Xcloud.id

Blog

  • BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya – Page 3

    BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya – Page 3

    Proses penyaluran dana ini diawali pada hari Senin, 14 Juli 2025, dan akan terus berlangsung secara bertahap hingga semua penerima yang memenuhi syarat mendapatkan haknya. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi untuk dua bulan, yaitu periode Juni dan Juli.

    Penyaluran BSU Batch 4 ini dilakukan melalui beberapa saluran pembayaran yang telah ditunjuk untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien. Saluran utama meliputi bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut serta dalam proses penyaluran ini, serta Kantor Pos Indonesia yang berperan penting dalam menjangkau penerima di daerah yang mungkin sulit diakses oleh perbankan.

    Meskipun pencairan BSU Batch 4 kapan cair sudah terjawab dengan dimulainya proses ini, Kemnaker menggarisbawahi bahwa penyaluran dana belum merata di seluruh daerah. Kondisi ini wajar mengingat jumlah penerima yang sangat banyak dan proses administrasi yang kompleks. Penerima diharapkan dapat memahami situasi ini dan tetap memantau informasi resmi.

  • Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, tiba-tiba mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah Amerika Serikat (AS) senilai US$200 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun. Selain xAI, terdapat OpenAI, Google, dan Anthropic juga mendapatkan kontrak yang sama.

    Kontrak tersebut berasal dari Departemen Pertahanan AS (DoD). Tujuannya untuk peningkatan adopsi kapabilitas AI dalam departemen pemerintahan tersebut.

    Dengan kontrak tersebut, Departemen Pertahanan dapat mengembangkan alur kerja AI. Selain itu, bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional yang kritis.

    “Adopsi AI mengubah kemampuan DoD yang mendukung prajurit dan mempertahankan keunggulan strategis atas musuh kita,” jelas Kepala Pejabat Digital dan AI, Doug Matty, dikutip dari Reuters, Selasa (15/7/2025).

    Kontrak dengan pemerintah menambah panjang pekerjaan xAI di lingkungan serupa. Perusahaan diketahui juga baru saja mengumumkan serangkaian produknya disebut sebagai Grok for Government.

    Produk itu tersedia untuk berbagai pelanggan dari keamanan federal, lokal, negara bagian dan nasional.

    Pemerintahan AS diketahui telah memperluas penggunaan AI. Gedung Putih mendorong lingkungan pemerintah bisa melakukan hal tersebut.

    Presiden AS Donald Trump juga melunakkan regulasi terkait teknologi AI. Dia mencabut perintah eksekutif saat pemerintahan Joe Biden tahun 2023 lalu, di mana aturan berupaya mengurangi dampak risiko AI dengan mengungkapkan data wajib.

    Sementara itu, Pentagon telah mengumumkan OpenAI mendapatkan kontrak US$200 juta pada bulan lalu. ChatGPT, chatbot buatan perusahaan akan mengembangkan prototipe kemampuan AI, sebagai cara mengatasi dampak keamanan nasional, dari bidang peperangan dan juga perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Partai yang kini dipimpin anak mantan presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep itu mengubah bentuk logo dari mawar menjadi gajah.

    Rencananya, Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.

    PSI selama ini identik dengan logo bunga mawar pada berbagai atributnya. Kini, gambar gajah berwarna hitam dan merah menggantikan logo bunga mawar merah itu.

    Perubahan logo yang telah berganti dari mawar merah menjadi gajah hitam merah itu dapat terlihat dari beberapa atribut partai yang tersebar di Kota Solo, mulai dari spanduk, bendera, hingga poster kongres.

    Logo baru menampilkan siluet kepala gajah dari samping dengan belalai menghadap ke atas, berpadu dengan latar belakang merah dan putih.

    PSI menamai dirinya sebagai “Partai Super Terbuka” atau “PSI Partai Super Tbk” dalam berbagai spanduk dan bendera yang menghiasi venue kongres, yakni Graha Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan terkait perubahan bentuk logo pada berbagai atribut PSI. Menurutnya, perubahan termasuk logo merupakan hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.

    Dia mengaku memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah PSI melakukan perubahan besar. Menurutnya, brand dapat diubah, bahkan bisa diganti total.

  • Starlink Setop Terima Pelanggan Baru di Indonesia, Ini Alasannya – Page 3

    Starlink Setop Terima Pelanggan Baru di Indonesia, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan penyedia layanan internet milik Elon Musk, Starlink, tidak lagi menerima pengguna baru di Indonesia.

    Pengumuan tersebut disampaikan melalui blog resmi Starlink dengan judul “Important Note for New Customers in Indonesia(Catatan Penting untuk Pelanggan Baru di Indonesia)”.

