Xcloud.id

Blog

  • Bocoran Warna iPhone 17 Air Bikin Salah Fokus, Kenapa? – Page 3

    Bocoran Warna iPhone 17 Air Bikin Salah Fokus, Kenapa? – Page 3

    Dari sisi spesifikasi, iPhone 17 Air ditenagai oleh chipset A19 Pro, sedikit di bawah seri iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max. Menariknya, ponsel tertipis Apple ini disebut bakal menggantikan posisi iPhone 16 Plus.

    Walau memiliki kapasitas RAM setara dengan varian iPhone 17 Pro, raksasa teknologi berbasis di Cupertino ini harus mengorbankan beberapa fitur untuk mengejar bodi super tipis dan ringan.

    Salah satunya adalah kapasitas baterai lebih kecil, serta hanya menyematkan satu kamera utama di bagian belakang iPhone baru tersebut.

    Bagaimana menurut kamu, tertarik untuk memiliki iPhone 17 Air yang tampil dengan bodi tipis dan ringan atau lebih memilih untuk varian iPhone 17, iPhone 17 Pro, atau iPhone 17 Pro Max?

  • 7 Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran Nasional

    7 Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran Nasional

    Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beberapa
    merek beras
    yang dijual di minimarket dan pusat perbelanjaan diduga melanggar aturan mutu dan takaran.
    Hal ini diketahui setelah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen dan distributor beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk yang beredar di pasaran.
    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan besar masih berlangsung.
    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
    Beberapa merek yang dipasarkan antara lain Sania, Sovia, Fortune, dan Siip produksi
    Wilmar Group
    .
    Lalu, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos buatan
    Food Station Tjipinang Jaya
    .
    Selanjutnya, Raja Platinum dan Raja Ultima produksi PT Belitang Panen Raya, serta beras merek Ayana produksi PT Sentosa Utama Lestari (
    Japfa Group
    ).
    Adapun perusahaan-perusahaan yang dimintai keterangan oleh Satgas Pangan Polri antara lain Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
    Keempatnya diperiksa berdasarkan sampel beras kemasan dari berbagai daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Satgas Pangan.
    Kepala Divisi Unit Beras PT SUL, Carmen Carlo Ongko mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.
    Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
    “Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025).
    Ia menambahkan, pengawasan internal perusahaan dilakukan secara berkala dan ketat, mencakup aspek takaran, kebersihan, serta pelabelan produk.
    Menurutnya, perusahaan menjunjung tinggi nilai integritas dan kepatuhan terhadap hukum, serta terus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penyidik.
    “Kami belum menerima hasil akhir dari proses pemeriksaan yang berlangsung, namun tetap terbuka terhadap evaluasi dan terus secara rutin melakukan langkah perbaikan demi menjamin kualitas produk untuk masyarakat,” kata Carmen.
    Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan mengecek lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersebut.
    “Saya akan koordinasi, dan men-cross check dulu,” tegas Karyawan.
    Kompas.com sudah berusaha menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Warung Mbah Gundolo, Destinasi Kuliner Pencinta Bebek dan Ayam di Bandung

    Mengenal Warung Mbah Gundolo, Destinasi Kuliner Pencinta Bebek dan Ayam di Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Menikmati sajian kuliner bebek di Indonesia tidak sulit untuk ditemukan karena setiap daerah biasanya memiliki hidangan khasnya tersendiri. Selain itu, hidangan bebek juga populer karena memiliki kelezatan tersendiri dan menjadi favorit banyak orang.

    Adapun salah satu olahan paling populer dari sajian bebek adalah hidangan bebek goreng. Makanan satu ini hampir bisa ditemukan di berbagai daerah dan biasanya mempunyai ciri khas masing-masing.

    Setiap daerah biasanya menyajikan bebek goreng dengan rempah dan bumbu berbeda menciptakan rasa yang unik dan menggugah selera. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, sambal pedas, serta lalapan segar.

