Xcloud.id

Blog

  • Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 17 menit untuk mencapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.

    “Dalam percakapan yang sangat serius, namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Sekretariat Kabinet, Rabu.

    Teddy menuturkan, Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Trump, pada Selasa (15/7) malam saat Kepala Negara masih berada di Eropa.

    Komunikasi tersebut terjalin setelah Indonesia melakukan berbagai upaya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor.

    Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, dengan fokus utama pada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.

    “Presiden Prabowo sendiri secara langsung melakukan negosiasi penurunan tarif dengan Presiden Donald Trump yang adalah seorang negosiator tangguh,” ucap dia.

    Kepala Negara pun terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

    Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia.

    Seskab mengatakan, dengan penurunan yang sangat signifikan ini, tarif dagang yang dikenakan Amerika ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

    “Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata dia.

    Seskab Teddy menambahkan bahwa detail hasil kesepakatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Selain itu, ia mengatakan Presiden Trump melanjutkan ancaman tarif barunya menjelang batas waktu 1 Agustus. Tindakannya baru-baru ini ditujukan kepada Indonesia, dengan rencana mengenakan bea masuk sebesar 19 persen.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara umum, para pedagang menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” paparnya.

    “Data Tiongkok menunjukkan pertumbuhan melambat pada kuartal kedua, tetapi tidak seburuk yang dikhawatirkan, sebagian karena adanya frontloading untuk mengalahkan tarif AS. Hal ini meredakan beberapa kekhawatiran tentang ekonomi terbesar keduadunia.
    Internal,” tambahnya.

    Sementara di sisi internal, ia mengungkapkan ketidakpastian konomi global meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang. Utamanya seperti Indonesia yang masih cukup besar terkena tarif impor 19 persen walaupun sebelumnya 32 persen.
     

    “Oleh karena itu, dengan ketidakpastian ekonomi global maka Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada Juli 2025,” jelasnya.

    “Suku bunga Deposit Facility juga turun menjadi sebesar 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility turun menjadi 6, persen,” sambungnya.
     

    Hal tersebut, kata dia, pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada Mei lalu. Keputusan tersebut konsisten dengan makin rendahnya inflasi 2025 dan 2026 pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.
     

  • Trump Patok Tarif Impor RI 19%, Prabowo Masih Berharap Dapat 0%

    Trump Patok Tarif Impor RI 19%, Prabowo Masih Berharap Dapat 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor bagi produk dan barang dari Indonesia ke 19%. 

    Sebelumnya, Trump sudah memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk dan barang impor dari Indonesia. Namun, kedua negara akhirnya menyepakati penurunan tarif impor itu dengan sejumlah syarat. 

    Meski sudah turun ke 19%, terendah sekawasan Asean, Prabowo mengaku belum puas dengan hasil negosiasinya dengan Trump karena tidak mencapai 0%. 

    “Ya kalau puas ya 0%,” ucapnya singkat kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (26/7/2025). 

    Sebagaimana diketahui, kendati produk dan barang impor dari Indonesia ke AS dikenakan tarif lebih rendah, Negeri Paman Sam masih tetap mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah. 

    Sesuai dengan kesepakatan Prabowo dan Trump, impor produk dan barang dari AS ke Indonesia bebas tarif atau 0%. 

    Presiden ke-8 RI itu menyebut Indonesia akan terus menerus bernegosiasi dengan AS. Utamanya untuk menghindari potensi terjadinya defisit neraca perdagangan di antara keduanya. 

    “Ya kita terus akan, namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi,” ungkap Prabowo.

    Prabowo tidak memerinci lebih lanjut soal bagaimana pemerintah akan secara terus melakukan negosiasi. Namun demikian, dia mengungkap akan bertemu dengan Trump sebelum akhir tahun ini. 

    “Beliau [Trump] katakan mungkin sekitar September, Oktober,” ujar Prabowo. 

