Video
Video: Mentan Ungkap Potensi Kerugian Beras Oplosan Capai Rp 99 T
News
19 menit yang lalu
Blog
-
Negara NATO Ini Marah ke Zelensky, Minta Ukraina Dibom Sanksi
Jakarta, CNBC Indonesia – Hungaria telah meminta Uni Eropa (UE) untuk memberikan sanksi kepada para pejabat Ukraina. Hal ini menyusul kematian Jozsef Sebestyen, seorang warga negara ganda Ukraina-Hungaria yang diduga dipukuli hingga tewas oleh petugas perekrutan di Ukraina.
Mengutip Russia Today, Rabu (16/7/2025), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah membawa isu ini ke UE. Menurutnya, ini merupakan pelanggaran hak asasi yang serius.
“Pemerintah Hungaria telah memulai di Brussels untuk segera memasukkan para pemimpin Ukraina yang bertanggung jawab atas kematian warga negara Hongaria Jozsef Sebestyen ke dalam daftar sanksi hak asasi manusia UE,” tulis Orban dalam akun Facebook-nya.
Menurut media Hungaria, Sebestyen yang berusia 45 tahun, yang tinggal di Wilayah Zakarpatye Ukraina, rumah bagi minoritas besar Hungaria, meninggal pada 6 Juli akibat luka-luka yang dideritanya saat dipukuli dengan batang besi oleh petugas perekrutan.
Berita kematian Sebestyen memicu kemarahan di Hungaria, di mana ratusan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Ukraina di Budapest pada hari Jumat untuk mengutuk pembunuhan yang keji tersebut. Budapest juga memanggil duta besar Ukraina untuk menyampaikan protes resmi.
Kyiv telah membantah tuduhan tersebut. Angkatan Darat Ukraina mengklaim Sebestyen telah “dimobilisasi secara legal”, tetapi ia membelot dan dirawat di rumah sakit, di mana ia meninggal dunia akibat “emboli paru” tanpa tanda-tanda kekerasan.
Orban menolak penjelasan tersebut dan menuntut penyelidikan yang transparan. Dalam wawancara dengan Magyar Nemzet pada hari Senin, ia mengatakan kasus tersebut menunjukkan mengapa Ukraina tidak layak untuk menjadi anggota potensial Uni Eropa.
“Tidak dapat diterima jika orang-orang, bahkan di negara yang sedang berperang, dipukuli sampai mati karena mereka tidak mau atau tidak bisa berperang,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Sebestyen adalah anggota komunitas Uni Eropa dan oleh karena itu berhak atas perlindungan dari blok tersebut.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
-
Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!
JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses perekruten petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
“Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” kata Ali di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli.
Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.
“Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ali mengungkap laporan pungli perekrutan PPSU yang ia terima berada di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Hanya saja, Ali tak mendapat informasi siapa oknum pelaku pungli tersebut.
“Saya tidak diberitahukan siapa namanya,” ucap Ali kepada wartawan.
Pemprov DKI Jakarta telah membuka proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) secara serentak di berbagai kelurahan-kelurahan Jakarta. Proses perekrutan PPSU dilakukan oleh kelurahan masing-masing.
Pendaftaran PPSU sudah dibuka sejak tanggal 23 Juni dan ditutup pada 26 Juni 2025. Surat lamaran dikirimkan ke kantor kelurahan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam surat pengumuman rekrutmen.
Setelahnya, dilakukan uji administrasi pada tanggal 27-30 Juni 2025, dilanjutkan dengan uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025, dan pengumuman akhir siapa saja yang diterima sebagai PPSU pada 31 Juli 2025.
Sebagai catatan, persyaratan teknis dan administrasi lainnya dapat dilihat dalam pengumuman resmi pembukaan lowongan PPSU yang dikeluarkan di tiap kelurahan. Berkas lamaran juga diserahkan secara langsung ke kantor kelurahan yang dituju.
-
Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan
Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan mempercepat reformasi layanan perizinan dan sertifikasi, yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Mahfudiyah mengatakan, PP ini menjadi jawaban atas arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan.
“PP 28/2025 menegaskan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi dalam menerbitkan perizinan berusaha. Tidak hanya menyederhanakan regulasi, tetapi juga mempertegas kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Mahfudiyah di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ujang Komarudin menekankan bahwa percepatan layanan menjadi nyata melalui platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Menurutnya, reformasi ini membawa dampak besar pada subsektor budidaya, pengolahan, pemasaran, serta jasa pascapanen.
“Pengajuan Sertifikat Standar untuk pelaku budidaya kini hanya butuh tiga hari kerja. Bahkan mikro dan kecil cukup melampirkan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” katanya.
Sementara itu, dari sisi jaminan mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Widya Rusyanto menjelaskan bahwa sistem sertifikasi pascapanen seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini juga terdigitalisasi melalui sistem Honest dan SKP Online.
Transformasi besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
Sampai dengan semester I 2025, tercatat 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).
“Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,” kata Widya.
Dari sisi pengawasan, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah menegaskan bahwa kemudahan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang tegas.
Sementara dalam aspek pemberdayaan usaha, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Catur Sarwanto menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Kami hadir dalam bentuk gerai layanan, klinik usaha, dan bimbingan teknis agar pelaku usaha tidak hanya legal, tapi juga naik kelas secara kapasitas,” kata Catur.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Trump Incar Tembaga Indonesia, ESDM Buka Suara
Jakarta –
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan dagang yang menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 19%. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, pemerintah memberikan akses bagi AS untuk melakukan ekspor-impor produk mineral dari Indonesia.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Minerba dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyatakan pemerintah Indonesia telah lama membuka akses perdagangan komoditas tersebut dan akses ini sebenarnya terbuka untuk semua pihak, bukan hanya AS.
