Xcloud.id

Blog

  • Komisi VII DPR minta pemerintah hadir atasi masalah industri semen

    Komisi VII DPR minta pemerintah hadir atasi masalah industri semen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah hadir guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh industri semen di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, dalam keterangan yang diterima pada Selasa, mengatakan harga produk semen Indonesia masih kalah bersaing dengan semen impor, terutama dari produk China.

    “Pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ini,” kata Evita saat kunjungan kerja ke Semen Indonesia Group (SIG) di Bogor, Jawa Barat.

    Dia pun setuju apabila ada pemberian insentif bagi industri semen yang menerapkan ekosistem energi terbarukan dan penerapan sistem tersebut tidak murah.

    Menurut dia, proyek-proyek strategis nasional harus diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan produk Semen Indonesia Group.

    Selain itu, menurut dia, pemerintah juga perlu memikirkan mobilisasi bagi industri semen untuk bisa mendistribusikan produk-produknya.

    Misalnya, kata dia, keberadaan infrastruktur masih diperlukan bagi para pelaku industri.

    “Mereka punya masalah, pemerintah harus cari solusi dalam hal ini. Kemudian juga membuka pangsa pasar internasional,” kata dia.

    Dia pun berharap pemerintah benar-benar hadir dalam menangani masalah industri semen, karena DPR RI ingin industri nasional di semua sektor berkembang.

    Untuk itu, dia juga meminta agar para pelaku industri semen untuk saling berkonsolidasi guna merumuskan masalah-masalah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gejala Awal Kanker Usus Besar yang Tak Boleh Diabaikan, Usia Muda Bisa Kena

    Gejala Awal Kanker Usus Besar yang Tak Boleh Diabaikan, Usia Muda Bisa Kena

    Jakarta –

    Kanker usus besar yang sebelumnya umum terjadi pada lanjut usia (lansia), kini mulai menyasar usia yang lebih muda. Kasus kanker usus besar di generasi milenial angkanya mulai mengkhawatirkan.

    Dikutip dari Times of India, sebuah studi terbaru menemukan bahwa mereka yang lahir di tahun 1990 memiliki risiko kanker usus besar hingga dua kali lipat dibandingkan mereka yang lahir pada 1950.

    Ahli Gastroenterologi, dr Joseph Salhab di Florida, Amerika Serikat mengatakan kanker usus besar sebenarnya memunculkan peringatan. Namun, tanda-tanda ini terkadang masih sering terabaikan.

    Lalu, apa saja gejala awal dari kanker usus besar?

    1. Pendarahan Rektum

    dr Salhab mengatakan pendarahan rektum adalah salah satu tanda kanker usus besar yang paling mengkhawatirkan. Jika feses yang keluar tercampur dengan darah, maka ini perlu menjadi perhatian.

    Kondisi ini bisa saja juga disebabkan oleh wasir, tetapi pendarahan yang terjadi terus menerus perlu mendapat penanganan lebih lanjut.

    2. Sakit Perut Tiba-tiba

    Jika mengalami sakit perut tanpa penyebab yang jelas, terasa sangat sakit, dan tak kunjung hilang, mungkin menjadi tanda kanker usus besar. Rasa tidak nyaman di perut yang terus menerus, meskipun telah mengubah pola makan dan gaya hidup merupakan tanda bahaya.

    3. Mudah Lelah

    Merasa lelah sepanjang waktu bukanlah pertanda baik. Kelelahan atau lemas, bahkan setelah istirahat yang cukup bisa menandakan adanya masalah pada tubuh.

    Menurut dr Salhab, orang-orang cenderung mengabaikan gejala ini, padahal ini merupakan ‘alarm’ yang bisa menunjukkan adanya masalah.

    4. Perubahan Kebiasaan BAB

    Jika terjadi perubahan pada kebiasaan buang air besar (BAB), terutama yang berlangsung lebih dari beberapa minggu, perlu diwaspadai. Perubahan ini bisa berupa peningkatan sembelit, diare, atau lebih sering BAB.

