Xcloud.id

Blog

  • Rano Karno Klaim Pemprov Jakarta Telah Putihkan 7.000 Ijazah Siswa Tak Mampu Megapolitan 10 Juli 2025

    Rano Karno Klaim Pemprov Jakarta Telah Putihkan 7.000 Ijazah Siswa Tak Mampu Megapolitan 10 Juli 2025

    Rano Karno Klaim Pemprov Jakarta Telah Putihkan 7.000 Ijazah Siswa Tak Mampu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur
    Jakarta

    Rano Karno
    menyoroti sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam masa kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno.
    Hal itu disampaikan Rano dalam sambutannya saat menutup
    Festival Jakarta Great Sale
    (FJGS) 2025 di Atrium Senen, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
    Rano Karno mengungkapkan, Pemprov Jakarta telah membantu ribuan anak yang ijazahnya tertahan karena ketidakmampuan orangtua membayar biaya administrasi. Melalui program pemutihan, ribuan ijazah itu berhasil dikembalikan ke tangan para siswa.
    “Bayangin, kami memutihkan hampir 7.000 ijazah anak-anak Jakarta yang tidak bisa ditebus karena orangtuanya tidak punya uang untuk menebusnya. Kami lakukan pemutihan,” kata Rano dari atas panggung acara.
    Selain
    pemutihan ijazah
    , kata Rano, Pemprov juga telah menaikkan nilai bantuan pendidikan melalui program
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP).
    Rano menyebut, besaran bantuan yang awalnya hanya Rp 500.000 kini ditingkatkan menjadi Rp700.000.
    “Kemudian kami memberikan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Awalnya cuma Rp 500.000, kami tingkatkan menjadi Rp 700.000 lebih,” ujarnya.
    Tak hanya itu, menurut Rano, Pemprov juga memperluas cakupan bantuan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi lewat program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJM).
    Rano mengatakan nominal beasiswa tersebut turut dinaikkan.
    “Kami lahirkan lagi KJM atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk beasiswa mahasiswa. Dulu cuma 15.000, kami naikkan menjadi 17.000,” imbuhnya.
    Menurut dia, deretan program ini menjadi indikator bahwa Jakarta memiliki kekuatan fiskal yang solid dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat kecil.
    “Mengindikasikan apa? Jakarta ini punya kekuatan yang luar biasa,” kata dia.
    Ia menambahkan, program-program tersebut juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta, termasuk kesuksesan FJGS 2025 yang mencatat nilai transaksi hampir Rp16 triliun, melebihi target awal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dukung ketahanan pangan

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Dukung program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus dorong kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Polres bersama Forkompimda melaksanakan tanam jagung serentak kuartal III di lahan Perhutanani Sosial di Desa Bengkle, Kecamatan Wonosamudro, Boyolali pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan tersebut atas  inisiasi  Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto.

    Sekitar 200 orang dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait, hadir dalam giat penanaman jagung tersebut. Hadir pula secara langsung unsur Forkopimda Kabupaten Boyolali, yakni Bupati Boyolali Agus Irawan, Dandim 0724 Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, Kajari Boyolali ,serta Ketua DPRD Boyolali. Mereka  kompak dan sinergi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Dalam sambutannya, Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan, kegiatan ini merupakan implementasi dari program sejuta jagung yang dicanangkan oleh Kapolri. Polres Boyolali telah mempersiapkan dukungan penuh berupa bibit jagung, pupuk subsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani. Beberapa wilayah lain seperti Ngemplak, Nogosari, dan Teras juga telah disiapkan sebagai lokasi penanaman jagung.

    “Kami juga memfasilitasi pasca-panen dengan pembangunan gudang dan pengering jagung berskala besar di wilayah Karanggede, yang ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Semua langkah ini kami lakukan demi mendukung kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional,” kata  Kapolres AKBP Rosyid Hartanto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Kamis (10/7),

    Sementara itu Camat Wonosamodro Edi Kusmanto juga menyampaikan, apresiasi atas perhatian Forkopimda terhadap wilayahnya yang memiliki potensi pertanian tinggi meski sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ia berharap infrastruktur dan sarana pertanian di wilayah Wonosamodro dapat terus ditingkatkan.