    Lantas, apa alasan Starlink setop menerima pelanggan baru di Indonesia?

    Dikutip dari blog resmi Starlink, Selasa (15/7/2025), perusahaan tidak menerima pelanggan baru karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia.

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” tulis perusahaan yang bernaung di bawah payung SpaceX tersebut.

    Selain itu, Starlink menjelaskan, aktivasi perangkat baru dihentikan sementara bagi pelanggan di Indonesia yang membeli melalui toko ritel atau penjual pihak ketiga.

    “Namun, Anda masih dapat melakukan deposit untuk memesan di daftar tunggu dan menerima notifikasi segera setelah layanan tersedia Kembali,” ucap Starlink.

     

  • Pemerintah Minta Ecommerce China Hingga Amerika Pungut Pajak PPh dari Seller

    Pemerintah Minta Ecommerce China Hingga Amerika Pungut Pajak PPh dari Seller

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menunjuk ecommerce luar negeri seperti Amazone Amerika Serikat hingga Alibaba China sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang online asal Indonesia.

    Direktur Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa langkah ini menyasar platform digital di negara seperti Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat yang banyak digunakan oleh pelaku usaha asal Indonesia.

    “Ada lokapasar seperti di Singapura, China, Jepang, atau Amerika yang ternyata banyak orang Indonesia yang berjualan. Kita bisa menunjuk mereka untuk memungut PPh 22 sebesar 0,5%,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Yoga, DJP telah menerapkan pendekatan serupa sejak 2020 dalam penunjukan platform digital luar negeri sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan pengalaman tersebut, DJP meyakini penerapan PPh 22 juga bisa dilaksanakan secara efektif.

    “Supaya di dalam negeri tidak teriak, lalu pindah semuanya pakai lokapasar luar negeri,” kata Yoga, menyinggung kekhawatiran munculnya kecemburuan sosial antarpenjual domestik dan yang memanfaatkan marketplace asing.

    Yoga menyebutkan bahwa DJP telah berdiskusi dengan sejumlah marketplace besar dan meminta mereka mulai menyiapkan sistem pendukung untuk pemungutan PPh ini. Dia optimistis prosesnya tidak akan memakan waktu lama.

    “Kalau berkaca dari yang tahun 2020 lalu, tidak butuh waktu lama. Kalau tidak salah, dua bulan sudah selesai penyelesaian sistem. Yang di luar negeri, seperti Amerika dan Eropa, itu saja bisa siap dan akhirnya ditetapkan. Kami yakin tidak ada masalah dengan itu dan bisa dilaksanakan dengan cepat,” jelas Yoga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

    Dalam aturan itu, marketplace asing yang ditunjuk sebagai PPMSE akan memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan pedagang Indonesia yang berjualan di platform mereka. Pungutan ini terpisah dari kewajiban PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Kewajiban pungutan hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Penjual perlu menyampaikan surat pernyataan penghasilan ke marketplace bersangkutan. Sementara itu, pelaku usaha dengan omzet di bawah ambang batas tersebut dibebaskan dari pungutan. Adapun beberapa jenis transaksi dikecualikan dari skema ini, antara lain layanan ekspedisi, transportasi daring (ojek online), penjualan pulsa, hingga perdagangan emas.

  • Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil satu per satu petinggi dan mantan petinggi perusahaan transportasi Gojek terkait kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Kejagung mendalami apakah ada keterkaitan antara kasus ini dengan investasi Google ke Gojek.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan bahwa penyidik melihat ada keterkaitan para petinggi perusahaan transportasi dengan proyek yang tengah diusut. Harli mengatakan karena itu lah penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam.

    “Jadi saya kira seputaran terkait dengan tugas-tugas fungsi dan peran yang bersangkutan apakah terkait dengan orang-orang yang dipanggil hari ini dan terkait dengan pengadaan chromebook ini yang akan terus digali oleh penyidik,” jelas Harli.

    Diketahui, hari ini penyidik tengah memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)Nadiem Makarim. Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek.

    Ditanya perihal apakah ada hubungan proyek pengadaan laptop dengan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek, Harli hanya mengatakan semua informasi akan didalami penyidik. Terlebih, pihaknya juga telah memeriksa pihak Google terkait perkara.

    “Ya itu yang mau didalami, makanya ada kaitan investasi, apakah itu mempengaruhi, apakah investasi itu betul, ya kan,” ungkap Harli.

    Sedangkan mengenai tujuan pemeriksaan bos GoTo dan Gojek dalam kasus ini, Harli belum menjawab pasti. Sebab, kata dia, proses pendalaman masih berjalan.

    “Pasti penyidik melihat ada urgensinya, ada keterkaitannya ya, maka penyidik memandang perlu untuk memanggil pihak-pihak itu,” tutur Harli.