    Di sisi lain, Prabowo menyebut sudah sudah melakukan perhitungan atas potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia imbas tarif 0 bagi produk dan barang dari AS ke Indonesia. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut telah berunding denga Trump dalam kaitannya dengan kesepakatan dagang tersebut. 

    Sebagaimana diketahui, AS adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Pada 2025 saja, negara adidaya itu merupakan di antara negara dengan tujuan ekspor terbesar Indonesia. 

    Adapun Trump menyatakan kesepakatan antara Indonesia dan AS membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia tidak hanya akan memberikan akses pasar lebih leluasa ke AS. Indonesia akan mengimpor energi dari negara tersebut senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS).

    Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Di samping itu, Trump menambahkan bahwa Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

    Menurut Trump, AS untuk pertama kalinya memiliki akses secara penuh bisa mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia.

    “Untuk pertama kalinya, peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa,” tuturnya.

  • Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi utama untuk memperkuat sistem perpajakan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, tren deglobalisasi, dan proteksionisme global yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, dinamika global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap posisi fiskal Indonesia.

    Hal itu, kata dia, pada akhirnya memaksa pemerintah untuk memperkuat keuangan negara dari sisi penerimaan negara.

    Dia menjelaskan bahwa otoritas fiskal itu telah menyiapkan lima strategi untuk memperkuat sistem perpajakan nasional, yakni pertama, mendorong pertukaran data lintas institusi, baik secara internal di Kemenkeu maupun antarkementerian teknis lainnya.

    Menurut Anggito, integrasi data menjadi pondasi penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan berbasis pada kejelasan transaksi ekonomi.

    “Kami baru memulai tahun ini dan ingin memperluasnya. Saya pikir kita punya ide untuk mengintegrasikan semua informasi bersama-sama sehingga dapat melihat di mana letak transaksi untuk memberikan kebijakan pajak yang adil dan transparan,” ujarnya dalam pembukaan 16th Asia Pacific Tax Forum di Jakarta, dikutip dari rilis media Kemenkeu, Rabu (16/7/2025).

    Strategi kedua, imbuhnya, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital, baik yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Anggito menjelaskan bahwa strategi itu sejalan dengan transformasi ekonomi digital dan perlunya instrumen pengawasan fiskal yang adaptif.

    Ketiga, lanjut Guru Besar UGM itu, dilakukan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung agenda penghiliran industri serta mendukung tujuan kesehatan dan lingkungan.

    Keempat, menyasar optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam (SDA). Anggito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap pelaku usaha yang melakukan ekstraksi SDA wajib memberikan kontribusi fiskal yang adil bagi perekonomian nasional.

    Adapun, strategi kelima adalah pengembangan sistem inti perpajakan dan kepabeanan yang terintegrasi seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan fiskal nasional.

    “Dengan deglobalisasi dan proteksionisme, masing-masing negara harus memiliki perlindungan yang baik. Itulah sebabnya kami memperkenalkan banyak solusi perdagangan dan hilirisasi industri. Jadi, kita dapat menggunakan berbagai jenis instrumen pajak, bea dan cukai untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi,” kata Anggito.

  • 5 Gejala ‘Tersembunyi’ Gagal Ginjal yang Kerap Tak Disadari

    5 Gejala ‘Tersembunyi’ Gagal Ginjal yang Kerap Tak Disadari

    Jakarta –

    Gagal ginjal kronis sering kali berkembang secara perlahan dengan berbagai tanda halus yang kerap tidak disadari. Mengenali tanda-tanda peringatan tersembunyi ini sangat penting, karena gangguan ginjal pada tahap awal umumnya tidak menimbulkan rasa sakit atau gejala yang signifikan.

    Mengidentifikasi gejala-gejala tersebut dapat membantu mencari pertolongan medis lebih cepat, sehingga fungsi ginjal tetap terlindungi. Dikutip dari Times of India, berikut gejalanya.

