Xcloud.id

Blog

  • Dapur MBG Tembus Ribuan, Pemerintah Siaga Atasi Risiko Defisit Ayam dan Telur

    Dapur MBG Tembus Ribuan, Pemerintah Siaga Atasi Risiko Defisit Ayam dan Telur

    Bisnis.com, CIKARANG — Pemerintah berencana mengundang seluruh pelaku usaha perunggasan dalam waktu dekat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan telur dan daging ayam seiring bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, menyampaikan bahwa produksi nasional ayam dan telur saat ini masih mencukupi kebutuhan hingga sekitar 6.000 dapur. Namun, jika target 8.000 SPPG pada Agustus 2025 tercapai, maka produksi harus ditingkatkan.

    “Jadi kalau masih 6.000 dapur, itu masih bisa kita penuhi tanpa harus menggenjot produksinya. Artinya kalau di Agustus nanti betul 8.000, ini kita harus mengenjot produksi,” kata Agung dalam sambutan agenda pelepasan ekspor perdana PT Malindo, Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan hitungan Kementan, kebutuhan rata-rata setiap SPPG per tahun diperkirakan mencapai 57,17 ton daging ayam dan 39,05 ton telur.

    Untuk mengantisipasi potensi defisit, pemerintah akan mengajak seluruh pelaku usaha perunggasan — baik broiler maupun layer — guna merumuskan strategi peningkatan pasokan dalam mendukung program MBG.

    “Seiring dengan program makan bergizi yang juga saat ini sedang digenjot realisasi pendirian dapurnya, kita di sektor perunggasan harus menyiapkan diri,” ujarnya.

    Agung optimistis peternak dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat potensi produksi ayam cukup besar. Saat ini, produksi day old chick (DOC) dijaga pada level 60 juta ekor per minggu untuk menjaga stabilitas suplai dan harga. Jika batasan itu dilonggarkan, produksi bisa mencapai 90 juta ekor per minggu.

    “Ini kalau kita loss 90 juta, kita bisa punya distribusi DOC kita,” ujarnya.

    Meski demikian, pemerintah tetap perlu menyusun peta kebutuhan domestik serta strategi untuk menyeimbangkan antara suplai lokal dan ekspor.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan HKTI, Musbar Mesdi, mengatakan bahwa langkah antisipatif tengah disiapkan melalui rapat koordinasi dengan pemerintah.

    “Kalau nanti kelihatannya mulai berkurang dengan adanya kehadiran SPPG, kita akan antisipasi di awal,” ujarnya.

    Musbar juga menyebut bahwa pelaku usaha telah mulai membangun kandang baru dan menyiapkan ketersediaan bibit ayam sebagai bagian dari antisipasi peningkatan permintaan.

  • PKB Akan Soroti Pencegahan Jual Beli Suara dalam Revisi UU Pemilu

    PKB Akan Soroti Pencegahan Jual Beli Suara dalam Revisi UU Pemilu

    Jakarta –

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partainya akan menyoroti penguatan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya transaksi jual beli suara dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dia ingin praktik jual beli suara dihilangkan.

    “Salah satu yang akan menjadi sorotan PKB adalah agar ada pasal-pasal yang mengurangi suburnya transaksi jual-beli suara,” ungkap Cak Imin di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Dia mengatakan PKB akan mengusulkan pemberatan sanksi hingga penguatan pengawasan. Dia juga mengusulkan agar partai politik menjadi pengawas.

    “Sanksinya diperberat, pengawasannya diperketat, mekanisme penyelenggaranya harus diperkuat. Kalau perlu, partai-partai politik menjadi pengawas KPU dan pengawas langsung,” katanya.

    Selain itu, Cak Imin juga menjelaskan terkait dengan putusan MK, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada kader-kadernya yang berada di DPR.

    “Ya itu sama, termasuk jadi satu paket pembahasan nanti kita serahkan kepada DPR untuk menyikapi keputusan MK itu dalam bentuk Undang-Undang Pemilu yang baru,” jelas Cak Imin.

    “Ya tentu sepenuhnya akan kita bahas di DPR tapi bahwa kita ingin ada perubahan misalnya kalau gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, ya sudah gubernur dipilih DPRD. Kita akan bawa ke DPR,” imbuh dia.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menaungi lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur KUR sektor perumahan.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Itulah yang dibicarakan, ya plafonnya berapa [yang akan didapat kreditur nantinya], justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

    Setiap pengembang UMKM akan mendapatkan plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Dengan dana tersebut, pengembang diproyeksikan mampu membangun 38 hingga 40 unit rumah subsidi minimalis berukuran 36 meter persegi (m²).