    Sementara itu, perwakilan Ketua DPRD Boyolali Budiyono menekankan pentingnya perhatian terhadap petani dan persoalan kemiskinan yang masih dirasakan di wilayah Boyolali bagian utara.

    Kegiatan ini turut diisi dengan penyerahan simbolis bantuan bibit jagung dan alpukat, penanaman secara simbolis oleh Forkopimda, sesi foto bersama, serta ramah tamah bersama warga dan kelompok tani Desa Bengle. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada

    Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada

    Ilustrasi – Bus Transjakarta di halte Kota, Jakarta. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk penjadwalan otomatis armada sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta, Raditya Maulana Rusdi di Jakarta, Kamis, mengatakan penjadwalan ini didapatkan dari analisis AI terhadap pola mobilitas pelanggan di setiap halte dan armada berdasarkan data historis.

    Penjadwalan tersebut kemudian dikirimkan langsung ke unit on-board (OBU) pada setiap bus, menciptakan integrasi menyeluruh antara pusat komando dan operasional lapangan.

    “Dengan penerapan AI, kami tidak lagi mengandalkan intuisi semata, tetapi mengambil keputusan berbasis prediksi dan data akurat,” ujar Raditya.

    Menurut dia, pemandangan halte kosong dengan bus-bus kosong yang datang akan menjadi semakin langka. Selain itu, distribusi armada akan jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Raditya berpendapat, efisiensi bukan hanya berdampak pada peningkatan layanan, tetapi juga pada pengelolaan anggaran publik yang lebih bertanggung jawab.

    “Teknologi AI membuka babak baru dalam pengelolaan transportasi publik yang berkelanjutan,” kata dia.

    Transjakarta juga mengimplementasikan AI dalam aplikasi TJ:Transjakarta yang resmi diluncurkan pada 4 September 2024 dan kini telah diunduh lebih dari satu juta kali.

    Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengakses informasi layanan secara real-time, mulai dari estimasi waktu kedatangan bus, pelacakan armada, hingga fitur perencanaan perjalanan yang membantu memangkas waktu tunggu secara signifikan.

    Sumber : Antara

  • Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Solo dan DPRD Kota Solo menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Rabu (09/07/2025). Ketiganya meliputi Raperda Pendidikan Usia Dini, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Dalam rapat tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan harapannya agar proses implementasi RPJMD ke depan dijalankan secara optimal, dengan komunikasi berkelanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Visi misi sudah terpaparkan. Saya berharap dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Banggar, terkait mana yang dioptimalkan dan mana yang perlu dikurangi,” ujar Respati usai rapat paripurna.

    Terkait efisiensi anggaran, ia menyebutkan perlunya pelibatan sektor swasta dan sponsor dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    “Kami berpikir keras agar pelaksanaan program bisa melibatkan pihak swasta dan sponsor. Jadi efisien, tapi tetap optimal,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Respati juga menyinggung isu pengangguran dan kesiapan menghadapi bonus demografi 2030. Ia menegaskan bahwa penanganan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Semua OPD harus mendukung dan membuat program yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Ini bagian dari gotong royong menyambut bonus demografi,” tegasnya.

    Dalam pernyataan akhirnya, Respati menyampaikan adanya satu fraksi di DPRD yang dinilai tidak maksimal dalam mengawal pembahasan RPJMD di tingkat Banggar.

    “Silakan dicek saja. Kan mekanisme sudah jelas. Mereka pernah ikut hearing, kunjungan kerja, tapi ketika pembahasan Banggar tidak hadir,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku bahwa inspirasi penyusunan RPJMD  adalah Presiden Ke 7 RI Joko Widodo, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    “Inspirasi RPJMD saya adalah Bapak Joko Widodo. Tapi uniknya, ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar RPJMD,” kata Respati.