    1. Kelelahan ekstrem dan merasa lemah

    Hormone Erythropoietin (EPO) yang diproduksi oleh ginjal berperan penting dalam membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Namun, saat ginjal mengalami kerusakan, produksi hormon ini menurun. Padahal, tubuh sangat bergantung pada sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke otot dan otak.

    Penurunan jumlah sel darah merah menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh, yang pada akhirnya memicu kelelahan dan kelemahan berlebihan, meskipun sudah cukup beristirahat.

    Kelelahan ini berbeda dari kelelahan biasa karena berlangsung dalam jangka waktu lama dan tidak membaik dengan tidur atau istirahat. Tingkat energi menurun drastis sehingga aktivitas sehari-hari terasa lebih berat, dan rasa kantuk di siang hari sering kali sulit dihindari.

    Gejala ini merupakan indikasi anemia, kondisi yang cukup umum dialami oleh pengidap penyakit ginjal.

    2. Kesulitan berkonsentrasi atau masalah memori

    Pada kondisi gagal ginjal, darah tidak tersaring dengan baik sehingga produk limbah dan racun menumpuk dalam tubuh. Zat-zat beracun ini dapat mengganggu fungsi otak, yang menyebabkan konsentrasi menurun dan daya ingat menjadi kabur. Fungsi kognitif terganggu, sehingga seseorang bisa mengalami kesulitan mengingat tugas sehari-hari, berbicara tidak teratur, atau mengalami kebingungan dalam percakapan.

    Gejala ini kerap disebut sebagai brain fog atau kabut otak, dan biasanya terjadi di luar kelelahan yang umum dialami. Otak kekurangan pasokan oksigen akibat anemia, sementara racun dalam darah turut merusak sistem saraf. Banyak pengidap gagal ginjal melaporkan kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat informasi dengan baik.

    3. Gatal berkepanjangan

    Gatal pada kulit merupakan gejala yang unik namun cukup sering terjadi pada orang dengan gagal ginjal. Kondisi ini ditandai dengan rasa gatal yang intens tanpa disertai ruam atau reaksi kulit yang terlihat. Ketika ginjal tidak mampu membuang limbah dengan baik, racun menumpuk dalam tubuh dan memicu iritasi yang terasa di bawah permukaan kulit.

    Sensasi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup mengganggu, terutama saat malam hari, sehingga kualitas tidur menurun. Gatal akibat gangguan fungsi ginjal berbeda dari reaksi alergi biasa, dan sering kali membutuhkan penanganan medis untuk meredakannya.

    4. Pembengkakan di tangan, kaki, atau sekitar mata

    Dalam kondisi normal, ginjal berfungsi membuang kelebihan garam dan air dari tubuh. Namun, ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, cairan mulai menumpuk dan menyebabkan pembengkakan, terutama di bagian bawah tubuh seperti kaki dan pergelangan, serta di sekitar mata.

    Pembengkakan ini, yang dikenal sebagai edema, sering kali membuat sepatu terasa sempit atau cincin terasa lebih ketat di jari. Kondisi ini dapat muncul tanpa penyebab yang jelas dan cenderung memburuk seiring waktu. Gangguan ini terjadi akibat retensi cairan yang disebabkan oleh gagal ginjal, ketika tubuh tidak lagi mampu menjaga keseimbangan cairan dengan optimal.

  • Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya. Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah ne

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal terhadap institusi Polri dan menekankan pengawasan terbaik adalah pengawasan internal.

    “Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Tito yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kompolnas mendorong penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Menurutnya, jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.

    Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya.

    Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

    Kondisi ini membuat mobilisasi, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi jauh lebih kompleks dibanding negara daratan yang memiliki infrastruktur darat sehingga memudahkan mobilitas untuk melaksanakan tugas kepolisian.

    “Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Kenapa? Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar didunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor 3 didunia setelah India dan Amerika Serikat” ujarnya.