    Sebelumnya, penyidik Kejagung memeriksamantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo dan pendiri PT Gojek Indonesia, Melissa Siska Juminto pada Senin (14/7) kemarin. Namun Harli belum membeberkan lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan terhadap keduannya.

    Gojek Dapat Investasi dari Google

    Dilansir detikInet, Gojek pernah mendapat sejumlah dana investasi dari nama-nama besar seperti Alphabet (induk perusahaan Google), Temasek Holdings, KKR & Co, Warburg Pincus LLC, dan Meituan-Dianping pada 2018 lalu.

    Beberapa perusahaan tersebut secara bersama-sama menggelontorkan dana sebesar USD 1,2 miliar, atau kurang lebih setara dengan Rp 16 triliun sebagai investasi pada Gojek.

    Nadiem Makarim selaku pendiri dan CEO Gojek membocorkan bentuk kolaborasinya dengan Google. Dana dari mereka salah satunya akan dialokasikan untuk berkolaborasi dengan Google di bidang data dan produk.

    “Google sangat impress dengan kita, bagaimana kita bisa mengadaptasi begitu banyak macam bisnis digital digabung menjadi satu, sehingga sangat menarik bagi mereka untuk berkolaborasi di bidang produk, terutama engineering,” kata Nadiem saat itu.

    (ond/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Telkomsel Target Tambah 1 Juta Pelanggan Simpati Pakai Kartu Perdana TikTok

    Telkomsel Target Tambah 1 Juta Pelanggan Simpati Pakai Kartu Perdana TikTok

    Jakarta –

    Telkomsel langsung tancap gas untuk menambah jumlah pengguna Simpati usai sebelumnya rebranding dari Telkomsel Prabayar. Melalui kartu perdana edisi khusus menyasar generasi muda yang hobi main, konten kreator atau jualan di TikTok.

    Kartu perdana hasil berkolaborasi dengan TikTok dan Gopay ini merupakan yang pertama dihadirkan sejak Simpati dihidupkan kembali Telkomsel pada akhir Mei lalu sebagai peringatan HUT ke-30 operator seluler tersebut.

    “Kalau dari target penjualan dapat terjual satu juta kartu perdana dalam 10 bulan ke depannya,” ujar VP Prepaid Consumer Marketing Telkomsel, Adhi Putranto di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Untuk saat ini, kartu perdana tersebut baru tersedia di enam kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak. Namun ke depannya akan diperluas sampai ke seluruh Indonesia.

    “Kita mulai di enam kota ini karena ini menggambarkan kota dengan adopsi digital yang paling tinggi. Kita targetkan nanti terus ekspansi ke seluruh kota,” ucap Adhi.

    Kartu Perdana Simpati edisi khusus TikTok Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Sebagai informasi, Telkomsel telah melayani 158,8 juta pelanggan mobile dan lebih dari 9,8 juta pelanggan fixed broadband dari produk IndiHome. Kartu perdana edisi khusus TikTok yang memiliki kemampuan live commerce dan pembayaran digital Gopay pun dinilai dapat menarik generasi muda.

    Adapun saat ini jangkauan sinyal 4G Telkomsel telah mencapai 97% wilayah populasi Indonesia dengan dukungan lebih dari 278.100 base transceiver station (BTS).

    Kartu perdana Simpati TikTok hadir dalam bentuk kuota 5G dengan harga Rp 55 ribu. Benefit bagi masyarakat yang mengaktifkan paket ini akan mendapatkan voucher TikTok Shop by Tokopedia dan GoPay.

    Produk ini disebutkan untuk menjangkau berbagai segmen pengguna, mulai dari mereka yang gemar menikmati konten di TikTok, hingga kreator dan pelaku UMKM yang aktif melakukan live streaming.

    Sementara untuk isi ulang, pelanggan dapat memilih berbagai varian, mulai dari harga Rp5.000 untuk kuota khusus TikTok 5 GB, hingga Rp 100.000 untuk 60 GB kuota TikTok dan internet, serta akses jaringan yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas digital mereka.

    (agt/agt)

  • Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyayangkan upaya hukum yang ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mempidanakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifa terkait tuduhan ijazah palsu.

    Seharusnya, kata Dino, Jokowi menanggapi tuduhan tersebut dengan bijak, melawan dengan argumen, menunjukkan bukti konkrit, bukan dengan upaya hukum.

    Dino Pati Djalal mencontohkan yang pernah dialami Presiden ke-2 RI Suharto yang pernah menuntut wartawan Time Magazine Jason Tejasukmana karena yang menulis harta kekayaan beliau. Namun kala itu, Suharto tidak mempidana.