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR akan disubsidi pemerintah sebesar 5%, sehingga suku bunga efektif bagi kreditur hanya berkisar 6%–7%.

    “[KUR Perumahan] juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. Di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” pungkas Airlangga.

  • 7 Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya… Nasional

    7 Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya… Nasional

    Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    menyinggung fenomena
    politik palsu
    , tetapi justru disukai masyarakat luas.
    Menurutnya, politik semacam itu banyak menonjolkan kemasan atau pencitraan, alih-alih nilai dan gagasan mendasar.
    “Mengharukan itu misalnya membuat irama-irama sajian-sajian yang sebetulnya palsu, tetapi disenangi.
    Politik gorong-gorong
    misalnya. Misalnya, itu contoh saja. Apa sih itu? Maksudnya apa maksudnya itu?” ujar Cak Imin dalam pelantikan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB di Jakarta, Senin (14/7/2025).
    Dalam pidatonya, Cak Imin mengaku prihatin dengan kondisi politik Indonesia yang menurutnya kian didominasi pragmatisme.
    Dia bahkan menyebut kontestasi menuju 2029 akan semakin berat karena kompetisi antar-elite politik lebih mengedepankan transaksi dan pencitraan.
    “Kompetisinya sudah sampai pada pragmatisme yang amat sangat dalam rusaknya. Rusak kan politik yang berbasis transaksi itu sudah,” katanya.
    Kondisi tersebut, lanjut Cak Imin, membuat langkah politik menjadi tidak mudah dipetakan.
    Namun, PKB meyakini akan adanya jalan lain yang bisa ditempuh, yakni melalui penguatan ideologi dan kaderisasi.
    “Kita hanya berpacu pada satu keyakinan bahwa ada jalan, selain yang menjadi jalan-jalan kasat mata,” kata Cak Imin.
    Dia pun kemudian mengeklaim belum ada sosok yang mampu tampil mengharukan di lingkungan PKB.
    Cak Imin kemudian mencontohkan artis sekaligus kader PKB, Tommy Kurniawan yang kini sudah tak lagi aktif di dunia hiburan.
    “Sayangnya di kalangan kita saya belum menemukan aktor yang mengharukan gitu. Siapa? Tommy Kurniawan aja sudah enggak mau jadi artis lagi. Jadi enggak mengharukan lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Meski begitu, Cak Imin menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai ideologis dalam perjuangan politik.
    Dia pun mengemukakan konsep ‘mabadi khaira ummah’ atau fondasi menuju masyarakat yang baik.
    “Saya sangat yakin dengan kita lakukan kaderisasi ini semua, kita punya kekuatan untuk menyiapkan prasyarat-prasyarat menuju
    mabadi khaira ummah
    itu,” kata Cak Imin.
    Cak Imin menilai kaderisasi bukan hanya berbentuk kelas atau pelatihan di lapangan, tetapi harus dilakukan secara masif ke seluruh lapisan masyarakat.
    Salah satu cara yang efektif menurutnya adalah dengan memanfaatkan media sosial.
    “Kaderisasi yang masif untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Nah itu ada yang paling murah untuk massifikasi itu adalah sosial media,” kata dia.
    Dalam kesempatan itu, Cak Imin memuji langkah LKN di bawah kepemimpinan Zainul Munasichin yang menargetkan pembentukan 270.000 kader PKB pada tahun 2025.
    Dia meminta seluruh struktur partai mendukung penuh upaya tersebut sebagai bagian dari penguatan fondasi perjuangan.
    “Targetnya luar biasa dan saya yakin optimis harus terwujud. Kita semua harus support sahabat saya dan LKN ini dengan target-target besar. Tahun ini 270 ribu. Militan, integritasnya tinggi, menjadi ujung tombak dari seluruh perjuangan kita di seluruh level masyarakat,” kata Cak Imin.
    Cak Imin optimistis PKB mampu unggul dalam persaingan politik, meskipun sistem yang ada dinilainya tengah mengalami kerusakan akibat dominasi pragmatisme.
    “Insya Allah, serusak apa pun sistemnya, kita akan unggul dalam kompetisi dengan kemampuan dan jaringan yang kita miliki,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya desakan agar Kabupaten Malang menaikan harga beli air oleh Kota Malang dalam hal ini Perumda Tugu Tirta Kota Malang ditanggapi serius Pemerintah Kota Malang. Respon tersebut disampaikan secara langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang membenarkan adanya rumor desakan DPRD Kabupaten Malang yang meminta kenaikan harga beli sejumlah sumber air milik Kabupaten Malang yang digunakan sebagai air baku bagi masyarakat Kota Malang.