    Mendagri menggarisbawahi bahwa pengawasan bukan sekadar responsif menunggu laporan dan keluhan masyarakat, tetapi harus dilakukan secara proaktif dan sistematis.

    Ia mencontohkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan publik, sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam konteks mewujudkan kepolisian yang profesional dan humanis.

    “Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik” tambahnya.

    Tito juga menilai pentingnya kunjungan lapangan Kompolnas ke satuan kerja (satker) untuk mencocokkan paparan program dengan kenyataan di lapangan, termasuk dalam menilai pelayanan publik Polri kepada masyarakat dalam aspek penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pelindungan masyarakat.

    “Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan tentang strategi kebijakan mereka dalam melakukan tugas di Satker itu atau di Polda itu. Dan apa KPI-nya, key performance index, ukuran keberhasilannya apa yang mau ditarget, misalnya angka kejahatan akan turun, angka [kecelakaan] lalu lintas akan turun. Dialog tersebut akan membuat satker dan polda akan meminimalkan pelanggaran satuannya yang pada gilirannya akan membuat anggotanya juga menghindari pelanggaran atau misuse of power,” ungkapnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Telco RI Berdarah-darah, Asosiasi Telekomunikasi Mengeluh ke Prabowo

    Industri Telco RI Berdarah-darah, Asosiasi Telekomunikasi Mengeluh ke Prabowo

    Jakarta –

    Pelaku usaha telekomunikasi dalam negeri ramai-ramai mengirim rekomendasi terkait kondisi mereka yang sedang ‘berdarah-darah’ ke Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka adalah Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), dan Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi).

    “Kemarin ATSI menyampaikan dengan beberapa asosiasi kirim surat lagi ke Presiden Prabowo, baru minggu ini, itu dengan asosiasi lainnya itu ada ATSI, APJII, Apjatel, dan Askalsi. Intinya minta pertimbangan regulatory charge yang affordable untuk masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir

    Sebelumnya, keempat asosiasi telekomunikasi tersebut telah mengirimkan surat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin. Namun belum direspon sehingga mereka kembali mengirimkan surat di pemerintahan saat ini.

    “Masih sama (isinya) karena kita ingin remind bahwa industri telekomunikasi ini sudah menjadi industri yang pokok, dibutuhkan masyarakat, kuota internetnya, bahkan Presiden Prabowo juga menyampaikan ingin membuat dunia pendidikan digital, otomatis membutuhkan industri yang sehat, kuat, tentu prinsip-prinsip perpajakan atau non-pajak di industri ini perlu dipertimbangkan,” jelasnya.

    Salah satu yang menjadi pertimbangan tersebut, pelaku industri berharap adanya penurunan biaya regulasi atau regulatory charge yang saat ini mencapai lebih dari 12%. Sebagai informasi, biaya regulasi ini mencakupi biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi hingga biaya Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan operator.

    Beban tersebut dinilai sudah sangat tinggi di tengah gempuran penyedia layanan over the top (OTT) yang belum diatur dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.

    “Harapannya di bawah 10% karena kan rekomendasi dari GSMA itu di bawah 10% kalau itu sehat atau moderat lah,” ungkap Marwan.

    (agt/fay)

  • Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin m

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak menjadi polisi Pancasila, tetapi menjadi lembaga yang berperan untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais.

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin menjadi manusia Pancasila,” kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Menurut dia, BPIP berperan untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara rutin dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sejak usia dini guna menciptakan ekosistem Pancasila di tanah air.

    “Enggak bisa dicekoki, dia harus lahir sebagai manusia Pancasila. Bagaimana lahir sebagai manusia Pancasila? Berarti dia lahir dalam kalau di ekonomi punya ekosistem; satu, ekosistem Pancasila. Nah, ini yang harus kita ciptakan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyebut tidak bermimpi agar BPIP menjadi lembaga yang berkedudukan tinggi serta dibebani dengan berbagai peran dan tugas, melainkan berfokus untuk mengupayakan agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terinternalisasi secara organis di tengah masyarakat Indonesia.

