Blog

  • Layani Pencairan BSU, Kantor Pos di Bali Buka hingga Pukul 21.00 – Page 3

    Layani Pencairan BSU, Kantor Pos di Bali Buka hingga Pukul 21.00 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) bergerak cepat menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Tanah Air. Penyaluran yang serentak dan masif dilakukan di semua Kantorpos seluruh daerah hingga pelosok negeri. Perusahaan logistik milik negara yang dikenal dengan brand PosIND ini menyalurkan bantuan kepada para pekerja di Bali yang memenuhi syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Menariknya, penyaluran BSU ini menjadi yang pertama kali dilakukan di wilayah Bali melalui Kantorpos. Penyaluran ini juga menyasar para penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau mengalami kegagalan transfer dana bantuan. Layanan penyaluran BSU 2025 ini diselenggarakan di lebih dari 4.300 Kantorpos aktif di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). 

    Program BSU ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI), yang khusus diberikan pada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Executive General Manager Kantorpos KCP Renon, Bali, Arya Febrianto, menjelaskan bahwa masing-masing penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan periode. Kriteria penerima adalah warga negara Indonesia yang bukan ASN, TNI, maupun Polri, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta sesuai ketentuan dari Kemnaker.

    “PT Pos Indonesia mendapatkan penugasan dari Kemnaker untuk menyalurkan BSU khusus bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau mengalami kendala pencairan melalui bank. Setelah lolos verifikasi melalui situs BSU Kemnaker, penerima dapat mengakses aplikasi Pospay untuk mendapatkan QR Code sebagai bukti pencairan di Kantorpos,” jelas Arya.

    Layanan Kantorpos diperpanjang hingga pukul 21.00 WITA demi memfasilitasi pekerja yang baru selesai bekerja di sore hari untuk mencairkan Bantuan Subsidi Upah. Proses verifikasi di Pospay juga menjadi kunci kelancaran pencairan, dan data penerima disalurkan secara bertahap oleh Kemenaker kepada PT Pos Indonesia (Persero).

    “Kami imbau kepada calon penerima yang datanya belum muncul di aplikasi Pospay untuk bersabar karena verifikasi dilakukan bertahap oleh Kemnaker. Seluruh penugasan akan kami tuntaskan,” ucapnya.

     

     

  • Ulama Iran Tawarkan Hadiah Rp 18,5 M untuk Kepala Trump

    Ulama Iran Tawarkan Hadiah Rp 18,5 M untuk Kepala Trump

    Teheran

    Seorang ulama Iran menawarkan hadiah uang sebesar 100 miliar Tomans atau setara Rp 18,5 miliar kepada siapa saja yang membunuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan membawakan kepalanya.

    Dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Azeri, seperti dilansir media Iran International, Jumat (11/7/2025), seorang ulama Iran bernama Mansour Emami mengumumkan imbalan yang besar tersebut bagi siapa pun yang mampu membunuh Trump.

    “Kami akan memberikan 100 miliar Tomans (setara US$ 1,14 juta atau Rp 18,5 miliar) kepada siapa pun yang membawa kepala Trump,” ucap Emami yang ditunjuk negara untuk menjabat sebagai Direktur Organisasi Dakwah Islam resmi wilayah Provinsi Azerbaijan Barat.

    Tidak hanya tawaran itu, sebuah fatwa juga dikeluarkan oleh dua ulama senior Iran lainnya yang menyerukan pembunuhan Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan dilaporkan bahwa fatwa itu mendapatkan dukungan dari sekitar 10 ulama Iran lainnya dan memicu penggalangan dana secara online.

    Sebanyak 10 ulama yang ditunjuk negara itu merilis surat terbuka pada Senin (7/7) yang isinya menyebut Trump dan Netanyahu sebagai “pejuang kafir”.

    Kemudian sebuah situs web Iran, thaar.ir, melakukan kampanye publik untuk penggalangan dana secara online bagi pembunuhan Trump. Situs tersebut baru-baru ini menampilkan bahwa dana sebesar lebih dari US$ 20 juta (Rp 324,4 miliar) telah terkumpul.

    Sejauh ini belum ada konfirmasi langsung mengenai kebenaran angka tersebut.

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam wawancara dengan tokoh media AS Tucker Carlson, yang disiarkan pada Senin (7/7) berusaha menjauhkan pemerintah Teheran dari fatwa dan seruan pembunuhan tersebut.

