Blog

  • MIND ID Sudah Lakukan Reklamasi Pasca Tambang Hingga 7.200 Hektare

    MIND ID Sudah Lakukan Reklamasi Pasca Tambang Hingga 7.200 Hektare

    Jakarta, CNBC Indonesia – MIND ID sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia mencatat, hingga saat ini perusahaan sudah melakukan reklamasi pasca tambang hingga 7.200 hektar lahan di tahun 2024.

    Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID Tedy Badrujaman mengatakan bahwa kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh pihaknya tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kewajiban reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa lahan yang telah dibuka dapat dipulihkan kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Reklamasi telah dilaksanakan di seluruh wilayah yang telah selesai ditambang sesuai ketentuan yang berlaku dengan luasan kumulatif mencapai lebih dari 7.000 hektare hingga tahun 2024,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Realisasi reklamasi pasca tambang yang sudah mencapai 7.200 hektare itu lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 6.700 hektar.

    Selain itu, dia mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan.

    “Adapun, realisasi kampanye rehabilitasi DAS hingga tahun 2024 mencapai lebih dari 37.000 hektare,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah mencatat, total dana tabungan haji mencapai lebih dari Rp303 miliar atau tumbuh sekitar 1,3 persen dibandingkan akhir tahun 2024 yang tercatat lebih dari Rp299 miliar.

    Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa saat ini Bank Mega Syariah semakin menjadi pilihan masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk perencanaan haji dan umrah.

    Hal ini sebagaimana tercermin dari jumlah nasabah tabungan Haji Bank Mega Syariah yang berada dalam tren positif.

    Jumlah rekening (NoA) tabungan haji tercatat meningkat 3,67 persen menjadi lebih dari 254 ribu rekening per Juni 2025 dari sebelumnya 245 ribu rekening pada akhir 2024.

    Sementara persentase outstanding tabungan haji terhadap total tabungan nasional juga mengalami peningkatan dari 17 persen pada akhir 2024 menjadi 19 persen pada Juni 2025.

    Adapun Bank Mega Syariah menyelenggarakan program “Poin Haji Berkah Mega Syariah” yang diharapkan dapat menambah motivasi bagi masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.

    “Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,” kata Rasmoro atau akrab disapa Oney.

    Selain membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka, program yang berlangsung mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026 ini juga memberikan benefit lebih berupa peluang mendapatkan berbagai hadiah menarik.

    Pemilihan pemenang akan dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah kuartalan dan satu kali grand prize.

    Program Poin Haji Berkah Mega Syariah ditunjukkan bagi nasabah tabungan haji dan umrah, baik nasabah eksisting maupun nasabah baru, dengan cara aktivasi M-Syariah dan top up tabungan haji/umrah.

    Nasabah juga berkesempatan mendapatkan extra poin untuk setiap pembukaan tabungan rencana. Poin-poin ini akan dilakukan pemilihan acak pada setiap kuartal.

    Pada Rabu (16/7), Bank Mega Syariah menggelar pemilihan acak dan pengumuman pemenang tahap pertama dengan hadiah lima voucher umrah masing-masing senilai Rp29,2 juta; lima sepeda motor Honda Scoopy Stylish/Prestige; serta 10 smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

    Hadiah tersebut diberikan kepada 20 nasabah beruntung yang telah memenuhi persyaratan program selama periode 1 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

    Proses penentuan pemenang disaksikan dan disahkan oleh pejabat Bank Mega Syariah bersama pejabat berwenang dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan notaris di Menara Mega Syariah, Jakarta.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anindya Bakrie soal Tarif Trump 19%: Perdagangan RI-AS Bisa Tembus US Miliar

    Anindya Bakrie soal Tarif Trump 19%: Perdagangan RI-AS Bisa Tembus US$80 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kesepakatan dagang baru terkait tarif impor dari Amerika Serikat (AS) bisa meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan AS.