    Pimpinan rapat paripurna, Budi Prasetyo, menutup sidang dengan harapan bahwa ketiga Raperda yang telah disetujui bersama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Solo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3 Berawal dari Temuan Rp 920 M di Rumah Zarof Ricar, Kejagung Bongkar Kasus Suap Rp 10 M untuk Hakim Nasional

    3 Berawal dari Temuan Rp 920 M di Rumah Zarof Ricar, Kejagung Bongkar Kasus Suap Rp 10 M untuk Hakim Nasional

    Berawal dari Temuan Rp 920 M di Rumah Zarof Ricar, Kejagung Bongkar Kasus Suap Rp 10 M untuk Hakim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung mengungkap satu lagi aliran dana suap yang masuk ke kantong eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
    Kasus ini terungkap setelah Kejagung menemukan uang senilai Rp 920 miliar dan 51 kg emas saat menggeledah rumah Zarof Ricar. 
    “Ini pengembangan dari data-data yang kita temukan kita geledah di rumah ZR beberapa waktu lalu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar saat konferensi pers di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis (10/7/2025).
    Hari ini, Zarof bersama dengan Lisa Rachmat (LR) dan Isidorus Iswardojo (II) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023-2025.
    Saat itu, Isidorus yang tengah berperkara meminta bantuan Zarof melalui Lisa, pengacaranya, untuk memenangkan perkara di tingkat banding dan kasasi.
    “Maka LR (Lisa Rachmat) juga bersepakat dengan II dan meminta ZR untuk melakukan suap,” lanjut Harli.
    Komplotan ini diduga menyuap majelis hakim di PT DKI dan di MA, masing-masing senilai Rp 5 miliar. Sementara, Zarof menerima uang senilai Rp 1 miliar sebagai imbalan.
    “Kalau penanganan perkara yang di Pengadilan Tinggi, itu sekitar Rp 6 miliar. Jadi, Rp 5 miliar menurut ZR akan diserahkan ke majelis dan Rp 1 miliar sebagai fee. Sedangkan, di tingkat kasasi sekitar Rp 5 miliar,” lanjut Harli.
    Saat ini Zarof dan Lisa sudah ditahan untuk perkara yang lain. Sementara, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Isidorus karena usianya sudah 88 tahun dan diketahui tengah sakit.
    “Sedangkan terhadap II bahwa yang bersangkutan ini kalau tidak salah usianya sudah 88 tahun dan kondisinya sakit,” lanjut Harli.
    Penyidik memastikan para tersangka akan diproses sesuai aturan hukum yang berjalan.
    Uang senilai Rp 920 miliar dan 51 kg emas ini ditemukan penyidik di rumah Zarof pada Oktober 2024 lalu.
    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyebut bahwa Zarof yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menerima gratifikasi perkara-perkara di MA dalam bentuk uang.
    “Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana yang kita lihat di depan ini yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam rupiah sejumlah Rp 920.912.303.714 dan emas batangan seberat 51 kilogram,” ucap Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jum’at (25/10/2024).
    Terkait uang-uang itu Qohar mengatakan bahwa pihaknya dapati ketika lakukan penggeledahan di dua hunian ditempati Zarof yakni di Senayan Jakarta Selatan dan Hotel Le Meridien Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 kemarin.
    Dari penggeledahan rumah Zarof di Jakarta, penyidik menyita sejumlah uang antara lain:

    Dari 1 (satu) buah dompet warna pink ditemukan:
     
    Sementara dari penggeledahan di penginapan Zarof di Hotel Le Meridien Bali yakni;

    “Berdasarkan keterangan yang bersangkutan uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012-2022 karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara,” pungkas Qohar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Gen Z Overweight dan Obesitas gegara Doyan Paket Promo-yang Penting Kenyang

    Banyak Gen Z Overweight dan Obesitas gegara Doyan Paket Promo-yang Penting Kenyang

    Jakarta –

    Jumlah anak yang masuk kategori overweight atau berat badan berlebih hingga obesitas, meningkat dalam dua dekade terakhir di Asia timur dan pasifik. Indonesia mencatat satu dari 5 anak rentang usia 5-12 tahun dan 1 dari 7 remaja dengan rentang 13 hingga 18 tahun mengalami dua kondisi tersebut.

    Banyak faktor yang melatarbelakanginya, tetapi lebih sering berkaitan dengan pola makan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi menyebut warga dengan ekonomi menengah ke bawah mulai lebih banyak memilih makanan ultraproses dan pangan instan siap saji. Alasannya, lebih mudah diakses dan harga relatif jauh lebih murah.