    “Sepengetahuan saya, mereka tidak mengeluarkan dekrit atau fatwa terhadap individu mana pun atau terhadap Donald Trump. Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah Iran atau pemimpin tertinggi Iran (Ayatollah Ali Khamenei),” tegas Pezeshkian.

    Bulan lalu, seorang ulama garis keras Iran yang bernama Alireza Panahian, yang dekat dengan Khamenei, menyerukan umat Muslim untuk membunuh Trump dan Netanyahu sebagai pembalasan atas ancaman kedua pemimpin itu terhadap Khamenei selama perang 12 hari pada Juni lalu.

    Panahian mengutip fatwa yang melabeli orang-orang yang melontarkan ancaman semacam itu sebagai “mohareb” atau musuh Tuhan.

    Ayatollah Naser Makarem Shirazi dan Ayatollah Hossein Nouri Hamedani sebelumnya mengeluarkan fatwa terpisah terhadap Trump dan Netanyahu.

    “Setiap rezim atau individu yang mengancam para pemimpin Umat Islam dan bertindak berdasarkan ancaman tersebut memenuhi syarat sebagai seorang mohareb,” kata Shirazi.

    Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah AS dan Israel terkait seruan pembunuhan tersebut.

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

    Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti rendahnya tingkat migrasi pengguna ke teknologi e-SIM meski perangkat yang mendukung teknologi ini telah beredar luas.

    Dari sekitar 25 juta perangkat yang telah berteknologi e-SIM, baru satu juta yang melakukan migrasi.

    “Kami tahu bahwa belum semua menggunakan e-SIM, namun demikian kami melihat celah dari 25 juta ponsel yang sudah berteknologi e-SIM, baru satu juta yang migrasi,” kata Meutya Hafid dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 7 Juli 2025.

    Meutya menegaskan pentingnya percepatan migrasi ke e-SIM bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keamanan data dan pengembangan layanan digital seperti Internet of Things (IoT).

    Terlebih proses migrasi ke e-SIM tidak sekadar mengganti kartu fisik, tetapi juga mencakup pembaruan data pengguna dan verifikasi biometrik, yang dinilai penting untuk peningkatan kualitas layanan digital ke depan.

    Meutya pun menekankan bahwa pemerintah tidak mewajibkan migrasi penuh ke e-SIM, melainkan mendorongnya secara bertahap.

    “Bahasa permennya tidak demikian, bahasa permennya adalah mendorong untuk kemudian migrasi ke e-sim,” ungkapnya.

    Untuk pengguna yang masih menggunakan SIM fisik, Meutya mengingatkan saat ini telah ada regulasi yang membatasi kepemilikan kartu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiga nomor. 

    Ke depan, Komdigi juga mempertimbangkan untuk menerbitkan regulasi tambahan berupa sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi ketentuan ini.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exsercise, mungkin kami akan keluarkan permen baru yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi itu,” ujarnya.

    Meutya juga menyoroti pentingnya peran operator dalam memperbarui data pelanggan. Menurutnya, dari 350 juta nomor yang terdaftar di Indonesia, pembaruan data menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas sistem komunikasi nasional.

    Meutya juga menyambut baik jika DPR berkenan melakukan pengawasan khusus terhadap kepatuhan operator dalam menjalankan instruksi tersebut.

    “Jadi monggo jika memang juga DPR melakukan pengawasan khusus terhadap bagaimana operator seluler juga melakukan pemuktahiran data sesuai instruksi dari Komdigi,” kata Meutya.

  • Rano: Jalur `Car Free Night` tak akan sepanjang `Car Free Day` Jumat, 11 Juli 2025 – 13:55 WIB

    Rano: Jalur `Car Free Night` tak akan sepanjang `Car Free Day`
    Jumat, 11 Juli 2025 – 13:55 WIB

  • Rano: Jalur `Car Free Night` tak akan sepanjang `Car Free Day` Jumat, 11 Juli 2025 – 13:55 WIB

    Rano: Jalur `Car Free Night` tak akan sepanjang `Car Free Day`
    Jumat, 11 Juli 2025 – 13:55 WIB

  • Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan akan memulai proses uji publik dari penulisan ulang buku sejarah pada 20 Juli.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan uji publik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

    “Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

    Fadli mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

    Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti.

    Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “[Saat uji publik] DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” kata dia.

    Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah, di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.

    DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

  • Meski di AS, Menko Airlangga Sempatkan Kebut Penyelesaian IEU-CEPA – Page 3

    Meski di AS, Menko Airlangga Sempatkan Kebut Penyelesaian IEU-CEPA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah upaya negosiasi terkait tarif impor dari Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dan pembahasan strategis terkait dengan percepatan penyelesaian IEU-CEPA, dengan Komisioner Maros secara virtual dari Washington D.C, Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic di Brussels pada Juni 2025.

    Menuju kesepakatan bersejarah yang akan memperkuat hubungan ekonomi Uni Eropa – Indonesia melalui Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), kedua pihak terus melakukan pembahasan bersama, untuk memastikan penyelesaian IEU-CEPA. 

    “Kesepakatan melalui IEU-CEPA ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral yang saling menguntungkan,” kata Airlangga dikutip dalam keterangan resminya, Jumat (11/5/2025).

    Komtimen Keduanya

    Di tengah dinamika tantangan global, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk membangun dan meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berbasis aturan dan saling menghormati. 

    Menurutnya, CEPA akan membuka peluang bisnis yang lebih luas, meningkatkan kepastian hukum, serta menyediakan platform strategis untuk memperdalam dialog dan kerja sama di berbagai isu ekonomi penting yang relevan saat ini.

     

  • Komdigi, Indosat, hingga Nvidia Luncurkan Indonesia AI Center of Exellence.

    Komdigi, Indosat, hingga Nvidia Luncurkan Indonesia AI Center of Exellence.

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi meluncurkan Indonesia AI Center of Exellence. 

    Ini merupakan ekosistem inklusif nasional untuk mendorong daya saing Indonesia di bidang kecerdasan buatan (AI) yang berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), Cisco, dan Nvidia.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan, AI Center of Excellence merupakan hasil dari komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat adopsi teknologi AI di Indonesia.

    “Kami sangat senang dengan inisiatif yang dilakukan oleh Indosat, dibantu oleh Cisco dan Nvidia untuk mencoba meluncurkan AI Center of Excellence. Jadi, AI Center of Excellence, atau kami sebut AICCE, adalah sebuah inisiatif yang mencoba menyatukan para pemangku kepentingan yang ada,” kata Nezar dalam acara peluncuran AI Center of Excellence di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). 

    Tidak hanya menggandeng para pakar teknologi, Nezar mengatakan, pemerintah juga bekerja sama dengan universitas, industri, dan komunitas yang mengembangkan AI.

    Menurutnya, mereka dapat memanfaatkan akses yang akan dibuka oleh AI Center of Excellence supaya adopsi teknologi AI dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

    Tidak hanya sampai di situ, Nezar mengatakan, pihaknya juga memberikan suatu perspektif berupa perluasan adopsi AI ke semua daerah di Indonesia. 

    “Jadi, ada dua kata kunci. Pertama, kami memperkuat kolaborasi. Kedua, kami mendorong inklusivitas dalam adopsi teknologi AI,” ungkapnya. 

    Meskipun belum ada fasilitas fisik, Nezar menekankan pihaknya akan menyiapkan kemudahan akses. Dia mencontohkan, bagi mereka yang ingin mengembangkan teknologi AI atau mendapatkan pengalaman dari teknologi AI, termasuk daya komputasi yang disiapkan Indosat yang juga dapat diakses untuk kebutuhan riset. 

    “Dan juga kebutuhan bagaimana AI diadopsi di dunia bisnis, bagaimana AI diadopsi untuk layanan publik, juga diadopsi di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menekankan AI Center of Excellence bukan semata tentang penerapan teknologi, tetapi tentang memastikan akses yang merata terhadap AI. 

    “Di Indosat, kami percaya bahwa AI harus inklusif bukan hanya soal akses, tapi juga soal membuka peluang,” kata Vikram. 

    Dengan dukungan dari para mitra global, Vikram mengatakan, pihaknya ingin mempercepat laju pertumbuhan Indonesia dengan memastikan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga kreator dan inovator. 

    “Inilah wujud komitmen kami untuk memperkuat talenta lokal yang berdaya saing global. Seluruh hal ini sejalan dengan tujuan besar kami memberdayakan Indonesia,” katanya. 

    Chuck Robbins, selaku Chair and Chief Executive Officer Cisco, menambahkan tansformasi di era AI membutuhkan fondasi infrastruktur kuat dengan sumber daya manusia yang siap bersaing. Lewat kolaborasi bersama Komdigi, Indosat, dan Nvidia, Cisco mendukung AI Center of Excellence sebagai fondasi yang aman, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. 

