.821 unit. Angka Desember ini bahkan lebih besar dari total penjualan setahun penuh di tahun 2023!

    Data wholesales mobil listrik sepanjang 2025:

    Januari: 2.580 unitFebruari: 5.203 unitMaret: 9.143 unitApril: 8.305 unitMei: 6.478 unitJuni: 6.867 unitJuli: 5.828 unitAgustus: 6.345 unitSeptember: 4.110 unitOktober: 13.899 unitNovember: 13.352 unitDesember: 21.821 unit

    (riar/dry)

  • Momen Menhan Sjafrie Shalat di Masjid Soeharto di Sarajevo saat Lawatan ke Bosnia

    Momen Menhan Sjafrie Shalat di Masjid Soeharto di Sarajevo saat Lawatan ke Bosnia

    GELORA.CO – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Masjid Soeharto di Sarajevo saat melakukan kunjungan kerja ke Bosnia dan Herzegovina, Minggu (11/1/2026).

    Berdasarkan foto-foto yang diterima Kompas.com, Sjafrie bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita tampak berdiri sejajar dengan para pejabat militer dan tokoh agama setempat di atas hamparan karpet biru, berlatar ornamen kayu berukir khas Balkan.

    Mereka menundukkan kepala dalam suasana hening. Pada momen itu, Sjafrie tampak mengikuti shalat berjamaah.

    Berbalut jas gelap dan tanpa alas kaki, ia berdiri rapat bersama rombongan, menghadap mihrab yang dihiasi kaligrafi lafaz Allah.

    Kehadiran seragam militer di barisan shalat memberi kesan kontras, sekaligus memperlihatkan pertemuan antara diplomasi pertahanan dan spiritualitas.

    Kunjungan ke Masjid Soeharto ini dilakukan di sela-sela agenda kunjungan kerja Sjafrie ke Bosnia dan Herzegovina.

    Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Bosnia dan Herzegovina yang membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara.

    Pada momen lain, Sjafrie dan Tandyo terlihat berbincang dengan sejumlah pejabat militer Bosnia serta pengurus masjid, menyusuri ruangan demi ruangan bangunan yang sarat nilai sejarah itu.

    Dalam satu gambar, Sjafrie menunjuk sebuah karya seni kaligrafi yang terpajang di dinding, menyimak penjelasan yang disampaikan.

    “Masjid Soeharto atau yang dikenal dengan nama Masjid Istiklal di Sarajevo, memiliki nilai historis yang kuat dalam hubungan Indonesia–Bosnia dan Herzegovina,” demikian rilis yang diterima Kompas.com pada Selasa (13/1/2026).

    Baca juga: Menhan Dukung Siswa SMA Bela Negara yang Ingin Jadi Pilot Pesawat Tempur

    Masjid ini merupakan simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an.

    Pembangunan masjid tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.

    “Secara historis, Masjid Soeharto memiliki keterkaitan erat dengan peran Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, yang mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan solidaritas internasional,” bunyi rilis tersebut.

    Pada masa tersebut, Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian konflik Bosnia dan Herzegovina melalui jalur diplomasi, kemanusiaan, serta kerja sama multilateral.

  • Ada Jejak ‘Kimia Abadi’ di Roti dan Mi Asal 16 Negara Eropa

    Ada Jejak ‘Kimia Abadi’ di Roti dan Mi Asal 16 Negara Eropa

    Jakarta

    Biji-bijian yang dikonsumsi jutaan warga Eropa — dari roti hingga sereal sarapan — ternyata tercemar bahan kimia berbahaya yang nyaris tak bisa diurai. Kesimpulan itu muncul dari laporan terbaru PAN-Europe, jaringan organisasi nonpemerintah yang selama ini mendorong pengetatan regulasi pestisida di Uni Eropa.

    Dalam penelitian tersebut, PAN-Europe menguji 66 produk berbahan gandum dan serealia dari 16 negara Eropa. Sampelnya mencakup mi, roti, permen, roti, tepung, hingga sereal sarapan. Hasilnya mencolok: 54 sampel mengandung kadar tinggi asam trifluoroasetat (TFA), zat yang dikenal sebagai turunan dari bahan kimia industri dan pestisida.