    “Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” kata Dino Patti Djalal lewat cuitannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Ia berpandangan, dengan mempidanakan Roy Suryo dkk, publik akan menilai upaya Jokowi itu untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi Jokowi sendiri.

    Menurutnya lagi, kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat.

    “Saya prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur-figur yang vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yang digunakan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya “fair game” untuk diketahui, dibahas, dikritik publik.

  • Tak Asal Cepat, Kini Teknologi AI Harus Bisa Dipercaya

    Tak Asal Cepat, Kini Teknologi AI Harus Bisa Dipercaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai tidak lagi sekadar memberikan kecepatan dalam menjawab, tetapi sudah bergeser menjadi bisa dipercaya.

    VP & GM SleekFlow Asia Tenggara, Asnawi Jufrie mengatakan teknologi AI menjanjikan kecepatan dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan pengguna.

    Dalam laporan “AI Transformation in SEA: Aligning Consumer Demands with Business Goals”, AI masih dipercaya untuk urusan praktis seperti pelacakan pesanan atau hanya sekadar pencarian produk. Namun untuk beberapa kasus yang bersifat sensitif seperti keluhan pelanggan, pertanyaan kompleks, hingga percakapan emosional responden menyatakan lebih memilih interaksi dengan manusia.

    “Ada pertanyaan yang belum terjawab: sejauh apa kita siap menyerahkan kendali ke AI? Serta hal yang lebih penting, mampukah kita membangun AI yang bukan hanya cerdas, tapi juga bisa dipercaya,” kata Asnawi dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

    Menurut laporan AI Maturity Matrix oleh Boston Consulting Group, lebih dari 70% negara termasuk Indonesia belum memiliki kesiapan struktural yang memadai dalam menghadapi disrupsi AI, termasuk dalam aspek keterampilan, kebijakan, dan investasi jangka panjang.

    SleekFlow, lanjutnya, mencoba menjawab pertanyaan itu lewat peluncuran AgentFlow sebuah sistem AI yang tidak dirancang untuk menjawab semua hal, tetapi untuk tahu kapan perlu berhenti dan menyerahkan kendalinya kembali ke manusia.

    Dia menjelaskan AgentFlow hadir menjadi sebuah pendekatan yang memastikan AI tidak asal merespons, melainkan bekerja dalam batas dan tanggung jawab yang jelas. Sistem ini dirancang dengan pendekatan multi-agent dan modul berbasis graf, serta dilengkapi dengan Knowledge Gap Detection yang memungkinkan sistem mendeteksi saat AI tidak yakin dengan jawabannya, dan memilih untuk berhenti alih-alih memberi informasi yang salah.

    Kemudian, Reviewer Agents yaitu agen pengecek yang meninjau ulang jawaban sebelum sampai ke pelanggan, untuk menghindari miskomunikasi atau halusinasi.

    Selanjutnya, Guardrails mekanisme pengaman yang menjaga agar AI tidak menjawab topik-topik sensitif atau di luar kapasitasnya, dan langsung mengarahkan ke tim manusia bila diperlukan. Terakhir, Custom Instruction per Peran yang memastikan setiap agen AI hanya menjawab sesuai peran dan konteks yang sudah ditentukan oleh bisnis, misalnya sebagai sales, support, atau admin.

    “AI yang bertanggung jawab bukanlah yang menjawab segalanya, melainkan yang tahu kapan harus berhenti. Masa depan bukan tentang memilih antara manusia atau mesin tetapi tentang membangun kolaborasi sistem yang dapat memperkuat keduanya,” ujarnya.

  • Usut Kecurangan Beras, Polri Periksa 25 Pemilik Merek Kemasan 5 Kg – Page 3

    Usut Kecurangan Beras, Polri Periksa 25 Pemilik Merek Kemasan 5 Kg – Page 3

    Pemeriksaan terhadap para pelaku usaha nakal ini telah berlangsung sejak tiga hari terakhir. Amran berharap langkah ini menjadi awal dari pembongkaran jaringan distribusi beras curang yang selama ini merugikan petani, pelaku usaha jujur, dan masyarakat luas sebagai konsumen akhir.

    Investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian muncul setelah ditemukannya ketidakwajaran di pasar, meski produksi padi nasional sedang berada di titik tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    Temuan awal menunjukkan bahwa dari 136 sampel beras premium, sebanyak 85,56 persen tidak sesuai ketentuan mutu, 59,78 persen melanggar harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.

    Sementara itu, dari 76 sampel beras medium, 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen dijual melebihi HET, dan 9,38 persen tidak sesuai berat dalam label.

    Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menindak tegas pelanggaran yang merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam ekosistem pangan nasional.