    Selain gejala-gejala di atas, dr Salhab menyebutkan ada beberapa tanda lain dari kanker usus besar. Gejala ini meliputi penurunan berat badan yang signifikan, kehilangan nafsu makan, keringat di malam hari, demam yang berulang.

    Meskipun gejala-gejala ini mungkin disebabkan oleh masalah kesehatan lain, jika digabungkan, tanda-tanda ini dapat mengindikasikan kanker usus besar.

    (dpy/kna)

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Resmi Hadir di App Store, Gamer MacBook dan iMac Merapat! – Page 3

    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Resmi Hadir di App Store, Gamer MacBook dan iMac Merapat! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – CD Projekt Red (CDPR) akhirnya secara resmi meluncurkan Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ke perangkat Mac berbasis Apple silicon, seperti chipset M1 hingga M4.

    Ini adalah kali pertama game RPG open-world legendaris dan ikonik ini tersedia untuk pengguna Mac, setelah sebelumnya diluncurkan platform konsol hingga PC.

    Berbekal teknologi grafis mutakhir buatan Apple, pengguna Mac kini bisa menjelajah Night City dan langsung memainkan ekspansi Phantom Liberty langsung dari Mac App Store.

    Dalam sesi eksklusif di WWDC25 Juni 2025, Liputan6.com berkesempatan berbincang singkat secara langsung dengan developer game asal Polandia itu memamerkan Cyberpunk 2077 Ultimate Edition di MacBook Pro.

    Pengembang mengatakan, “salah satu teknologi kunci memungkinkan pengalaman bermain game Cyberpunk 2077 ini berjalan mulus adalah Metal FX Frame Interpolation, fitur baru dari framework Metal 4 milik Apple.”

    Disebutkan, game baru besutan CDPR ini akan secara resmi meluncur di Mac App Store pada 17 Juli 2025 mendatang.

     

     

  • Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Mereka)
    Budi Gunadi Sadikin
    menyoroti kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
    BPJS Kesehatan
    yang belum terstandarisasi.
    Ketiadaan standar baku ini menyebabkan sasaran pemberian jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah (pemda) berbeda-beda.
    Padahal, standar baku diperlukan agar pemberian bantuan iuran lebih tepat sasaran.
    “PBPU (dari) pemda ini biasanya diberikan oleh pemerintah daerah untuk desil 5 dan 6. Tapi karena berbeda-beda datanya, pemerintah daerah masih berbeda-beda juga memberikannya. Kami sedang diskusi juga ini dimasukkan ke dalam BPS supaya bisa lebih terstandarisasi,” kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
    Budi lantas mencontohkan konsekuensi dari ketiadaan standar penerima bantuan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta misalnya, memilih menerapkan kebijakan universal coverage.
    Lewat kebijakan itu, setiap warga didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Mereka dibiayai lewat skema PBPU pemda dengan total iuran yang telah ditetapkan per bulan.
    Tak heran, salah satu eselon I di kementeriannya juga mendapat bantuan tersebut.
    “Sekjan saya, Pak Kunta Wibawa (Dasa Nugraha) itu juga dibayarin PBPU-nya karena dia di DKI Jakarta pada saat itu. Bapak ibu pernah dengar kan DKI Jakarta semua dibayarin sama pemda, termasuk Pak Kunta. Dan ada orang lain yang lebih kaya dari beliau juga dibayarin,” ucap Budi.
    Oleh karenanya, pihaknya ingin merapikan data penerima bantuan iuran. Hal ini kata dia, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kesatuan data.
    Masyarakat yang dikategorikan miskin dan mendapat bantuan sosial di bidang ekonomi juga mendapatkan bantuan di bidang kesehatan.
    “Jadi kalau bisa miskin di kesehatan, miskin di ekonomi, miskin di subsidi listrik kalau bisa sama (penerimanya),” jelasnya.
    “Jadi itu sebabnya ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS, penerima subsidi listrik, penerima PBI, penerima PKH, penerima subsidi BBM, subsidi pupuk, nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Penyelenggara Ibadah Haji (
    BP Haji
    ) menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan kajian dan regulasi pembangunan
    Kampung Haji
    di Arab Saudi.
    Namun, pembentukan tim tersebut masih menunggu Presiden
    Prabowo Subianto
    kembali dari kunjungan kerjanya ke luar negeri.
    “Nanti akan ditunjuk oleh Presiden, ya. Di awal akan dibicarakan di Dewan Koordinasi Tinggi,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Selasa (15/7/2025).
    Dahnil menegaskan, sosok-sosok yang akan menjadi bagian anggota tim tersebut pun akan langsung ditunjuk kepala negara.
    “Dewan itu dari pihak kita akan ditunjuk oleh Presiden siapa saja anggotanya. Presiden juga belum pulang, baru pulang besok,” kata Dahnil.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk tim khusus guna menyiapkan kajian dan regulasi untuk pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
    Hal ini ditegaskan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
    Sementara itu,
    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar yang juga mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Arab Saudi menyampaikan topik mengenai perumahan haji hingga pemanfaatan Bandara Taibah juga turut dibahas.
    Menag mengungkapkan, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan.
    “Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BP Haji untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.
    Selain itu, Nasaruddin juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.
    Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.
     