    Makanan cepat saji dan minuman manis bahkan kini lebih mudah didapatkan dan lebih terjangkau ketimbang buah serta sayuran. Walhasil, meskipun pemerintah sudah memiliki pedoman sehat makanan, banyak anak tetap kesulitan mendapat pilihan makanan kaya gizi.

    Mirisnya, hal ini didorong dengan keterpaparan iklan makanan tidak sehat yang banyak ditemukan di media sosial. Terlihat dari hasil riset Inisiatif Fix My Food Indonesia (FIF) yang didukung Unicef.

    Mereka menganalisis keterkaitan paparan iklan dengan persepsi memilih makanan khususnya di kelompok muda, dengan partisipan berusia 14 hingga 29 tahun dan lebih banyak di perkotaan. Hasilnya, terbagi menjadi tiga aspek.

    Pertama, pemilihan konsumsi pangan tidak sehat pertama lebih banyak berkaitan dengan penyajian makanan. Ada 43 persen partisipan usia muda yang memilih makanan dengan melihat penampilan, aroma, dan penyajiannya.

    Pilihan kedua adalah terkait harga. Sebanyak 27 persen dari partisipan mengutamakan pilihan makanan yang murah dan menyenangkan ketimbang melihat kandungan gizi. Sementara 13 persen lainnya memilih makanan karena dipengaruhi oleh apa yang tersedia di dekat lingkungan mereka atau rutinitas dan kesehariannya.

    Adapula 11 persen partisipan yang makan lebih banyak dari perencanaan sebelumnya, imbas terpengaruh promo hemat atau buy one get one yang kerap dipasarkan industri. Kandungan gizi nyaris tidak pernah menjadi prioritas dalam memilih makanan.

    NEXT: Pengaruh di Medsos dan Influencer

    Pakar gizi UNICEF Indonesia David Colozza juga mengungkap hasil survey yang sejalan dengan temuan FIF. Survei dilakukan Juli hingga Agustus 2024 dengan total lebih dari 7 ribu responden, 69 persen di antaranya perempuan dan kelompok umur mulai dari 10 hingga lebih dari 24 tahun.

    Temuan menarik yang juga disoroti adalah pengaruh influencer dan selebritas dalam pemilihan makanan usia anak muda.

    “60 persen telah melihat iklan makanan tidak sehat yang menampilkan atlet, selebritas, influencer,” tutur David dalam webinar hasil diseminasi pemasaran makanan tidak sehat, Kamis (10/7/2025).

    Bila dirinci, angkanya lebih banyak pada influencer yakni 67 persen, diikuti 66 persen selebriti, dan 24 persen atlet.

    Karenanya, Unicef mendorong perbaikan regulasi yang saat ini dinilai belum memadai, utamanya dalam pemasaran pangan tidak sehat secara digital.

    David menyebut penting untuk membatasi pemasaran makanan tidak sehat di semua media dan mulai mengevaluasi model profil gizi untuk menentukan kategori yang seragam pada produk mana yang bisa dipasarkan pada kelompok anak, sesuai standar WHO.

    “Memperkuat pemantauan dan penegakan hukum dengan mengacu pada praktik terbaik global, misalnya pelarangan terbau pemasaran makanan tidak sehat pada anak-anak, seperti yang berlaku di Inggris dan Norwegia,” sambung David.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Google Maps Kini Tersedia di Smartwatch Garmin – Page 3

    Google Maps Kini Tersedia di Smartwatch Garmin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Garmin mengumumkan aplikasi Google Maps gratis kini tersedia di banyak smartwatch mereka.  

    Aplikasi ini bisa memberitahukan ke pengguna di mana letak mereka dan sejauh mana belokan berikutnya ketika berjalan, bersepeda, atau berlari. 

    Tak seperti versi Google Maps yang lebih akurat yang tersedia untuk Wear OS, yang bisa dipakai untuk mencari tempat tujuan dan menavigasi tanpa smartphone. Adapun aplikasi Google Maps di Garmin memiliki fungsi terbatas, mirip dengan Google Maps di Apple Watch. 

    Mengutip The Verge, Kamis (10/7/2025), aplikasi Garmin hanya menyediakan petunjuk belokan demi belokan dan pengguna harus menemukan tujuan menggunakan aplikasi seluler Google Maps di Android.

    Perangkat Android pun harus tetap dalam jangkauan dari jam agar Maps bisa berfungsi optimal. 