    “Saya sebetulnya tidak memimpikan BPIP ini sebagai satu lembaga yang ngomongin macam-macam gitu, enggak, karena menurut saya itu juga tidak akan efektif, dia tidak akan berkonsentrasi,” ujarnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Untuk menginternalisasikan Pancasila saya hanya bermimpi BPIP ini dia punya modul, dia punya strategi bagaimana manusia begitu lahir di bumi Indonesia ini, dia lahir dalam ekosistem Pancasila.”

    Dia pun menolak untuk menumpukan semua beban dan peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila kepada BPIP sebab hal tersebut sedianya merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

    “Saya pikir terlalu berlebihan kalau kita letakkan mimpinya kepada BPIP. BPIP ini kalau menurut saya tidak punya tanggung jawab mempancasilakan kita semua. Mempancasilakan kita semua, tanggung jawab kita semua, baik pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga formal, elit-elit bangsa ini, maupun juga pemimpin-pemimpin yang non-formal,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Yang informal juga bertanggung jawab apakah misalnya itu lembaga-lembaga keagamaan, juga lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kealpaan kita semua kalau itu diletakkan tanggung jawabnya kepada BPIP.”

    RDPU tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar yaitu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) agar peternak sapi bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah 3% per tahun menjadi angin segar bagi para peternak. 

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyampaikan, selama ini pembiayaan kerap menjadi masalah utama peternak dalam memperluas usahanya. 

    “Pembiayaan menjadi vital karena peternak ini butuh sumber dana untuk membeli sapi,” kata Agus kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Meski pemerintah telah meluncurkan KUR khusus bagi peternak dengan bunga 6% per tahun hal ini tidak cukup membantu para peternak lokal. Apalagi, tenornya dinilai pendek yakni hanya 5 tahun dan tanpa grace period atau masa tenggang.

    Saat ini tidak banyak peternak sapi yang mengakses KUR 6% per tahun itu. Hanya peternak sapi menengah yang mampu mengakses fasilitas tersebut.

    “Itu hanya peternak tertentu yang mampu. Peternak-peternak gurem, kecil nggak mampu. Mereka ngambil itu malah tambah miskin nanti,” ungkapnya. 

    Seiring adanya usulan KUR 3% per tahun bagi para peternak sapi, hal tersebut lantas menjadi kabar gembira bagi asosiasi. Dengan suku bunga yang menarik ini, Agus meyakini banyak peternak sapi yang akan menggunakan KUR untuk meningkatkan usaha peternakannya.

    “Yang paling tepat ya ini ketika diusulkan KUR diturunkan untuk peternakan 3%, itu luar biasa. Kita tunggu-tunggu betul,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengharapkan agar usulan KUR 3% itu dilengkapi dengan masa tenor 7 tahun dan grace period selama 1 tahun. 

    Menurutnya, seiring dengan meningkatnya minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya berkat adanya KUR 3% ini, target pemerintah untuk mendatangkan 150.000-200.000 ekor sapi indukan tahun ini sangat mungkin terwujud.

    Tentunya, wacana KUR 3% juga perlu ditanggapi dengan cepat oleh pihak perbankan agar target mendatangkan hingga 200.000 ekor sapi indukan tersebut dapat tercapai.

    “Di koperasi kita ya, yang ngajukan itu ada tidak kurang dari 2.000 peternak yang mana target kita, kita datangkan sampai angka 4.500 ekor sapi perah. Tapi kendalanya kadang ada di banknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurutnya, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, semakin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace periodnya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan 1 juta ekor sapi hidup ke Indonesia dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan guna mengurangi impor sekaligus mewujudkan swasembada susu dan daging di 2029.

    Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut. Khusus tahun ini, pemerintah berencana mendatangkan sekitar 150.000-200.000 ekor sapi indukan.