    Bebek goreng umumnya melalui proses pengolahan khusus sebelum digoreng agar dagingnya empuk dan tidak amis. Biasanya daging bebek direbus terlebih dahulu dengan rempah-rempah seperti lengkuas, jahe, dan serai sebelum digoreng garing di luar.

    Kemudian banyak tempat makan di Indonesia secara khusus mengandalkan bebek goreng sebagai menu andalan. Mulai dari warung kaki lima, depot rumahan, hingga restoran besar menawarkan varian bebek goreng khas.

    Beberapa di antaranya bahkan menciptakan sambal dengan tingkat kepedasan khusus yang menjadi ciri khas tersendiri seperti sambal ijo, sambal matah, hingga sambal korek. Adapun bagi masyarakat Bandung terdapat salah satu tempat makan bebek goreng yang populer.

    Tempat tersebut dikenal dengan nama Warung Mbah Gundolo dan selalu ramai pengunjung yang ingin mencicipi sajian bebek gorengnya atau menu populer di tempat tersebut.

  • Polisi Sebut Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Adalah Korban Longsor di Megamendung – Page 3

    Polisi Sebut Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Adalah Korban Longsor di Megamendung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polisi menemukan fakta bahwa jasad tanpa kepala yang ditemukan di Kali Ciliwung merupakan korban dari peristiwa longsor di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

    Saat kejadian, korban disebut tengah memancing.

    “Betul, mereka sedang aktif saat mancing dengan teman-temannya. Namun dia keasyikan, sudah dikasih tahu yang temannya suruh kembali ke tempat yang lebih aman tidak dihiraukan,” tutur Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).

    “Dia tetep asyik memancing di lokasi tersebut. Padahal situasinya sudah tidak bersahabat lagi itu, tidak kondusif,” sambungnya.

    Menurut Mansur, berdasarkan hasil autopsi, sementara diketahui korban meninggal akibat longsor dan tertimpa pohon, sebelum akhirnya terseret arus air.

    “Kalau dikaitkan dengan pembunuhan sampai saat ini belum ada,” kata Mansur.

     

  • Kemendagri nilai pembentukan Redkar di tiap RT mutlak dibutuhkan

    Kemendagri nilai pembentukan Redkar di tiap RT mutlak dibutuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal RA menilai bahwa pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di setiap RT mutlak dibutuhkan.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, Safrizal mengatakan bahwa Redkar menjadi penting diadakan di organisasi tingkat warga karena mobil damkar terkadang terhambat sampai ke lokasi kebakaran lantaran kondisi macet dan harus masuk hingga gang-gang sempit.

    “Oleh karena itu, mitigasi kebakaran secara dini berbasis partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” katanya.

    Terlebih, saat ini anggota Redkar mendapatkan pembekalan selama berbulan-bulan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

    Selain memadamkan api, petugas Redkar juga disebut mampu melaksanakan tugas penyelamatan dan pertolongan kepada warga, seperti menyelamatkan anak yang terkurung di kamar mandi, melepaskan cincin di jari, hingga menurunkan kucing dari dahan pohon.

    Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada para relawan di seluruh Indonesia karena telah menjadi bagian dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama petugas damkar.

    “Keberadaan Redkar yang pada awalnya merupakan gagasan orisinal yang merefleksikan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat di lapangan, anggotanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Nyala semangat ini harus kita jaga dan kembangkan terus” katanya.

    Sebagai informasi, jumlah anggota Redkar dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2022, terdapat 20.667 anggota. Lalu, meningkat menjadi 37.837 anggota pada tahun 2023, 52.066 anggota pada tahun 2024, dan menjadi 53.986 anggota hingga Juni 2025.

    Untuk menjadi anggota Redkar, peserta bisa mendaftarkan diri melalui platform registrasi keanggotaan secara daring pada situs resmi atau mengunduh aplikasi mobile Redkar di Play Store.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Ungkap Integritas BRI di Kategori Waspada Usai Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan EDC 

    KPK Ungkap Integritas BRI di Kategori Waspada Usai Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan EDC 

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau BBRI. Hasilnya, bank pelat merah itu masuk dalam kategori waspada.