    TFA dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk gangguan perkembangan janin. Zat ini sangat mudah larut dalam air, sehingga menyebar luas melalui hujan dan limbah domestik. Instalasi pengolahan air limbah hanya mampu menyaringnya dengan teknologi yang mahal dan kompleks. Menurut Badan Lingkungan Hidup Jerman (UBA), jumlah senyawa kimia yang dapat terurai menjadi TFA terus bertambah.

    TFA mempengaruhi kesuburan dan sistem kekebalan tubuh

    TFA termasuk kelompok PFAS — per- dan polyfluoroalkyl substances — yang kerap dijuluki “kimia abadi”. Kelompok ini mencakup lebih dari 10.000 senyawa yang digunakan secara luas di industri otomotif, kertas, logam, kimia, hingga plastik. Jejaknya ada hampir di semua benda sehari-hari: dari wajan anti lengket, kemasan pizza, hingga jaket hujan.

    Masalahnya, PFAS nyaris tidak dapat terurai secara alami. Akibatnya, residunya kini ditemukan di hampir setiap ekosistem — air, tanah, udara, dan makanan. Penelitian medis menunjukkan hampir setiap orang memiliki PFAS dalam darahnya. Paparan jangka panjang dikaitkan dengan gangguan sistem imun, diabetes, penurunan kesuburan, gangguan perkembangan bayi baru lahir, serta dugaan peningkatan risiko kanker.

    Dalam studi PAN-Europe, gandum menjadi komoditas yang paling tinggi tercemar TFA. Rata-rata konsentrasi TFA dalam biji-bijian tercatat lebih dari 100 kali lipat dibandingkan kadar dalam air minum. Produk dari pertanian konvensional menunjukkan tingkat pencemaran lebih dari dua kali lipat dibandingkan produk organik.

    “Manusia terpapar TFA terutama melalui makanan dan air minum yang tercemar pestisida PFAS,” ujar Peter Clausing, toksikolog dari PAN-Germany.

    Peringatan dari otoritas lingkungan

    Hingga kini, setidaknya 27 bahan aktif pestisida berbasis PFAS masih diizinkan di Jerman. “Temuan ini menegaskan urgensi pelarangan segera pestisida PFAS, baik di Jerman maupun di seluruh Uni Eropa,” kata Clausing.

    Awal tahun 2025, Umweltbundesamt mengusulkan peningkatan klasifikasi risiko TFA. Lembaga ini menilai zat tersebut berpotensi merusak perkembangan janin dan kemungkinan mempengaruhi kesuburan. Namun, UBA menegaskan bahwa klasifikasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan potensi bahaya, bukan risiko konkret dalam konsumsi sehari-hari yang sangat bergantung pada dosis.

    Presiden Institut Federal Jerman untuk Penilaian Risiko (BfR), Andreas Hensel, menyatakan bahwa efek toksik TFA baru terbukti pada uji hewan dengan konsentrasi jauh lebih tinggi dari yang ditemukan di lingkungan. Karena itu, menurutnya, konsumsi makanan atau air dengan kandungan TFA saat ini belum diperkirakan menimbulkan dampak kesehatan. Namun, dia menyebut klasifikasi baru tersebut sebagai langkah penting untuk mencegah risiko di masa depan.

    Bersama Belanda, Denmark, Swedia, dan Norwegia, Jerman kini mendorong regulasi PFAS yang lebih ketat di tingkat Uni Eropa.

    Di atas ambang batas

    Dalam aturan Uni Eropa, kadar TFA di atas 0,01 miligram per kilogram sudah melampaui batas standar residu pestisida. PAN-Europe menilai kadar yang lebih tinggi dari itu seharusnya tidak dapat diterima. Dalam penelitian mereka, mayoritas produk justru menunjukkan angka yang jauh melampaui ambang tersebut.

    Uni Eropa sendiri baru pada Oktober 2025 menetapkan batas PFAS untuk busa pemadam kebakaran, yang akan berlaku mulai 2030. Sejumlah senyawa PFAS memang telah lama diawasi ketat, namun LSM dan beberapa negara anggota mendesak agar regulasi mencakup seluruh kelompok PFAS, bukan hanya zat tertentu.