    Kini, produk Indonesia dikenai tarif 19% oleh AS, dari sebelumnya 32%. Sebagai kompensasi penurunan tarif tersebut, produk AS yang masuk pasar Indonesia dikenai tarif 0%. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut, nilai perdagangan Indonesia—AS bisa mencapai US$80 miliar dalam 5 tahun ke depan, dari semula mencapai US$40 miliar.

    Anindya menuturkan, dengan kesepakatan dagang tersebut memang Indonesia akan mengimpor lebih banyak komoditas seperti minyak dan gas (migas), gandum, kapas, hingga gula dari Negara Paman Sam. Namun, ekspor produk Indonesia ke AS juga berpotensi meningkat dengan tarif impor yang lebih rendah dibandingkan negara kompetitor. 

    “Tapi artinya juga, kita bisa mengirim lebih banyak lagi. Tentunya tekstil, garmen, lalu juga alas kaki, lalu sampai kepada elektronik. Nah, ini menurut saya US$40 miliar dalam waktu 5 tahun bisa mencapai US$80 miliar,” kata Anindya saat ditemui di Paris, Prancis, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Anindya mengatakan bahwa dalam hal bernegosiasi, setiap negara yang terlibat juga harus memikirkan keuntungan yang diperoleh.

    “Untungnya buat kita, kalau tadi kita biasanya dagangnya hanya US$40 miliar, kita bisa menjadi US$40 miliar dolar. Memang balance, tidak surplus, tapi jumlah kiriman kita akan nambah,” ujarnya.

    Namun, Anindya mengaku bahwa dunia usaha sebenarnya juga masih mempertanyakan rencana ke depan dengan adanya tarif impor 19% dari AS, termasuk perihal kapasitas, perdagangan, hingga peluang lapangan pekerjaan. Untuk itu, Kadin bakal segera duduk bersama dengan anggota untuk merumuskan rencana selanjutnya.

    “Jangan sampai kita mendapatkan suatu kemudahan [dari AS], tiba-tiba dimanfaatkan negara lain yang lebih mahal hanya karena kapasitas kita tidak ada,” tuturnya.

    Selain itu, Kadin juga akan merumuskan ke mana arah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam memanfaatkan peluang tarif impor AS terhadap Indonesia.

    “Di dalam TPT ini kita mau main di mana? Mau main di upstream, seperti tekstil, atau mau mainnya di garmen,” imbuhnya.

    Namun, Anindya mengatakan bahwa yang menjadi perhatian dunia usaha adalah kekhawatiran akan adanya banjir impor barang ilegal ke Tanah Air.

    “Yang paling penting jangan sampai ada impor yang ilegal, terutama dari negara-negara Timur. Yang kedua, kita juga mesti fokus kepada nilai tambah,” terangnya.

    Untuk itu, Kadin melihat kesepakatan tarif impor dari AS ini bisa meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia ke depan. Adapun, di tengah ketidakpastian selama masa negosiasi dengan AS, pemerintah Indonesia juga gencar membuka pasar di Uni Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan bakal ditandatangani pada September 2025.

    “Menurut saya, Uni Eropa dan Amerika itu mesti manfaatkan. Untuk informasi, data yang saya dapat bahwa untuk pasar Uni Eropa, di dunia itu dia mengimpor US$7 triliun setiap tahunnya. Ini dua kali lipat daripada Amerika,” bebernya.

    Menurut perhitungan Kadin, jika perdagangan dengan AS bisa meraup nilai hingga US$80 miliar dalam 5 tahun, dari sebelumnya hanya US$40 miliar, maka perdagangan Indonesia—Uni Eropa bisa naik menjadi US$60 miliar dari semula US$30 miliar. (Maria Yuliana Benyamin)

  • Selain Tegakkan Hukum, Polri Layani Masyarakat

    Selain Tegakkan Hukum, Polri Layani Masyarakat

    Jakarta – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memuji Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Polri adalah institusi yang melindungi masyarakat.

    “Saya melihat Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit bukan saja menegakkan hukum, tapi melayani mengayomi melindungi masyarakat,” ujar Habiburokhman dalam malam puncak Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

    Dia mengatakan apa yang telah dilakukan Polri, melampui tugasnya secara institusi. Ia menambahkan Polri juga layak mendapatkan Hoegeng Awards.