    “Selain itu, dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ungkap Menag.
    Dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini Kampung Haji akan terwujud di era Presiden Prabowo.
    “Insya Allah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Terapkan ISO 37001:2016, tata kelola Pertamina sangat baik

    Pengamat: Terapkan ISO 37001:2016, tata kelola Pertamina sangat baik

    Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik.

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas yang didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.

    Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.

    ”Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik. Apalagi mereka juga menerapkan SMAP. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, bisa dengan mudah dan cepat diketahui jika terjadi penyelewengan,” kata Sofyano, di Jakarta, Selasa.

    Apalagi, ujarnya lagi, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina, sehingga diharapkan operasional perusahaan berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif.

    “Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut,” ujar dia, melalui sambungan telepon.

    Menurut Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin bahwa penerapan SMAP oleh Pertamina, cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut.

    Oleh karena itu, katanya pula, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung, apalagi Pertamina entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar juga kepada negara.

    Menurut dia, badan usaha milik negara (BUMN) lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001:2016 seperti dilakukan Pertamina, karena perusahaan negara memang harus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

    Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

    Perbaikan tata kelola Pertamina, katanya pula, juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

    Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar, telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen.

    Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Terapkan ISO 37001:2016, tata kelola Pertamina sangat baik

    Pengamat: Terapkan ISO 37001:2016, tata kelola Pertamina sangat baik

    Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik.

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas yang didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.

    Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.

    ”Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik. Apalagi mereka juga menerapkan SMAP. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, bisa dengan mudah dan cepat diketahui jika terjadi penyelewengan,” kata Sofyano, di Jakarta, Selasa.

    Apalagi, ujarnya lagi, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina, sehingga diharapkan operasional perusahaan berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif.

    “Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut,” ujar dia, melalui sambungan telepon.

    Menurut Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin bahwa penerapan SMAP oleh Pertamina, cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut.

    Oleh karena itu, katanya pula, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung, apalagi Pertamina entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar juga kepada negara.

    Menurut dia, badan usaha milik negara (BUMN) lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001:2016 seperti dilakukan Pertamina, karena perusahaan negara memang harus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

    Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

    Perbaikan tata kelola Pertamina, katanya pula, juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

    Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar, telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen.

    Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan desakan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka tampaknya tidak mudah berlalu begitu saja. Apalagi, isu ini setiap saat ramai diperbincangkan publik.

    Belum lagi, jika benar di balik penggiringan opini itu, ada agenda besar yang menyertainya. Seperti kecurigaan yang disampaikan Jokowi dan para pendukungnya.

    Mereka menilai, para pihak yang konsen mempermasalahkan ijazahnya serta pihak yang mendorong pemakzulan Wapres Gibran, memiliki agenda besar tersembunyi.

    Sayangnya, pernyataan Jokowi yang mengungkap kecurigaan di balik agenda besar polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tidak diterima baik oleh politisi PDIP. Dia menilai, pernyataan itu tidak semestinya keluar dari Jokowi yang notabene merupakan Presiden ke-7 RI. Pasalnya, isu itu dinilai remeh temeh yang semestinya tidak perlu jadi agenda Jokowi.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut Jokowi seharusnya bisa bicara isu kenegeraan dan tak membawa rakyat ke topik remeh.

    Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Jokowi yang berbicara firasat di balik polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

    Toh, ujar dia, Jokowi selama ini eksis di politik. Eks Gubernur Jakarta itu seharusnya paham menuver tak terlihat dari sebuah isu.

  • Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membuka KUKM Fest 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (15/7). Pada kesempatan itu, Budi mengatakan melalui KUKM Fest pihaknya melihat potensi UMKM Babel yang dapat dikembangkan dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 11 Juta Orang Hilang di Rusia, Krisis Seks Makin Parah

    11 Juta Orang Hilang di Rusia, Krisis Seks Makin Parah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis populasi tak hanya menghantam negara-negara Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Wabah ‘resesi seks’ ternyata juga kencang di Rusia di tengah perang yang terus berlanjut untuk menginvasi Ukraina.

    Menteri Ketenagakerjaan Rusia Anton Kotyatov mengungkap masalah tentang krisis populasi yang akan berdampak pada ekonomi dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Menurut estimasi kami, pada 2030 kita perlu menambah 10,9 juta orang dalam aktivitas ekonomi,” Kotyakov melaporkan kepada Putin, menurut unggahan dari Kremlin, dikutip dari Business Insider, Selasa (15/7/2025).

    Kotyakov mengatakan angka itu diperlukan untuk mengganti 10,1 juta orang yang akan menyentuh usia pensiun pada 2030. Sementara itu, 800.000 lainnya untuk mengisi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan baru.

    Lebih lanjut, ia memperingatkan jika pertumbuhan produktivitas tidak mencapai asumsi yang dibangun dalam perkiraan saat ini, mungkin akan ada “kekurangan personel tambahan” bagi kelangsungan ekonomi Rusia di masa depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan di Kremlin yang berfokus pada demografi dan layanan kesehatan. Anggota kabinet Putin membahas upaya-upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk insentif keuangan seperti pembayaran tunai dan keringanan pajak untuk keluarga besar.

    Putin telah memasukkan pertumbuhan populasi sebagai prioritas nasional. Ia mengatakan krisis populasi sangat penting untuk diselesaikan demi mempertahankan etnis Rusia. Salah satu upayanya adalah mendorong agar para perempuan melahirkan 8 anak.

    Pada 2024, kelahiran di Rusia anjlok menjadi 1,22 juta atau mencapai level paling rendah sejak 1999. Sementara itu, angka kematian meningkat 3,3% menjadi 1,82 juta. Total populasi Rusia pada tahun lalu tercatat sebanyak 146 juta.

    Kendati demikian, meningkatkan angka kelahiran bukanlah satu-satunya tantangan Rusia. Perang di Ukraina telah memperparah kekurangan tenaga kerja, dengan cedera dan kematian di medan perang yang mengurangi populasi usia kerja.

    Di saat bersamaan, anak muda Rusia yang berpendidikan ramai-ramai memilih meninggalkan negara konflik tersebut.

    Prospek demografi sangat suram sehingga populasi negara itu dapat berkurang setengahnya pada akhir abad ini, menurut laporan dari Atlantic Council, sebuah lembaga think-tang, pada Agustus 2024.

    Bisnis sudah merasakan dampaknya. Para pemberi kerja makin banyak yang mengandalkan pensiunan dan bahkan remaja untuk mengisi lowongan pekerjaan.

    Kekurangan tenaga kerja telah menaikkan upah dan memicu inflasi, menambah tekanan pada ekonomi yang sudah terdistorsi oleh pengeluaran masa perang.

    Pada akhir 2023, ekonomi Rusia menghadapi krisis. Bahkan bank sentral mewanti-wanti kondisi ekonomi sudah dalam level ‘kepanasan’ akibat perang tiada akhir.

    Bulan lalu, Menteri Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov kembali memperingatkan negara kekuasaan Putin itu sudah di ujung tanduk menghadapi resesi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]