    “KPK mencatat skor BRI berada pada kategori waspada, yaitu di angka 73,95,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu, 12 Juli.

    Angka tersebut, sambung Budi, diambil dari 19 unit kerja BRI di seluruh wilayah Indonesia. “Didapati minimnya skor capaian pada dimensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan nilai 71,95 hingga manajemen sumber daya manusia (SDM) sebesar 78,65,” tegasnya.

    Temuan tersebut diminta KPK untuk diperbaiki Bank BRI. Apalagi, saat ini komisi antirasuah sedang menangani dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di Bank BRI.

    “KPK terus mendorong pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi pada pelaku atau badan usaha, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan disalahgunakan,” ungkap Budi.

    Budi juga bilang pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha atau badan usaha, tak terkecuali BRI.

    “Kami melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK juga menyediakan instrumen Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) untuk Dunia Usaha sebagai rujukan praktis dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan,” ujar dia.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengumumkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau BBRI. Mereka adalah Catur Budi Harto yang merupakan eks Wakil Direktur Bank BRI; Indra Utoyo yang merupakan eks Direktur Digital Teknologi Informasi (TIK) dan Operasi BRI; serta Dedi Sunardi yang merupakan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI.

    Sementara pihak swasta yang ditetapkan adalah Elvizar yang merupakan eks Direktur PT Pasific Cipta Solusi dan Rudi Suprayudi dari PT Bringin Inti Teknologi. Meski begitu, kelimanya belum dilakukan penahanan.

  • Kelakar Rano Karno Minta Dipanggil Gubernur Saat Pramono Dinas ke Amerika Megapolitan 12 Juli 2025

    Kelakar Rano Karno Minta Dipanggil Gubernur Saat Pramono Dinas ke Amerika Megapolitan 12 Juli 2025

    Kelakar Rano Karno Minta Dipanggil Gubernur Saat Pramono Dinas ke Amerika
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil
    Gubernur Jakarta
    ,
    Rano Karno
    , berkelakar kepada warga saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-498 Jakarta tingkat kelurahan di Taman Sensori, Jalan Benda Raya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (12/7/2025).
    Ia meminta warga memanggilnya “Pak Gubernur” selama Gubernur
    Pramono Anung
    menjalani kunjungan dinas ke Amerika Serikat.
    “Mulai besok, Pak Gub pergi ke Amerika. Besok ente panggil ane Pak Gub. Soalnya ini sementara jadi gubernur,” ujar Rano yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.
    Meski disampaikan dengan nada bercanda, Rano menegaskan tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai arahan gubernur.
    Pria yang akrab disapa Bang Doel itu juga memaparkan sejumlah capaian Pemprov Jakarta dalam 100 hari program kerja.
    Beberapa di antaranya soal penanganan banjir, pemberian bantuan untuk guru ngaji, serta peningkatan insentif bagi pengurus RT atau RW.
    “Alhamdulillah, atas semua bantuan dan dukungan masyarakat Jakarta, 100 hari program kerja kita hampir 97 persen selesai,” ungkap Rano.
    Ia menambahkan bahwa Gubernur Pramono Anung enggan mempublikasikan capaian tersebut secara berlebihan.
    Rano menilai, gaya kepemimpinan Pramono memang jauh dari pencitraan.
    “Memang karakternya Pak Gubernur enggak mau cari panggung. Dia enggak perlulah kita ngeruk got, berenang di dalam got, buat apa,” kata Rano.
    “Sudah, kita kerja begini saja. Yang penting hujan bisa kita tanggulangi, masyarakat bisa bahagia,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,”

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri PUPR, bapak Dodi Hanggono yang digelar di Kompleks Parlemen, belum lama ini kita membahas soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Dalam rapat ini saya secara khusus meminta Menteri PUPR untuk serius menangani jalan-jalan daerah,” kata Lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, Sabtu.

    Menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

    Ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.

    Lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah.

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak.

    “Jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan,” tambahnya.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

    Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”