    “Ya kita mendengar itu, hanya saja pihaknya mengingatkan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang yang baru berakhir 2027 mendatang,” kata Wahyu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Senin (14/7).

    Meski dalam PKS tersebut ada klausul adanya satu kali perubahan hanya Pemkot Malang tetap berkomitmen pada PKS yang telah ditandatangani kedua pihak yang juga difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Sebelumnya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut harga beli air oleh Kota Malang kepada Kabupaten Malang hanya Rp200 per meter kubik dari Sumber Wendit dan Rp150 dari Sumber Pitu. Padahal, PDAM Kota Malang menjual air itu kepada warga mulai dari Rp3.400 hingga Rp14.300 per meter kubik untuk keperluan industri.

    Konflik pemanfaatan sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang juga sempat mencuat pada tahun 2022, namun konflik pemanfaatan sumber air ini sempat dimediasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK dalam sebuah pertemuan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang di Solo.

    Kesepakatan terkait mekanisme pemanfaatan sumber air dan kompensasinya sudah dibuat, namun Pemkot Malang disebut sering wanprestasi dan menjual air dengan harga tinggi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa dugaan adanya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta harus diusut tuntas dan diproses secara hukum.

    “Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” kata Rio di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dugaan pengoplosan beras yang dilakukan BUMD FS perlu ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Hal ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

    “Dugaan praktik pengoplosan beras harus diusut tuntas dan diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

    Rio mengatakan bahwa sistem pelacakan digital stok beras harus diperkuat dari gudang hingga ke konsumen, dengan publikasi secara “real-time” soal ketersediaan dan harga.

    Hal ini, kata dia, penting untuk mencegah permainan pasokan dan harga oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

    Selain itu, perlu kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin harus digelar, terutama di pasar induk seperti Cipinang dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas

    “Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.

    “Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.

    Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.

    Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Sumber : Antara

  • Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ HUB

    Gus Muhaimin: Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 14 Juli 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lembaga Kaderisasi Nasional DPP PKB akan menggelar Pelantikan Lembaga Kaderisasi Nasional pada 14-16 Juli 2025 di Hotel Millennium Jakarta dan Kampoeng Gowes Depok. 

     

    Dengan mengusung tema “Mencetak Kader PKB; Mengakar ke Bumi dan Maslahat bagi Umat”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kader yang unggul dan berdaya saing.

    Lembaga ini bertujuan mencetak kader yang tangguh, berintegritas, dan berakar kuat pada nilai-nilai perjuangan PKB seperti Aswaja, kebangsaan, dan keadilan sosial. Fokus utama ke depan adalah memperkuat jaringan kader hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, melalui pendekatan digital yang relevan dan program pendidikan politik yang progresif. Melalui kaderisasi, PKB juga akan memperluas daya jangkau konstituen PKB di basis-basis baru non muslim, khususnya di Indonesia Timur seperti Bali, NTT, Maluku dan Papua.

     

    Program unggulan seperti SKP (Sekolah Kader Perubahan), DIKBAR (Pendidikan Kader Badan Partai), PKPB (Pendidikan Kader Penggerak Bangsa), KURPOL (Kursus Politik), SESPIMP (Sekolah Pemimpin Perubahan), dan AKPOLBANG (Akademi Politik Kebangsaan) disiapkan untuk memperluas basis kader hingga ke masyarakat umum. Ditargetkan, 3.600 angkatan kaderisasi dengan total 270.000 peserta akan terealisasi hingga akhir 2025. Lembaga ini juga menjalin sinergi dengan pesantren, ormas, dan akademisi guna memperkuat kapasitas dan jejaring sosial para kader.

     

    Kegiatan ini menjadi langkah nyata PKB dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur kebijakan publik.

     

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harlah ke 27 PKB di hadiahi dengan terbentuknya ribuan kader dalam waktu yang singkat. 

     

    “Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke 27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk,”ucap Gus Muhaimin.

     

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik, diantaranya melalui media sosial, forum yang lebih luas yang menimbulkan kesadaran politik yang independen ditengah masyarakat.