“Kalau free access selama ini kan kita memang open saja, kan, untuk mineral loh ya. Kita open siapa yang mau beli dari kita silahkan saja,” ujar Winarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Trump sebelumnya menegaskan kesepakatan dagang Indonesia dan AS memberikan akses penuh atas semua hal di Indonesia. Termasuk berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, tanpa harus dikenakan tarif.
Trump menilai, kesepakatan ini merupakan bagian paling penting dari negosiasi tarif antara RI-AS. “Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia.
Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas. Dan kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya,” kata Trump seperti dikutip dari Youtube resmi Gedung Putih, Rabu (16/7/2025).
“Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga. Tapi kami punya akses penuh ke semua itu. Kami tidak akan membayar tarif apapun. Jadi mereka memberikan kami akses ke Indonesia yang tidak pernah kami miliki sebelumnya. Mungkin itu merupakan bagian terpenting dalam kesepakatan,” sambung Trump.
(hns/hns)
-
Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa
Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini
Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya agar produk-produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan dapat diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk hingga ke negara-negara di benua Eropa.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat meninjau ruangan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Jawa Barat, Rabu. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan langsung produk-produk unggulan karya warga binaan.
“Bagus juga ini sampai diekspor ke Eropa, ya. Tolong optimalkan karya-karya warga binaan untuk diekspor. Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini,” ucap Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.
Menteri Agus memuji kreativitas dan hasil karya warga binaan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Dia berpesan agar produksi terus digalakkan di seluruh lapas dan rumah tahanan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Produk ini bahan-bahannya dari Lapas Ciamis, Cirebon, dan Sumedang, jadi saya minta untuk terus ditingkatkan dan diintegrasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke luar lapas dan rutan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan bahwa sejumlah produk warga binaan telah diekspor ke Prancis dan Korea Selatan. Dari ekspor itu, pihaknya bisa memberikan penghasilan bagi warga binaan yang berkontribusi dalam produksi.
Di sisi lain, lapas menggandeng pihak ketiga untuk penyedia bahan mentah dan penyalur hasil produksinya.
“Jadi selama ada di dalam lapas mereka produktif, ada penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari di lapas, tidak membebani keluarga, bahkan bisa membekali keluarga bila ada yang datang berkunjung dan bisa menabung,” kata Rusdedy.
Program tersebut tidak hanya membantu warga binaan meningkatkan keterampilan dan penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi negara.
Menurut dia, kegiatan produksi berdampak positif bagi lapas sebagai institusi pembina. Tugas pembinaan kemandirian berjalan optimal dengan pemberian upah bagi warga binaan.
“Selain itu, dari hasil karya warga binaan ini kami juga bisa menyumbangkan pendapatan negara bukan pajak,” tutur Rusdedy.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa kegiatan produktif warga binaan selama menjalani masa pemidanaan memiliki tujuan jangka panjang, yakni agar mereka memiliki modal yang cukup untuk kembali kepada masyarakat sehingga tidak berakhir menjadi residivis.
“Jangan sampai nanti dia keluar, kembali lagi,” tutur Mashudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/7).
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS
Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.
Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).
Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.
“Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.
Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.
Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.
“Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS
Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.
Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).
Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.
“Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.
Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.
Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.
“Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Video: Hasan Nasbi Umumkan AS- RI Capai Kesepakatan Tarif Impor
Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Hasbi menanggapi Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam kesepakatan yang telah dicapai terkait kesepakan tarif import sebesar 19 % untuk Indonesia.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (16/07/2025).
-
Ekonom minta waspadai “middle-income trap” akibat kesepakatan tarif AS
hilirisasi dan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar tidak terjebak dalam ‘middle-income trap’ akibat dominasi ekspor bahan mentah
Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa pemerintah perlu mewaspadai risiko middle-income trap yang semakin besar akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).
“Sektor hilirisasi dan peningkatan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle-income trap akibat dominasi ekspor berbasis bahan mentah,” ujar M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan dominasi ekspor berbasis bahan mentah, seperti tembaga, dapat memperlemah struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Hal tersebut menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengincar impor komoditas tembaga dari Indonesia usai menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
“Tembaga adalah komoditas strategis yang bukan hanya memiliki nilai komersial tinggi, tetapi juga penting bagi roadmap hilirisasi nasional dan pengembangan sektor energi terbarukan,” ucapnya.
Rizal menyatakan bahwa jika ekspor tembaga dilepas secara besar-besaran tanpa pengaturan ketat, potensi eksploitasi berlebihan (over-exploitation) dan kerusakan lingkungan akan sangat sulit dihindari.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan kuota ekspor, kewajiban pasokan dalam negeri (domestic market obligation), serta skema harga ganda untuk melindungi kebutuhan nasional dan nilai tambah tidak hilang begitu saja ke luar negeri.
“Ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip sustainability dan kepentingan jangka panjang bangsa,” katanya.
Rizal menekankan agar setiap perjanjian dagang dengan mitra besar, seperti Amerika Serikat, selalu disertai mekanisme pengaman (safeguard mechanism) dan evaluasi berkala.
Ia mengatakan prinsip kemandirian dan daya saing nasional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan internasional yang ditempuh pemerintah.
“Kita tentunya tidak berkenan kembali ke pola dagang yang bersifat kolonial modern, di mana akses ekspor justru dibayar mahal dengan ketergantungan importasi dan eksploitasi sumber daya nasional yang tidak terkendali,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.
Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.