    “Tentu secara institusi Polri layak mendapat Hoegeng Awards,” sambungnya.

    Habiburokhman yang merupakan dewan pakar Hoegeng Awards 2025 membacakan nominasi kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Pemenangnya adalah Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, Bripka Annas.

    Sebagai informasi, Hoegeng Awards merupakan program yang kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang bakal menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Besok, Kejagung Bakal Periksa Lagi Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto

    Besok, Kejagung Bakal Periksa Lagi Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto

    Besok, Kejagung Bakal Periksa Lagi Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    akan memeriksa kembali Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) TBK,
    Iwan Kurniawan Lukminto
    (IKL) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex, Kamis (17/7/2025).
    “Iya besok ada pemeriksaan Iwan Kurniawan Lukminto untuk perkara (Bank) BJB dan pailit Sritex,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat dihubungi, Rabu (16/7/2025).
    Anang mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Iwan Kurniawan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
    “Panggilan jam 09.00 WIB, pagi,” lanjut Anang.
    Iwan Kurniawan sendiri diketahui sudah beberapa kali memenuhi panggilan penyidik.
    Saat diperiksa pada 23 Juni 2025 lalu, Iwan Kurniawan sempat membantah adanya penyalahgunaan kredit oleh Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto, yang merupakan kakak dari Iwan Kurniawan.
    “Setahu saya sebagai adik (eks Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto) tidak (dipakai untuk beli aset), tapi nanti coba dari hasil penyidikannya seperti apa,” ujar Iwan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Iwan mengatakan, sejauh yang diketahuinya, dana kredit Sritex digunakan untuk operasional perusahaan, baik induk maupun anak perusahaan.
    “Untuk operasional semuanya,” katanya.
    Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit.
    Tiga tersangka itu adalah DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022.

    Angka pinjaman dari BJB dan Bank DKI mencapai Rp 692 miliar dan telah ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena pembayaran kredit yang macet.
    Hingga saat ini, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 lalu.
    Tapi, berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki total kredit macet hingga Rp 3,58 triliun.
    Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri oleh penyidik.
    Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diketahui memberikan kredit sebesar Rp 395.663.215.800.
    Sementara, sindikasi bank yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI juga memberikan kredit dengan total keseluruhan kredit mencapai Rp 2,5 triliun. Status kedua bank ini masih sebatas saksi.
    Berbeda dengan BJB dan Bank DKI yang sudah ditemukan ada tindakan melawan hukumnya.
    Atas tindakannya, para tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Mereka juga langsung ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif AS turun ke 19 persen, Menperin yakin bisa pacu daya saing RI

    Tarif AS turun ke 19 persen, Menperin yakin bisa pacu daya saing RI

    Ini akan berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kesepakatan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang turun menjadi 19 persen dari semula 32 persen diyakini dapat memacu daya saing produk manufaktur domestik di pasar ekspor.

    “Keputusan Amerika untuk menurunkan atau menyesuaikan tarif terhadap sejumlah komoditas ekspor manufaktur Indonesia akan meningkatkan daya saing produk kita di pasar mereka. Ini akan berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Menurut Menperin, kesepakatan ini akan menggairahkan sektor manufaktur Indonesia karena pintu ekspor ke Amerika kembali terbuka lebih luas lagi, serta menegaskan bahwa pelaku industri domestik mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mencapai kesepakatan positif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pemberlakuan tarif resiprokal bagi kedua negara.

    Menurut dia, dalam skema rantai produksi, saat ini rasio output sektor manufaktur Indonesia untuk tujuan pasar ekspor dan domestik adalah 20:80.

    Artinya, sebesar 20 persen output produk manufaktur Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Sisanya, 80 persen mengisi permintaan di pasar domestik.

    “Dari total 20 persen output produk manufaktur yang berorientasi ekspor tersebut, sebagian dijual ke pasar Amerika,” kata dia.

    Menperin menyebutkan sepanjang tahun 2024, nilai ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 26,31 miliar dolar AS atau sekitar 9,94 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia yang sebesar 264,70 miliar dolar AS.

