Xcloud.id

Blog

  • 4 Polisi Nunukan Ditangkap Terkait Narkoba, Kapolri: Bila Terbukti, Pidanakan

    4 Polisi Nunukan Ditangkap Terkait Narkoba, Kapolri: Bila Terbukti, Pidanakan

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangkapan empat personel kepolisian yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Sigit memastikan akan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

    “Saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah konsisten terkait dengan anggota yang melanggar,” kata Sigit menjawan pertanyaan wartawan di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dia menegaskan tak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan anggota. Jika terbukti melanggar, tegas Sigit, pasti akan diproses etik maupun pidananya.

    “Apabila terbukti, proses, pecat, dipidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang,” tegasnya.

    Tak hanya terkait kasus di Nunukan, hal yang sama juga dipastikan Jenderal Sigit terhadap kasus tewasnya Anggota Bidpropam Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigadir Muhammad Nurhadi. Diketahui, Brigadir Nurhadi ditemukan meninggal di kolam Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, setelah berpesta dengan dua atasannya.

    “Ya, saya kira sama (akan dilakukan terhadap kasus yang melibatkan anggota Polda NTB),” terang Jenderal Sigit.

    “Saya membenarkan berita ini. (Dirtipid) Narkoba dan Propam Mabes kolaborasi,” ucap Brigjen Eko kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Dia menekankan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran terkait narkoba, bahkan apabila dilakukan oleh personel kepolisian sendiri.

    (ond/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Resmi Dinaikkan, Rapelan Cair Sejak Januari – Page 3

    Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Resmi Dinaikkan, Rapelan Cair Sejak Januari – Page 3

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa seluruh kepala kantor wilayah Kemenag provinsi harus segera menginstruksikan kepala bidang PAI untuk menyosialisasikan isi regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi ini ditujukan khususnya kepada kepala seksi PAI.

    Suyitno juga meminta agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, segera dilakukan dan diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

    “Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

    Senada dengan itu, Direktur PAI, M. Munir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

    Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (jtm), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 jtm.

    “Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

    Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat.

  • Kemenkop gandeng DPR untuk optimalkan fungsi pengawasan operasional Kopdes/Kel MP 

    Kemenkop gandeng DPR untuk optimalkan fungsi pengawasan operasional Kopdes/Kel MP 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kemenkop gandeng DPR untuk optimalkan fungsi pengawasan operasional Kopdes/Kel MP 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan akan mengoptimalkan seluruh sumber daya dengan melibatkan 17 Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya bersama Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi program Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Bahkan Kemenkop akan melibatkan peran aktif dari DPR RI untuk terlibat langsung dalam pengawasan tersebut agar perjalanan bisnis Kopdes/ Kel Merah Putih benar-benar sesuai dengan tujuan pembentukannya. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa peresmian program ini akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah bersamaan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Setelah peresmian tersebut fase yang krusial yaitu operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dimana dalam fase ini sangat membutuhkan pengawasan dan kontrol. 

    “Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah program perubahan, mengubah masyarakat agraris menjadi entrepreneurship yang tinggi jadi jangan menunggu rakyat siap. Oleh karena itu kita perlu dukungan dan kerja sama dari Komisi VI DPR RI,” ujar Menkop Budi Arie saat Rapat Kerja (Raker) dengan DPR RI Komisi VI, Rabu (9/7).

    Menkop Budi Arie juga menegaskan bahwa proses pengawasan telah berjalan sejak proses pembentukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Hal itu terbukti dari beberapa temuan kasus yang mengharuskan proses musdesus perlu diulang agar aspek transparansi dan pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih sesuai dengan tujuannya. 

    “Dengan ditemukannya masalah itu artinya ada kontrol dari masyarakat yang berjalan sejak proses musdesus. Tetapi jangan terus digeneralisir, selama program ini dikerjakan dengan serius saya yakin bisa berhasil,” kata Menkop.