     

    “Melalui kaderisasi saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditemukan di masyarakat,”tegas Gus Muhaimin.

     

    Sementara itu, susunan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB meliputi:

     

    DEWAN PEMBINA:

    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB

    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE

    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi

     

    DEWAN PENGARAH:

    1. KH. Abdul Mun’im DZ

    2. KH. Adnan Anwar

    3. Zaini Rahman

    4. Yanuar Prihatin

    5. Anggia Erma Rini

    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

    7. Nihayatul Wafiroh

    8. Tommy Kurniawan

    9. Daniel Johan

    10. Idham Arsyad

    11. KH. Hariri 

     

    Ketua Zainul Munasichin

    Wakil Ketua Zona Jawa Muhammad Dawam

    Wakil Ketua Zona Sumbagsel H. S.N. Prana Putra Sohe

    Wakil Ketua Zona Sumbagut Faridah Farichah

    Wakil Ketua Zona Kalimantan

    Irma Muthoharoh

    Wakil Ketua Zona Sulawesi 

    Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim

    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara

    Usman Husin

    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua

    Indra Jaya

    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi Mahrus Ali

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Badrut Tamam

    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum Fuad Bahari

    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan Badrul Munir

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader Andreas Marbun

    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial Fauzan Amin

    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus Nino Tindra 

    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan Fathullah Syahrul

    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran Ali Nurdin

    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z Nurul Mubin

    Wakil Ketua Bidang Perempuan Khizanaturrohmah

    Sekretaris MF Nurhuda Yusro

    Wakil Sekretaris Ahmad Riyanto

    Wakil Sekretaris Nur Kholim

    Wakil Sekretaris M. Husein

    Wakil Sekretaris Deta Anggraeni Ilyas 

    Wakil Sekretaris Bustanul Arifin

    Wakil Sekretaris Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni

    Wakil Sekretaris Andi Wibowo

    Wakil Sekretaris Maya Muizatil Lutfillah

    Wakil Sekretaris Saman

    Wakil Sekretaris Enung Maryati

    Wakil Sekretaris Suprafto

    Wakil Sekretaris Ali Jaziroh

    Wakil Sekretaris Siti Suciawati Sultan

    Wakil Sekretaris Priyo Pamungkas Kustiadi 

    Wakil Sekretaris Mohammad Kholil

    Wakil Sekretaris Edi Purwanto

    Wakil Sekretaris Heriadi

    Wakil Sekretaris Luluk Fadillah Muzni 

    Bendahara Kaisar Abu Hanifah 

    Wakil Bendahara Adil Satria

    Wakil Bendahara Arif Susanto.

     