    Hingga Juli 2025, Agung mencatat sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah masuk ke Indonesia. Sapi-sapi ini didatangkan oleh sekitar 100-an perusahaan swasta yang telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan sapi indukan ke Tanah Air.

    Perusahaan itu diantaranya Greenfields dan PT Global Dairi Alami (GDA), termasuk feedloter. Pemerintah juga mendorong para importir bahan baku susu untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup melalui joint shipment.

    “Saya sampaikan saat ini realisasinya baru 25.097 ekor [sapi indukan],” ungkapnya.

  • Startup Lebih Kecil dan Mungkin Lebih Kuat Fundamentalnya

    Startup Lebih Kecil dan Mungkin Lebih Kuat Fundamentalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra International Tbk (ASII) menilainya minimnya pendanaan saat ini telah melahirkan perusahaan rintisan atau startup yang lebih kecil dengan fundamental bisnis yang lebih tangguh. 

    Wakil Presiden Direktur Astra International Rudy menyampaikan ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. 

    Hal ini tercermin dari nilai bruto barang (Gross Merchandise Value/GMV) yang mencapai US$90 miliar atau sekitar Rp1.424,4 triliun pada 2024, meningkat 13% dibanding tahun sebelumnya.

    “E-commerce terus berkembang, angkanya itu [GMV] tumbuh 11%. Digital financial service apalagi, itu tumbuh 11%,” kata Rudy dalam acara Demo Day & Awarding Astranauts 2025 yang digelar hari ini, Rabu (16/7/2025). 

    Namun demikian, di tengah peluang yang besar ini, Rudy menekankan pentingnya memperhatikan sisi lain dari ekosistem digital, yakni pendanaan. 

    Dia mencatat investasi untuk startup di Indonesia pada 2024 hanya mencapai US$1,1 miliar atau sekitar Rp17,4 triliun, anjlok sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$2,8 miliar atau sekitar Rp44,3 triliun.

    Pada kondisi tersebut, lanjutnya, satu sisi investor merasa hati-hati atas ketidakpastian. Di sisi lain, orang merasa lebih selektif. Alhasil, startup yang muncul benar-benar secara fundamental itu akan jalan dan berkontribusi terhadap ekonomi suatu negara

    “Jadi, [Startup] lebih kecil tapi mungkin lebih efektif dan lebih strong secara fundamental,” paparnya.

    Di tengah tantangan tersebut, Astra menyatakan komitmennya untuk terus mendukung inovasi dan transformasi digital nasional. 

    Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan ajang Astranauts, sebuah program kompetisi inovasi dan konferensi teknologi berskala nasional.

    Menurut Rudy, Astra ingin menjadi jembatan yang mempertemukan ide, teknologi, dan talenta untuk memperkuat daya saing bangsa. Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

    “Kami juga bicara bagaimana menggerakkan kolaborasi ekosistem. Kami percaya dalam kolaborasi antara sektor, jadi tidak cuma swasta, tapi juga pemerintah, masyarakat, yang tentu menjadi kunci untuk menciptakan impact yang lebih luas,” katanya.

    Astra berupaya menciptakan dan menjaga sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi ke depan. “Jadi ini adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih digital, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin itu sedikit dari saya,” pungkasnya.

    Dikutip dari laman Astra, Astranauts telah menjadi wadah penting bagi lahirnya solusi digital dari talenta-talenta muda Indonesia. 

    Sejak pertama kali digelar pada 2022, program ini telah menghubungkan lebih dari 5.000 inovator dan 9.000 peserta konferensi dari seluruh penjuru tanah air. Lebih dari 50 startup telah melanjutkan ke tahap akselerasi dan lebih dari 10 proyek kolaboratif telah lahir dari ajang ini.

    Program Astranauts terdiri atas dua komponen utama yaitu Kompetisi Inovasi dan Konferensi Teknologi.