    Saat ini, Badan Kimia Eropa dan Komite Penilaian Risiko tengah menyusun kajian ilmiah yang akan menjadi dasar proposal undang-undang Komisi Eropa pada 2027. Target jangka panjangnya ambisius: larangan total PFAS dalam produk konsumen, kemungkinan mulai berlaku pada 2030 — tentu dengan syarat mendapat persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Ada Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol dan Kurir, Cek di Sini!

    Ada Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol dan Kurir, Cek di Sini!

    Indah menjelaskan, sasaran utama diskon iuran JKK dan JKM adalah pekerja BPU sektor transportasi, yaitu pekerja yang menjalankan usahanya secara mandiri dan tidak menerima gaji atau upah tetap dari pemberi kerja.

    Diskon ini berlaku luas, mencakup pengemudi dan kurir yang berbasis platform digital maupun yang tidak berbasis platform. Baik peserta yang sudah aktif maupun pekerja yang baru mendaftar sebagai peserta JKK–JKM juga berhak mendapatkan potongan iuran tersebut.

    “Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK–JKM-nya dibayarkan melalui APBN/APBD,” ujar Indah.

    Kemnaker menilai kebijakan ini penting untuk mendorong pekerja sektor informal agar tetap terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan iuran yang lebih terjangkau, pemerintah berharap partisipasi pekerja BPU semakin meningkat.

    Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial tenaga kerja, terutama di sektor transportasi yang berkontribusi besar terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional.

     

  • 9
                    
                        UU IKN Digugat ke MK, Jakarta Diminta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Ada Kepastian UU
                        Nasional

    9 UU IKN Digugat ke MK, Jakarta Diminta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Ada Kepastian UU Nasional

    UU IKN Digugat ke MK, Jakarta Diminta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Ada Kepastian UU
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Zulkifli, selaku warga negara Indonesia (WNI) sebagai Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara, sebelum adanya undang-undang yang jelas mengatur soal ibu kota negara pengganti.
    Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Zulkifli, Hadi Purnomo dalam sidang perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025, di Gedung
    MK
    ,
    Jakarta
    , Senin (12/1/2026).
    Dalam permohonannya, Zulkifli menguji Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
    Ibu Kota Negara
    (
    IKN
    ).
    Zulkifli menilai, belum ada kepastian hukum mengenai ketentuan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.
    Selain itu, belum ada juga kejelasan status soal Jakarta ketika ibu kota negara pindah ke IKN.
    “Saat ini menurut pemahamannya adalah belum ada kepastian hukum sehingga lewat Mahkamah Konstitusi kami mohonkan,” ujar Hadi dalam sidang, Senin.
    Pasal 39 UU IKN sendiri mengatur soal ketentuan peralihan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN yang ditetapkan dengan keputusan presiden (keppres).
    Sedangkan Pasal 41 UU IKN mengatur, Jakarta yang tidak lagi berstatus sebagai sebagai ibu kota negara nantinya akan diatur lewat undang-undang tersendiri.
    Zulkifli dalam permohonannya berpendapat, Pasal 41 UU IKN akan membuka ruang tafsir yang meniadakan kepastian soal keberadaan ibu kota negara Indonesia.
    Sebab, Jakarta sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Sedangkan di sisi lain, IKN sebagai ibu kota negara yang baru belum berjalan secara final dan efektif.

    Bahwa setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 secara normatif mengandung pemahaman dan dapat dimaknai bahwa Jakarta telah kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara, sementara pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan dan dilaksanakan secara final dan efektif, sehingga frasa a quo membuka ruang tafsir yang meniadakan kepastian keberadaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    ,” bunyi permohonan perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025.
    Dalam petitumnya, Zulkifli meminta MK menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan kepastian keberadaan ibu kota negara.
    “Kemudian yang ketiga adalah menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai terdapat undang-undang yang secara tegas, simultan, dan operasional menetapkan ibu kota negara pengganti,” ujar Hadi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kita Akan Tampung Masukan Dari Pemerintah

    Kita Akan Tampung Masukan Dari Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendatangi Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur (Kaltim) untuk pertama kalinya semenjak menjabat sebagai presiden pada Senin 12 Januari 2026.

    Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, DPR akan menampung masukan dan semua informasi dari kunjungan pemerintah untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

    “Tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak ke IKN menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) putih.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo berangkat dari salah satu lapangan di Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA. Dia tiba di IKN setelah menempuh kurang lebih 15 menit, atau pukul 18.45 WITA.

    Setibanya di IKN, Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan pejabat terkait lainnya. Prabowo juga langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Ini menjadi kunjungan pertama Prabowo ke IKN setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Dalam kepemimpinannya, dia beberapa kali menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut hingga 2029, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Prabowo juga telah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

     

    Presiden Prabowo Subianto resmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, kilang minyak raksasa dan terbesar dengan total investasi Rp 123 triliun. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyinggung soal pihak-pihak yang selama ini men…

  • Eks Kepala MI6 Menyebut Putin ‘Pasti’ Menggunakan Pemeran Pengganti

    Eks Kepala MI6 Menyebut Putin ‘Pasti’ Menggunakan Pemeran Pengganti

    GELORA.CO – Pertanyaan tentang keamanan pribadi para pemimpin sering kali meningkat selama masa perang, ketika penampilan publik membawa bobot politik dan risiko fisik.

    Dalam kasus Rusia, spekulasi tentang bagaimana Presiden Vladimir Putin melindungi dirinya sendiri telah menjadi tema yang berulang.

    Seorang mantan kepala intelijen Inggris kini menambah bahan bakar baru pada perdebatan itu, dengan menunjuk pada apa yang menurutnya merupakan strategi lama untuk target bernilai tinggi.

    Keamanan melalui penipuan

    Menurut Daily Express, mantan kepala MI6, Sir Richard Dearlove, mengatakan bahwa Putin “pasti” menggunakan pemeran pengganti di beberapa acara publik.

    “Akan ada saat-saat tertentu, dan itu akan bergantung pada keadaan, ketika dia tentu saja, karena alasan keamanan, akan memiliki pemeran pengganti,” kata Dearlove.

    Dia menggambarkannya sebagai “hampir merupakan tindakan keamanan normal” bagi seseorang yang begitu terekspos seperti Putin, dan menambahkan:

    “Ingatlah bahwa pembunuhan telah menjadi bagian yang cukup umum dari politik Rusia selama bertahun-tahun.”

    Di mana angka ganda muncul

    Dearlove berpendapat bahwa kemungkinan adanya kembaran akan lebih kecil dalam diplomasi jarak dekat atau pertemuan sensitif, di mana mempertahankan ilusi akan lebih sulit.

    Dia mengatakan bahwa hal itu akan lebih masuk akal di acara-acara luar ruangan di mana para jurnalis dijaga jaraknya.

    Laporan Daily Express menyebutkan bahwa tiga gambar yang diambil dalam kurun waktu sekitar satu bulan tampaknya menunjukkan Putin dengan bentuk dagu yang berbeda, yang disajikan sebagai “bukti” visual adanya kemungkinan adanya kembaran.

    Sebelumnya, dinas keamanan Ukraina mengklaim bahwa orang-orang yang menyerupai Putin telah dilatih untuk tampil menggantikannya, sementara Moskow membantah tuduhan tersebut.

    AI dan keraguan

    Laporan tersebut juga merujuk pada analisis oleh TBS Jepang, yang menggunakan perbandingan wajah berbantuan AI untuk beberapa penampilan Putin.

    TBS mengatakan: “Para ahli pengenalan wajah akan menyebut ini sebagai ‘tidak cocok’ dalam kebanyakan kasus, yang membuat kita berasumsi bahwa ini mungkin orang yang mirip.”

    TBS menambahkan: “Analisis para ahli dengan jelas menunjukkan kemungkinan besar adanya setidaknya dua pemeran pengganti.”

    Laporan yang sama menunjukkan adanya perbedaan skor pertandingan di berbagai ajang, yang memicu perdebatan berkelanjutan tentang apakah Putin menggunakan pemain pengganti dan seberapa sering.