    “Dukungan ini memperkuat kemitraan kami selama lebih dari 25 tahun dengan sektor publik dan swasta di Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya. 

    Terakhir, SVP Telecom Nvidia Ronnie Vasishta berharap bahwa kolaborasi tersebut menjadi model bagi negara lain dalam mengintegrasikan teknologi demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain itu, penting untuk memastikan AI bisa diakses oleh semua orang. Melalui kolaborasi strategis ini Nvidia tak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga mendorong pembangunan fondasi ekosistem AI yang kokoh,” ungkapnya. 

    Adapun, AI Center of Excellence diperkuat enam pilar utama dalam mendorong perkembangan AI, di antaranya:

    1. AI Sandbox yang berfokus pada pengembangan aplikasi nyata di sektor prioritas.

    2. Program pelatihan serta sertifikasi AI dan data untuk puluhan ribu talenta digital Indonesia.

    3. Akselerator untuk mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan lokal.

    4. Enterprise hub untuk menciptakan solusi nyata bersama pelaku industri.

    5. Platform pengembangan Large Language Model berskala nasional.

    6. Forum think-tank nasional untuk merumuskan kebijakan AI yang etis dan bertanggung jawab.

  • Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.

    “Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    “TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.

    Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

    Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.

    Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

    “Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Xiaomi Bantah Kabar Cerai dari Leica

    Xiaomi Bantah Kabar Cerai dari Leica

    Jakarta

    Xiaomi menanggapi spekulasi terkini seputar kolaborasinya dengan perusahaan optik Jerman, Leica. Mereka menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengakhiri kemitraan.

    Klarifikasi ini muncul menyusul rumor yang beredar luas bahwa perangkat unggulan Xiaomi mendatang, terutama seri Xiaomi 16 yang ditunggu-tunggu, tidak akan lagi mengusung merek Leica.

    Mengutip laporan Mashable, juru bicara Xiaomi menanggapi laporan itu dengan mengatakan klaim tersebut sama sekali tidak berdasar, dan menekankan bahwa kolaborasi antara Xiaomi dan Leica tetap kuat.

    Pernyataan yang disampaikan kepada Business Standard tersebut menyoroti keberlanjutan kemitraan ini, yang disebut-sebut didasarkan pada komitmen bersama untuk mendobrak batas-batas teknologi fotografi mobile.

    Xiaomi dan Leica, tercatat telah bekerja sama secara erat untuk mengintegrasikan optik dan sistem pencitraan canggih Leica ke dalam jajaran ponsel pintar Xiaomi.

    “Kolaborasi ini telah menghasilkan pengalaman fotografi mobile terdepan di industri bagi pengguna di seluruh dunia dan terus berkembang dengan mempertimbangkan inovasi di masa mendatang,” kata juru bicara tersebut.

    Meskipun beberapa laporan mengisyaratkan kemungkinan Xiaomi mengembangkan teknologi pencitraannya sendiri, serupa dengan Huawei, yang mengakhiri kerja samanya dengan Leica pada 2022 dan menciptakan sistem kamera XMAGE, Xiaomi membantah hal tersebut.

    Kolaborasi Kamera

    Sementara itu, industri mobile secara umum tampaknya sedang mengalami pergeseran dalam cara merek smartphone menjalin kemitraan dalam pengembangan kamera.

    Dalam perkembangan terkait, 9To5Google baru-baru ini melaporkan bahwa OnePlus mungkin sedang bersiap untuk mengakhiri kolaborasinya dengan produsen kamera Swedia, Hasselblad, dan model-model flagship mendatang diperkirakan akan sepenuhnya menghilangkan merek tersebut.

    Tren yang lebih luas ini telah memperkuat spekulasi seputar Xiaomi, meskipun perusahaan asal China itu kini telah menepis kekhawatiran tersebut.

    Penegasan kembali Xiaomi atas aliansinya dengan Leica menggarisbawahi ambisinya untuk tetap kompetitif di segmen fotografi smartphone kelas atas, dengan kemampuan kamera menjadi pembeda utama. Sejak kemitraan mereka dimulai, kedua perusahaan telah menghadirkan smartphone dengan sistem kamera Leica yang disempurnakan, yang dipuji karena kejernihan gambar, penyetelan warna, dan performa keseluruhannya.

    (rns/fay)