    Menurut data statistik, hingga hari ini (Rabu, 9/7) sudah 80.560 desa dan kelurahan membentuk Kopdes/kel Merah Putih melalui musdesus. Dari jumlah itu, lebih dari 77.000 telah memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum RI.

    Meski telah melampaui target, Menkop mengakui masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya di wilayah-wilayah seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah. Sehingga Kemenkop bersama dengan 17 K/L dan Pemda akan fokus untuk memastikan tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

    Dalam upaya menuntaskan masalah tersebut, Kemenkop bersama K/L lainnya dan Satuan Tugas (Satgas) yang telah terbentuk akan mengedepankan pola-pola pendekatan yang humanis. Diakui tantangan geografis dan sosial budaya yang berbeda menjadi hambatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 

    “Tekad untuk mewujudkan Kopdes/Kel Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh intuisi dan separuh kerja kerasnya, kalau ditanya soal roadmapnya memang belum ada rujukannya karena belum ada satu negarapun yang melakukannya,” ujar Menkop Budi Arie.

    Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa pemerintah berharap agar DPR RI khususnya Komisi VI turut terlibat aktif dalam penyusunan roadmap dengan berdasarkan pada temuan-temuan di lapangan. Kemenkop menyambut baik usulan diadakan simposium bersama Komisi VI DPR untuk merumuskan kebijakan (roadmap) untuk pengembangan Kopdes/ Kel Merah Putih berbasis evidence.

    Wamenkop menyebut bahwa roadmap yang disusun harus melibatkan DPR, terutama Komisi VI, untuk memastikan bahwa pembiayaan, arah operasional, dan pengembangan koperasi bisa dilakukan secara realistis dan tepat sasaran. Ditegaskan kembali bahwa program Kopdes/ Kel Merah Putih ini menjadi program top down, namun dalam proses pembentukannya hingga operasionalisasinya secara aktif melibatkan masyarakat dan peran aktif semua pihak termasuk DPR RI.

    “Kita tidak bisa hanya bentuk badan hukum lalu dilepas. Kita harus rancang skema bisnisnya, pendanaannya, pelatihannya. Semua harus konkret dan diawasi (bersama DPR RI),” kata Wamenkop Ferry.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, yang juga sekaligus sebagai pemimpin rapat kerja menyatakan bahwa DPR akan turut serta mengawal pelaksanaan program Kopdes/ Kel Merah Putih ini agar benar-benar berdampak. Pihaknya tidak ingin program Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut hanya seremonial semata yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di desa. Menurutnya Komisi VI sepakat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program ini. 

    “Secara konsep ini sudah baik. Tapi kunci suksesnya adalah pengawasan sehingga jajarannya harus diperkuat. Kami ingin tahu seberapa siap koperasi ini menerima dan mengelola dana, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujar Adisatrya.

    Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan mengingatkan agar pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi agenda administratif. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan serta pendampingan yang intensif agar koperasi benar-benar dapat menjadi Soko Guru Perekonomian masyarakat sebagai mandat Undang-Undang. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Rano Karno optimistis FJGS 2025 gerakkan kekuatan ekonomi Jakarta

    Rano Karno optimistis FJGS 2025 gerakkan kekuatan ekonomi Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rano Karno optimistis FJGS 2025 gerakkan kekuatan ekonomi Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Rano Karno optimistis Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2025 mampu menggerakkan kekuatan perekonomian Jakarta dengan capaian transaksi sebesar hampir Rp16 triliun.

    “Awalnya Rp15,5 triliun sekarang mencapai hampir Rp16 triliun, itu menunjukkan capaian kekuatan ekonomi di Jakarta tetap solid,” kata Rano dalam penutupan FJGS 2025 di Mall Atrium Senen Jakarta, Kamis.

    Rano mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama sebulan di 100 mal Jakarta mampu mengindikasikan aspek ekonomi bergerak.