    “Untuk tingkat utilisasi industri Indonesia pada 2024 juga dicatat sebesar 65,3 persen, yang menandakan ruang utilisasi produksi yang bisa ditingkatkan industri lebih tinggi lagi guna merespons permintaan positif pasar ekspor Amerika pasca kesepakatan tarif ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan dengan Amerika sebesar 14,34 miliar dolar AS, yang menyumbang 46,2 persen dari total surplus perdagangan Indonesia pada tahun tersebut.

    Menperin optimistis pengumuman kesepakatan tarif impor Amerika ini diyakini menggairahkan industri untuk meningkatkan utilisasi produksi terutama utilisasi industri padat karya yang berorientasi ekspor.

    “Tentunya, hal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih luas lagi pada industri padat karya seperti industri tekstil, produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan lainnya,” ujarnya lagi.

    Di lain sisi, Menperin menyampaikan pelaku industri di Indonesia terutama sektor padat karya, juga mengapresiasi telah disepakati secara politik perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Perjanjian dagang ini juga dinilai sangat dinanti dan diapresiasi oleh pelaku industri karena akan membuka hambatan ekspor yang selama ini dihadapi oleh produk manufaktur Indonesia.

    Perjanjian IEU-CEPA ini diyakini yang akan membuka akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas dan kompetitif.

    “Pelaku industri juga berterima kasih dan mengapresiasi kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang telah mencapai kesepakatan untuk penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA. Perjanjian ini sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh industri manufaktur saat ini agar agar dapat menjual produknya di pasar Eropa serta meningkatkan daya saing produk manufaktur lebih tinggi lagi dibanding produk serupa dari negara lain,” ujar Menperin.

    Keberhasilan Presiden Prabowo atas kesepakatan dagang dengan Amerika dan Uni Eropa merupakan tonggak sejarah penting bagi industri manufaktur Indonesia.

    “Kami yakin dengan dua kesepakatan perdagangan ini maka ekosistem manufaktur Indonesia akan lebih kuat, maju, mandiri dan berdaya saing tinggi ke depannya. Industri manufaktur nasional juga akan berkontribusi lebih tinggi lagi bagi program industrialiasi Presiden Prabowo guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan temuan kecurangan 212 merek beras dilakukan melalui pengujian ketat oleh 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia demi menjaga transparansi.

    “Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Ia mengungkapkan investigasi dilakukan sejak adanya kejanggalan harga beras, di mana harga gabah di petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru meningkat.

    Kondisi itu menurut Kementerian Pertanian menunjukkan adanya anomali dalam rantai distribusi beras nasional.

    Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mengalami kenaikan 14 persen atau surplus 3 juta ton lebih, namun kondisi tersebut justru diiringi dengan lonjakan harga di pasar konsumen.

    Kementan bersama Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan Kejaksaan lantas mengambil sampel dari 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama, dan melakukan uji mutu menyeluruh melalui jaringan laboratorium independen agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif.

    “Ini kita mengambil sampel 268 (merek beras). Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume,” jelas Mentan.

    Amran menekankan pentingnya pengawasan ini sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola beras nasional, apalagi cadangan beras saat ini mencapai 4 juta ton lebih sehingga tidak perlu khawatir soal ketersediaan.

    Ia menyebutkan banyak beras curah dijual dengan kemasan premium atau medium tanpa proses yang sesuai, bahkan ditemukan pengurangan takaran hingga hanya 4,5 kilogram dari seharusnya 5 kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Prabowo Nego Tarif Trump – 10 Jurusan Kuliah Paling Disesali

    Video: Prabowo Nego Tarif Trump – 10 Jurusan Kuliah Paling Disesali

    Jakarta, CNBC Indonesia – Prabowo Subianto mengaku telah melakukan negosiasi langsung dengan Donald Trump.Sementara itu, Badai phk masih terus berlanjut di tahun 2025. Para lulusan kuliah juga kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan standar masing-masing.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (16/07/2025).