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR

    LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR

    LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Lembaga
    Kaderisasi
    Nasional (LKN) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Zainul Munasichin
    menargetkan 270.000 kader baru melalui proses
    kaderisasi
    hingga akhir tahun 2025.
    Zainul yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu menyampaikan hal tersebut saat pelantikan pengurus LKN DPP PKB di Hotel Millennium, Jakarta, Senin (14/7/2025) malam.
    “Perlu kami sampaikan dan kami laporkan, sampai dengan akhir Desember 2025, LKN menargetkan 3.734 angkatan kaderisasi, dengan total peserta mencapai kurang lebih 270.000 kader,” ujar Zainul.
    Dia pun meminta doa dan dukungan dari Ketua Umum PKB
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin), Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, serta seluruh jajaran pengurus DPP dan Dewan Syuro agar target besar itu dapat tercapai.
    “Mohon doa, support, dan bimbingan dari Ketua Umum, Pak Sekjen, dan juga seluruh pengurus DPP-PKB, serta para Dewan Syuro, agar target kaderisasi ini bisa kita capai semaksimal mungkin,” ujarnya.
    Setelah itu, Zainul pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pengurus DPP dan tenaga ahli yang harus terlibat aktif dalam program kaderisasi.
    Ia menyadari banyak waktu dan tenaga yang harus dikorbankan.
    “Kami menyampaikan permohonan maaf jika selama kami menyelenggarakan kegiatan kaderisasi ini merepotkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya bagi para anggota DPR dan para instruktur dari tenaga ahli, karena waktunya harus berbagi dengan kaderisasi,” kata dia.
    Dengan nada bercanda, Zainul bahkan meminta izin kepada pimpinan PKB jika dirinya dan sejumlah tenaga ahli tak bisa rutin berada di Gedung DPR RI, Senayan.
    “Sekali lagi saya mintakan izin kepada para tenaga ahli yang mungkin sebagian menjadi pengurus LKN, tolong diikhlaskan kalau tidak berkantor di Senayan, karena mereka akan keliling daerah seluruh Indonesia,” tuturnya.
    “Termasuk mohon diikhlaskan juga Pak Sekjen kalau mungkin saya mulai setelah dilantik jarang berkantor di Senayan. Alasan aja ya,” kelakarnya yang disambut tawa hadirin.
    Dalam pidatonya, Zainul menegaskan bahwa kaderisasi menjadi instrumen penting untuk menjaga eksistensi dan kualitas PKB.
    Menurutnya, kaderisasi akan memastikan pasokan kader partai tetap tersedia dan berkualitas.
    “Kaderisasi ini penting bagi PKB untuk memastikan PKB tidak akan pernah terhilang. Karena kaderisasi, stok kader kita akan terus melimpah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih,” kata Zainul.
    Dia menilai, kaderisasi menjadi sarana untuk menjaga konsistensi ideologi partai sebagai rujukan utama dalam menggerakkan organisasi.
    “Kaderisasi juga bertujuan memastikan ideologi partai tetap menjadi referensi utama dalam kita bergerak dan menjalankan roda organisasi,” kata Zainul.
    Tak hanya itu, kaderisasi menurutnya juga menjadi cara untuk melawan dominasi politik jangka pendek yang sarat kepentingan pragmatis.
    “Kaderisasi merupakan bagian penting dalam rangka melawan orientasi politik jangka pendek yang dikuatkan dengan politik transaksional. Jangan pernah berharap umat terbaik lahir dari model politik yang transaksional,” tegasnya.
    Dia lantas mengingatkan bahwa politik yang hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan dan kekayaan tanpa distribusi yang adil, hanya akan menjadi “politik pesugihan” yang memakan tumbal.
    “Tumbal pertama dari politik pesugihan adalah rakyat. Semakin jauh dari kemandirian, kesejahteraan, dan kemakmuran,” ucap Zainul.
    “Politik pesugihan tidak akan pernah berhenti memakan tumbal sebelum tuannya sendiri ditumbalkan,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi melantik pengurus LKN DPP PKB di Jakarta.
    Dalam pelantikan tersebut, Cak Imin menunjuk Zainul Munasichin sebagai Ketua LKN periode 2025.
    Dia pun berharap keberadaan LKN ini akan ujung tombak PKB dalam melahirkan kader-kader yang siap berjuang bersama partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Larang Tersangka Korupsi Pakai Masker, Anggota DPR: Melanggar HAM!

    KPK Larang Tersangka Korupsi Pakai Masker, Anggota DPR: Melanggar HAM!

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat aturan internal untuk melarang tersangka korupsi mengenakan penutup wajah. Wacana ini mendapat sorotan berbagai pihak.

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan, rencana lembaga antirasuah itu berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan hukum. Ia berkata, seseorang tersangka belum tentu bersalah melakukan tindak pidana.

    “Kalau saya tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Itu melanggar hak asasi ini. Kenapa? KPK menangkap orang itu. Belum tentu dia bersalah, kan? Masih tersangka. Kemudian ditampilkan begitu tujuannya apa sekarang? Kalau itu trial by the opinion, itu membentuk opini seolah-olah yang bersangkutan bersalah,” kata Tandra dikutip, Senin (14/7/2025).

    Menurutnya, lembaga yang berwenang untuk menyatakan tersangka atau terdakwa bersalah hanya pengadilan. Untuk itu, legislator dari Fraksi Golkar ini meminta KPK untuk fokus mencari alat bukti hingga mengembalikan uang negara.

    “Nah, oleh karena itu KPK fokus saja mencari bukti, mencari apa semua. Lalu fokus untuk pengembalian keuangan negara. Jadi tujuan hukum kita itu bukan untuk menghukum orang, Tetapi bagaimana mengembalikan keuangan negara,” tuturnya.

    Namun dia setuju bila penerapan aturan larangan pemakaian penutup wajah dilakukan bagi tersangka korupsi yang telah divonis.

    “Tapi kalau dia belum divonis bersalah, sudah ditampilkan seolah-olah dia bersalah. Itu kan KPK bertindak sebagai hakim itu, menghukum orang,” ujar Tandra.

    “Apapun juga penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum, kan begitu kan? Tidak boleh langsung menghukum. KPK kan ingin menegakkan hukum. Jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengaku tengah membahas aturan yang melarang tersangka korupsi menutupi wajah seperti menggunakan masker.