    Dia berharap FJGS ke depannya dari evaluasi kegiatan mampu mengundang antusias para konsumen luar Jakarta agar lebih meriah.

    “Pesannya harus kita besarkan lagi. Artinya, kita hanya mengundang lokal atau masyarakat Jakarta, kalau kita desain minimal saudara kita Jabodetabek datang,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan harapannya bahwa Pekan Raya Jakarta (PRJ) juga mendapat apresiasi masyarakat yang sama besarnya.

    “PRJ juga luar biasa, tanggal 13 penutupan. Jumlah pengunjungnya luar biasa tapi memang karena liburan sekolah dan didukung fasilitas seperti penambahan armada transportasi,” ucapnya.

    Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2025 mencapai total transaksi sebesar Rp15,98 triliun atau melampaui target sebesar Rp15,5 triliun.

    Festival ini membuktikan daya tarik Jakarta sebagai pusat belanja hiburan dan gaya hidup dalam menyambut Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta bertema “The Ultimate Destination for Shopping”. 

    Sumber : Antara

  • Tambah Riza Chalid hingga Toto Nugroho, Kejagung Tetapkan 18 Tersangka Kasus Pertamina

    Tambah Riza Chalid hingga Toto Nugroho, Kejagung Tetapkan 18 Tersangka Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) secara total telah menetapkan 18 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Korps Adhyaksa mulanya telah menetapkan tujuh tersangka mulai dari Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial PT Navigator Khatulistiwa hingga eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RA) pada (25/2/2025).

    Selang sehari kemudian, Kejagung menjemput dua tersangka yakni Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) turut menjadi tersangka dalam perkara ini.

    Teranyar, Kejagung kembali menetapkan sembilan tersangka baru dari perkara ini. Satu dari sembilan tersangka itu merupakan sosok beken di jagat pengusaha minyak di Tanah Air yakni Riza Chalid.

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Riza merupakan Beneficial Owner atau pemilik manfaat dari PT Orbit Terminal Merak (OTM).

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak. 

    “Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan penambahan penyimpanan stok BBM,” kata Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan, Riza juga memiliki peran dalam menghilangkan skema kepemilikan terminal BBM Merak serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi.

    Sementara itu, delapan tersangka lainnya berasal dari eks pejabat Pertamina hingga pihak swasta. Perannya beragam, dari sisi bekas pejabat Pertamina ada yang berperan dalam tindakan penyimpanan perencanaan dan pengadaan ekspor atau impor minyak mentah.

    Tindakan pelanggaran dalam pengadaan sewa kapal, penyimpangan dalam penyewaan terminal BBM PT Orbit Terminal Merak (OTM) hingga penyimpangan pada pemberian kompensasi produk pertalite.

    Atas perbuatan para tersangka itu, Abdul Qohar menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan oleh perkara ini mencapai Rp285 triliun.

    “Total kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam perkara ini yakni sebesar Rp285.017.731.964.389,” pungkas Qohar.

    Berikut ini 18 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus Pertamina hingga Kamis (10/7/2025):

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS).
    Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF).
    Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
    VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono (AP).
    Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).
    Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS).
    Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW).
    Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya (MK).
    VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).
    Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 atau Direktur Utama PT PPN sejak Juni 2021-Juni 2023, Alfian Nasution (AN).
    Eks Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Hanung Budya (HB).
    SVP Integrated Supply Chain Juni 2017 s.d. November 2018, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama aktif PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho (TN).
    VP Crude & Product Trading ISC – Kantor Pusat PT Pertamina Persero Sejak 1 Juni 2019 – September 2020, Dwi Sudarsono (DS).
    Direktur Gas, Petrochemical & New Business, PT Pertamina International Shipping, Arif Sukmara (AS).
    Mantan SVP Integrated Supply Chain 2018 s.d. 2020, Hasto Wibowo (HW).
    Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd periode November 2019 s.d. Oktober 2021 dan Senior Manager PT Trafigura (Manajemen Service) periode setelah November 2021, Martin Haendra Nata (MHN).
    Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, Indra Putra (IP)
    Beneficial/ Owner (BO) PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, Muhammad Riza Chalid (MRC).