  • Ladang Minyak Arab Garapan Negara Eropa Dibombardir, Begini Kondisinya

    Ladang Minyak Arab Garapan Negara Eropa Dibombardir, Begini Kondisinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua buah drone bermuatan bahan peledak menghantam tiga ladang minyak di wilayah otonomi Kurdistan Irak pada hari Rabu (16/7/2025). Hal ini terjadi sehari setelah serangan serupa menghentikan operasi di ladang minyak yang dikelola AS.

    Mengutip AFP, ledakan terjadi di dua ladang yang dioperasikan oleh grup Norwegia DNO ASA. Saat ini, operasional kilang telah dihentikan sementara. Kementerian Sumber Daya Alam regional mengatakan serangan terbaru telah menyebabkan “kerusakan signifikan” dan mengecamnya sebagai tindakan “terorisme”.

    “Pada pukul 06.00 dan 06.15, dua drone bermuatan bahan peledak menyerang ladang minyak Peshkabir yang dioperasikan oleh DNO di distrik Zakho,” ungkap layanan kontraterorisme Kurdistan.

    Operator Norwegia tersebut mengatakan pihaknya menghentikan operasinya menyusul ledakan, satu yang melibatkan tangki penyimpanan kecil di Tawke dan yang lainnya melibatkan peralatan pemrosesan permukaan di Peshkabir. Mereka menambahkan bahwa mereka sedang menaksir kerusakan.

    “Pukul 07.00, sebuah pesawat nirawak serupa menyerang ladang minyak Tawke yang dioperasikan DNO di area yang sama,” tambahnya.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Kurdistan telah mengalami serangkaian serangan drone yang tidak diklaim. Ini di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah daerah dan otoritas federal di Baghdad terkait ekspor minyak.

    Serangan serupa pada hari Selasa memaksa perusahaan ASHKN Energy untuk menangguhkan operasi di ladang minyak Sarsang di provinsi Dohuk. Pada Senin, dua pesawat nirawak menghantam ladang minyak Khurmala sementara satu lagi ditembak jatuh di dekat bandara di ibu kota regional Arbil.

    Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Baghdad telah menjanjikan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelakunya. Meski begitu, para politisi yang dekat dengan otoritas Kurdi menyalahkan kelompok pro-Iran atas serangan tersebut, tanpa memberikan bukti.

    Serangan itu juga terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara otoritas regional dan Baghdad terkait kendali atas pendapatan ekspor dari ladang-ladang minyak Kurdistan. Perselisihan hukum dan masalah teknis telah membuat jalur pipa ekspor yang mengalir dari wilayah itu ke Turki ditutup sejak 2023.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    GELORA.CO –   Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan rencana untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi digital yang berlangsung di media sosial, mulai tahun 2026.

    Kebijakan ini menyasar pelaku usaha digital, khususnya kreator konten dan perusahaan asing penyedia layanan digital (OTT) seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Netflix.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa pemerintah akan menggunakan media sosial sebagai sumber informasi perpajakan dan alat pemantauan aktivitas ekonomi digital.

    Langkah ini kata Sri Mulyani, merupakan bagian dari strategi memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya transaksi digital.

    “Kami akan mulai menyisir potensi pajak dari media sosial dan data digital untuk mendukung target penerimaan APBN 2026,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Siapa yang akan Kena Pajak?

    Kebijakan ini tidak menyasar pengguna biasa, melainkan:

    a. Kreator konten yang memperoleh penghasilan dari monetisasi platform digital.

    b. Influencer dan selebgram yang menerima bayaran dari endorsement.

    c. Perusahaan asing yang menyediakan layanan digital berbayar di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan data terbuka dan teknologi digital untuk mendeteksi potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pelengkap dan sistem pemantauan berbasis data.

    “Ekonomi digital berkembang pesat dan perlu dimasukkan ke dalam sistem perpajakan agar adil dan merata,” lanjut Sri Mulyani.

    Sosialisasi dan Persiapan

    Sebelum diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri kreatif dan digital. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari reformasi perpajakan pasca disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang turut mencakup pengawasan atas transaksi lintas negara.