    Pasalnya, banyak tersangka berupaya menutupi wajahnya baik menggunakan masker, kacamata, hingga topi. Upaya ini kerap dilakukan saat para tersangka ditampilkan ke publik saat konferensi pers maupun pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

  • Rasio Pajak Indonesia Kian Tertekan, Pengamat Soroti Kerumitan Sistem

    Rasio Pajak Indonesia Kian Tertekan, Pengamat Soroti Kerumitan Sistem

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio pajak Indonesia yang terus menurun dinilai menjadi tantangan serius bagi upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kapasitas fiskal.

    Pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia saat ini baru mencapai 10 persen. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam yang sudah mencapai 18 persen, serta Malaysia, Filipina, dan Singapura yang berada di kisaran 12%–14%.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, kesenjangannya semakin lebar. Negara-negara Eropa, misalnya, memiliki rasio pajak rata-rata hingga 41%.

    “Dengan penerimaan negara yang terbatas, yang bisa dilakukan oleh negara juga sangat terbatas. Sehingga dalam banyak kesempatan, karena penerimaannya sedikit, pengeluaran negara banyak, negara harus berutang,” ujarnya dalam program Broadcast di kanal YouTube Bisniscom, dikutip Senin (14/7/2025).

    Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan bahwa persoalan bukan hanya rendahnya rasio pajak, tetapi juga lamanya durasi waktu untuk membayar pajak. Hal ini menurutnya mencerminkan kerumitan sistem perpajakan di Indonesia.

    Untuk perusahaan kecil dan menengah, survei menunjukkan bahwa butuh waktu sekitar 190 jam per tahun untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Singapura (64 jam), Malaysia (180 jam), dan Vietnam (150 jam).

    “Sebenarnya kalau kita lacak ke belakang, Indonesia dari tahun ke tahun ada perbaikan dari sisi durasi itu, walaupun kemudian akhir-akhir ini stagnan. Vietnam melakukan transformasi sistem perpajakan sehingga dalam waktu singkat bisa turun dari 280 jam ke 150 jam,” tambahnya.

    Menurutnya, pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan sistem, salah satunya melalui penerapan core tax system atau Cortex. Namun, implementasi sistem ini belum berjalan sesuai harapan. Di masa transisi, justru muncul kompleksitas baru.

    “Kadang-kadang orang mencoba dua cara harusnya, cara lama dan cara yang baru. Jadi duplikasi pekerjaan, walaupun nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, masyarakat akan terbantu,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, Cortex masih menemui banyak kendala karena pada dasarnya sistem perpajakan di Indonesia tergolong paling rumit—bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga karena banyaknya diskresi yang bersifat kasuistis dan ad hoc.

    “Kebetulan Cortex ini, desain awalnya adalah ketika Pak JK [Jusuf Kalla] masih wapres. Saya staf khusus bidang ekonomi. Memang konsultan dari World Bank waktu itu sempat mengusulkan, supaya sebelum bikin Cortex, simplifikasi peraturan pajak. Tapi waktu itu memang kalau harus memperbaiki ini, perlu waktu, ya sudah jalan saja dengan apa adanya,” terangnya.

    Dalam diskusi tersebut, Wijayanto juga menyoroti seretnya penerimaan pajak, yang menurutnya mengkhawatirkan. Pasalnya, kontribusi pajak mencapai sekitar 80%–85% dari total penerimaan negara.

    Dia mengungkapkan bahwa pada 2008 rasio pajak Indonesia sempat berada di angka 13,3%, namun pada 2024 turun menjadi 10%, dan pada 2025 diperkirakan kembali turun ke kisaran 9,9%.

    “Kalau ini hanya turun di tahun ini, barangkali karena ada satu fenomena. Tapi kalau ini merupakan sesuatu yang terus terjadi, ini struktural. Ada something wrong dengan ekonomi kita,” katanya.

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka menengah dan panjang, salah satu yang perlu dilakukan adalah memperbaiki iklim investasi agar pelaku usaha mau menanamkan modal atau melakukan ekspansi. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak.

    Adapun langkah jangka pendek yang membutuhkan ketegasan adalah mendorong sektor ekonomi bawah tanah (shadow economy), seperti kegiatan penyelundupan, agar bisa masuk ke dalam sistem legal. Dengan begitu, negara bisa memungut pajak dari aktivitas yang sebelumnya tidak tercatat.