  • Polisi Periksa Ponsel hingga Laptop Diplomat Kemlu yang Tewas di Menteng

    Polisi Periksa Ponsel hingga Laptop Diplomat Kemlu yang Tewas di Menteng

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ADP (39), yang tewas di kos Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Polisi akan melakukan digital forensik terhadap ponsel korban.

    “Nanti dari forensik barangkali membuka HP, bisa di-trace, ke mana, jam berapa, dia berhubungan dengan siapa,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kepada wartawan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (10/7/2025).

    Selain itu, laptop korban juga akan diperiksa. Karyoto menyebut hasil digital forensik ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan.

    “Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik ya, baik CCTV kemudian hasil autopsi dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain. Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan,” ujarnya.

    Jasad ADP ditemukan oleh penjaga kos pada Selasa (8/7) pukul 08.30 WIB. Saat ditemukan kepala korban dalam kondisi terlilit lakban.

    Aktivitas Terakhir Korban

    “Jadi malam hari itu dia sekitar pukul 22.00, jam sepuluhan mendekati 22.30 WIB. Dia nyapa (penjaga kos) ‘Ayo mas’, gitu aja,” kata Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandhi saat dihubungi, Selasa (8/7).

    Rezha mengatakan korban tampak mengambil pesanan makanan dari ojek online. Dia menyebut korban sempat makan di ruang makan kosan.

    Dia menyebut korban tampak masuk ke dalam kamar dan tidak terpantau lagi dari CCTV. Dia juga menjelaskan komunikasi terakhir yang dilakukan korban ialah menghubungi istri pada jam 21.00 WIB.

    “Komunikasi terakhir itu jam 9 malam, 21.00 WIB, ke istrinya ya. Istrinya pun mengiyakan telepon istrinya. (Komunikasi) normal,” jelas Rezha.

    Dia menyebut belum ditemukan adanya pihak lain yang menemui korban sebelum tewas. Dia juga menjelaskan bahwa korban tinggal di kamar kos seorang diri.

    “Sampai saat ini sih belum kita mengarah ke sana ya. (Di kamar) seorang diri,” sebutnya.

    (ond/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Job Fair di Langkat sediakan 1.600 lowongan kerja

    Job Fair di Langkat sediakan 1.600 lowongan kerja

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Job Fair di Langkat sediakan 1.600 lowongan kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin, secara resmi membuka Langkat Job Fair tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara di Gedung MABMI Langkat, jalan Proklamasi, Kwala Bingai, Stabat Rabu (9/7). 

    Dalam sambutannya, Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya job fair. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Langkat dalam menyediakan peluang kerja bagi masyarakat.

    “Job Fair ini bukan hanya ajang rekrutmen, tetapi juga sarana mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendorong kegiatan seperti ini agar menjadi agenda rutin tahunan, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Afandin.

    Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada 23 perusahaan peserta yang telah membuka sekitar 1.600 lowongan kerja dari berbagai sektor. Tidak hanya perusahaan, sejumlah UMKM binaan Dinas Ketenagakerjaan Langkat turut ambil bagian dengan menampilkan produk-produk unggulan lokal.

    Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Ribuan pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati Gedung MABMI untuk mengikuti seleksi dan wawancara langsung dengan perusahaan.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, Rajanami Yun Sukatami dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024.

    Job Fair diharapkan mampu menjadi sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, serta memberikan informasi pasar kerja terkini bagi masyarakat.

    Perwakilan salah satu perusahaan peserta, Irfan Muliyadi dari PT. Karunia Adi Sentosa Kas Group, mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab Langkat.

    “Kegiatan ini sangat membantu perusahaan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendukung pengurangan pengangguran,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (10/7). 

    Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Kabupaten Langkat Antoni Ginting, Sekdakab Langkat Amril, para kepala perangkat daerah, mewakili Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sumut Bidang Bina Peta Retno Indriyani, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sugianto, serta para pimpinan perusahaan dan HRD.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polda Metro tangani kasus kematian diplomat Kemlu

    Polda Metro tangani kasus kematian diplomat Kemlu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polda Metro tangani kasus kematian diplomat Kemlu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya akhirnya menangani penyelidikan kasus kematian seorang diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan.

    “Untuk saat ini perkara penemuan jenazah di indekos Gondangdia ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kapolsek Menteng Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rezha Rahandi saat dikonfirmasi, Kamis.

    Sementara itu Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Cholis Aryana membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi.

    “Betul, masih dalam penyelidikan,” katanya. 

    Namun, dia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait peristiwa tersebut dia hanya menjelaskan kasus tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan bahwa jenazah ADP (39) yang merupakan seorang diplomat telah diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya di tempat indekos kawasan Menteng.

    “Sudah diautopsi, masih menunggu hasilnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Karyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/7).

    Menurut dia, pada saat kejadian petugas langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan autopsi.

    Saat ini pihaknya masih mendalami kasus kematian diplomat itu dan telah memeriksa empat orang saksi dan juga rekaman kamera pengawas (CCTV).

    Tidak hanya itu, penyidik juga sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap kasus tersebut.

    “Kami masih dalam proses penyelidikan dan mencari saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya. 

    Sumber : Antara

  • Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!

    Tak Berani Hadiri Gelar Perkara, Jokowi Disebut Manusia Pengecut!

    GELORA.CO – Gelar perkara khusus Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu dianggap tidak bernilai lantaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi sebagai pemilik ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak hadir.

    Demikian penegasan peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Kamis 10 Juli 2025.

    “Gelar perkara khusus kemarin di Bareskrim tak punya nilai karena Jokowi mangkir datang,” kata Buni Yani.

    Buni Yani berpendapat, Jokowi selaku mantan penguasa tidak bernyali dalam menghadapi perkara yang membelitnya.

    “Manusia pengecut!” pungkas Buni Yani.

    Gelar perkara khusus dilakukan atas permintaan tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    Gelar perkara khusus awalnya diagendakan Kamis 3 Juli 2025, namun baru bisa terlaksana pada Rabu 9 Juli 2025.

    Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

    Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

    Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.

    Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, hingga Kader PSI Dian Sandi.

  • Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Banten,
    Dimyati Natakusumah
    menyampaikan bahwa ada dua titik lokasi yang dipinjamkan Pemprov Banten untuk gedung
    Sekolah Rakyat
    .
    Dimyati tidak menutup kemungkinan adanya penambahan lokasi lain sebagai bentuk dukungan terhadap program yang digagas Presiden
    Prabowo Subianto
    ini.
    “Yang dipinjam pakai baru dua, yaitu yang di Tangsel dan di Kabupaten Lebak. Insya Allah nanti ada di Pandeglang, Kabupaten Serang, dan juga di Kota Tangerang,” kata Dimyati usai Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda bersama Mensos Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2035).
    Menurut Dimyati, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kepedulian Prabowo dan Mensos Saifullah Yusuf agar seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan biaya.
    “Program ini adalah (bentuk) kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Sosial dan ini akan membantu rakyat, terutama gap antara orang yang ada dan orang yang tidak berada,” kata dia.
    Dimyati melanjutkan, dana yang digelontorkan untuk Sekolah Rakyat juga tidak main-main, yakni Rp 48 juta untuk setiap siswa per tahun.
    “Kami sangat mendukung program ini, apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih Rp 48 juta per tahun. Ini kan besar sekali,” ucapnya.
    Sebab itu, Dimyati menilai bahwa segenap elemen pemerintahan termasuk Pemprov Banten, perlu mendukung program ini.
    “Saya berharap program ini harus sukses dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder,” tandas Dimyati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.