    Pada daftar aplikasi di toko Garmin IQ Connect, tak ada penyebutan dukungan untuk iPhone atau iOS. 

     

  • Bamsoet Kembali Terima Dukungan dari Pengurus Provinsi sebagai Ketum IMI

    Bamsoet Kembali Terima Dukungan dari Pengurus Provinsi sebagai Ketum IMI

    Jakarta –

    Dukungan terhadap Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo untuk kembali memimpin IMI periode 2025-2030 kembali mengalir dari berbagai wilayah. Kali ini dukungan datang dari IMI Provinsi Jambi dan IMI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang langsung diantar oleh ketuanya ke Jakarta.

    Dukungan dari sejumlah pengurus IMI Provinsi menjadi cambuk semangat untuk terus memajukan dunia otomotif Indonesia melalui perbaikan tata kelola organisasi yang berjenjang, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

    “Dukungan ini bukan semata untuk saya pribadi, tapi untuk kemajuan bersama. IMI adalah rumah besar yang harus terus kita jaga dan majukan guna meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Hal ini ia sampaikan seusai menerima Ketua IMI Provinsi Jambi Guntur Muchtar dan Ketua IMI Provinsi NTT Gavriel Putranto Novanto di Jakarta, Kamis (10/7). Hadir dalam penyerahan dukungan resmi dari para pengurus daerah tersebut Ketua Bidang Sosial & Lingkungan Hidup IMI Pusat Dharma Mangkuluhur, putra Ketua Umum PP IMI (1991-1995) Tommy Soeharto dan Anggota DPR RI Robert Kardinal yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat IMI Pusat.

    Bamsoet memaparkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan IMI. Mulai dari regulasi kendaraan modifikasi yang baru saja diberlakukan, pengembangan sirkuit berstandar internasional, hingga pembinaan atlet muda untuk kejuaraan dunia.

    Karenanya, kesinambungan program dan kepemimpinan serta penguatan kolaborasi antara pengurus IMI Pusat, IMI Provinsi, Kabupaten/Kota dan para stakeholder lainnya menjadi kunci utama. Selain itu, konsolidasi organisasi harus terus diperkuat.

    Dalam empat tahun terakhir, hampir seluruh pengurus provinsi aktif menggelar event balap, mengikuti pelatihan marshal, pendidikan lisensi, serta konsolidasi klub-klub di daerah. Lebih dari 90% IMI Provinsi menunjukkan performa kinerja yang signifikan dan mengalami peningkatan indeks kegiatan berdasarkan catatan IMI Pusat.

    “Termasuk penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia, Indonesia Touring Car Race (ITCR), Formula-E di Ancol, MotoGP di Mandalika, Motocross World Championship Champions MXGP di Sumbawa dan Lombok, Asia Pacific Rally Championship/APRC di Sumatera Utara dan lain-lain,” kata Ketua MPR ke-15 tersebut.

    Ketua IMI Provinsi Jambi dan Ketua IMI Provinsi NTT menyatakan keberlanjutan program IMI harus dipimpin oleh sosok yang telah terbukti, bukan yang sekadar berjanji. Mereka menilai Bamsoet sebagai figur yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga daya dorong politik, ekonomi, dan jejaring strategis yang bisa mengakselerasi kemajuan otomotif Indonesia.

    “Saya maju kembali sebagai calon Ketum IMI agar kita bisa menuntaskan pekerjaan besar yang sudah kita mulai bersama. Karena IMI bukan sekadar organisasi dan wadah persaudaraan brotherhood para pecinta otomotif, melainkan sebuah gerakan nasional membangun peradaban otomotif yang berdaya saing global,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Revisi KUHAP: Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Hak Impunitas Advokat

    Revisi KUHAP: Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Hak Impunitas Advokat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju untuk menambahkan ayat berkenaan impunitas bagi advokat dalam menjalani tugasnya, dalam Pasal 140 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Mulanya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan usulan rumusan ini muncul setelah pihaknya menggelar RDPU dengan organisasi advokat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    Legislator Gerindra ini berpendapat bahwa impunitas advokat perlu ditegaskan di dalam UU KUHAP, sehingga impunitas ini bukan hanya ada di UU Advokat saja. 

    “Kemarin seluruh poksi yang hadir kebetulan pada RDPU tersebut seluruh poksi hadir sehingga dan seluruh mayoritas anggota hadir memenuhi kuorum, bersepakatlah kami anggota Komisi III secara bulat untuk memasukan pasal tersebut dalam pasal 140 ayat 2,” tuturnya dalam rapat panja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Adapun, dia menyebut bunyi pasal 140 ayat 2 ini adalah sebagai berikut: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan”.

    “Ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi, yang menambahkan frasa di luar pengadilan itu,” ucap dia.

    Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej berpandangan selama usulan itu mengacu pada UU Advokat yang ada maka tidak ada masalah. Dia sepakat untuk menambahkan DIM ke-812 itu dalam pasal 140. 

    “Pasal 140 kan ayat 1 berbunyi ‘Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan’. Kemudian ayat 2 yang tadi pak ketua sebutkan, … setuju,” ucapnya.

    Setelah mendengar itu, Habiburokhman langsung mengetuk palu sembari mengucapkan Alhamdulillah.

  • Admedika Ditunjuk Jadi Pengelola Manfaat Kesehatan Karyawan BPD Kalsel

    Admedika Ditunjuk Jadi Pengelola Manfaat Kesehatan Karyawan BPD Kalsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Administrasi Medika (AdMedika) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. AdMedika ditunjuk sebagai mitra pelaksana Layanan Administration Service Only (ASO) Indemnity dan optimalisasi BPJS Kesehatan bagi Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan serta keluarga karyawan BPD Kalsel melalui layanan AdClaim.

    Kesepakatan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan Direktur Utama AdMedika Dian Prambini dan Direktur Utama BPD Kalsel Fachrudin. Acara juga turut dihadiri Direktur Marketing dan Business AdMedika Muhamad Nasrun Ihsan.

    Melalui kerja sama ini, AdMedika mendukung pengelolaan layanan kesehatan karyawan dan keluarga melalui AdClaim, solusi manajemen administrasi klaim secara elektronik yang memfasilitasi skema indemnity dan optimalisasi manfaat BPJS Kesehatan. Termasuk layanan rawat jalan, rawat inap, monitoring dan verifikasi klaim, serta akses informasi kesehatan digital, yaitu MyAdMedik@ dengan fitur electronic card (eCard), pengajuan reimburse pengobatan secara digital (eReimbursement), dashboard analitik, dan layanan telemedicine.

    Dengan jaringan provider yang tersebar luas hingga wilayah-wilayah daerah di seluruh Indonesia, AdMedika memastikan kemudahan akses dan kualitas layanan. Hal ini sejalan dengan komitmen BPD Kalsel untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau.

    Direktur AdMedika Dian Prambini menyatakan bahwa kerja sama ini menegaskan komitmen AdMedika untuk menghadirkan solusi TPA yang profesional, transparan, dan terintegrasi.

    “Kami bangga mendapatkan kepercayaan dari BPD Kalsel untuk mendukung pengelolaan manfaat kesehatan pegawai beserta keluarganya melalui layanan AdClaim. Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan layanan yang optimal, efisien, dan mudah diakses,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BPD Kalsel Fachrudin menyampaikan bahwa kerja sama ini mendukung upaya BPD Kalsel untuk memberikan manfaat bagi pegawai dan keluarga sebagai aset penting perusahaan.

    “Dengan menggandeng AdMedika, kami ingin memastikan layanan kesehatan pegawai dan keluarga dikelola secara lebih profesional, transparan, dan modern,” kata Fachrudin.

    Fachrudin juga menambahkan, BPD Kalsel akan memberikan perhatian khusus pada upaya pemeliharaan kesehatan karyawan.

    “Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pelaksanaan program wellness yang akan bekerja sama dengan AdMedika. Diharapkan, program ini dapat menekan angka kesakitan serta jumlah klaim kesehatan, sehingga tercipta karyawan yang lebih sehat dan produktif,” kata dia.

    “Penandatanganan PKS ini menjadi komitmen BPD Kalsel dalam menghadirkan sistem pengelolaan manfaat kesehatan yang adaptif, akuntabel, dan mendukung kesejahteraan pegawai beserta keluarga di era digital,” tambahnya.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]